Ini ganjaran Australia sadap Indonesia

Skandal penyadapan intelijen Australia terhadap para pejabat Indonesia tahun 2009, yang dibocorkan whistleblower NSA Amerika Serikat, Edward Snowden, 30, menjadi masalah baru bagi Australia.

Ulah intelijen Australia itu, bakal menguntungkan China, Korea Selatan dan Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Ketua KPMG (layanan profesional perusahaan terbesar di dunia) Australia, Michael Andrew, dalam sebuah wawancara dengan media Australia, mengatakan, masalah penyadapan telah mencoreng rasa kepercayaan Pemerintah Indonesia.

“Indonesia merupakan pasar Australia,” kata Andrew, kepada The Australian, yang dilansir Kamis (26/12/2013). ”Sayangnya, hal ini (masalah penyadapan) membuat dampak besar di pasar.”

”Dan kita melihat pasar Jepang, Korea dan China tumbuh di Indonesia. Posisi kompetitif Australia jadi terganggu,” lanjut dia. Andrew berpendapat, langkah tepat yang dilakukan Pemerintah Australia harusnya meminta maaf kepada Indonesia.

Menurut Departemen Luar Negeri Australia, investasi langsung luar negeri Australia di Indonesia mencapai USD4,900 miliar pada bulan Desember. Pemerintah Indonesia sendiri sejak awal menuntut Perdana Menteri Australia, Tony Abbott minta maaf secara resmi. 

Tapi hal itu tidak dilakukan. Satu-satunya solusi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta enam peta jalan solusi atas penyadapan, salah satunya membuat kode etik spionase dijalankan, sebelum kerjasama Indonesia dan Australia dipulihkan.

Sumber : Sindonews

Ada Kapal Selam Rusia di Balik Penyadapan Ibu Ani?

Penyadapan oleh intelijen Australia terhadap Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono kembali ramai setelah media Australia mengaitkan tindakan itu dengan bocoran kawat Diplomatik AS.

Namun, ada satu satu hal yang luput dari perhatian publik mengenai alasan sesungguhnya di balik penyadapan itu, yakni rencana pembelian kapal selam dari Rusia. Itu terlihat dari bukan hanya Ibu Ani dan SBY yang disadap, tetapi juga penjabat lain seperti Menteri BUMN Sofyan Djalil dan Wapres Jusuf Kalla.

Sebetulnya itulah alasan mengapa ibu Ani disadap. Memang, ia disadap karena Ibu Ani adalah orang yang mengendalikan kebijakan SBY. Namun alasan yang paling mendasar adalah pembelian kapal selam Rusia, ujar sumber Inilah.com, Minggu (15/12/2013).

Sumber tersebut menjelaskan, pada 17 Oktober 2007, Kedubes AS di Jakarta mengirim kawat diplomatik ke Washington DC yang isinya mengulas tentang peran Ibu Ani terhadap kebijakan SBY. Pada saat bersamaan Indonesia secara rahasia telah bersepakat dengan Rusia mengenai pembelian kapal selam. Proses pembelian itu terus berlangsung hingga 2009. Kesepakatan itu ditandantangani oleh SBY dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2006.

Sesuai kawat diplomatik yang dibocorkan Wikileaks, diplomat AS di Jakarta mengabarkan kepada Washington bahwa Ibu Ani memiliki banyak peran dalam pembuatan kebijakan SBY. Bahkan, Ibu Ani disebut sebagai orang yang paling mempengaruhi SBY.

Melalui perjanjian dengan Rusia itu, Indonesia akan membeli kapal selam Kelas Kilo atau kapal selam tercanggih yang memilki teknologi paling maju di bidangnya. Namun, di tengah jalan pembelian kapal selam tersebut dibatalkan. Ketika itu SBY memberi alasan bahwa Indonesia terkena krisis ekonomi.

Tetapi sesungguhnya, pembelian itu dibatalkan karena ada orang yang mengatasnamakan Ibu Ani meminta fee dari pembelian itu. SBY langsung membatalkannya karena takut hal ini menjadi isu korupsi, jelas sumber tadi.

Menurutnya, secara teknis Ibu Ani memang terlihat dalam pembelian kapal selam itu. Paling tidak, ia secara aktif mempengaruhi keputusan SBY. Hal itu terlihat dari adanya orang yang mengatasnamakan Ibu Ani meminta fee atas pembelian tersebut.

Sejak saat itulah intelijen Australia rajin menyadap Ibu Ani. Apalagi, belakangan ketahuan setelah batal membeli kapal selam dari Rusia, pemerintah dikabarkan mengalihkannya ke Jerman atau Korea Selatan, tuturnya.

Kini, Indonesia mengganti rencana pembelian dari Rusia itu dengan kapal U-209 dari Korea Selatan berdasarkan lisensi dari Jerman. Sejak batal dari Rusia itulah kemudian Ibu Ani menjadi orang yang layak dimata-matai.

Selain Ibu Ani, pejabat pemerintah yang disadap Australia adalah Wapres Jusuf Kalla dan Sofyan Djalil yang ketika itu menjabat Menteri BUMN serta Sri Mulyani sebagai Menko Perekonomian. Sofyan Djalil disadap karena ia terkait pengadaan dana untuk pembelian kapal selam itu. JK disadap karena ia diserahi tugas oleh SBY untuk fokus pada BUMN, jelas sumber tadi.

Sumber : INILAH

Membendung Penetrasi Intelijen Barat

 

Demi melindungi kepentingan nasionalnya, cara apa pun ditempuh oleh Badan Intelijen Keamanan Australia (ASIO). Selasa sore lalu, dua agen ASIO mengobrak-abrik kantor biro hukum tempat Bernard Collaery bekerja di Canberra, Australia. 

Sejumlah file kertas dan elektronik diambil paksa. Tidak cuma itu, seorang bekas intel ASIO yang menjadi whistle blower, menurut Collaery, kemungkinan besar juga telah diciduk dalam penggerebekan secara terpisah di ibu kota "negeri kanguru" itu. ASIO menabrak aturan hukum hanya untuk menghilangkan semua barang bukti yang bakal dibawa Collaery dalam sidang arbitrase di Den Haag, Belanda. 

Pertikaian antara Timor Leste dan Australia dipicu oleh penyadapan saat negosiasi yang membahas Perjanjian Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor (CMATS) berlangsung tahun 2004 lalu. Perjanjian senilai US$ 40 milyar tersebut menyepakati pembagian 50:50 dari keuntungan eksplorasi minyak dan gas di kawasan Laut Timor. 

Awal tahun 2013, Pemerintah Timor Leste menuduh agen-agen Dinas Intelijen Rahasia Australia (ASIS) telah menyusup ke ruang perundingan dan kantor perdana menteri di Dili untuk menanam alat penyadapan. 

Collaery yang kini ada di Den Haag mengungkapkan dokumen yang diambil ASIO mencakup keterangan mengenai Australia yang memasang perangkat penyadap di dinding ruang Kabinet Pemerintah Timor Leste, sebelum negosiasi. Beruntung sekali, barang bukti yang diincar ASIO sudah ada bersamanya. ''Bukti itu ada di sini. Aku tidak bisa menilai apa yang pemerintah harapkan dari tindakan agresif itu,'' ujarnya. 

Sementara itu, pada Jumat pekan lalu presiden Dewan Menteri Timor Leste, Agio Pereira, yang juga menjadi penasihat Perdana Menteri Xanana Gusmao, mengatakan bahwa pihak Australia mengambil keuntungan dari penyadapan tersebut. 

''Tindakan itu bukan soal perkara tidak adil, namun hal itu menimbulkan kerugian besar bagi pihak lain. Dan sesuai dengan hukum internasional, Konvensi Wina dan hukum perjanjian, kita diharuskan bernegosiasi dengan niat baik,'' katanya seperti dikutip Australian ABC. 

Pereira, yang kecewa atas tindakan Australia itu, menegaskan bahwa Pemerintah Timor Leste akan serius membawa kasus tersebut ke panel arbitrase di Den Haag. ''Ini bukan soal uang, ini menyangkut kedaulatan, ini terkait dengan keyakinan, dan ini mengenai masa depan dari generasi muda. Ini sangat penting untuk Timor Leste,'' ia menandaskan. 

Agresivitas Australia merecoki Timor Leste, menurut bekas Atase Pertahanan (Athan) Kedubes Indonesia di Canberra tahun 1998-2001, Mayjend Purnawirawan Judimagio Jusuf, harus dibaca dalam konteks menjaga kepentingan nasionalnya, baik dari dalam maupun dari luar. 

''Dari kacamata saya, intelijen itu aksi akal-akalan. Kalau ketahuan, ya, bodoh. Semua negara pasti melakukan kegiatan intelijen. Yang bagus, ya, tidak ketahuan,'' kata alumnus Akabri tahun 1973 ini. 

Menantu mendiang Jenderal Achmad Yani dan anak Mayjend Achmad Jusuf itu mengatakan bahwa spionase dan intervensi Barat sudah muncul sejak Indonesia baru merdeka. Belanda yang berambisi menjajah lagi membuat permufakatan dengan Inggris dan mendompleng tentara sekutu (AFNEI).

Operasi intelijen agen-agen dinas rahasia Amerika Serikat (CIA) juga dilakukan secara terbuka dalam pemberontakan PRRI/Permesta yang ingin mendongkel Presiden Soekarno. 

Program Civic Mission dari CIA yang berlanjut pada Military Training Advisory Group (MILTAC) pada 1962, dan munculnya dokumen Gilchrist menjelang G-30-S/PKI, adalah secuil dari gempuran penetrasi kepentingan Barat. 

''Campur tangan intel-intel dinas rahasia asing juga tampak dalam sejumlah peristiwa politik, sengketa diplomatik dan konflik bersenjata dengan beberapa negeri jiran,'' Judimagio mengungkapkan. 

Gugurnya Komodor Yos Sudarso bersama tenggelamnya KRI Matjan Tutul karena operasi Trikora berhasil disadap radar dari Darwin dan dibocorkannya ke pihak Belanda, sehingga pesawat Neptune dengan leluasa melakukan pencegatan. 

Waktu itu, sikap Australia mendukung Papua di bawah Belanda. Cawe-cawe Australia dan CIA muncul lagi saat Indonesia masuk ke Timor Timor. Demikian pula saat Australia mengusulkan plebisit atau penentuan nasib sendiri warga Timor Timur pada 1999. 

Perubahan sikap politik luar negeri Australia, menurut Judimagio, semata karena didasarkan atas kepentingan nasionalnya serta siapa partai yang berkuasa. 

Di bawah traktat ANSUZ, sejak 1951 Australia menjadi sekutu resmi Amerika Serikat. Lalu Australia bersama Selandia Baru, Britania Raya, Malaysia, dan Singapura sepakat dalam Five Power Defence Arrangements. Untuk urusan militer, pertahanan dan aksi spionase sudah ada kesepakatan untuk saling membantu dan berbagi informasi. 

Namun, menurut Judimagio, kebijakan politik luar negeri sering bergeser ketika Partai Buruh berkuasa. Dukungan pada kemerdekaan Indonesia tahun 1945, misalnya, muncul dari Partai Buruh yang berkuasa. Demikian juga, penghapusan kebijakan Australia Putih tahun 1973 dan fokus pada penguatan hubungan dengan negara-negara lingkar Pasifik muncul saat pemerintahan Whitlam dari Partai Buruh memimpin. 

Sikap Partai Buruh Australia yang ingin membina hubungan langgeng dengan Pemerintah Indonesia memang sudah menjadi pakem. Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) ABRI, Mayor Jenderal Purnawirawan Zacky Anwar Makarim, Perdana Menteri Gough Withlam pernah bertemu Pak Harto di Wonosobo, Jawa Tengah, pada September 1974 untuk urusan Timor Timur. 

Kudeta di Lisbon pada 1974 mengkhawatirkan Australia yang takut peristiwa itu merembet pada terjadinya perang sipil di Timor Timur. ''Withlam menawarkan diri sebagai penengah antara Portugal, Indonesia, dan kelompok-kelompok nasionalis di Timor Timur. Australia takut komunis berkuasa di Timor Timur dan mengganggu kestabilan kedua negara,'' ungkap Zacky. 

Dalam pertemuan itu. Withlam menawarkan konsep natural extention of the Republic of Indonesia. ''Intinya, Australia sangat setuju kalau Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia dengan cara elegan,'' ujar Zacky. 

Entah kenapa, tawaran itu tidak disambut dengan segera, terutama, oleh pihak-pihak yang bertikai. Pemerintahan Withlam berakhir pada 11 November 1977 dan digantikan Malcolm Fraser dari Partai Liberal. Sejak saat itu gaung tawaran Withlam pun menghilang. 

Penting dan tulusnya hubungan Australia-Indonesia, menurut Zacky, juga muncul saat Australia mendesak masalah Indonesia dibawa kepada Dewan Keamanan PBB pada 30 Juli 1947. Australia saat itu menyebut Belanda telah melakukan pelanggaran perdamaian. 

''Pemerintahan Partai Buruh di bawah Perdana Menteri J.B. Chifley mendesak Belanda mau berunding dan menyerahkan kedaulatan ke Indonesia. Melalui Konferensi Meja Bundar, barulah Belanda menyerahkan kedaultannya ke Indonesia,'' katanya. 

Rekam jejak perubahan sikap Australia terhadap Indonesia memang panas-dingin dan naik-turun. Pada 1995, hubungan Indonesia-Australia mencapai puncaknya dalam ikatan kerja sama yang didasarkan pada confidence building measures (CBM). 

''Saling percaya sampai muncul kerja sama Timor Gap,'' ungkap Judimagio. Namun, saat Australia menuduh TNI melakukan kekerasan di Timor Timur pada 1999, John Howard langsung me-review dan menunda kerja sama dengan TNI-AD. Sedangkan kerja sama Australia dengan TNI-AU dan TNI-AL dilanjutkan. 

Jenderal Wiranto menyikapinya dengan membekukan semua kerja sama antara TNI dan Australia. Toh, pada 2003, atase militer dari Kedubes Australia di Jakarta mencoba membuka kembali kerja sama itu. 

''Ketika saya menjadi Aspam KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, pihak Atase Militer Kedubes Australia datang ke saya dan meminta bantuan untuk mengembalikan kerja sama itu,'' ungkap Judimagio. 

Sumber : Gatra

BIN & Operator Telepon Kerjasama Mendeteksi Penyadapan

Ilustrasi Alat Pendeteksi Penyadapan

 

Jakarta ♼ Australia telah melakukan penyadapan terhadap pejabat Indonesia. Untuk mencegah terulangnya masalah tersebut, Badan Intelijen Negara (BIN) dan operator telekomunikasi didesak untuk memperkuat kerja sama.

“Selama ini kerjasama yang terjadi belum optimal, jadi sudah saatnya untuk ditingkatkan” ujar anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (2/12/2013).
Menurutnya, praktik penyadapan selalu erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Jika pengamanan saluran komunikasi hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah maka diprediksi akan mudah untuk diretas. “Tanpa dukungan dari operator tentu penyadapan akan makin sulit dideteksi dan dihadang,” cetus dia.

Lebih lanjut, Helmy mengatakan, kerja sama yang dibangun antara operator dan BIN ini juga untuk menepis kecurigaan adanya ‘fasilitas’ yang diberikan operator kepada negara asing untuk melakukan penyadapan. Alasannya, sejumlah saham operator di Indonesia dimiliki oleh pebisnis dari luar negeri.

“Kalau sudah ada kerja sama, tuduhan adanya main mata operator dengan intelijen asing kan mudah untuk ditepis,” bebernya.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung penuh kerja sama operator telekomunikasi dan BIN. Hal ini penting untuk mempercepat kerja sama BIN dan operator terealisasi.

Oleh karena itu, sikap proaktif Menkominfo Tifatul Sembiring, dibutuhkan untuk bantu pengamanan saluran komunikasi. “Kalau memang pemerintah ingin mengatasi penyadapan, mau tidak mau harus satu suara. Menkominfo proaktif dong. Badan intelijen kita saat ini memang butuh dukungan kerja sama dari semua operator telekomunikasi yang ada di Indonesia,” kata Helmy.

Sebelumnya ramai diwartakan intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.Aksi penyadapan Australia diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris.

Puncaknya, Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat dari Canberra, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga meluapkan kejengkelan di twitter.Presiden SBY mengatakan, Indonesia mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Australia setelah muncul insiden ini.

Kegiatan kerja sama militer Indonesia-Australia yang dihentikan sementara antara lainpertukaran informasi intelijen terkait pencegahan aksi terorisme. Indonesia juga menghentikan kerja sama militer berupa patroli laut bersama di wilayah selatan Indonesia untuk menangani pencari suaka.(maf)

  ♞ Sindo  

Indonesia Gampang Disadap Karena Pakai Satelit Sewaan

Terungkapnya skandal Penyadapan yang dilakukan Australia, membuat pemerintah harus berbenah diri untuk memperkuat pertahanan di dunia maya atau cyber defense. Apalagi, satelit yang dipakai Indonesia saat ini adalah satelit sewaan yang dapat dengan mudah dibobol oleh pihak lain.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui satelit milik Indonesia rawan penyadapan. Sebab, Indonesia hingga kini belum memiliki satelit sendiri.

"Selama ini, kita kebobolan karena satelit yang ada adalah satelit sewaan yang bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Karena itu, Purnomo mengatakan pemerintah kini membutuhkan dibangunnya pertahanan dunia maya. Dimana ada 2 infrastruktur terpenting yakni sistem informatika dan komunikasi.

"Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor ril tapi juga hukum dunia maya," jelasnya.

Selain itu, Purnomo menegaskan pemerintah juga akan memperkokoh lembaga pertahanan dunia maya. "Selama ini cyber crime baru ada di kepolisian. Infrastruktur mana saja yang harus betul kita pertahankan, sebetulnya ini ranah kominfo," ujarnya.

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman juga mengungkapkan keprihatinan serupa. Menurutnya pemerintah masih tergantung dengan peralatan luar negeri. Karena itu, penyadapan yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia sangat mudah dilakukan.

"Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan itu (penyadapan) akan besar," ungkap Marciano.

Karena itu, menurutnya Indonesia harus memiliki kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri, lantaran dapat memberikan keamanan yang lebih bagi kedaulatan Indonesia.

"Punya satelit sendiri untuk bidang keamanan, pertahanan, intelijen, dan bidang kementrian akan mempunyai nilai yang lebih," jelasnya.

Sebelumnya hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi I DPR dengan pemerintah menghasilkan kesimpulan diperlukannya Pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untukkepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri

"Merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas," tutur Ketua Komisi I Mahfud Siddiq. 

Indonesia Siapkan Satelit Khusus Pertahanan Siber

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung mendukung penuh pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Satelit Palapa

Hal itu merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala BIN, Lemsaneg, Mensesneg dan Menkominfo terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Kamis 28 November 2013.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusdiantoro mengatakan, Indonesia memang membutuhkan keamanan dalam dunia maya. Sebab, saat ini, infrastruktur pertahanan siber di Indonesia masih menyewa sehingga tak terlalu mengagetkan bila mudah disadap.

"Kan ada dua infrastruktur, sistem keamanan informasi dan sistem keamanan komunikasi. Selama ini kita kebobolan karena satelit yang ada sewaan, bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo.

Pembangunan keamanan dunia maya ini yang direncanakan pemerintah ini kata dia, memang sangat diperlukan. "Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor riil tapi juga hukum dunia maya," ujar dia.

Selain sistem keamanan yang perlu ditingkatkan, kata dia, kualitas sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan. "Demikian pula dengan kelembagaannya. Sekarang ini cyber defense antara Kemenhan dengan ID SIRTI di bawah Kemenkominfo," kata dia.

"Ada yang namanya Indonesia Search Responsible System. Ini kenapa yang tidak kita majukan ini. Cyber crime baru ada di kepolisian. Kalau cyber defense perlu diperkokoh kelembagaannya, perlu daftar infrastruktur kritis," kata dia. (VivaNews|Liputan6)

Benarkah Intelijen Indonesia bantu Intelijen China Sadap Australia?

Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia yang memantik ketegangan diplomatik kedua negara, belum usai. Media Australia ramai memberitakan bukan hanya Negeri Kanguru yang menyadap, tapi juga Indonesia. Bila Australia menggandeng sekutu dekatnya, Amerika Serikat, dalam memata-matai Indonesia, maka Indonesia menggandeng China untuk menyadap Australia.

Selamat datang di dunia mata-mata. Di permukaan, hubungan antarnegara memang menekankan praktik diplomasi untuk mencapai kesepakatan dan memelihara perdamaian. Namun di balik itu, intelijen bergerak mengumpulkan informasi untuk memastikan keamanan pemerintah mereka masing-masing. Ini kisah tentang perang intelijen dan aksi sadap-menyadap yang melibatkan banyak negara.

News.com.au, 25 November 2013, melansir sebuah sumber intelijen yang menyatakan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) telah menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasil penyadapan itu ke China. Kedua negara disebut mengincar diplomat Australia, perusahaan Australia, sampai warga sipilnya.

Mengutip situs jurnal Intelligence Online, news.com.au menulis RI-China menyepakati operasi spionase bersama ketika Kepala Angkatan Udara China Jenderal Ma Xiaotian berkunjung ke Jakarta, Maret 2011, untuk menghadiri pameran pertahanan dan keamanan Asia Pasifik.

“China tertarik pada masalah birokrasi, gosip bisnis tentang kontrak sumber daya, dan aktivitas militer Australia. Ada daftar panjang soal isu-isu apa yang menarik bagi mereka,” kata sumber intelijen Austalia kepada News Corp.

Penyadapan ponsel hanya sebagian kecil dari operasi spionase RI-China. Indonesia juga disebut memata-matai Australia melalui sebuah mobil van yang memiliki teknologi pengintai buatan China. Teknologi pengintai itu diduga mencontek teknologi Barat yang dicuri China, kemudian diberikan kepada Indonesia oleh Departemen III Tentara Pembebasan Rakyat (PLC) China yang merupakan mitra BAIS.

Departemen III PLA membidangi intelijen dan siber China. Operasi mata-mata China disebut menggunakan sistem yang berbeda dari Australia dan AS. China menggunakan sistem KGB – intelijen Uni Soviet. Model ini memakai metode saturasi yang lebih sulit dilacak untuk mengumpulkan informasi.

Jurnal pertahanan Jane’s Defence Weekly melaporkan, China menawarkan pembangunan radar laut untuk Indonesia di titik-titik vital jalur pelayaran dunia. Tawaran itu disampaikan ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Beijing Maret 2013.

Meski rincian mengenai radar laut China itu tidak diketahui persis, diyakini jaringan radar tersebut ditawarkan untuk dibangun di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, dan Sulawesi.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, TNI belum bisa memberikan penjelasan. “Itu hanya dugaan-dugaan. Kami akan dalami dulu. Mari kita menunggu data-data yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul kepada VIVAnews.

Sementara itu, Selasa 26 November 2013, mutasi besar-besaran terjadi di level perwira tinggi TNI. Mereka yang dimutasi sebagian besar duduk di posisi strategis Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Namun Markas Besar TNI membantah mutasi besar ini terkait isu penyadapan Australia terhadap Indonesia. “Ini hal biasa dalam rangka penyegaran prajurit TNI. Kebetulan saja pada rotasi ini ada beberapa pejabat BAIS,” kata Kapuspen TNI Iskandar Sitompul.

Singapura, Korsel, Jepang bantu Australia

Sydney Morning Herald menulis, Australia tidak hanya bermitra dengan AS dalam meyadap Indonesia, tapi juga dengan Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Bersama-sama, mereka menyadap jaringan telekomunikasi bawah laut di seluruh Asia.

Dalam dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, AS dan mitra-mitranya menyadap kabel optik fiber berkecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia. Operasi ini melibatkan kerjasama pemerintah beberapa negara dan perusahaan telekomunikasi. Lewat operasi ini, AS dan sekutunya dapat melacak siapapun di manapun dan kapanpun.

Harian Belanda NRC Handelsblad menyatakan AS mencengkeram kuat jalur komunikasi di kawasan Trans-Pasifik. Mereka membangun fasilitas penyadapan di pantai barai AS, Hawaii, serta Guam. Fasilitas ini membuat AS dapat menyadap semua lalu-lintas komunikasi di Samudera Pasifik.

Di sinilah Singapura memegang peran penting. Singapura disebut sebagai pihak ketiga dan mitra kunci operasi intelijen ‘Lima Mata’ AS dan sekutu-sekutunya. Fairfax melaporkan Badan Intelijen Australia (DSD) bermitra dengan intelijen Singapura untuk menyadap kabel SEA-ME-WE-3 yang tertanam dari Jepang melalui Singapura, Djibouti, Suez, dan Selat Gibraltar menuju utara Jerman.

Sumber di DSD mengatakan, Kementerian Pertahanan Singapura bekerja sama dengan DSD dalam mengakses dan berbagi informasi mengenai komunikasi yang melintas di dalam kabel SEA-ME-WE-3. Mereka juga berbagi informasi tentang komunikasi dalam kabel SEA-ME-WE-4 yang ditanam Singapura menuju selatan Prancis.

Untuk bisa mengakses informasi dari kabel tersebut, butuh izin perusahaan milik pemerintah Singapura – SingTel. Perusahaan ini menjadi elemen kunci dalam perluasan operasi intelijen Australia dengan Singapura.

SingTel sejak lama memiliki hubungan dekat dengan intelijen Singapura. Salah satu dewan direksi perusaaan itu, Peter Ong, menjabat sebagai Kepala Pelayanan Sipil Singapura yang bertanggung jawab atas keamanan nasional dan koordinasi intelijen dengan kantor Perdana Menteri Singapura.

Operasi penyadapan kabel optik bawah laut itu telah berlangsung selama 15 tahun terakhir. Pakar intelijen dari Australian National University, Des Ball, mengatakan kemampuan sinyal intelijen Singapura adalah yang terkuat di kawasan Asia Tenggara.

Intelijen Korsel juga berperan menyadap telekomunikasi yang melintas melalui China, Hong Kong, dan Taiwan. Badan Intelijen Korsel (NIS) sudah 30 tahun bekerjasama dengan CIA, NSA, dan DSD. Sementara Jepang dalam operasi spionase ini berperan melalui fasilitas penyadapannya di pangkalan udara Misawa.

Berkenaan dengan itu, Presiden SBY telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Singapura, Anil Kumar Nayar dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Young Sun.

Pemanggilan dubes tersebut untuk meminta klarifikasinya soal isi pemberitaan media yang menyebut kedua negara sahabat Indonesia itu turut membantu Badan Intelijen Australia (DSD) dalam menyadap telekomunikasi beberapa negara Asia, termasuk RI.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, pada Selasa 26 November 2013.

"Saya sudah instruksikan Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para duta besar negara-negara itu. Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu," kata SBY.

Surat Abbot

Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. "Tepat pada 23 November, Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengantarkan surat ke saya dan telah saya baca pada saat saya di Bali," ujar Presiden.

Dari surat balasan itu, Presiden SBY melihat ada tiga hal yang disampaikan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Pertama, keinginan Australia menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang dewasa ini semakin kuat dan berkembang," katanya.

Kedua, lanjut SBY, komitmen PM Australia Tony Abbott bahwa tidak akan melakukan sesuatu yang mengganggu dan merugikan Indonesia di masa depan.

"Ketiga, Perdana Menteri Tony Abbott setuju pendapat saya untuk menata kembali kerjasama bilateral menyusun protokol," katanya.

Menanggapi surat itu, Presiden SBY memaparkan enam langkah Indonesia.  Inti dari keenam langkah yang disampaikan Presiden SBY yaitu, dibentuknya kode etik dan protokol yang mengatur kesepakatan hubungan kedua negara paska dilanda ketegangan hubungan diplomatik akibat skandal penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (DSD).

Langkah pertama, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa atau utusan khusus akan membicarakan isu-isu yang sensitif untuk membicarakan kerjasama dengan Negeri Kanguru paska krisis diplomatik ini.

"Ini merupakan pra syarat bagi pembentukan protokol yang telah disetujui oleh Australia," ujar SBY.

Langkah kedua, lanjut SBY, setelah adanya pemahaman bersama maka ditindaklanjuti dengan pembahasan mengenai protokol dan kode etik secara mendalam. Langkah ketiga, SBY akan memeriksa sendiri isi protokol dan kode etik yang akan diteken oleh kedua negara.

"Saya akan memeriksa apakah isi protokol dan kode etik sudah sesuai dengan keinginan Indonesia," kata dia.

Langkah keempat, setelah kode etik dan protokol disiapkan, maka pengesahan dokumen tersebut akan disaksikan oleh pemimpin kedua negara dalam hal itu Presiden SBY dan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Tugas kedua negara selanjutnya yaitu memastikan protokol tersebut akan dijalankan," kata SBY.

Komitmen untuk menjalankan protokol dan kode etik di antara kedua negara, menjadi langkah kelima. Sementara langkah terakhir, kerjasama yang sempat dibekukan akan kembali dilaksanakan setelah kepercayaan dan kode etik dijalankan secara konsisten.

Kerjasama yang dimaksud, yaitu di bidang militer, pertukaran informasi di bidang intelijen, pencegahan aksi teror, penanggulangan isu penyelundupan manusia dan kerjasama polisi.

"Kerjasama bilateral yang bermanfaat bagi kedua negara dapat segera dijalankan kembali," kata SBY.

Kode etik dan protokol ini merupakan niat baik untuk berkomitmen dalam membangun kehidupan bertetangga dan saling menguntungkan.

SBY menyebut setelah aksi ini dilakukan, masih akan ada proses lebih lanjut. "Kami akan terus melakukan pembicaraan yang komprehensif dan diplomatis," kata dia. (VivaNews)

Singapura, Korsel dan Jepang Bantu Australia Sadap Indonesia

Dokumen mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), kembali menguak fakta baru. Kali ini yang jadi sasaran tembak adalah Badan Intelijen Korea Selatan (Korsel) dan Singapura.

Proses penyadapan ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (theguardian.com)

Harian Sydney Morning Herald (SMH), Minggu 24 November 2013 melansir, kedua negara itu memainkan peranan penting dalam membantu badan intel AS dan Australia menyadap jaringan telekomunikasi bawah laut di seluruh Asia.

Dalam dokumen itu disebut, AS dan lima mitra setia dalam hal intelijen yang lazim disebut "Lima Mata" (five eyes) menyadap kabel optik fiber berkecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia.

Operasi penyadapan ini turut melibatkan kerjasama dengan Pemerintah Lokal dan perusahaan telekomunikasi atau operasi lain yang bersifat rahasia.

Operasi penyadapan kabel bawah laut merupakan bagian dari situs global yang tertulis di dalam dokumen milik Snowden, memungkinkan mitra lima mata mampu melacak siapa pun, lokasi di mana pun, dan kapan pun. Dalam dokumen tersebut kemampuan lima mata itu disebut sinyal inteligen masa keemasan.

Harian Belanda, NRC Handelsblad, sejak Minggu kemarin telah menurunkan tulisan mengenai bocoran dokumen Snowden tersebut lengkap dengan peta penyadapan jaringan telekomunikasi bawah laut milik NSA.

Dalam artkel itu ditunjukkan AS memiliki cengkraman kuat terhadap jalur komunikasi di kawasan Trans Pasifik. Caranya, mereka membangun sebuah fasilitas penyadapan di bagian tepi pantai barat AS dan di Hawaii serta Guam.

Dengan adanya fasilitas itu, AS disebut dapat menyadap semua arus lalu lintas komunikasi di Samudera Pasfik dan juga jaringan antara Australia dan Jepang.

Dalam peta itu juga dikonfirmasikan peranan Singapura yang merupakan jaringan terpenting dalam telekomunikasi bagi beberapa negara, termasuk Indonesia. Selain itu, Singapura juga disebut merupakan pihak ketiga dan mitra kunci yang bekerja bersama lima badan intelijen tersebut.

Sebelumnya, di bulan Agustus lalu, Fairfax Media, melaporkan bahwa Badan Intel Australia (DSD) telah bermitra dengan intel Singapura untuk menyadap kabel SEA-ME-WE-3 yang tertanam dari Jepang melalui Singapura, Djibouti, Suez dan Selat Gibraltar menuju utara Jerman.

Saat itu seorang sumber di DSD mengatakan kepada Fairfax bahwa Kementerian Pertahanan Singapura bidang keamanan dan intelijen bekerja sama dengan DSD dalam mengakses dan berbagi komunikasi yang berada di dalam kabel SEA-ME-WE3. Mereka juga membagikan komunikasi yang tertanam di dalam kabel SEA-ME-WE-4.

Kabel itu ditanam dari Singapura menuju selatan Prancis. Untuk bisa mengakses masuk ke dalam kabel tersebut, dokumen itu menyebut dibutuhkan bantuan dari Perusahaan milik pemerintah, SingTel. Perusahaan tersebut disebut telah menjadi elemen kunci dalam perluasan operasi intelijen dan pertahanan Australia dengan Singapura.

Operasi tersebut telah berlangsung selama 15 tahun terakhir. Pemilik mayoritas saham SingTel yaitu perusahaan Temasek Holdings. Sementara SingTel sendiri sudah diketahui sejak lama memang memiliki hubungan dekat dengan Agen Intel Singapura.

Duduk dalam Dewan Direksi perusahaan tersbut yakni Peter Ong yang menjabat sebagai Kepala Pelayanan Sipil Singapura. Ong sebelumnya bertanggung jawab terhadap keamanan nasional dan koordinasi intelijen kantor Perdana Menteri Singapura.

Menurut ahli intelijen Australia dari Universitas Nasional Australia (ANU), Des Ball, kemampuan sinyal intelijen Singapura sebagai yang terkuat di kawasan Asia Tenggara. Ball bahkan menyebut kedekatan di antara intel Singapura dan Australia sudah terjalin sejak tahun 1970an.

Indonesia Jadi Target

Sementara intel Negeri Ginseng turut berada di dalam peta dokumen milik NSA. Korsel memainkan peranan sebagai titik kunci untuk menyadap telekomunikasi yang melintas melalui China, Hong Kong dan Taiwan. Badan Intelijen Korsel (NIS) diketahui juga sudah lama bekerja sama dengan CIA, NSA dan DSD.

Pejabat Indonesia yang disadap Australia

Hal itu terungkap ketika Direktur Badan Intelijen Australia (ASIO), David Irvine, mengatakan kepada Pengadilan Federal, bahwa agen intel Korsel dan Negeri Kanguru telah bekerja sama selama 30 tahun. Saat itu Irvine berusaha agar dokumen mengenai kerjasama itu tidak bocor ke publik, karena dianggap dapat membahayakan kepentingan nasonal Australia.

Kemampuan NSA disebut juga sanggup mencegat komunikasi melalui satelit. Dokumen Snowden yang diungkap harian Brasil, O Globo menyebut Australia bersama keempat rekan lima matanya kerap melakukan operasi itu.

Operasi penyadapan pertama yang diungkap yaitu fasilitas spionase DSD yang berada di Kojarena dekat Geraldton di Australia bagian barat. Dalam operasi intelijen, fasilitas tersebut disebut dengan kode STELLAR.

Sementara Pemerintah Selandia Baru membangun fasilitas biro keamanan komunikasi di Waihopai di bagian selatan kepulauan Selandia Baru. Untuk fasilitas ini diberi nama IRONAND. Namun di dalam dokumen itu, tidak diungkap nama kode untuk fasilitas DSD yang berada di Shoal Bay, dekat dengan Darwin.

Untuk menyamarkan operasi tersebut, ketiga fasilitas itu disebut NSA, FORNSAT (komunikasi satelit asing).

Selain dibantu Korsel dan Singapura, Negeri Sakura disebut turut membantu aksi penyadapan itu. Mereka ikut mendukung aksi spionase AS dan Australia, karena Negeri Paman Sam memiliki fasilitas penyadapan di pangkalan udara di Misawa. Jaringan penyadapan itu kemudian diperluas dengan membangun fasilitas serupa di misi diplomatik AS di Thailand dan India.

Agen intel Inggris (GCHQ), juga memiliki fasilitas serupa di misi diplomatiknya yang terletak di Oman, Kenya dan Siprus. Dalam peta itu turut ditunjukkan kabel bawa laut yang diakses NSA dan GCHQ melalui fasilitas militer di Djibouti dan Oman.

Fungsinya untuk memastikan jangkauan maksimum penyadapan komunikasi di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. (VivaNews)

Indonesia Hentikan Kerjasama Militer dan Intelijen dengan Australia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sambil menunggu jawaban resmi Australia soal penyadapan, Indonesia menghentikan  sejumlah kerjasama dengan Negeri Kanguru itu. Presiden menyatakan, akan menghentikan sementara semua kerjasama militer dan intelijen antara kedua negara.

"Yang jelas, untuk sementara atau saya meminta dihentikan dulu kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara kedua negara," kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 November 2013.

SBY menyatakan, semua latihan militer antara kedua negara apakah itu antara sesama angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau gabungan akan dihentikan. "Saya meminta dihentikan sementara coordinated military operation, yang untuk menghentikan people smuggling, di wilayah lautan," kata SBY. "Tidak mungkin kita melakukan itu jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kita semua," katanya.

Penghentian kerjasama ini merupakan poin kedua pernyataan resmi pemerintah Indonesia. Poin pertama berisi permintaan resmi pada Australia untuk menyikapi soal penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat termasuk Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Kemudian poin ketiga adalah, untuk kerjasama ke depan, Indonesia meminta ada protokol kode perilaku dan asas pedoman kemitraan di antara kedua negara untuk menghadapi isu penyelundupan manusia atau kerjasama militer dan intelijen. "Protokol code of conduct itu sifatnya mengikat, jelas dan dijalankan. Itulah tiga hal yang akan kita tempuh," kata SBY.

Kerugian Utama Bagi Australia

 Indonesia mulai menurunkan derajat hubungannya dengan Australia setelah menarik duta besarnya dari Canberra. Pemerintah RI pun meninjau ulang seluruh kerjasama dengan Negeri Kanguru, termasuk di bidang pemberantasan terorisme yang selama ini berjalan amat baik.

Anggota Komisi Hukum DPR Eva Kusuma Sundari menilai langkah keras yang diambil Indonesia amat merugikan Australia, terutama di bidang penanganan terorisme yang selama ini menjadi perhatian utama Australia paska puluhan warganya tewas dalam tragedi Bom Bali 2002 dan 2005.

“Meskipun Australia memberikan bantuan pada Detasemen Khusus Anti-Teror 88, tapi mereka sangat butuh informasi dari RI. Jadi Indonesia tak perlu bernyali kecil,” kata Eva di Jakarta, Rabu 20 November 2013. Menurutnya, Australia bahkan bergantung pada Indonesia soal penanganan terorisme.

Eva berpendapat Indonesia sesungguhnya lebih ahli dalam hal pemberantasan terorisme, sebab Kepolisian RI sudah banyak menangani dan menangkap pelaku terorisme. “Di sini Australia hanya user, yang bergantung pada Indonesia untuk memperoleh informasi,” kata dia.

Selain soal terorisme, kerjasama dalam isu penyelundupan manusia juga kini dikaji ulang Indonesia. Padahal, ujar Eva, Australia sangat buruh Indonesia dalam menangani imigran gelap atau manusia peragu. “RI selama ini dipakai sebagai tanggul untuk menahan gelombang ribuan imigran yang hendak masuk ke Australia,” kata politisi PDIP itu.

Sebaliknya, Indonesia tak terlalu rugi bila menurunkan kualitas hubungannya dengan Australia. Dari segi bisnis, kata Eva, investor terbesar Indonesia masih berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan China. Oleh sebab itu pemerintah RI tak perlu khawatir.

“Jika impor daging dari Australia kita stop, itu bisa beralih ke India. Syukur apabila bisa menggenjot produksi dalam negeri. Realitanya RI tidak begitu bergantung pada Australia, tapi sebaliknya,” ujar Eva.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan pemerintah Indonesia telah mulai menurunkan derajat kemitraannya dengan Australia. “Ini sudah kami lakukan. Australia pun mulai merasakannya. Ibarat keran air, Indonesia sudah mengecilkan kucurannya sedikit demi sedikit,” ujarnya.

Setiap langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, menurut Marty, dilakukan secara terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari Australia.  (VivaNews)

TNI AD Bersama Universitas Surya Kembangkan Teknologi Anti Sadap

TNI AD bersama Universitas Surya tengah melakukan riset, salah satunya mengembangkan teknologi antisadap untuk mencegah penyadapan oleh berbagai pihak. Alat tersebut nantinya dapat mencegah komunikasi para pejabat Indonesia disadap oleh negara lain.

"Dengan teknologi antisadap ini, minimal TNI AD tak bisa lagi disadap oleh berbagai pihak," kata Kepala Staf TNI AD (Kasad), Jenderal TNI Budiman, seusai membuka Seminar Litbanghan dengan tema "Optimalisasi Insan Litbang melalui Penguasaan Iptek guna Pemberdayaan Litbanghan dalam Mewujudkan Alutsista Modern" di Jakarta, Selasa (19/11).

Kasad mengatakan pengembangan teknologi antisadap tersebut bukan dilatarbelakangi kasus penyadapan oleh Amerika Serikat dan Australia yang belakangan ini berkembang. Pengembangan teknologi antisadap tersebut sudah dicanangkan jauh sebelum isu penyadapan muncul. "Kami sudah melakukan riset ini dua bulan sebelumnya," ungkap Budiman.

Ketika ditanya apakah penyadapan di Indonesia disebabkan masih lemahnya teknologi antisadap yang dimiliki Indonesia, Budiman enggan berkomentar lantaran hal itu bukanlah kewenangannya.

Selain alat antisadap, kerja sama TNI AD dengan Universitas Surya akan mengembangkan alat-alat lainnya yang terkait dalam hal pertahanan, seperti satelit, bahan peledak, teknologi nano, dan vaksinasi. Total anggaran untuk pengembangan teknologi tersebut mencapai 35 miliar rupiah.

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat bidang pertahanan kita juga harus ikut berkembang mengikuti teknologi. Karena itu, kita bekerja sama dengan berbagai universitas dan lembaga riset untuk mewujudkan itu. Ada 12 macam riset yang dilakukan bersama Universitas Surya," kata Kasad.

Alasan dipilihnya Universitas Surya sebagai rekan riset, menurut Kasad, universitas itu telah memiliki 200 doktor yang mumpuni di bidang riset, mulai riset yang sederhana hingga riset yang berteknologi tinggi. Selain bekerja sama dengan Universitas Surya, TNI AD telah melakukan riset bersama dengan Biofarma untuk mengatasi penyakit saat di medan pertempuran, PT Cyberworld Network Indonesia (CNI) untuk membuat radio komunikasi, dan lembaga riset lainnya.

"Dengan PT CNI ini, kita akan memproduksi 200 unit radio komunikasi yang dilengkapi inkripsi dan hopping serta GPS, bahkan radio ini antijamming sehingga, setelah mencapai 200 unit, akan kita launching. Radio ini sudah diuji coba dalam Ekspedisi Khatulistiwa dan Ekspedisi Sulawesi," tutur mantan Sekjen Kemhan itu. (KJ)

Daftar pejabat Indonesia korban penyadapan Australia

Pihak intelijen Australia empat tahun lalu menyadap telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama istrinya, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono. Kabar ini berdasarkan dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dibocorkan Edward Snowden.

Bukan hanya SBY dan istrinya, Australia juga menyadap telepon seluler kepunyaan delapan pejabat Indonesia lainnya, seperti dilansir surat kabar the Guardian, Senin (18/11).

Berikut daftar pejabat Indonesia menjadi korban sadapan Australia pada 2009:

1 Susilo Bambang Yudhoyono
Jenis telepon: Nokia E90-1
Jaringan: 3G

2 Kristiani Herawati (ibu negara)
Jenis telepon: Nokia E90-1
Jaringan: 3G

3 Boediono (wakil presiden
Jenis telepon: BlackBerry Bold 9000
Jaringan: 3G

4 Jusuf Kalla (mantan wakil presiden)
Jenis telepon: Samsung SGH-Z370
Jaringan: 3G

5 Dino Patti Djalal (juru bicara presiden)
Jenis telepon: BlackBerry Bold 9000
Jaringan: 3G

6 Andi Mallarangeng (jufru bicara presiden)
Jenis telepon: Nokia E71-1
Jaringan: 3G

7 Hatta Rajasa (menteri sekretaris negara)
Jenis telepon: Nokia E90-1
Jaringan: 3G

8 Sri Mulyani Indrawati (menteri koordinator perekonomian)
Jenis telepon: Nokia E90-1
Jaringan: 3G

9 Widodo Adi Sucipto (menteri koordinator politik dan keamanan)
Jenis telepon: Nokia E66-1
Jaringan: 3G

10 Sofyan Djalil
Jenis telepon: Nokia E90-1
Jaringan: 3G


Sumber : Merdeka