Jangan Berbohong untuk Pendidikan 

Sidharta Susila, PENDIDIK DI YAYASAN PANGUDI LUHUR DI MUNTILAN, MAGELANG

Sumber : KOMPAS, 25 November 2011

Pendidikan adalah titian niscaya untuk membangun kehidupan yang bermartabat. Ketika pendidikan diselenggarakan dengan kepura-puraan, manipulasi, bahkan kebohongan, tragedi kehidupan segera lahir.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Buah dari ketekunan dan kesetiaan pada karya pendidikan tak selalu bisa segera dipetik. Menekuninya berarti meniscayakan pribadi pemuja kehidupan dengan visi hidup berkarakter dan kemampuan bertahan dalam pengharapan.

Kebalikannya, bagi kaum pragmatis-oportunis, pilihan bertekun dalam dunia pendidikan adalah kekonyolan, bahkan ketololan. Dalam roh pragmatis dan oportunis, keterlibatan mereka dalam dunia pendidikan pertama-tama dan utama demi kepentingan pribadi yang sesaat. Dinamika pendidikan seperti ini diwarnai kepura-puraan, manipulasi, dan kebohongan. Dunia pendidikan menjadi kendaraan untuk mencapai ambisi pribadi atau kelompoknya sendiri.

Dinamika pendidikan berjiwa pragmatis dan oportunis hanya melahirkan tragedi kehidupan. Pendidikan demikian tak menuntun manusia menuju hidup bermartabat. Di tangan kaum oportunis-pragmatis, pendidikan justru mengerdilkan dan menghasilkan generasi yang gagap menghadapi realitas kehidupan.

Realitas semacam itu baru saja penulis jumpai di Malawi, salah satu negara miskin di Afrika. Lebih menakjubkan, pendidikan di negara ini gratis.

Ada sebuah sekolah pendidikan guru berasrama—setaraf PGSD—milik pemerintah. Kebutuhan makan dan tempat tinggal peserta didik yang lebih dari 900 orang itu dipenuhi secara gratis.

Namun, kondisi sekolah itu memprihatinkan. Bangunan fisiknya kokoh, tetapi tak terawat. Perabot kelas berantakan. Lingkungan sekolah yang tak terawat itu tentu tidak mendukung pendidikan karakter. Kondisi sekolah-sekolah lain yang lebih rendah ternyata lebih parah. Kesan yang muncul, meski gratis, seolah-olah sekolah hanya tempat penampungan orang muda.

Pada realitas pendidikan semacam ini menyeruaklah beragam tanya: seriuskah negara menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi warganya? Ataukah sekolah gratis itu bagian dari permainan akal-akalan penguasa?

Pertanyaan terakhir menyeruak karena kebetulan saja sampai saat ini Malawi dalam kondisi politik dan ekonomi yang limbung. Aroma kemiskinan dan tindak koruptif menyengat di segenap penjuru negeri itu. Pengetahuan politik berbagai kelompok rakyat tentang pemimpin mereka beragam lagi kontras. Jurang kelompok kaya dan miskin teramat lebar.

Menghindari Tragedi

Pendidikan yang tidak dikelola dengan lugas dan sungguh-sungguh hanya melahirkan tragedi kehidupan. Seorang sahabat yang telah lebih dari 20 tahun jadi guru di Malawi merasakan kehampaan jiwa sebagai pendidik. Jerih payah mendidik bertahun-tahun tak membekas dalam kehidupan anak didiknya sebagai pribadi maupun bangsa. Karya pendidikan tak membuat mereka nyaman dengan hidup sebagai orang Malawi. Mereka lebih merasa bermartabat jika hidup seperti orang Eropa atau Amerika.

Karena itu, teknologi yang memanfaatkan alam dengan bertani tak pernah memesona meski tanah mereka sangat subur. Mereka melarat di tanah yang kaya.

Belajar dari Malawi, kebijakan pendidikan gratis tidaklah cukup. Kebijakan sekolah gratis adalah bagian kecil dari perwujudan kesungguhan negara menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau, adil, dan bermutu bagi segenap warganya. Kita hanya bisa berharap jadi bangsa berkarakter, bermartabat, percaya diri, dan hidup mengakar di negeri sendiri ketika negara menyelenggarakan pendidikan dengan lugas, transparan, terjangkau, adil, dan berkualitas bagi segenap warganya.

Sebaliknya kita hanya akan jadi bangsa pecundang ketika negara menyelenggarakan pendidikan dalam kepura-puraan, manipulasi, bahkan kebohongan. Kita bersyukur Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan hakikat negara yang wajib memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat/swasta (Kompas, 30/9/2011). Kita berharap tak akan pernah ada permainan akal-akalan negara terhadap nasib semua lembaga pendidikan, khususnya sekolah swasta, termasuk pada upaya pemerintah menetapkan gaji guru di sekolah swasta (Kompas, 12/11/2011) di negeri ini.

Meminjam ungkapan iklan obat: untuk anak jangan main-main! Ya, jangan main-main untuk pendidikan segenap anak bangsa kita. Di mana pun mereka belajar, mereka tetap anak bangsa ini. Bukan semata-mata anak lembaga pendidikan tempat mereka belajar. Atau, kita memang menghendaki tragedi kehidupan bangsa ini? ●