Pemerintah pastikan tidak lagi pakai operasi militer di Papua

Berbagai aksi serangan bersenjata masih terus saja terjadi di tanah Papua. Bahkan, kelompok tersebut sempat merebut delapan pucuk senjata laras panjang dari sebuah pos yang dijaga Brimob Mabes Polri.

Meski demikian, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto memastikan tidak akan ada upaya pengejaran dengan mengerahkan militer. Pemerintah hanya akan terus melakukan langkah persuasif agar para pembelot tersebut keluar dari persembunyiannya.

"Ini upaya kita bersama ya, pusat, gubernur, bupati bersama-sama untuk dekati mereka-mereka yang sekarang masih berada di hutan, mengangkat senjata, melakukan tindakan kriminal," ujar Djoko di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1).

Ia memastikan tidak akan ada lagi operasi-operasi militer seperti yang pernah dilakukan pemerintah masa lalu. Kini, hanya akan ada upaya penegakan hukum bagi kriminal bersenjata, sedangkan upaya persuasif tetap berlangsung.

"Jadi upaya persuasif harus sabar, dan harus kelola dengan baik untuk keluar dari tindakan kekerasan sangat penting. Itu komitmen pemerintah," tandasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga tetap berupaya menghadirkan kerja sama-kerja sama internasional demi meningkatkan kesejahteraan kepada warga Papua. Beberapa waktu lalu, SBY sempat mengundang lima menteri luar negeri Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk melihat langsung perkembangan pembangunan di Tanah Cendrawasih.

"Memang dari Vanuatu pada jam-jam terakhir membatalkan kedatangannya tapi empat hadir dan memberikan kesaksian apa yang dilakukan pemerintah terhadap policy dan kebijakan di Papua," katanya.

Sumber :  Merdeka

Fatal, RI Tantang Perang Australia

Potensi meletusnya perang terbuka antara Indonesia dan Australia sangat mungkin terjadi. Kapan? Tergantung pada situasi, apakah persoalan yang menjadi dasar munculnya permusuhan bereskalasi cepat atau lambat. 

Sebagaimana diakui Juru Bicara TNI AL dan TNI AU, armada perang Indonesia sudah mendekat ke wilayah Australia. Sejumlah kapal perang telah dipindahkan ke perbatasan Australia. Sejumlah pesawat tempur lagi, sudah disiagakan. Sehingga secara faktual, tensi permusuhan Indonesia terhadap Australia sudah mendidih.

Penyiagaan armada tempur oleh pihak Indonesia bisa diartikan sebagai sebuah tantangan baru terhadap Australia. Dan bila Australia juga menerima tantangan, perang terbuka laut dan udara, tentunya tak terhindarkan. Lain halnya kalau kesiapan itu hanya dimaksudkan sebagai sebuah perang urat syaraf (psy war) semata.

Disiagakannya armada tempur Indonesia merupakan buntut dari ketersinggungan Jakarta atas sikap Canberra. Tetangga Selatan ini melakukan pelanggaran atas wilayah Indonesia. Pelanggaran Australia terjadi ketika kapal-kapal perangnya mengusir kapal-kapal sipil yang memuat para pencari suaka politik berusaha masuk ke Australia. Mereka yang sudah berada di wilayah Australia, diusir kembali ke perairan Indonesia.

Ketika mengusir, kapal Australia ikut merangsek ke perairan Indonesia. Para pencari suaka, umumnya berasal dari negara-negara Balkan, Eropa Timur dan Asia Selatan. Rute mereka Samudera Hindia yang melewati perbatasan Indonesia-Australia, yakni perairan seputar Cilacap, Jawa bagian Selatan dan Pulau Christmas (Australia).

Sebetulnya, Indonesia sudah melayangkan surat protes atas insiden itu. Dan pemerintah Australia secara resmi sudah mengakui pelanggaran itu serta telah pula meminta maaf. Namun otoritas Indonesia, nampaknya tidak merasa puas kalau hanya melayangkan protes diplomatik. Begitu juga Indonesia tidak merasa cukup dengan pernyataan permintaan maaf oleh Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison. Lalu Indonesia pun menyiagakan kekuatan tempur militer.

Meningkatnya aroma permusuhan ini, cukup menarik. Sebab tensi kemarahan Indonesia merebak hanya selang tiga bulan setelah terjadi perang pernyataan antara Presiden SBY dan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott.

Presiden RI mendesak PM Australia meminta maaf karena intelejens Australia telah melakukan penyadapan telpon Presiden SBY, Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah pejabat tinggi. Namun Abbott yang merasa tidak bersalah, bersikeras tidak mau menuruti permintaan SBY.

Alhasil, Presiden SBY tersinggung, lalu membekukan semua kerja sama kedua negara. Termasuk membatalkan latihan militer bersama yang sedang berjalan ketika itu. Melalui "Selalu Ada Pilihan", buku terbarunya, yang diluncurkan 17 Januari lalu 2014, SBY kembali menegaskan ketersinggungannya atas sikap Abbott yang tidak bersedia meminta maaf.

Ketersinggungan SBY atas sikap Abbott dan penyiagaan armada tempur Indonesia, kelihatannya masih saling berkait. Sebab pengumuman kesiagaan tempur pasukan Indonesia muncul tak lama setelah SBY meluncurkan buku "Selalu Ada Pilihan".

Disamping itu baru kali ini Indonesia bersikap keras dan tegas kepada negara tetangga. Pelanggaran perbatasan oleh negara tetangga bukan baru kali ini terjadi. Yang paling sering, Malaysia. Akan tetapi terhadap tetangga dekat Indonesia ini, Presiden RI belum pernah menyiagakan armada tempur.

Dalam kasus pelanggaran Malaysia, SBY yang sudah didesak oleh berbagai kalangan di dalam negeri, tetap melunak. SBY tetap mengabaikan desakan rakyatnya. SBY berdalih, kepentingan kerja sama bisnis kedua negara, jauh lebih penting.

Padahal Malaysia bukan hanya melakukan pelanggaran batas di sepanjang wilayah perbatasan Kalimantan. Malaysia bahkan mencaplok pulau-pulau milik Indonesia yang terletak di ujung perbatasan kedua negara. Itupun tak pernah digubris armada tempur Indonesia maupun oleh SBY. Malaysian juga tidak pernah meminta maaf. Berbeda dengan Australia yang langsung meminta maaf.

Atas sikap mendua dari Indonesia terhadap dua negara tetangga, mencuatkan kesan, kemarahan Indonesia terhadap Australia boleh jadi lebih dipicu oleh emosi pribadi seorang SBY. Pelanggaran Australia terlalu didramatisir, dipaksakan dan dibesar-besarkan.

Oleh karenanya penyiagaan armada tempur Indonesia menghadapi tetangga (Australia) juga memancing berbagai spekulasi. Apakah usaha menciptakan perang dengan Australia, sebagai bagian dari usaha pembelokan isu oleh pemerintahan SBY?

Spekulasi ini mengemuka dengan alasan pemerintahan SBY yang sedang kehilangan akuntabilitasnya di dalam negeri, mencoba menciptakan satu "musuh bersama". Dan "musuh bersama" yang paling pas saat ini adalah Australia. Jadi rakyat diberi wacana, ancaman paling berbahaya bagi kedaulatan dan kesatuan NKRI adalah Australia.

Tapi selain spekulasi, pada saat bersamaan, kesiapan berperang dengan Australia, juga mencuatkan kekhawatiran. Yakni jika terjadi peperangan kedua negara, dampaknya akan destruktif bagi Indonesia sangat besar.

Mengapa ? Karena seluruh kekuataan saat ini sedang sibuk menghadapi Pemilu 2014. Tahun politik 2014, sangat menyita konsentrasi dan waktu. Kalau waktu dan konsentrasi masih harus dibagi ke peperangan, konsekwensinya, Pemilu 2014 bakal gagal atau sedikitnya terganggu. Gagal atau terganggu, bukan lagi menjadi persoalan bagi rezim sekarang. Karena toh rezim SBY akan berakhir pada 20 Oktober 2014.

Selain masalah politik, Indonesia juga mengalami keterpurukan di bidang ekonomi. APBN 2014 hanya sekitar Rp1.400 triliun. Sementara akumulasi utang RI sudah mencapai Rp3.000-an triliun. Defisit anggaran tak bisa dihindarkan. Bagaimana Indonesia membiayai sebuah perang?

Dalam kondisi perekonomian dan politik yang serba amburadul, dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden SBY demikian merosot, apakah Indonesia benar-benar siap berperang dengan Australia ?

Dalam situasi dimana kelengkapan Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) masih terbatas, apakah mungkin armada tempur Indonesia mampu mengalahkan Australia? Jangan-jangan kesiapan tempur itu hanya untuk memenuhi ego pribadi seorang Presiden yang kebetulan berlatar belakang militer dan mempunyai rekam jejak bertempur di Timor Timur (kini Timor Leste).

Oleh sebab itu tantangan Indonesia bertempur dengan Australia bisa bersifat fatal. Fatal sebab secara ekonomi dan politik, Indonesia memiliki kelemahan yang cukup serius. Alasan untuk berperang dengan Australia, tidak cukup kuat. Seluruh rakyat Indonesia pun belum terkondisi bahwa Australia saat ini merupakan ancaman. Dan apakah perang oleh militer yang tidak melibatkan dukungan penuh rakyat bisa efektif?

Keraguan atas minimnya dukungan rakyat terhadap perang menghadapi Australia cukup beralasan. Sebab pemerintah juga belum memberikan arahan, bagaimana kebijakan penanganan puluhan ribu siswa dan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Australia?

Kalau akhirnya perang dengan Australia meletus, yang bakal dihadapi Indonesia bukan hanya negeri kanguru saja. Melainkan negara lain yang sama dengan Australia sebagai anggota persemakmuran. Kebetulan negara-negara itu semuanya bertetangga dengan Indonesia. Mulai dari Papua Nugini, sampai dengan Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia.

Pada akhirnya, ketika perang dipetakan, Indonesia akan berada pada posisi yang terkepung. Dengan lemahnya performa Indonesia di dunia diplomasi, jangan-jangan tak satupun negara sahabat di dunia yang bersedia mendukung. Lalu apa hasil dan manfaat yang bisa dipetik Indonesia dari peperangannya dengan Australia? Paling banter uji persenjataan. Lebih dari itu, tidak.

Politik semakin amburadul, ekonomi makin kacau. Pada saat yang sama SBY sebagai Panglima Tertinggi sedang atau sudah bersiap-siap meninggalkan panggung kekuasaan. Jadi hanya kehidupan fatal yang dihasilkan dari peperangan tersebut.

Satu hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh pengendali armada tempur Indonesia, memulai perang merupakan hal yang mudah. Yang sulit adalah bagaimana menghentikan atau mengakhirinya.

Falsafah ini sudah terbukti. Tak ada satupun perang di dunia yang berakhir dalam waktu singkat. Oleh sebab itu para pecinta perdamaian, selalu beranggapan, aksioma sebuah peperangan sangat sederhana. "Menang jadi abu, kalah jadi debu ".

Terpulang kembali kepada pemberi komando peperangan. Mana yang harus dipilih. Mau perang atau berdamai. Karena toh dalam setiap permasalahan, "Selalu Ada Pilihan". 

Sumber :  INILAH

Korea Menipu Indonesia Soal Proyek Jet Tempur KFX/IFX?

JEPANG : Sebuah televisi Jepang, Niconico dalam beritanya 14 Januari 2014 mengungkapkan Indonesia ditipu Korea Selatan (Korsel) untuk proyek pesawat jet tempur KFX/IFX dengan nilai, disebutkan televisi tersebut, 7,5 juta dolar AS.

Berita 4 menit 24 detik itu menyebutkan, pihak Korsel seenaknya menghentikan proyek tersebut tahun 2013, lalu seenaknya sendiri, meninggalkan Indonesia, membuat pesawat jet tempur KFX-E di Korsel, "Kasihan sekali Indonesia apa tidak tahu ya kalau dibohongi Korsel," ungkap berita tersebut yang bisa diakses lewat web [http://www.nicovideo.jp/watch/sm22672024] dalam bahasa Jepang.

Proyek pengembangan Korean Fighter Xperiment (KFX)/ Indonesian Fighter Xperiment (IFX) inisiatif Korsel yang disepakati bersama Indonesia ketika Presiden Korsel Lee Myung-bak yang tiba di Indonesia tahun 2009, sehingga kedua negara sepakat membentuk proyek kerjasama ini dengan biaya 8 miliar dolar AS di mana Indonesia membayar 20 persennya. Program itu bernama Program Administrasi Akuisisi Pertahanan.

Sekitar 30 tenaga insinyur Indonesia dikirimkan ke Korsel untuk mengembangkan bersama proyek pesawat jet tempur generasi ke-4 dan ke-5. Tapi tahun 2013 terhenti dan banyak yang mempertanyakan proyek tersebut, termasuk berbagai pihak di Jepang.

Namun pada konperensi pers 7 Januari 2014, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, usai Rapim Kemhan yang dihadiri Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan di Kemhan, mengatakan kepada pers, "Ada berita gembira bahwa pengembangan pesawat KFX/IFX dilanjutkan. Beberapa waktu lalu berhenti, tetapi sekarang sudah disetujui parlemen Korsel dan ditindaklanjuti."

Proyek produksi bersama pesawat KFX antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah disetujui pada tahun 2011, telah berhasil menyelesaikan tahap pertama yaitu technology development phase (TD Phase) pada Desember 2012.

Dalam pelaksanaan TD Phase selama 20 bulan pihak Indonesia dan Korea telah membentuk "Combine R&D Centre" (CRDC) dan telah mengirim sebanyak 37 engineer Indonesia yang merupakan kerja sama kedua negara di CRDC untuk melaksanakan perancangan pesawat KF-X/IF-X bersama engineer Korea.

Menurut Menhan, tidak ada perubahan dalam kerja sama dengan Korsel, meski proyek bersama itu tertunda lantaran ada pergantian pemerintahan baru dan parlemen baru.

"Mereka minta ke kita dan ternyata sudah diuji. Keputusannya sudah 'On'. Apa yang kami lakukan dulu kita lanjutkan ke tahap berikutnya, akhir rencana kerja kedua kita sudah punya prototipe KFX dan IFX," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, Kemhan menerima surat konfirmasi dari Korsel pada 3 Januari 2014 tentang kepastian dilanjutkannya proyek bersama itu.

Dalam surat konfirmasi itu disebutkan, anggaran tahun 2015 sudah diputuskan parlemen Korea Selatan bahwa akan mengeluarkan anggaran untuk KFX 20 juta dolar AS dan Indonesia sebesar 5 juta dolar AS.

"Tahun 2015, kita memasuki development manufacturing, sehingga pada 2014 ini kita akan segera siapkan personel enginering kita. Desain center Indonesia di Bandung akan kembali bekerja aktif 2015," paparnya. Pesawat ini bakal lebih canggih dari pesawat tempur yang dimiliki.

Sumber :  TRIBUNNEWS

Australia, Harga Sebuah Kata Maaf

Jangan dikira Indonesia tidak siap

Hubungan bilateral Indonesia- Australia yang merenggang selama tiga bulan terakhir ini semakin terasa panas dengan sikap arogansi negeri eropa yang terdampar di benua selatan itu.  

Australia telah melanggar batas perairan Indonesia tanggal 6 Januari 2014 ketika mengusir manusia perahu yang hendak “berkunjung tetap” ke negeri kanguru itu.  Kapal angkatan laut mereka telah masuk sampai 7 mil dari batas garis pantai pulau Rote NTT ketika mendepak pencari suaka sekalian menghina TNI yang dikatakan tak sanggup menjaga wilayahnya sendiri.

Perlakuan Australia yang bergaya cowboy termasuk menyiksa manusia perahu yang memang sudah tersiksa dinegeri asalnya, dinilai sangat keterlaluan.  Dunia yang memberi penilaian itu. PBB bahkan sudah memperingatkan Australia akan konsekuensi hukum internasional atas perlakuan tidak manusiawi dan mengabaikan keselamatan pengungsi politik itu yang hendak mencari kehidupan baru di negeri selatan itu. Australia akhirnya dipermalukan sendiri oleh tindakan semena-mena aparat militernya yang justru menampar wajah diplomatiknya di dunia internasional.

Permintaan maaf tanpa syarat Australia ke Indonesia atas pelanggaran teritori perairan Indonesia tanggal 17 Januari 2014 sejatinya disebabkan oleh ketakutan Australia akan tuntutan hukum internasional yang diajukan Indonesia.  Australia jelas melanggar konvensi hukum laut internasional karena oleh sebuah sebab non navigasi seenaknya saja mengacak-acak teritori perairan Indonesia untuk mengembalikan manusia perahu yang datang dari wilayah Indonesia.  Belum lagi menyiksa beberapa pengungsi yang sudah tersiram gelombang laut dan terombang-ambing.  Jelas-jelas melanggar HAM.

TNI AL sudah mengirimkan sejumlah KRI ke wilayah depan Darwin dan melakukan patroli lebih ketat. Satu fregat telah disiagakan di Kupang.  Lantamal Kupang yang sudah diresmikan beberapa tahun yang lalu selayaknya tersedia minimal 3 Korvet dan 1 Fregat.  Hanya kapal-kapal yang berjenis kelamin seperti ini yang pantas mengawal laut dalam di selatan Indonesia.  Indonesia memiliki puluhan kapal perang striking force mulai dari Ahmad Yani Class, Diponegoro Class, Parchim Class, Fatahillah Class.

Seandainya Tony Abbott Nopember 2013 lalu bisa menurunkan tensi arogansinya dalam etika pergaulan dengan negara kultur timur seperti Indonesia dan minta maaf, rangkaian cerita kalangkabutnya dia menghadapi pengungsi perahu tidak sampai mempermalukan dirinya di mata Internasional.  Untuk urusan sadap menyadap dia gengsi untuk minta maaf padahal jelas nyata.  Tetapi ketika dia terjebak dalam permainan manuver yang sok pamer kekuatan militer lalu seenaknya melanggar wilayah negara lain, muncul ketakutan pada bayangan sendiri lalu minta maaf tanpa syarat kepada Indonesia.  

Coba kalau dulu minta maaf.....

Di satu sisi Australia sangat mahal untuk meminta maaf demi gengsi bertetangga tetapi ketika dunia internasional mulai menuding  dan mencela perilaku aparat militernya, buru-buru minta maaf. Ironinya lagi pada tanggal yang sama 17 Januari 2014 Australia juga membatalkan keikutsertaannya dalam latihan angkatan laut gabungan dengan 17 negara lain yang disebut Naval Exercise Komodo dimana Indonesia menjadi tuan rumah.  Latihan 18 negara itu mengambil area di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan yang akan berlangsung Maret sd April tahun ini.

Pelajaran dari semua keangkuhan dan gaya ambigu Australia ini adalah dengan memperkuat terus menerus angkatan laut dan udara RI.  Kita bersetuju dengan adanya penambahan kapal selam Kilo dan pengadaan jet tempur Sukhoi SU35.  Untuk laut selatan memang diperlukan kehadiran KRI berkualifikasi korvet dan fregat untuk mengimbangi arogansi militer negeri bule itu.  Diluar pengadaan kapal PKR 10514 yang sedang dibuat di Belanda dan menunggu kehadiran 3 kapal perang “Bung Tomo Class” yang masih didandani di Inggris, kita masih perlu tambahan kapal fregat.  Untuk menjaga laut dalam dan gaya bertetangga negeri selatan atau jiran yang suka mengklaim kita perlu sedikitnya tambahan 6-8 fregat selain yang disebut diatas.

Kita memang harus berhitung cermat dengan Australia.  Kita tetap menjaga hubungan diplomatik yang saling menghargai.  Namun kalau tetangga tetap bergaya arogan, suka mendikte kita pun perlu tunjukkan nilai kita di depan dia.  Nilai itu adalah tetap menjaga sapa dan santun tapi juga acuh.  Ketika keacuhan itu baru berlangsung 3 bulan, ternyata kawan di sebelah selatan itu kalangkabut juga sebab teman pintu asianya tutup pintu dan hanya membuka jendela. 

Lalu yang jadi sasaran amuknya ya si pengungsi tadi, lalu masuk halaman rumah orang lain untuk memancing kemarahan. Tapi yang punya halaman tak terpancing karena ini bagian dari ritme kecerdasan diplomatik.  Akhirnya dunia yang mencibirnya, PBB mengancamnya, mukanya tertampar, sakitnya tak seberapa tapi malunya ini.  Itulah harga sebuah kata maaf yang tak terucap di awal kisah dan membawa negerinya menjadi terisolasi bersama pengungsi.  Dan kita pun tetap cuek bebek saja, bukankah begitu pak Marty ?

Sumber : Analisis

Istana: Tidak Ada Toleransi untuk Aksi Militer Australia di Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa segala bentuk kerjasama militer antara Australia dan Indonesia masih dihentikan sampai saat ini. Termasuk kerjasama bidang keamanan, dalam hal patroli perbatasan bersama dalam penanggulangan imigran ilegal.


"Posisi dan arahan Presiden masih sama. Dihentikan kerjasama militer, bidang keamaman, termasuk patroli bersama," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Jakarta, Sabtu (11/1).

Presiden SBY telah memerintahkan untuk menghentikan kerjasama operasi militer terkait dengan penyelundupan imigran gelap ke Australia. Penghentian itu menyusul kegiatan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY.

Hubungan kedua negara kembali memanas ketika kapal patroli AL Australia memasuki wilayah perairan Indonesia hingga mendekati tujuh mil dari Pulau Rote, NTT, saat menghalau para imigran gelap. Namun, Panglima TNI Jenderal Moeldoko justru mempersilahkan upaya Australia mengembalikan manusia perahu (boat people) yang hanya diangkut oleh kapal berawak warga Indonesia ke Australia.

Hal itu tentu berbeda dengan Menlu Marty Natalegawa yang tetap berpandangan bahwa Australia telah melanggar kedaulatan NKRI. Moeldoko tidak sedikit pun menyebut bahwa langkah taktis yang dilakukan Australia dengan mengembalikan manusia perahu tersebut, sebagai sebuah tindakan melanggar kedaulatan NKRI.

Pengamat: Jangan Ada Toleransi Bagi Australia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa segala bentuk kerjasama militer antara Australia dan Indonesia masih dihentikan sampai saat ini. Termasuk kerjasama bidang keamanan, dalam hal patroli perbatasan bersama dalam penanggulangan imigran ilegal.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa memang tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan taktis militer Australia di teritorial Indonesia.

Ia pun menilai upaya penghalauan kembali imigran gelap yang dilakukan Australia berpotensi melanggar konvensi pengungsi tahun 1951, yang juga telah diratifikasi oleh Australia. "Harusnya screening pengungsi itu di wilayah mereka, tidak boleh dilakukan di perairan negara lain. Jadi kebijakan yang diterapkan Abbott itu, menurut UNHCR berpotensi melanggar konvensi pengungsi," ujar Hikmahanto, Sabtu (11/1).

Selain itu, Hikmahanto juga fokus soal pemberitaan sejumlah media Australia tentang adanya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM oleh personil AL Australia ketika menghalau kapal yang digunakan oleh pencari suaka dari sejumlah negara Afrika.

Terkait dengan hal tersebut Panglima TNI perlu melakukan klarifikasi ke Panglima Australia apakah kejadian tersebut benar terjadi. Apabila benar terjadi apakah dalam koordinat laut teritorial Indonesia.

Hal ini penting dilakukan agar Panglima TNI tidak dituduh oleh media Australia membiarkan dan membenarkan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Angkatan Perang Australia.

Perlu dipahami media Australia sangat tidak bersahabat bila berkaitan dengan TNI. TNI kerap dituduh melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM.Oleh karenanya sebagai tindak antisipatif perlu dilakukan klarifikasi.

"Bila ternyata tindak kekerasan dan pelanggar HAM dilakukan di wilayah laut teritorial Indonesia maka para pelaku harus dibawa dalam suatu persidangan di Indonesia. Jangan sampai ada suatu pelanggaran hukum oleh orang asing rerhadap orang asing di wilayah Indonesia yang terbebas dari proses hukum," tegas Hikmahanto.

Sumber :  Metrotvnews

DPR RI: Travel Warning Pemerintah Australia Permalukan Diri Sendiri

JAKARTA : DPR menilai peringatan pemerintah Australia mempermalukan dirinya sendiri dengan mengeluarkan travel warning atau himbauan terhadap warga negaranya yang bepergian ke Indonesia.

Wakil ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan travel warning yang dikeluarkan pemerintah Australia tersebut dinilai tidak mempengaruhi keinginan warga negara Australia berada di wilayah Indonesia.

Menurut Priyo, meskipun travel warning yang dikeluarkan merupakan hak pemerintah Australia, namum hal tersebut dinilai sebagai bentuk sikap gegabah pemerintah Australia yang tidak mendapat dukungan dari warganya sendiri. Dan hal ini justru dinilai merugikan pihak pemerintah Australia sendiri.

"Itu haknya Australia ya, tapi itukan merugikan Australia sendiri dan mempermalukan mereka karena ternyata tidak diindahkan warga negaranya sendiri. Saya lihat nyatanya banyak warga Australia santai di Jakarta, Bali, di pantai dan mereka tenang -tenang saja. Tidak ambil pusing," kata Priyo di gedung DPR, Jumat (3/1/2014).

Priyo menambahkan, Pemerintah Australia dinilai terlalu panik dan salah kaprah dengan mengeluarkan travel warning tersebut. Dimana travel warning yang dikeluarkan pemerintah Australia kepada warganya untuk tidak mengunjungi Indonesia justru merugikan pemerintah Australia.

Ia menilai pemerintah Australia seharusnya lebih memperhatikan kehidupan masyarakat aborigin sebagai penduduk Asli benua tersebut. Menurutnya bila terjadi pemberontakan masyarakat aborigin, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan konflik seperti yang pernah terjadi di Afrika Selatan oleh Nelson Mandela.

"Yang bahaya itu aborigin di Australia, kehidupan mereka terlunta-lunta. Sangat bermurah hati saja itu, aborigin tidak menuntut HAM, kalau menuntut bisa gulung tikar itu pemerintahan kulit putih Australia. Bisa terjadi proses mandelaisasi itu nanti," pungkas dia.

Sementara itu, sebelumnya pemerintah Australia melauli Kementerian Luar Negeri Australia mengeluarkan travel warning bagi warganya tanggal 1 January 2014 kemarin.

Australia menilai, ancaman terhadap warga Australia di Indonesia karena kemungkinan adanya serangan teror. Dan ancaman tersebut bukan hanya di tempat-tempat ibadah seperti gereja, namun juga berkaitan dengan potensi bencana alam seperti tsunami ataupun menjadi korban kejahatan.

Sumber : Jaringnews

Ini ganjaran Australia sadap Indonesia

Skandal penyadapan intelijen Australia terhadap para pejabat Indonesia tahun 2009, yang dibocorkan whistleblower NSA Amerika Serikat, Edward Snowden, 30, menjadi masalah baru bagi Australia.

Ulah intelijen Australia itu, bakal menguntungkan China, Korea Selatan dan Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Ketua KPMG (layanan profesional perusahaan terbesar di dunia) Australia, Michael Andrew, dalam sebuah wawancara dengan media Australia, mengatakan, masalah penyadapan telah mencoreng rasa kepercayaan Pemerintah Indonesia.

“Indonesia merupakan pasar Australia,” kata Andrew, kepada The Australian, yang dilansir Kamis (26/12/2013). ”Sayangnya, hal ini (masalah penyadapan) membuat dampak besar di pasar.”

”Dan kita melihat pasar Jepang, Korea dan China tumbuh di Indonesia. Posisi kompetitif Australia jadi terganggu,” lanjut dia. Andrew berpendapat, langkah tepat yang dilakukan Pemerintah Australia harusnya meminta maaf kepada Indonesia.

Menurut Departemen Luar Negeri Australia, investasi langsung luar negeri Australia di Indonesia mencapai USD4,900 miliar pada bulan Desember. Pemerintah Indonesia sendiri sejak awal menuntut Perdana Menteri Australia, Tony Abbott minta maaf secara resmi. 

Tapi hal itu tidak dilakukan. Satu-satunya solusi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta enam peta jalan solusi atas penyadapan, salah satunya membuat kode etik spionase dijalankan, sebelum kerjasama Indonesia dan Australia dipulihkan.

Sumber : Sindonews

Kewalahan atasi pencari suaka, Abbott salahkan Indonesia

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott pada Senin (16/12/2013) menyalahkan Pemerintah Indonesia terkait masalah pencari suaka. Menurutnya, Indonesia tidak membantu mencegah gelombang kedatangan para pencari suaka dalam dua pekan terakhir.

Abbott berharap Indonesia dapat melanjutkan kerjasama dalam upaya pencegahan gelombang para pencari suaka atau “manusia perahu”. ”Saya pasti mengharapkan kerjasama penanganan penyelundupan manusia akan dilanjutkan dengan baik,” ujar Abbott kepada radio ABC.

”Dan jika lihat, kami memiliki hubungan yang baik. Kami memiliki hubungan yang sangat, sangat baik . Tetapi mereka (Indonesia) telah menghentikan kerjasama operasi penyelundupan manusia. Dan saya pikir salah satu alasan telah terjadi gelombang ‘manusia perahu’ dalam beberapa minggu terakhir karena dihentikannya kerja sama itu.”

Meski menyalahkan Indonesia dalam masalah ini, Abbott menganggap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai "presiden luar biasa, dan teman baik Australia”. 

”Kami tentu menjadi teman baik,” katanya. ”Dan saya pikir itu akan menjadi tindakan seorang teman baik untuk segera melanjutkan kerjasama anti - penyelundupan manusia.”

Sumber : Sindonews

Indonesia Tetap Beli Hercules Australia

Hercules Hibah

Jakarta ♼ Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah tetap melanjutkan kerja sama pembelian hibah pesawat angkut militer C-130 Hercules dengan Australia. Pada 29 November lalu, satu unit Hercules sudah diterima TNI Angkatan Udara dan kini sudah berada di Landasan Udara Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. ”Baru satu unit yang masuk, yang lain dalam proses,” kata Purnomo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11, Desember 2013.

Purnomo mengatakan, alasan tetap melanjutkan kerja sama dengan Australia karena pemerintah Indonesia telah membayar untuk pembelian dan biaya servis pesawat hibah tersebut ke Australia. ”Sayang, kalau sudah dibayar tapi tidak diambil,” kata bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini. Namun, Purnomo tak menjelaskan secara rinci dana yang sudah dibayarkan pemerintah kepada Australia.

Menurut Purnomo, pengiriman sisa pesawat Hercules akan dilakukan secara bertahap. Caranya, pilot dan kru TNI Angkatan Udara dikirim ke Pangkalan Udara Militer Australia di Richmond. Selanjutnya, pilot dan kru TNI Angkatan Udara akan membawa pulang pesawat ke Tanah Air.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan menghentikan kerja sama di bidang pertahanan dengan Australia. Hal ini sebagai respons menanggapi penyadapan yang dilakukan pihak Australia. Panglima TNI Jenderal Moeldoko bahkan sempat menyatakan menarik enam pesawat F-16 milik TNI AU yang hendak melakukan kerja sama dengan Australia pada 20 November lalu.

Purnomo menjelaskan, kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Australia memang terhenti, kecuali pembelian dan hibah pesawat Hercules. Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, kerja sama latihan bersama antara Indonesia-Australia memang dihentikan. ”Tapi kerja sama militer dalam pendidikan tetap berjalan,” kata dia di tempat yang sama.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Gumiwang Kartasasmita, mendukung langkah Kementerian Pertahanan. Menurut dia, keputusan untuk tetap mengambil pesawat Hercules hasil pembelian dan hibah dari Australia sudah benar.

Menurut politikus Partai Golkar ini, langkah ini tak melanggar keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta kerja sama pertahanan Indonesia dan Australia dihentikan sementara. ”Pesawat itu sudah dibayar ke Australia karena masuk anggaran 2013. Pembelian itu program lama, jauh sebelum ketegangan kedua negara,” kata Agus.

 

  ♞ Tempo  

Australia Gundah, normalisasi Hubungannya dengan Indonesia Masih Lama

Menlu Marty Natalegawa dan Menlu Julie Bishop(smh.com.au)

Jakarta ♞ 9 Desember 2013. Setelah Indonesia menyatakan memberhentikan kerjasama pada beberapa bidang dengan Australia, nampaknya Australia menilai kemarahan Presiden SBY serta para pejabat Indonesia terbaca sangat serius. 

Presiden SBY menyatakan memberhentikan kerjasama intelijen, militer serta kerja sama antar kepolisian negara. Australia sangat khawatir karena Polri membekukan kerjasama dengan Australia dalam bentuk intelijen dan Satuan Tugas Penyelundupan Manusia (Satgas People Smuggling). "Sementara kita hentikan," kata Kapolri, Jenderal Pol Sutarman, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2013).

Satgas People Smuggling merupakan satuan tugas yang dibentuk Polri dalam mengupayakan manusia-manusia perahu yang akan menuju ke Christmas Island, Australia. Mereka yang akan menyebrang ke pulau tersebut kerap berangkat dari perairan di Indonesia. Selain itu, Polri juga memberhentikan informasi intelijen terkait masalah terorisme.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan sesuai dengan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan tiga kebijakan penting menindaklanjuti kasus penyadapan tersebut. "Kebijakan pertama adalah pemberhentian kerja sama tukar menukar data informasi dan data intelijen antara Indonesia dan Australia. Kedua, menghentikan latihan militer bersama," katanya saat acara National Internet Security Day (NISD), Kamis (21/11). TNI langsung merespons, bahkan langsung menarik lima F-16 TNI AU yang sedang mengikuti latma Elang-Ausindo di Darwin. Juga latihan antara TNI AL dengan Royal Australian Navy, dan Kopassus dengan special forces Australia.

Sebelumnya, diketahui ketika Perdana Menteri Tony Abbot mengunjungi Jakarta pada 30 September 2013, kabarnya Australia akan memberikan bantuan keuangan sekitar 420 juta dolar Australia untuk mengatasi penyeludupan manusia dari Indonesia. Rencananya pemerintah Australia akan menggunakan uang itu untuk membeli kapal-kapal nelayan, memberi insentif uang kepada masyarakat dan kepala desa di Indonesia yang memberikan informasi tentang manusia perahu (Bisnis.com, 21/11/2013).

Dua hal prinsip yang sangat ditakuti oleh Australia yaitu masalah perkembangan dan penanganan terorisme serta kasus imigran gelap. Australia jelas masih trauma dengan peristiwa Bom Bali-1 yang menewaskan 202 orang, mayoritas warga negara Australia, serta pemboman kedubes Australia di Jakarta. Badan intelijen serta polisi federal Australia jelas sangat berkepentingan mengikuti perkembangan terorisme di Indonesia yang merupakan salah satu ancaman utama terhadap warga, simbol dan kepentingan mereka di Indonesia. Oleh karena itu mereka banyak memberikan asistensi dan perlengkapan kepada Densus 88 dalam menanggulangi terorisme.

Kini dengan diberhentikannya informasi intelijen oleh Polri, jelas pihak intelijen dan polisi Federal dipastikan merasa tidak nyaman karena akses mapping teroris ditutup. Penyadapan dalam kasus penyelidikan yang bisa mereka lakukan terhadap tindak teror tidaklah cukup, yang dibutuhkan dari Polri, khususnya Densus adalah analisa arah perkembangan kelompok teror yang semakin militan dan berbahaya dengan bentuk sel-sel kecil. Mereka sulit memanipulasi melalui jalur intelijen arah serangan teror. Bukan tidak mungkin polisi yang kini menjadi prominent target akan kembali berubah arahnya ke warga Australia, Amerika dan kepentingannya. (Baca artikel penulis "Amerika Kembali Diancam Al-Qaeda, termasuk di Jakarta?", http://ramalanintelijen.net/?p=7184).

Dilain sisi, setelah Indonesia menolak menerima pemulangan kembali kapal sekelompok pencari suaka yang diselamatkan Australia di sekitar perairan Indonesia, Menteri Imigrasi Scott Morrison akhirnya menginstruksikan pencari suaka itu dikirim ke Pulau Christmas dan Nauru. Keputusan ini menempatkan kebijakan ‘pemulangan kembali kapal pencari suaka’ oleh pemerintah koalisi Australia dalam bahaya.

Juru bicara Menteri Imigrasi Partai Buruh, Richard Marles mengatakan tidak terelakan lagi Australia harus mundur dari kebijakannya untuk mengembalikan perahu pencari suaka. "Diplomasi Pemerintah Abbott dengan Indonesia sekitar pencari suaka benar-benar tidak kompeten," katanya. "Kita semua tahu bahwa hubungan kita dengan Indonesia terkait pencari suaka harus didasarkan pada kerjasama." Disinilah pemerintahan Tony Abbott mendapat tekanan karena harus berbicara dengan baik kepada pemerintah Indonesia, sementara Polri sudah menghentikan Satgas People Smuggling.

Dalam kondisi tekanan psikologis dan diplomatik, pemerintah mengirimkan Menlu Julie Bishop untuk mengadakan kunjungan kepada Menlu Indonesia Marty Natalegawa di Pejambon Jakarta, Kamis (05/12). Kunjungan Menlu Australia dengan rombongan delegasi tingkat tinggi untuk pertama kali dalam rangka membicarakan kelangsungan hubungan kedua negara yang memburuk sejak terungkapnya penyadapan oleh Australia.

Di antara delegasi yang dibawa oleh Bishop adalah mantan Kepala the Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) Dennis Richardson, yang kini menjabat sebagai sekretaris Kementerian Pertahanan Australia. Bishop juga membawa serta Sekretaris Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Andrew Shearer. Sebelumnya Shearer adalah penasihat kebijakan luar negeri dan saat ini juga menjabat sebagai penasihat senior untuk keamanan nasional dari Perdana Menteri Tony Abbott.

Pertemuan antara Marty dengan Julie Bishop berlangsung hampir 4 jam. Dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut, Julie mengungkapkan penyesalannya atas perbuatan Australia yang menyebabkan bangsa Indonesia marah besar. Julie juga menyebut bahwa Australia tidak akan mengulangi perbuatan yang merugikan Indonesia lagi.

Menlu RI Marty Natalegawa mengatakan hasil pertemuan ini akan segera ia laporkan kepada Presiden SBY. Pertemuan yang dikatakan sangat konstruktif itu, merupakan tahapan pertama dari 6 tahap yang disyaratkan oleh Presiden SBY. Dikatakan pertemuannya dengan Menlu Australia, Julie Bishop, akan berkontribusi pada kelanjutan hubungan RI dengan Australia. Namun pertemuan tersebut saat ini tidak berdampak pada kerjasama antar kedua negara. Marty menyatakan belum akan mengirimkan Dubes RI ke Australia. "Kerjasama yang ditangguhkan tetap ditangguhkan. Tidak ada perubahan sama sekali. Seperti pernyataan Bapak Presiden, (kerjasama RI-Australia) itu kan langkah ke 6, jadi ini masih jauh," kata Marty di kantor Kemenlu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2013).

Indonesia mengajukan prasyarat bagi perumusan protokol dan kode etik kerja sama bilateral, setelah tercapai kesepakatan bersama. Jika Australia dinilai sudah menunjukkan komitmen terhadap kode etik diplomatik dan kepercayaan Indonesia pulih, maka kerja sama bilateral akan dilanjutkan kembali. Yang sulit adalah bagaimana memulihkan kepercayaan Presiden SBY yang sudah mereka garap sisi pribadinya, itulah tugas berat Menlu Julie Bishop. Sementara PM Abbott tetap bersikeras dengan prinsip kebenaran semunya.

Dengan demikian, nampaknya normalisasi hubungan Indonesia dengan Australia masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Masih ada 5 langkah lagi hingga pembahasan mencapai pada kelanjutan kerjasama antar kedua negara. Kemudian code of conduct tersebut akan dipelajari secara langsung oleh Presiden. Setelah itu Presiden dan Menteri akan menandatangani code of conduct tersebut. Setelah itu dilakukan review, pasca review tersebut, barulah ada pembahasan mengenai kerjasama antar kedua negara. "Setelah betul-betul nyaman, baru kita ngomong tentang kemungkinan kerjasama itu dipulihkan," terang Marty.

Kini pemerintah Australia mendadak baru menyadari sepenuhnya bahwa mereka mempunyai ketergantungan dengan Indonesia sebagai negara terdekatnya. Selama ini keangkuhannya yang merasa sebagai negara maju hanya melihat Indonesia sebagai negara besar tetapi kecil artinya dan dapat diatur-atur. Mereka lupa, Indonesia sebagai negara yang sudah mengadopsi sistem demokrasi serupa dengan Australia, keberanian serta sikap para pemimpin negara ini mampu memainkan kartu diplomatik geografi dalam menekan Australia. Azas kesetaraan dilupakan oleh Australia.

Publik Australia kini sadar bahwa mereka akan menerima akibat yang lebih merugikan apabila Indonesia tetap menguncinya. Indonesia marah, tetapi marah yang terukur, terbukti rakyatnya mempercayai pemerintah, tidak melakukan perusakan atau istilah menakutkan "sweeping," seperti masa lalu. Rakyat sadar bahwa pemerintah mampu menangani tetangganya yang iseng dan mau menang sendiri itu. Makin lama Australia jelas akan semakin gundah pastinya, kita lihat saja nanti, kalau pemimpinnya tetap tidak mau sadar dan mengalah, ya pasti akan pusing sendiri. Begitulah kira-kira membacanya.

Oleh : Prayitno Ramelan, pengamat intelijen

  ● Ramalan Intelijen