Dilema : Simalakama

Dilema : Simalakama

Mudji Sutrisno SJ, BUDAYAWAN

Sumber : SINDO, 14 Desember 2011

Pengertian “dilema” ada pada situasi ketika orang harus melakukan pilihan sikap atau putusan (utamanya moral: yang menyangkut baik buruknya seseorang dan menentukan kualitas pribadinya) di mana tindakan memilih yang satu sama sulitnya dengan pilihan tindakan keduanya.

Dilema menaruh situasi “bingung memilih” lantaran akibat-akibat pilihannya sama parah atau sama bobot. Pepatah kita menyatakan dengan gemilang soal dilema ini,“buah simalakama: memilih yang satu bapak mati, memilih yang kedua si ibu mati.” Dilema ini mengisyaratkan keadaan pilihan putusan hidup yang tidak mudah lantaran ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama,orangnya mesti paham apa itu nilai.

Dalam arti ini,nilai, adalah “apa yang dipandang berharga dalam hidup ini dan layak dihayati untuk kesejahteraannya dan sesamanya”. Nilai hanya akan tampil keluar dalam wujud nyata aksi atau tindakan. Maka diskusi mengenai nilai adalah wacana abstrak karena seharusnya tidak diwacanakan, tetapi dilakukan dan dihayati dalam hidup. Kedua,berada dalam situasi dilematis; simalakama, orang diandaikan menjalaninya dalam tahap-tahap menimbang cermat dengan budi dan hati (baca nurani) lalu mengambil putusannya dan kemudian mengevaluasi setelahnya.

Di sinilah “dilema” mengandaikan penghayatan hidup ini sebagai sebuah “proses’. Situasi dilematis sebenarnya mengungkapkan bahwa pilihan moral hidup manusia itu secara nyata tidak bisa dikalkulasi secara hitunghitungan matematis.Timbangannya bukanlah hitam dan putih namun “abu-abu”. Apa artinya? Maksudnya, realitas hidup nyata kita sesungguhnya adalah “abu-abu”.

Kenyataan ini mesti diterima dahulu untuk bisa menemukan jalan keluar dilematis.Ketika realitas itu abu-abu maka tugas setiap adalah setiap kali dalam aksinya berusaha semakin membuat lebih banyak putihnya dan semakin mengurangi hitamnya dalam keabu-abuan kenyataan moral nyata kita.

Bila hitam menjadi metafora ‘yang jahat’ dan putih menjadi metafora ‘yang baik’ maka usaha tiap orang Indonesia dalam kenyataan keabu-abuan sehari-hari mestinya mengusahakan lebih banyak ‘yang putih’ agar abu-abunya hidup menjadi lebih putih. Di sini, personifikasi dan metafora yang jahat diungkapkan dalam setan atau si jahat.

Memilih

Mengapa kejahatan terus ada di dunia ini kendati tidak kurang-kurang agama dan kata bijak diajarkan? Jawab lugasnya, karena adanya si jahat yang merusak tatanan cipta yang oleh Tuhan atau Allah dalam keyakinan agama dimaksud untuk membahagiakan ciptaan-Nya, manusia, asal ia menuruti jalan dan petunjuk benar dari Allah.

Bila ia menuruti si jahat maka ia akan tersesat. Barangkali inilah sebabnya, teks suci mau menjelaskan dengan bahasa narasi sumber dan asal kejahatan yaitu masuknya “setan atau si jahat” yang sudah merusak sejak awal di taman penciptaan. Barangkali itu pula Freud yang menemukan psikoanalisa atau analisa ketidaksadaran manusia merangkumkan dua gerak kebudayaan yang satu sama lain bertentangan.

Yang satu adalah budaya cinta kehidupan dengan motor sumbernya yaitu eros. Sedang yang kedua adalah death culture: budaya thanatos yang destruktif merusak kehidupan. Inikah personifikasi sang perawat hidup dalam Wisnu? Dan sang perusak hidup dan ciptaan dalam Syiwa? Lalu, ketika dua energi eros dan thanatos yang menggerakkan kebudayaan yang satu menumbuhkannya dan yang kedua mematikannya, kita dalam membahas situasi dilema di atas menjadi lebih mudah dicerahkan dan menemukan pemahaman mendalamnya.

Apa itu? Yaitu memilih adalah sebuah proses. Ia bukan jalan pintas atau instan.Memilih adalah juga bukan lompatan mendadak apalagi dalam proses berkeputusan dalam berbangsa dan bernegara yang majemuk suku, agama, identitas unik masingmasing. Karena itu, dalam pilihan dengan pertaruhan hidup-matinya sebuah bangsa, terletak persoalan penting untuk pilihan-pilihan dilematis yaitu “tanggung jawab”.

Bila belum lama ini, sebuah proses pemilihan seleksi dan pemilihan ketua KPK atau sederet panitia seleksi untuk anggota- anggota yang mestinya penuh tanggung jawab mengemban amanah bangsa dan suara rakyat yang merupakan suara Tuhan, pertanyaan kritis gugatan kita adalah: atas nama siapakahAnda, wakil-wakil rakyat, melakukan proses pemilihan? Atas nama “nilai” sebagai yang baik untuk bangsa ataukah kepentingan Anda sendiri berikut agenda-agenda yang dipolitisasi yang ujung-ujungnya pasti akan cepat tertemukan dan tercium?

Apakah Anda pembawa budaya mati atau pembawa budaya hidup untuk sejahteranya bangsa ini? Ketika simalakama berada di depan Anda antara memakan buahnya Anda ditendang dari partai dan tidak memakan buahnya Anda akan kalah dan tak mampu memenuhi hasrat kekuasaan untuk menang,maka di situ pulalah, saat-saat ini kita jadi belajar.Dua pelajaran pentingnya yaitu yang kesatu, bahwa proses memilih dalam situasi dilematis mengandaikan kematangan pertimbangan budi dan nurani para wakil ini.

Dan kedua pengandaian kemampuan menanggungjawabi pilihannya sebagai “proses kultural”: menimbang apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang indah dalam kehidupan berbangsa ini lalu tidak memberi celah sekecil apa pun untuk si jahat masuk dan merusaknya. Oleh karena itu deskripsi nyata saat pemilihan ketua KPK mutakhir manakala dalam pemilihan untuk calon pemimpin KPK suara 55 samasama ditempati oleh Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.

Namun ketika proses pemilihan dilakukan untuk memilih ketua KPK, angka suara Abraham Samad mutlak 55 beda jauh separuh dengan Bambang Widjojanto. Sebuah contoh nyata di depan kita antara proses politik. Pertanyaannya: dilematiskah? Kemudian nomor urutan kategorisasi dari yang diunggulkan oleh Panitia Seleksi Calon Pemimpin KPK (yang sama sekali tidak diambil pertimbangannya oleh para wakil rakyat ini) hanya menandai saja dan menegaskan “garis merah tebal”

bahwa pada ujungnya proses pemilihan direduksi hanya jadi proses politis dengan kepentingan politis alias kekuasaan. Kita buktikan dengan edar waktu ke depan gaduh riuh politik kuasa yang menang kalah untuk kepentingan partai.Lalu di mana pertanggungan jawab amanah pemilu titipan suara rakyat yang diwakilkan pada pundak Anda-Anda? ●  

Hasrat

Hasrat

Mudji Sutrisno SJ, BUDAYAWAN

Sumber : SINDO, 3 Desember 2011

Sigmund Freud-lah yang berjasa menemukan bagian bawah sadar manusia sebagai penentu gerak hidupnya melalui “psikoanalisis”.

Dia membalikkan pada zamannya apa yang dulu dipersepsikan sebagai penentu tindakan dan laku manusia yaitu “kesadaran”.Persepsi itu menjadi terbalik manakala dibaca bahwa “yang terpendam dalam bawah sadar manusia” itulah yang tanpa sadar menjadi motor gerak dan laku manusia. Di sana bersemayam secara menggelegak “hasrat” yang secara khusus dalam terminologi Freud ditunjuk sebagai “libido”. Karena itu pulalah Freud mampu menampilkan bagaimana orang-orang yang bawah sadarnya mengalami trauma, hasrat-hasrat yang direpresi melalui analisis psikologi “disehatkan” dengan metode asosiasi bebas.

Pasien bebas mengeluarkan net-uneg dan pengalaman ketaksadarannya untuk diangkat ke kesadaran dan diakui adanya meski seluka sedalam apa pun. Intinya, kesadaran manusia dilatih menerimanya dan mengiyakannya untuk menyikapi dalam hidup nyata. Untuk Freud, susunan kepribadian orang memiliki trimatra yaitu “ego”, sebagai penentu dan pengontrol apakah “hasrat” dari ID (kawah libido dan hasrat naluri seksual manusia) akan dipenuhi atau tidak dengan prinsip realitas. Sedangkan introjeksi, pembatinan norma-norma atau apa yang dilarang dan yang diperbolehkan sebagai moral dihunjamkan ke anak sebelum akil balik terutama masa umur 1-5 tahun pertama tanpa bisa menolak.

Ia mengintrojeksi semua larangan-larangan itu ke bawah sadarnya sampai dia nanti bisa mulai mengolahnya saat sudah berumur dewasa. Jadi tiga kata kunci dalam struktur pribadi manusia menurut Freud adalah ego; lalu super-ego,dan ID. Contoh paling menarik bagaimana hasrat ID muncul dalam keinginan untuk minum karena haus, ketika super-ego pendidikan sudah merasuk di kelas, meski ada minuman di meja guru, si anak tidak akan maju ke depan untuk mengambilnya, lalu serta merta meminumnya. Super-ego-lah yang melarangnya memenuhi hasrat minum itu.

Dalam perkembangan psikoanalisis ini oleh muridmuridnya, CG Jung atau Erich Fromm, mencoba menerapkannya di ranah sosial politik semisal penamaan “trauma tiap bangsa dengan wajah kekerasannya karena dipendamnya hasrat” dalam istilah “shadow”. Di kita serupa dengan “amuk massal”yang sama sumber “shadow”-nya dengan “kekejaman Hitler dengan rezimnya” sampai tega membunuh sesamanya demi pemurnian ras.

Kuasa

Pengembangan psikoanalisis Freud menjadi bertambah menarik ketika hasrat diwajahkan tampilnya dalam hasrat untuk berkuasa atau untuk menguasai. Frederich Nietzsche-lah yang dengan dahsyat memaparnya dalam the Will to Power.Hasrat untuk terus berkuasa atau mau berkuasa itu dimiliki setiap orang, yang membedakannya adalah apakah ia punya kesempatan untuk menyatakan dan mewujudkannya serta timing.

Di dekade kita,hasrat untuk berkuasa ini dipersepsikan bisa lebih cepat mewujud gelegaknya bila punya 3 M, yaitu money,media,dan mass. Karena itu, Niccolo Machiavelli dalam buku praksis kekuasaan berjudul Il Principe (The Prince) menyarankan begitu hasrat ada di tangan sang penguasa untuk menimbunnya dan mengawetkannya sang penguasa harus “kejam”,otoriter, berani menggunakan segala cara untuk mewujudkan tujuan.

Cerminan buku Machiavelli ini adalah persaingan dan rebutan kuasa di Italia atau Eropa abad pertengahan. Namun, dengan buku itu serta nama besar Machiavelli, sampai hari ini ia menjadi cermin besar betapa di abad ini rebutan kekuasaan yang bersumber dari hasrat kekuasaan itu terus hidup, berebut, bersaing dengan sarana- sarana pengawetnya dan senjata pamungkasnya melalui media cetak, digital, maupun visual; lalu melalui uang serta massa rakyat yang tiap kali bisa kita lihat menjelang pemilu dalam upayaupaya mobilisasi dan politik jual beli suaranya.

Kontrol

Dari paparan di atas nyata bahwa hasrat itu irasional; ia sesaudara dengan nafsu(desire). Maka dari itu, hasrat kuasa hanya akan dikontrol oleh kesadaran ego di individu dengan kesadaran budi dan nuraninya. Maka dari itu pula, pertarungan hasrat berkuasa yang sudah membunuh sesama manusia dalam kekejaman perang dunia dua kali PD I dan PD II, akhirnya oleh bangsa-bangsa yang ego budi sehatnya dan nuraninya belajar dari sejarah kelam hancurnya kemanusiaan dirumuskanlah counter culture kesadarannya.

Bentuknya dengan kesepakatan deklarasi bangsa-bangsa untuk melindungi yang paling berharga dari manusia yaitu “harkatnya” dengan Deklarasi HAM Universal pada 10 Desember 1948. Bayangkan baru setelah seribu sembilan ratus empat puluh delapan tahun orang sampai ke kesadaran matang untuk mengontrol hasrat berkuasa yang bisa saling membunuh sesama. Perkembangan berikutnya, kontrol terhadap hasrat kuasa ini harus dibuat sistem dengan membagi kuasa ini dalam tiga besar untuk bisa saling mengontrol agar tidak absolut,yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Inilah kemenangan peradaban, sebuah perjuangan membuat umat manusia beradab dengan mengontrol hasrat kuasanya agar tidak biadab dengan membaginya sebagai sistem. Lihatlah, makna sistem memang merupakan pengaturan rasional untuk hasrat-hasrat naluriah. Sistemadalah arationalordering of something. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya oleh para pendiri bangsa ia dirancang dengan jelas dan jernih untuk mengatur gelegak hasrat kuasa ini dalam sebuah sistem bernegara hukum. Semua warga sama derajat dan harkat kedudukannya di depan hukum.

Saat berkonflik hukumlah penyelesainya dan sistem demokrasi dengan tiga lembaga saling mengontrol praksis kekuasaan yaitu legislatif, yudikatif,dan eksekutif. Kini terhampar di depan mata telanjang kita dan terbentang di panggung negara Indonesia gaduh riuh politik persaingan hasrat-hasrat kuasa dan rebutan kuasa yang tega mengorbankan cita-cita bernegara yaitu sejahteranya rakyat banyak. Sebenarnya di renung nurani dan budi bangsa ini harus muncul gugatan “sudah hilangkah akal sehat atau rasionalitas bangsa ini?” Justru dalam suasana sukar saling mempercayai sesama warga, pertanyaan ini mesti muncul: sejak kapankah hilang trustdan kepedulian hati?

Padahal di zaman perjuangan merdeka dalam kemiskinan total dan menyatunya kesukarelaan berkorban apa saja termasuk nyawa gelegak hasrat untuk merdeka dari penjajahan menjadi sumbu gerak perjuangan bahkan setelah terwujud disyukuri bahwa “kemerdekaan adalah berkat rahmat-Nya, rahmat Tuhan, dan adalah hak setiap bangsa”. Jadi, sudah semakin jelas inti soalnya,yaitu ketika kita meninggalkan jalan peradab-an dengan cara melampiaskan hasrat naluri kuasa kita yang tidak akan pernah terpuasi (lantaran itu adalah libido ID) dan tidak berani lagi untuk mengontrolnya dengan “kesadaran akal sehat dan nurani jernih” maka kita berada di lampu kuning jalan sejarah beradab kita.

Sebab,visi“mencerdaskan kehidupan bangsa”rangkuman dahsyat cita-cita membangsa dan menegara RI para pendiri bangsa sejak awal memuat tugas pendidikan budi cerdas dan nurani jernihnya manusiamanusia Indonesia untuk jalan panjang menapaki kehidupan berbangsa. Dan hanya bila manusia Indonesia cerdas budinya dan jernih nuraninya, mereka akan mampu membuat sistem-sistem hidup bersama yang lebih beradab dan lebih sejahtera dalam bernegara.  ●

Paradoks

Mudji Sutrisno SJ,BUDAYAWAN

Sumber : SINDO, 24 November 2011

Paradoks merupakan sebuah kontradiksi dalam tingkat logika atau cara pikir; namun pula kontraskontras tajam antara yang dicita-citakan dan kenyataan.

Paradoks juga untuk menamai gejala “retak” antara kata dan tindakan; pula untuk menunjuk “jurang menganga dalam realitas sosial” manakala tampilan seakan ilmiah sebuah penelitian menyebut indeks kemiskinan menurun, namun pada saat yang sama indeks prestasi kemampuan sumber daya manusia Indonesia jeblok. Ketika paradoks masuk ke kesadaran akal sehat yang normal, orang akan digugat untuk bertanya mengapa ini terjadi? Atau paling sedikit,orang akan bertanya kritis dalam akal budinya untuk mencari tahu mengapanya.

Karena sesuatu yang paradoksal merasuk ke kesadaran manusia melalui media terutama tulis, surat kabar yang dibaca orang,di sana membaca secara kritis berarti mengambil makna dan memberi arti pada yang dibacanya. Karena itu, pers atau media cetak dalam dekade ini dalam bingkai pencerdasan dan penyadaran merupakan “instansi”keempat untuk proses menjaga nurani dan menjaga proses logis akal sehat untuk sikap-sikap kritis. Syaratnya, ia tidak disumbat oleh modal atau kapital.

Pula media digital dan visual televisi menentukan sekali proses tetap terawatnya akal sehat dan nurani publik manakala terus berani menyajikan kebenaran fakta dan bukan opini yang sudah dimanipulasi oleh pemodal demi kelangsungan kekuasaannya. Karena itu,ketika menjalankan fungsi kritisnya, media cetak dan visual digital akan menempati diri sebagai“guru-guru bangsanya” ketika prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi pilihan pewarta kebenaran bagi pembacanya.

Paradoks muncul dalam gejala kontras antara mereka yang mencari sesuap nasi saja harus rajin menghitung dari seribu ke seribu penuh dengan bahasa keringat kadang berdarah- darah. Sementara mereka yang sudah dipilih rakyat dalam pemilu untuk menyuarakan kesejahteraan malahan pamer kendaraan mewah dan pamer hedonisme seperti kritikan dalam sebuah pidato kebudayaan di TIM akhir-akhir ini.

Paradoks ini menyakitkan lantaran di satu pihak orang kebanyakan amat sulit dan harus berhemat agar bisa hidup layak manusiawi, sementara yang lain dengan enak dan tanpa hati tampil mewah kaya di tengah kemelaratan kumuh. Bukannya rasionalisasi yang dibutuhkan untuk m e n a t a p paradoks ini dengan debat bahwa mobil bermerek ini atau itu tidak mewah, tetapi pertanyaan telak nurani yang dalam hening batin yang harus dijawab.

Yaitu, siapakah sesamaku manusia yang nyatanyata di depanku untuk mau makan sesuap nasi untuk besok pagi saja susah, sementara limpahan kemewahan yang kupunyai yang mungkin saja diyakini sebagai berkah kupamerkan tanpa hati peduli? Bukankah Anda sudah memanggul tanggung jawab ketika sudah dipilih dengan tulus oleh rakyat untuk memperjuangkan hidup layak dan bermartabat manusiawi rakyat banyak ini?

Pada tahun-tahun ketika paradoks dua cara menghayati hidup ini menajam, di sebuah tembok di salah satu kota besar ditulis dengan grafiti besarbesar yang berbunyi:”Untalen sakabehe sakmatine” (Telanlah segalanya makanlah semuanya sampai matimu), menunjuk cerminan tidak peduli,apalagi tidak ada hati untuk sesamanya.

Paradoks logika muncul dalam gejala sebagai berikut. Ketika Bandara Soekarno- Hatta sudah amat penuh semrawut lalu ditulis media pewarta fakta dengan menyebutnya sudah sama dengan terminal bus antarkota, lalu yang ditampilkan sebagai “solusi” adalah promosi maket rencana perluasan bandara dengan gambar cantik dan terencana yang diungkapkan pasti akan memecahkan soal kemacetan. Tetapi justru di sini paradoks logika termuat.

Mengapa? Solusinya bukan tindakan dan aksi nyata, tetapi publik dimanipulasi dengan “janji maket perencanaan”yang seolaholah menyelesaikan, tetapi “masih dalam perencanaan lima tahun ke depan”. Tolong Anda cek secara kritis dan dengan cara pikir analogi yang sama,bagaimana lihainya kita menjawab soal-soal riil nyata, mau menyelesaikannya namun dalam wujud nina bobok janji yang masih dalam rencana.

Paradoks serupa muncul di saat bencana banjir, bencana tenggelamnya kapal, maupun kecelakaan lalu lintas. Jawabannya pasti mantap diurai tampaknya logis, tetapi paradoksal sebagai solusi tindakan sebab bukan tindakan yang dilakukan, tetapi wacana rencana dan rencana.

Dalam wacana sehari-hari muncullah kebenaran secara diskursif omong-omong parodi dan sinis sebuah paradoks yang memprihatinkan kita semua.Di sini, di Indonesia ini, orang terutama pejabat dengan mudah menyelesaikan masalah besar dan berat dengan “menyederhanakannya; menggampangkannya” sementara masalahmasalah yang sebenarnya kecil dan ringan diselesaikan secara besar.

Orang bilang: “Kalau bisa dipersulit, lha mengapa harus dipermudah....” Dalam pemikiran teori konstruksionis, di mana manusia sebagai individu ditentukan oleh struktur maupun konstruksi kultural dan sosial, relasi vertikal “patron-client” menomorsatukan si tuan dan bukan si jelata.Dalam konstruksi orientasi ke atas di mana yang tua berumur dan yang senior dituakan, di sana keteladanan yang sedang dituakan dan yang di atas menentukan orientasi perilaku.

Kebijaksanaan ini sudah dibatinkan dan diuji dalam tes hidup terungkap dalam pepatah kebijaksanaan hidup: “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”, “Raja adil disembah, raja lalim disanggah”. Maka ketika Anda sedang memegang amanat dalam kedudukan sosial Anda, di sana perilaku dan keteladanan jauh lebih berbicara daripada jutaan pidato dan kata-kata.

Akhirnya, bingkai media cetak dalam mewarta kebenaran dan tugas mengkritisi sadar pula kalau situasi masyarakat kita yang paradoksal ini memberi awan mendung “saling tidak percaya” atau “distrust”. Dan ketika Indonesia terlalu gaduh riuh di jalan politik yang rebutan kuasa dan kursi,orang bijaksana mewantiwanti dalam nasihat: “Dalam situasi karut-marut silang selisih retak, prinsip unitas (rukun peduli untuk bersatu) harus dipegang kalau tidak mau hancur.

Dalam situasi paradoksal logis, kacau nilai dan rancu wacana serta kebingungan, pepatah pokok yang dipegang adalah veritas (kebenaranlah yang mesti menjadi acuan). Namun,di atas segalanya,orang diajak memegang prinsip caritas (kasih) untuk dihayati meski tidak gampang. Unitas, veritas, dan caritas: persatuan, kebenaran, dan cinta kasih, prinsip-prinsip ini pepatah lama bahasa latin yang sudah teruji dalam krisis-krisis zaman dan bolehlah menjadi renung hening praktik menghidupinya di kala kita alami paradoks-paradoks hidup di Tanah Air tercinta ini. Semoga. ●