Buya Hamka, Pahlawan Berintegritas

Azyumardi Azra, DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Sumber : REPUBLIKA, 19 November 2011

Profesor DR Haji Abdul Malik Karim Amrullah-dikenal akrab sebagai Buya Hamka (17/2/1908-24/7/1981)-agaknya bagi sebagian kalangan tidak begitu dikenal sebagai pejuang. Buya Hamka lebih dikenal sebagai sastrawan dan ulama, bukan sebagai pejuang bangsa. Akibatnya, Buya Hamka terlambat menerima gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah RI. Baru menjelang Hari Pahlawan 10 November 2011 akhirnya ia mendapatkan penghargaan yang long overdue tersebut.

Meski demikian, rasa syukur patut diungkapkan atas penghargaan negara atas jasa-jasanya yang begitu lengkap dan kompleks dalam kehidupan umat bangsa Indonesia. Buya Hamka yang otodidak bergerak dalam berbagai lapangan kehidupan sejak dari kesusastraan, pendidikan, dakwah, politik, dan perjuangan melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan, termasuk perjuangan menegakkan kebenaran pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Like Father Like Son
Baik dalam hal keulamaan maupun kejuangan, Buya Hamka banyak mengikuti ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah (10/2/1879-2/6/1945) atau Haji Rasul yang terkenal sebagai salah satu tokoh gerakan modernisme Islam pada dasawarsa awal abad ke-20. Selain terkenal sebagai ulama yang juga memiliki jaringan keilmuan dan aktivisme dengan ulama dan tokoh pergerakan nasional lain semacam HOS Tjokroaminoto dan KH Ahmad Dahlan, Haji Rasul termasuk ulama yang paling keras menentang Belanda dengan berbagai ketetapannya semacam 'Ordonansi Sekolah Liar' dan 'Ordonansi Guru'.

Karena itu, pada 12 Januari 1941 ia dijebloskan Belanda ke dalam penjara Bukittinggi dan Agustus 1941 ia dibuang ke Sukabumi. Selanjutnya, pada masa Jepang, Haji Rasul menolak melakukan 'seikerei', membungkukkan badan pada pagi hari ke arah matahari terbit (Jepang) untuk menghormati Kaisar Tenno Heika.

Seperti ayahnya, begitu jugalah sang anak (like father like son). Di tengah keterlibatannya yang intens dalam dunia kesusastraan, keilmuan dan keulamaan, Hamka juga mewujudkan aktivisme politik dan kejuangannya. Dan, ini bermula dengan keterlibatannya di Padangpanjang sejak 1925 dalam Sarekat Islam. Seperti dicatat Federspiel (2009), Hamka menceburkan diri ke dalam SI tidak lain karena ia melihat SI sebagai kekuatan sosial-keagamaan Islam yang tangguh menghadapi kolonialisme Belanda. Meski demikian, tidak banyak informasi tentang kiprah Hamka dalam SI.

Hamka yang sejak selesai bertugas sebagai Konsul Muhammadiyah di Makassar pindah ke Medan (1936) juga aktif dalam perjuangan melawan Belanda yang terbukti sedang menghadapi tahun-tahun akhir menguasai Indonesia. Dalam bukunya, Kenang-Kenangan Hidup (Jilid 4), Hamka menceritakan tentang kiprahnya pada masa ini, termasuk bergerilya di hutan sekitar Medan. Karena kegiatannya melawan Belanda ini, ia akhirnya merasa harus kembali ke Sumatra Barat pada 1945, sebab ia merasa lebih aman. Dan, di kampung halamannya, ia menjadi penghubung krusial di antara kaum ulama dan kelompok-kelompok pejuang lainnya.

Kiprah Hamka dalam perjuangan nasional sepanjang 1945-1949 kian meningkat berbarengan dengan terjadinya perang revolusi menentang kembalinya Belanda yang terus kian merebak di seluruh Tanah Air. Pada 1947, Hamka diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional dengan anggota Chatib Sulaeman, Udin, Rangkayo Rasuna Said, dan Karim Halim.

Selain itu, Hamka juga diangkat Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai sekretaris Front Pertahanan Nasional yang merupakan gabungan dari berbagai partai politik. Ketua front ini adalah Bung Hatta sendiri. Selanjutnya, Hamka membentuk Badan Pembela Negara dan Kota (BPNK) yang merupakan barisan perlawanan gerilya terbesar di wilayah Sumatra Barat. Hamka sendiri sangat aktif bergerilya dan hampir tidak pernah bisa ditemui di satu tempat tetap.

Mengapa Hamka begitu aktif dalam perjuangan kemerdekaan? Ini tidak lain berdasarkan pada prinsip pokok yang dia pegang. Hamka sangat meyakini bahwa kemerdekaan bangsa sangat mutlak dalam mewujudkan dan meninggikan kemerdekaan diri (self-independence), yang merupakan keutamaan dan kebajikan pokok bagi setiap Muslim-Muslimah. Kemerdekaan diri ini mestilah bersumber dari tauhid. Dan, sebaliknya, bagi Hamka, kemerdekaan bangsa bisa terwujud jika umat Islam memiliki kemerdekaan diri atas dasar tauhid tersebut. Dan, tanpa itu kemerdekaan bangsa akhir dapat hancur berkeping-keping.

Perjuangan dengan Integritas
Aktivisme kejuangan Hamka dalam kancah nasional berlanjut ketika dia dalam Pemilu 1955 terpilih lewat Partai Masyumi sebagai anggota konstituante. Dan, lewat konstituante, Masyumi berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, yang terbukti gagal. Meski Hamka semula mendukung gagasan dan perjuangan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, ia legowo dan selanjutnya menerima Pancasila sebagai dasar negara dan demokrasi sebagai sistem politik.

Tetapi, Hamka segera bersimpang jalan dengan Presiden Soekarno. Pertama, karena kian dominannya PKI. Dan, kedua, karena terus meningkatnya otoritarisme Soekarno. Ujungnya, pada 27 Agustus 1964 Hamka ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan melakukan kegiatan subversi melawan rezim Soekarno. Pada saat yang sama, Majalah Panji Masyarakat yang dipimpinnya diberedel karena memuat artikel panjang Mohammad Hatta, "Demokrasi Kita", yang kritis terhadap demokrasi terpimpin ala Soekarno.

Hamka adalah pejuang dengan integritas. Dengan integritas, ia berani menyampaikan pesan kebenaran kepada penguasa-apa pun biaya yang kemudian harus ia bayar. Dan, dengan integritasnya itu pula ia menunjukkan bahwa sebagai ulama ia tidak dapat 'dibeli'-apalagi digertak.

Ini terlihat dalam pengalaman hidup Hamka pascakeluar dari tahanan seusai pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Hamka tidak lagi melibatkan diri dalam politik. Sebaliknya, menghabiskan waktunya dalam aktivisme dakwah, pendidikan, dan kepengarangan. Tetapi, pada 1975, ia menerima permintaan dari Presiden Soeharto untuk menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan, pada saat yang sama ia menolak menerima fasilitas dari pemerintah atas posisinya tersebut.

Adalah integritas diri yang membuat Hamka tidak bisa bertahan terlalu lama sebagai ketua umum MUI. 'Fatwa Natal' yang dikeluarkan MUI pada 7 Maret 1981 yang mengharamkan umat Islam ikut serta dalam 'Natal bersama' tidak disukai pemerintah karena dianggap dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama. Buya Hamka menolak keinginan pemerintah-yang diwakili Menteri Agama Alamsjah Ratu Prawiranegara-untuk mencabut fatwa tersebut. Lalu, Hamka memilih mundur dari MUI daripada mengorbankan integritas keulamaannya. ● 

Redefinisi Pahlawan

Donny Syofyan, DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

Sumber : KORAN TEMPO, 12 November 2011

Saban tahun kita memperingati Hari Pahlawan pada 10 November. Tanggal ini merujuk pada pertempuran arek-arek Surabaya pada 1945 antara tentara Indonesia dan tentara

Belanda, atau Nederlandsch Indie Civil Administratie, dengan dukungan dari tentara Inggris. Pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran terberat revolusi dan menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia.

Tokoh paling terkenal yang memimpin pertempuran ini adalah Bung Tomo. Beliau memainkan peran penting dalam pertempuran Surabaya itu. Ia terkenal dengan pidatonya yang berapi-api, yang disiarkan lewat siaran radio. Baru pada 2008, 27 tahun setelah kematiannya, atau 63 tahun setelah terjadinya pertempuran Surabaya, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Tomo. Sungguh disayangkan pahlawan nasional sering tidak mendapatkan respek dan pengakuan yang selayaknya mereka terima.

Bagi sebagian kita, Hari Pahlawan hanyalah salah satu dari sekian perayaan besar atau hari libur nasional pada kalender tahunan. Sungguh mengejutkan bahwa Hari Pahlawan yang dirayakan setiap tahun esensinya sudah mulai dilupakan. Semuanya hanya sebatas seremonial untuk tujuan yang sudah dilupakan. Foto-foto legendaris para pahlawan bangsa hari ini hanya dibuat khusus untuk pamflet, poster, atau leaflet.

Semuanya sepakat Hari Pahlawan seyogianya menanamkan rasa dan semangat patriotisme yang tinggi.Tapi pernahkah kita berpikir sejenak bagaimana melelahkan dan menyiksanya situasi pada malam pertempuran Surabaya 66 tahun yang lalu. Apakah kita punya ide dan narasi yang tepat tentang pengorbanan rakyat dan tentara kita serta strategi brilian Bung Tomo dalam pidatonya kepada rakyat Indonesia sewaktu itu? Masihkah kita memiliki keterkaitan jiwa dengan saudara kita yang wafat pada 10 November tersebut? Terus terang kita belum bergerak jauh dan lebih mendalam dalam

pengakuan dan apresiasi terhadap pengorbanan pahlawan tanpa tanda jasa dalam pertempuran Surabaya.

Pada saat ini, kita perlu menyadari banyak pahlawan lain yang sama pantasnya mendapatkan rasa hormat dan penghargaan kita, seperti kaum manula. Menghormati

mereka akan membantu kita menghargai sejarah kita sendiri. Meninggalkan mereka berarti meninggalkan sejarah dan identitas kita. Pemerintah, melalui Kementerian sosial, perlu menciptakan sebuah program keluarga untuk manula yang serius dan intensif. Ini untuk menjamin para warga senior selalu diperhatikan, seraya pada saat yang sama mendorong keterlibatan keluarga, masyarakat, dan relawan. Program ini sejalan dengan Madrid International Plan tentang para manula, yang memuat sejumlah

tujuan dan komitmen, seperti memastikan para manula betul-betul menerima bantuan keuangan yang memadai serta memiliki hak atau akses yang sama pada pelayanan sosial.

Target lainnya dalam Madrid International Plan adalah penghapusan diskriminasi berbasis gender dan penyediaan kesempatan pengembangan individu, pemenuhan

diri, dan kesejahteraan seumur hidup. Ini bisa diraih, misalnya, lewat akses pada pembelajaran seumur hidup dan partisipasi dalam masyarakat. Masyarakat perlu mengakui para manula bukanlah kelompok yang homogen. Mereka perlu mendapatkan jaminan sosial. Untuk itu, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial II yang baru saja disahkan, yang salah satunya mencakup jaminan hari tua dan orang-orang tua, perlu dibuktikan sebagai salah satu bukti keseriusan pemangku kuasa negeri ini dalam menghargai para “pahlawan keramat” yang bernama manula. Diharapkan program demikian akan memberi kesempatan kepada warga tua berbaur satu sama

lain dan beroleh manfaat produktif lewat buku-buku atau pendidikan formal. Harus ada kesadaran bahwa para manula sebetulnya bagian dari sumber daya yang juga dihargai.

Hanya, setiap upaya menghormati para pahlawan menjadi sia-sia karena batu sandungan kecil, yaitu para politikus busuk. Rekayasa sosial untuk mencetak para pahlawan kontemporer akan mustahil tatkala banyak orang hanya sibuk berpolitik pamrih. Lebih-lebih energi habis untuk persoalan pemilihan umum. Pahlawan tidak dipilih. Pemilu tidak akan pernah melahirkan seorang pahlawan yang akan menyelamatkan bangsa ini. Krisislah yang melahirkan seorang pahlawan. Seorang reformis pun, jika berkata “ya” demi mendapatkan kursi kekuasaan dalam pelbagai kampanye, akan mengalami reduksi menjadi politikus kesiangan sehingga menghancurkan reputasi yang telah dibangun selama ini.

Menjelang Pemilu 2014, fenomena ini amat kentara pada saat banyak politikus atau pemimpin partai politik yang sudah mengkader putra dan putrinya sebagai calon anggota legislatif. Mereka menempatkan anggota keluarga mereka tersebut secara sengaja di puncak daftar calon untuk mengamankan kursi mereka pada pemilu mendatang. Para politikus lebih suka membangun dinasti politik untuk menyenangkan

konstituen mereka, sedangkan para pahlawan hadir untuk memperkuat orang lain. Mereka mentransformasikan dedikasi mereka kepada lingkungan sekitar serta menyalurkan energi kepahlawanan dalam diri mereka melalui keberanian dan pengorbanan yang luar biasa. Pahlawan kerap lahir di bawah tekanan peperangan dan kerusakan budaya. Mereka tak akan memilih sebagai politikus culas, kecuali bila mereka tunduk pada negosiasi rendahan dan pragmatisme palsu.

Sebetulnya masih ada waktu bagi politikus menjadi pahlawan—merayap dari zero ke hero. Apa yang harus mereka lakukan adalah menyerap integritas sebagai standar kolektif dan menjunjung kehormatan sebagai hak-hak dasar rakyat. Pemerintah, politikus, dan masyarakat perlu menyadari bahwa bangsa ini memiliki musuh bersama: kejahatan dalam berbagai bentuk. Bangsa ini tidak bisa lagi bergerak menuju titik balik lewat konflik atau anarki. Semangat heroisme mengharuskan semua warga menemukan kekuatan dalam solidaritas bersama, visi bersama, dan tindakan kolektif yang agung, yang menghajatkan loyalitas bersama tanpa pamrih.

Justru pada saat sekarang, kita memerlukan pahlawan yang tidak harus berani mati seperti Bung Tomo, tapi juga berani memberi kesaksian kebenaran seperti almarhum

W.S. Rendra, Mochtar Lubis, Pramoedya Ananta Toer,Wiji Thukul, atau Munir. Mereka semua para pahlawan yang kebesarannya terletak pada bela rasa (compassion) yang mereka punyai. Negara ini masih terseok-seok menjadi sebuah negara besar, karena mereka yang memegang posisi kunci tidak tersentuh hatinya oleh karya orang besar. ●  

"Antihero"

Budiarto Shambazy, WARTAWAN KOMPAS

Sumber : KOMPAS, 12 November 2011

Salah seorang Pahlawan Nasional, Syafruddin Prawiranegara, pernah jadi presiden. Kelahiran Serang, 28 Februari 1911, yang wafat dalam usia 77 tahun ini, adalah Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia saat pemerintah jatuh ke tangan Belanda saat agresi Desember 1948.

Penetapan gelar Pahlawan Nasional untuk Syafruddin membuka peluang meluruskan sejarah kepresidenan kita. Syafruddin presiden kedua setelah Soekarno yang memimpin PDRI sejak Desember 1948 sampai Juli 1949.

Jangan lupa, ada pula yang ketiga, yakni Pejabat Presiden Asaat Datuk Mudo yang memerintah Desember 1949 sampai Agustus 1950. Jika merujuk kepada fakta-fakta sejarah ini, kita sudah dipimpin oleh delapan—bukan enam—presiden.

Seperti biasa, muncul pro dan kontra tentang pemberian gelar Pahlawan Nasional. Keluarga, kerabat, dan pendukung Soeharto dan Abdurrahman Wahid kembali kecewa karena untuk kesekian kalinya gagal memperoleh gelar bergengsi itu.

Pemberian gelar ini telanjur menjadi isu politik yang pelik, yang bukan sekadar jadi kepentingan keluarga, kerabat, dan pendukung saja. Ia bukan tak mungkin melibatkan pula kepentingan penguasa, partai, provinsi, dan juga SARA.

Ia jadi isu politik karena ada pula berbagai syarat perundangan dan birokratis yang membuat penetapannya makin mengernyitkan dahi. Misalnya syarat yang bersangkutan harus dicalonkan provinsi atau butuh pengakuan tertulis para saksi.

Betapapun, kurang pas menyalahkan pemerintah dalam penetapan gelar-gelar karena faktor subyektivitas tetap ada. Kontroversi penetapan gelar-gelar di zaman Orde Lama mungkin belum terlalu pelik karena republik masih muda dan yang ditetapkan masih sedikit.

Namun, kontroversi itu menjadi-jadi sejak masa Orde Baru. Di satu pihak ada mereka yang dicabut gelarnya karena faktor-faktor politis, di lain pihak juga terdapat kesan begitu mudahnya ”mengobral” gelar untuk siapa saja.

Pertanyaan yang menggelitik saat merayakan Hari Pahlawan 10 November adalah mengapa kita butuh pahlawan? Salah satu jawabannya adalah pahlawan inspirasi bagi kita semua ketika sendi- sendi kehidupan semakin keropos.

Suasana batin itulah yang dirasakan bersama sejak kita memasuki era Reformasi 1998. Bagi sebagian kita, pahlawan kita saat ini para atlet SEA Games yang penyelenggaraannya baru saja dibuka resmi kemarin. Mereka menyandang beban membangkitkan kembali prestasi olahraga kita yang terpuruk di ajang SEA Games sejak tahun 1999, setahun setelah Reformasi.

Beban para atlet semakin berat karena dana SEA Games dikorupsi sehingga persiapan penyelenggaraan mengundang tanda tanya. Kira-kira apa yang bakal terjadi andai mereka gagal?

Kemungkinan besar kita tentu kecewa, dan bukankah kita sudah berulang kali dikecewakan oleh para ”pahlawan” selama era Reformasi?

Kita mengira Badu pemimpin yang mengayomi, ternyata ia cuma memperkaya diri. Kita menyangka Polan punya nurani, tetapi belakangan ketahuan ia ternyata tak punya hati.

Kita mengharapkan kedatangan Satrio Piningit atau Ratu Adil. Namun, yang kita sambut hanya pemimpin yang merasa bak raja.

Kita memang menyambut kelahiran presiden, menteri, gubernur, wali kota, sampai bupati yang ”istimewa”. Kita tak menyadari mereka cuma manusia biasa saja, yang tampak amat menonjol karena di zaman acakadut ini.

Itu salah kita sendiri karena sekarang ini memang bukan lagi zaman pahlawan, tetapi zaman ”antihero”. Ya, di negeri ini makin hari makin banyak antipahlawan.

Antihero adalah figuran-figuran yang merasa larger than life. Mereka merasa lebih atraktif, lebih kuat, lebih berani, lebih pandai, dan lebih karismatis dibandingkan kita manusia biasa.

Tak sukar mengenali mereka karena mereka tampil setiap hari di media massa. Mereka hanya jago berbicara tentang semua perkara, kecuali urusan yang justru jadi tanggung jawabnya.

Dan, jika belajar dari Syafruddin atau Assat atau para pendiri republik, kita butuh kepemimpinan karismatis. Sayangnya, karisma merupakan bakat yang hanya dipunyai pemimpin besar macam Adolf Hitler, Martin Luther King, Winston Churchill, Fidel Castro, Nelson Mandela, atau Evita Peron.

Di negeri ini pemimpin karismatis adalah the founding fathers pasca-kemerdekaan. Mereka mempunyai karisma bagaikan sumber mata air bening yang tidak habis-habisnya.

Karisma membujuk, tidaklah memaksa. Menurut Joseph Nye dalam buku The Powers to Lead, karisma bersumber dari individu, para pengikutnya, dan situasi masyarakatnya. Sosiolog Max Weber mengatakan, karisma merepresentasikan cita-cita yang bisa diaplikasikan.

Kita butuh kepemimpinan, bukan kepahlawanan. Kita butuh keteladanan, bukan kepahlawanan.

Apakah asumsi ini kiranya berlebihan? Rasanya tidak karena kita memang tak lagi punya panutan.

Tak ada pemimpin yang bisa dijadikan sebagai panutan untuk hal-hal yang bersifat keseharian. Tak ada pemimpin bergagasan besar yang sanggup melahirkan kebangkitan serta kedaulatan.

Kalau antipahlawan, kita tidak akan pernah kekurangan. Mereka ibaratnya mati satu tumbuh seribu dan akan selalu tetap menggiring kita tersesat masuk ke hutan.

Maaf, di negeri ini memang nyaris tak ada lagi pahlawan. Saya kasihan kepada siapa pun yang akan memimpin tahun 2014 karena negeri ini selama sekitar tujuh tahun terakhir makin berantakan. ●  

Kepahlawanan dan Kebangsaan

Kepahlawanan dan Kebangsaan

Mochtar Pabottingi, PROFESOR RISET LIPI

Sumber : KOMPAS, 10 November 2011

Pahlawan, sama halnya dengan pejuang, banyak merupakan fungsi kolektivitas politik egaliter-otosentris bernama bangsa. Di sini, hanya karena ada bangsa, maka ada pejuang atau pahlawan. Semakin kuat semangat kebangsaan atau rasa cinta bangsa berperan dalam suatu masyarakat, semakin kuat pula di situ panggilan bagi laku kepahlawanan, dan sebaliknya.

Sudah merupakan gejala universal bahwa meluasnya laku kepahlawanan berbanding lurus dengan perjuangan untuk melahirkan, membela, atau membangun suatu bangsa. Begitulah, maka avalansa sosok pahlawan di Tanah Air—mungkin dalam jumlah puluhan ribu—berlangsung sepanjang kurun perjuangan kemerdekaan bagi bangsa kita.

Potensi avalansa yang sama akan tersedia manakala mayoritas anak bangsa menyadari merajalelanya pengkhianatan di dalam dan/atau di sekitar negara. Juga jika dalam berhadapan dengan bangsa lain, eksistensi atau kehormatan bangsa terasa terancam atau dipertaruhkan.

Semangat kebangsaan kita mulai meluntur lantaran peralihan-peralihan politik mendasar, mikro maupun makro, di Tanah Air sejak penyerahan kedaulatan hingga kini. Demokrasi Parlementer (1950-1958) ditandai oleh meningkatnya aspirasi kedaerahan dan kecenderungan separatisme. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) sarat dengan panggilan politik makroambisius Soekarno yang dengan nyaris seperti trance memasuki pusaran politik kiri global dan dengan itu membuat komponen-komponen bangsa kita berhadapan fatal satu sama lain.

Orde Baru (1966-1998) larut ke dalam miopia pembangunan ekonomi Soeharto yang tegak di atas format politik darurat-militeristik di mana rakyat sengaja dipandirkan secara politik dan di mana rantai yang melilit negara menjulur panjang ke dikte negara-negara kapitalis.

Terakhir dan terberat, upaya reformasi bertengger rapuh di atas kumulasi blunder-blunder besar dan buruknya eksit Orde Baru. Di sini, kombinasi tiga hal akhirnya menjerumuskan bangsa kita ke dalam krisis multidimensi: perpetuasi laku korupsi masif rezim Soeharto; runtuhnya tatanan hukum lantaran praktik impunitas negara di bawah para ”bablasan” Orde Baru; dan retardasi wawasan politik rakyat lantaran pembodohan sistemik selama 32 tahun. Bisa dikatakan bahwa di awal reformasi, status wawasan politik mayoritas bangsa kita bahkan sudah mundur ke masa prabangsa.

Maka, semakin kemari, semakin memudar pulalah sosok bangsa kita. Kebijakan dan laku negara kian menyimpang dari prinsip kesetaraan warga negara, sedangkan prinsip otosentrisitas yang senantiasa menjunjung dan mementingkan diri kolektivitas politik kita kian raib entah ke mana. Era upaya Reformasi berlangsung di tengah-tengah puncak ketidakpedulian pada bangsa. Begitulah, maka di horizon yang tanpa bangsa, pahlawan pun kehilangan raison d’etre-nya.

Pengkhianat Menjamur

Lantaran kehidupan pantang vakum dan evolusi politik banyak berlangsung dalam hukum zero-sum, lacunae pahlawan dengan sendirinya diisi oleh penjamuran pengkhianat. Celakanya, karena para pelaku pengkhianatan adalah rata-rata mereka yang mengangkangi kekuasaan dalam negara, sudah jadi kebijakan mereka pula untuk menutup-nutupi pengkhianatan.

Bahkan mereka sedapat mungkin meredam kemungkinan bangkitnya wacana tentang pengkhianatan itu. Maka, kian merajalela pengkhianatan di kalangan pejabat/penguasa di negara kita, kian tersingkir pulalah kesadaran maupun diskursus tentang pengkhianatan tadi.

Alih-alih memaknai perpetuasi korupsi masif di ketiga cabang pemerintahan sebagai keadaan darurat, para pejabat/penguasa itu justru serempak memperlakukan tindak korupsi masif dan/atau laku pengkhianatan nista sebagai business as usual. Mereka juga seperti sepakat untuk senantiasa menebar senyum di media dengan tampang suci atau dengan berbusana muslim—ada yang bahkan berkomat-kamit dengan tasbih di tangan—tiap kali menjadi tersangka. Meskipun demikian, keadaan malaise multidimensional ini tidaklah dengan sendirinya meniadakan harapan. Tidaklah benar sinyalemen bahwa kita sudah menapak saat-saat terakhir dari kebangsaan kita.

Selain kenyataan bahwa kehidupan pantang vakum dan evolusi politik kerap ditandai oleh dinamik zero-sum, paling tidak masih ada tiga pertimbangan lain yang perlu diperhitungkan untuk membaca gerak atau tanda-tanda zaman.

Pertama adalah kenyataan bahwa peradaban banyak berlangsung dalam siklus-spiral pada kutub-kutub binomial. Kedua, manusia tak pernah lepas dari dua hajat: hajat nilai dan hajat materiil. Ketiga, erat kaitannya dengan kedua pertimbangan terdahulu, setiap bangsa sejati memiliki dan terus memelihara ”api abadi” berupa rangkaian ideal luhur serta deretan kenangan historisnya. Kedua bentuk api itu selamanya sanggup memotivasi gairah di saat gundah dan/atau kebangkitan kembali di tengah rubungan realitas yang serba kelabu. Dalam dada tiap bangsa selalu bersemi percintaan luhur dengan ideal- ideal dan warisan-warisan luhurnya.

Pembalikan Malaise Multidimensi

Berdasarkan kelima pertimbangan di atas, tidaklah mustahil bahwa bangsa kita sedang berada di awal pembalikan malaise multidimensionalnya. Bagi masyarakat luas bangsa kita, harkat dari mayoritas mereka yang belasan tahun ini menjalankan roda-roda negara sudah tak perlu lebih rendah lagi untuk ditolak. Mereka benar-benar sudah sampai pada titik jenuh. Begitu di kalangan bangsa kita yang masih menjunjung ”hajat nilai” terbangun persepsi bahwa bangsa kita benar-benar sedang mengalami kerusakan besar yang tak lagi bisa dibiarkan, akan berdenyut pulalah di situ impuls-impuls kepahlawanan. Indonesia adalah bangsa yang lahir dari tradisi kepahlawanan dan/atau kejuangan yang kental.

Di negeri kita tanda-tanda zaman sudah terpampang sangat jelas. Presiden yang hendak berkunjung ke kampus sudah beberapa kali dihadang. Beliau pun, jika tak salah, diparodi sebagai sapi. Parlemen sudah berkali-kali dipermalukan di depan publik sebagai biang rampok negara. Atau dengan kata-kata lantang seorang tokoh oposisi: ”Lebih baik DPR dibubarkan daripada KPK”. Dan masyarakat luas sudah lama memandang laku para awak dari lembaga-lembaga peradilan kita dengan penuh rasa muak.

Masyarakat luas bangsa kita memang masih tegak limbung di atas kondisi status quo. Di satu sisi bangsa kita berdiri di atas kemuakan merata terhadap kiprah sebagian besar dari ketiga cabang pemerintahan di pusat maupun di daerah-daerah. Di sisi lain, mereka dihadapkan pada ketiadaan, kelangkaan, atau kelumpuhan jalan konstitusional untuk mengoreksinya. Di balik status quo itu, atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah kita utarakan, barisan pahlawan prospektif sesungguhnya sudah lama siap untuk tampil berkiprah begitu pembalikan terjadi.

Pada masa status quo ini tetap perlu diingat bahwa sesungguhnya ada segelintir kalangan di tengah-tengah bangsa kita yang tiada hentinya bekerja sebagai pahlawan, sebagai pejuang. Kenyataan ini juga berlaku pada segelintir lembaga dan/atau penyelenggara negara, termasuk aparat negara di tingkat bawah. Di masa-masa yang kita rasakan ternista sekalipun dalam pengalaman mutakhir bangsa kita, segelintir pahlawan itu tetap konsisten bekerja mengupayakan kebajikan dalam batas-batas wewenang dan jangkauannya. Dalam sejarah bangsa kita hingga kini, tak pernah ada satu masa yang sepenuh-penuhnya vakum pahlawan.

Maka, di tengah-tengah tingginya rasa muak pada berjamurnya pengkhianat atau bersimaharajalelanya laku khianat di sekitar kita—termasuk di sela-sela lingkungan masyarakat, khususnya di kalangan pengusaha kakap sekongkolan penguasa—kita harus senantiasa mencamkan dua peringatan esensial.

Pertama adalah perlunya secara tegas menghindari dan/atau mencegah nafsu angkara yang memukul rata dan/atau yang melampaui batas. Akal budi tetap harus kita jadikan pandu sikap dan laku. Kedua adalah senantiasa menyadari, ”iblis” tidak hanya bersarang di luar sana, melainkan senantiasa bekerja sembunyi-sembunyi juga di dalam diri kita sendiri. Jika nanti momen pembalikan benar tiba, hanya dengan kewaspadaan dan kesiagaan demikian kita dapat mempertahankan bangsa kita tetap terhormat, ideal-ideal kemerdekaan kita tetap berharkat, dan segenap pahlawan kita tetap pahlawan. ●  

Basoeki Abdullah Pahlawan Nasional?

Basoeki Abdullah Pahlawan Nasional?

Agus Dermawan T., KRITIKUS SENI, PENYUSUN BUKU BASOEKI ABDULLAH

Sumber : KORAN TEMPO, 10 November 2011

Bagi pelukis besar Basoeki Abdullah (almarhum), tanggal 5 dan 10 November ternyata punya hubungan erat. Lima November adalah hari kematiannya, sementara                10 November adalah Hari Pahlawan. Keeratan hubungan itu ceritanya demikian.

Syahdan, ketika pada 5 November 1993 Basoeki wafat lantaran dibunuh maling, Jusuf Ronodipuro, seorang pejuang dan tokoh nasional, terstimulasi untuk gusar bukan main. Jusuf berkata,“Sampai mati Basoeki tetap tidak pernah disentuh penghargaan nasional. Padahal ia pahlawan kebudayaan. Padahal ia memiliki jasa luar biasa kepada seluruh bangsa Indonesia.”

Ia membandingkan dengan rekan sepantaran Basoeki yang justru jauh hari sudah

mendapatkannya. Sudjojono diberi Anugerah Seni 1970. Affandi mendapat Bintang Jasa Utama 1978. Bahkan Kusnadi dan Zaini, dua murid terdekat Basoeki Abdullah di Keimin Bunka Sidhoso (pusat kebudayaan zaman Jepang), juga sudah menerima Anugerah Seni 1977 dan 1979.

Sementara itu, hubungannya dengan 10 November adalah: adanya upaya sekelompok

pencinta seni mengajak Pemerintah Pusat untuk memikirkan kemungkinan pengangkatan pelukis flamboyan itu menjadi pahlawan nasional. Upaya menggadang-gadang kepahlawanan itu disiratkan lewat sebuah diskusi yang dilakukan di Museum

Basoeki Abdullah, di Jalan Keuangan Raya 19, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, pada

15 Oktober 2011. Dalam diskusi terbuka itu ditampilkan empat pembicara, dengan dua di antaranya dari pemerintah.

Sebagai salah satu pembicara utama dalam diskusi itu, saya mengatakan: jangankan

jadi pahlawan nasional, untuk menerima bintang jasa dari Pemerintah Pusat pun Basoeki harus melalui pencalonan yang melelahkan selama lebih dari 30 tahun. (Berbagai dokumen menyatakan bahwa nama Basoeki masuk sebagai kandidat

penerima penghargaan seni sejak 1980). Sampai akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama Pemerintah Pusat memberikan Bintang Budaya Parama Dharma pada Agustus 2011, atau setelah 31 tahun pencalonan. Kita tahu, gugurnya Basoeki sebagai kandidat penerima bintang lantaran pertimbangan politik.

Padahal Raden FX Basoeki Abdullah, kelahiran Solo, 1915, selalu membalas “air tuba” Pemerintah Pusat itu dengan “air susu”. Misalnya, lewat surat wasiat yang dibuat pada 15 Juni 1993 di Kantor Notaris Neneng Salmiah, SH, ia menyerahkan harta bendanya untuk pemerintah Republik Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). Harta benda itu berupa 112 lukisan (yang ditaksir berharga total Rp 30 miliar), ratusan buku, puluhan patung dan topeng, serta tanah seluas 440 meter persegi dan bangunan rumah di atasnya, yang kini dikemas menjadi Museum Basoeki Abdullah. Sungguh mati, dalam sejarah seni Indonesia, tidak ada seniman semurah hati Basoeki.

Politik Berbicara

Persoalannya, mengapa pelukis Basoeki selalu luput dari pengakuan Pemerintah Pusat? Jawabannya ada dalam sejumlah tuduhan politis embusan para pemikir kesenian yang berseberangan visi. Kita tahu, para pemikir kesenian semacam ini pada

masanya adalah narasumber yang menjadi acuan hadirnya penghargaan.

Banyak tuduhan yang dilontarkan kepada Basoeki. Ada yang menyebut Basoeki sekadar pelukis komersial lantaran gampang menerima pesanan. Dan itu dimulai

sejak 1930-an kala melayani kegembiraan para pencinta seni Mooi Indie dengan

karya-karya salon yang “kurang modern”. Ada yang mengatakan betapa Basoeki

itu pelukis borjuis, yang dalam pemahaman politik tak beda dengan antirakyat.

Sebuah sikap yang bertentangan dengan paham kebangsaan Indonesia yang

menjunjung wong cilik di lingkup deru campur debu.Keborjuisan itu diindikasikan dengan kiprahnya sebagai Pelukis Istana Belanda, Muangthai, Kamboja, Filipina, dan

Brunei Darussalam.

Namun tuduhan paling serius adalah yang mengatakan bahwa Basoeki Abdullah pelukis tidak nasionalis. Anasionalis! Tuduhan ini dikaitkan dengan peristiwa tahun 1948. Alkisah, pada saat Clash II terjadi di Yogyakarta, dan bangsa Indonesia sibuk di tengah mesiu, Basoeki sedang ikut lomba melukis penobatan Ratu Juliana di Niew Kerk, Amsterdam, Belanda. Uniknya, dalam kompetisi yang diikuti 87 pelukis Eropa pilihan tersebut, lukisan Basoeki tampil sebagai juara kedua. Sri Sultan Hamengku Buwono IX merasa tersinggung oleh realitas ini.Kejengkelan Sri Sultan menjadi acuan kriterium pemikir kesenian selama puluhan tahun.

Basoeki merasa heran akan “stigma lomba Juliana”itu. Ia berkali-kali mengatakan

bahwa tak ada hubungan antara kebijakan militer yang dilakukan Belanda di Indonesia dan program kesenian yang dikembangkan pemerintah Belanda di negerinya.

Ikon Kesenian

Basoeki Abdullah, alumnus akademi seni Den Haag, cucu tokoh kebangkitan nasional Dr Wahidin Sudirohusodo, tentu bukan seniman paripurna. Di samping karyanya yang luar biasa, tak sedikit ciptaannya yang kurang memadai. Suatu hal yang niscaya dalam jajaran cipta seniman produktif, siapa pun namanya.

Namun harus diakui Basoeki adalah seniman yang mengangkat seni lukis menjadi primadona kesenian di Indonesia Raya. Dari sebuah penelitian yang bersandar pada

pendapat umum, diperoleh jawaban bahwa Basoeki adalah seniman yang paling melekat dalam ingatan. Mengatasi nama Raden Saleh dalam seni rupa, Ismail Marzuki dalam musik, Bing Slamet dalam seni panggung. Basoeki memang sangat populer. Itu sebabnya, pameran tunggal Basoeki di Indonesia selalu dipadati ribuan pengunjung. Pun ketika pameran itu memungut tiket masuk (yang hasilnya disumbangkan untuk yayasan amal).

Bahkan Tim Kajian Ikon Basoeki Abdullah yang dikoordinasikan oleh Museum Basoeki

Abdullah baru saja menemukan adanya lukisan-lukisan ikonik Basoeki. Lukisan-lukisan

tersebut dianggap selalu menghiasi kenangan visual bangsa Indonesia. Lukisan itu di antaranya Nyai Loro Kidul, Pertarungan Rahwana Melawan Jatayu, dan Pangeran Diponegoro Memimpin Perang.

Penghargaan nasional untuk Basoeki Abdullah memang sangat terlambat. Dan upaya mempertimbangkan kepahlawanan nasional Basoeki juga terlalu kasip.Tapi itu jauh lebih baik daripada jasa-jasa Sang Maestro dikubur lupa, setelah kebesarannya direduksi oleh penilaian korup.

Sambil menggadang-gadang kepahlawanan Basoeki Abdullah, Pemerintah Pusat ada baiknya juga mengingat jasa Dullah, pejuang perang kemerdekaan, pendidik, Pelukis Istana Presiden Sukarno 1950-1960,“Raja Realisme”seni lukis Indonesia. Lee Man Fong, seniman jenius, pendiri “Yin Hua”, Pelukis Istana Presiden Sukarno 1961-1965 yang kabur lantaran dianggap Sukarnois, sehingga akhirnya diaku sebagai maestro seni Singapura. Atau Hendra Gunawan, pejuang perang kemerdekaan, seniman humanis, tokoh sanggar Pelukis Rakyat yang dipenjara sebagai tahanan politik lantaran pernah masuk Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), organisasi afiliasi Partai Komunis Indonesia.

Tokoh-tokoh besar di atas tak pernah disentuh penghargaan resmi Pemerintah Pusat, karena rujukan politik telah mengotori penilaian. Meski jasa mereka tiada terbilang. ●