Kepemimpinan ASEAN dan Politik LN

Kepemimpinan ASEAN dan Politik LN

Dion Maulana Prasetya, PENELITI MUDA CENTER FOR EAST ASIA STUDIES
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM)

Sumber : SUARA KARYA, 13 Desember 2011

Dalam pidato pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-19 Association of South East Asian Nations (ASEAN) Ke-19, baru-baru ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ASEAN harus mampu mempertahankan sentralitas dan kepemimpinannya dalam berinteraksi dengan mitra wicara, dan dalam kesertaan ASEAN di forum-forum intra kawasan. Poin tersebut merupakan salah satu dari lima hal pokok yang menjadi bahasan pokok pada rangkaian kegiatan KTT ASEAN di Bali dan KTT terkait lainnya.

Empat hal lain yang dibahas berkaitan dengan langkah konkrit untuk memperkuat tiga pilar komunitas ASEAN, penguatan pertumbuhan ekonomi kawasan, menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara serta Asia Timur, dan pelaksanaan keempat hal tersebut secara bersamaan.

Mengapa Presiden SBY menekankan pentingnya menjaga sentralitas dan kepemimpinan ASEAN di dalam percaturan politik global? Sekurang-kurangnya ada dua alasan yang mendasarinya.

Pertama, ASEAN tidak ingin dijadikan sebagai ajang perebutan pengaruh antara Amerika Serikat (AS) dan China. Kedua, sepanjang sejarah, sukses sebuah integrasi sangat dipengaruhi oleh kekuatan besar (great power). Tidak ada integrasi yang sukses murni karena kerja sama fungsional. Tampaknya ASEAN mencoba merubah sejarah, sukses berintegrasi, tanpa bantuan negara adidaya.

Tantangan Sentralitas dan Kepemimpinan

Tidak dapat dielakkan lagi, saat ini terjadi persaingan yang ketat antara AS dan China. Kedua negara tersebut berusaha menancapkan pengaruhnya di percaturan politik internasional, tidak terkecuali di kawasan Asia Tenggara yang berkembang sangat dinamis. Semakin intensifnya ASEAN dalam menggaet aktor-aktor utama internasional ke dalam kerangka multilateralisme, merupakan kemajuan yang sangat positif bagi perdamaian dunia.

Cara ini dapat menghindarkan negara-negara menerapkan politik perimbangan kekuatan (balance of power) yang dominan di era Perang Dunia dan Perang Dingin. Oleh sebab itulah, ASEAN bertekad untuk mempertahankan sentralitas dan kepemimpinannya dalam berinteraksi dengan mitra wicara, dan dalam kesertaan ASEAN di forum-forum intra kawasan.

Akan tetapi, penerapan kebijakan tersebut tidaklah mudah, terutama karena ASEAN masih belum 'satu suara' dalam merespon isu-isu global. Kesepakatan untuk satu suara baru akan dijalankan pada 2020, sesuai kesepakatan pada KTT ke-19 kemarin.

Hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena AS dan China terus berkompetisi untuk menancapkan pengaruh di Asia Tenggara, sedangkan ASEAN masih belum satu suara dalam merespon isu tersebut.

Salah satu permasalahan yang tampak di depan mata adalah sengketa Laut China Selatan, antara China dan Filipina. Secara terbuka AS menyatakan mendukung Filipina dalam mempertahankan kekuasaan lautnya, termasuk Laut China Selatan. Hal ini tentunya menciptakan ketegangan baru di kawasan, dan menjadi tantangan besar bagi ASEAN untuk memainkan peran sentralnya dalam politik kawasan.

Sentralitas peran dan kepemimpinan ASEAN di dalam politik internasional kerap kali berbenturan dengan kepentingan negara besar seperti AS. AS memiliki sentralitas peran tersendiri di kawasan Asia Pasifik, melalui US PACOM (Komando Pasifik AS).

AS dengan Komando Pasifik-nya, memiliki misi melindungi dan membela kepentingan-kepentingan AS sendiri, semua wilayah sekutu dan kepentingannya. Bersama semua Negara Sekutu dan negara mitra, mereka menjunjung keamanan regional dan mencegah agresi; dan jika tidak bisa dicegah, AS siap menanggapi seluruh keadaan darurat militer demi memulihkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Fakta ini yang menjadi tantangan besar bagi ASEAN untuk memainkan peran sentral dan kepemimpinannya.

Mengukir Sejarah Baru?

Sepanjang sejarah, kesuksesan integrasi sangat ditentukan oleh kekuatan besar. Sebagai contoh, kesuksesan integrasi Eropa sangatlah ditentukan oleh dukungan AS dengan program Marshall Plan-nya pada tahun 1948-1951. Program Marshall Plan atau European Recovery Program tersebut ditujukan untuk membantu Eropa memperbaiki perekonomian pasca Perang Dunia II. Program itu ternyata sukses dalam menstabilkan kondisi perekonomian negara-negara Eropa Barat.

Selain dukungan ekonomi, AS juga memberikan payung perlindungan terhadap sekutu-sekutunya di Eropa dengan membentuk North Atlantic Treaty Organization (NATO). Pakta pertahanan ini memastikan keamanan negara-negara Eropa Barat dari ekspansi Uni Soviet dan musuh-musuh lainnya. Dengan dukungan yang maksimal dari AS tersebut, integrasi negara-negara Eropa Barat menjadi Uni Eropa menjadi keniscayaan tersendiri.

Berbeda dengan proses integrasi Uni Eropa, ASEAN justru berusaha melawan sejarah dengan bertekad mempertahankan sentralitas dan kepemimpinannya, selagi membangun integrasi yang lebih dalam di antara negara-negara anggota ASEAN. Ada dua skenario yang mungkin akan terjadi berkaitan dengan hal ini: ASEAN sukses mengukir sejarah baru, integrasi tanpa bantuan negara besar atau justru ASEAN akan kehilangan sentralitas dan kepemimpinan karena dijadikan ajang perebutan pengaruh negara-negara besar.

Satu hal yang pasti, pemilihan kebijakan yang moderat seperti itu terbukti lebih sulit daripada kebijakan yang memihak. Politik luar negeri bebas aktif RI merupakan contoh nyata, bahwa kebijakan tersebut hanya ada di alam pikiran, tidak nyata. Karena, yang nyata adalah keberpihakan Soekarno kepada Uni Soviet dan Soeharto kepada Amerika Serikat. ●  

ASEAN di Tengah Percaturan Dunia

ASEAN di Tengah Percaturan Dunia

Faustinus Andrea, PEMERHATI MASALAH KEAMANAN ASIA PASIFIK, STAF CSIS JAKARTA

Sumber : KORAN TEMPO, 9 Desember 2011

Pernyataan Kimihiro Ishikane, Deputi Direktur Jenderal Kawasan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, tentang ASEAN akan menjadi pusat percaturan

terbesar kedua di dunia setelah kawasan Timur Tengah, menarik dicermati. Pada persiapan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 dan KTT terkait lainnya di Bali, pertengahan November 2011, Ishikane juga mengatakan kini banyak negara dan kelompok kepentingan ingin bermain di ASEAN, setelah kawasan ini mengalami

perubahan dramatis sejak 2003.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia Tenggara telah membuat negara-

negara yang tergabung dalam ASEAN menjadi salah satu pusat kekuatan dunia. Perkembangan kerja sama secara multilateral di kawasan Asia-Pasifik, seperti APEC, G-20, KTT ASEAN, KTT ASEAN+1, KTT ASEAN+3, dan KTT Asia Timur, dalam dekade sekarang ini telah mengembalikan pamor Asia, khususnya ASEAN. Arsitektur ASEAN dan arsitektur lainnya, seperti ASEAN Regional Forum, Shangri-La Dialogue, dan Jakarta International Defence Dialogue, makin memperkuat ASEAN sebagai organisasi regional di mata dunia.

Meski demikian, di tengah harapan besar tersebut, dan saat ASEAN sedang menghadapi tantangan untuk mempertahankan sentralitasnya agar tidak terjebak

di tengah-tengah pertarungan politik negara-negara besar, seperti Amerika Serikat

dan Cina, ASEAN tampak “limbung” sebagai kekuatan penyeimbang dan pemersatu

di kawasan. ASEAN tampak kewalahan dengan berbagai manuver politik Amerika dan Cina dalam unjuk kekuatan militer di Asia-Pasifik. Akankah ASEAN masuk percaturan

sengit kedua negara itu? Bagaimana ASEAN adaptif menghadapi pertarungan itu dan makin memperkuat integritas internalnya sebagai kekuatan dunia?

Rivalitas Amerika-Cina

Dalam kondisi dunia yang tidak menentu seperti sekarang ini, manuver Amerika dan Cina membuat tingkat eskalasi konflik di kawasan Asia-Pasifik meningkat. Penempatan

2.500 anggota pasukan marinir Amerika di Darwin,Australia utara, dan latihan perang Angkatan Laut Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA) Cina di Samudra Pasifik Barat dapat memicu perang baru di kawasan.

Kebijakan Presiden Barack Obama tentang penempatan pasukan, yang diumumkan secara resmi beberapa hari menjelang kedatangannya di Bali untuk menghadiri KTT Asia Timur, 19 November 2011, itu mengundang reaksi banyak kalangan. Tapi, bagi Obama, kehadiran militer Amerika di Asia-Pasifik untuk kekuatan Pasifik. Sebelumnya,

Obama malah menyalahkan Cina sebagai biang keladi sengketa di Laut Cina Selatan (LCS). Cina sering bersitegang dengan Vietnam dan Filipina terkait dengan soal perbatasan di LCS, serta dengan Jepang di Laut Cina Timur. Bahkan, kata Obama, konflik LCS dapat menjadi “titik api” perang baru di Asia.

Sementara itu, melalui Perdana Menteri Wen Jiabao, Cina mengecam kebijakan Obama yang mengungkit soal sengketa di LCS dan pendekatan kekuatan terkait dengan sengketa itu bisa menjadi bumerang yang membahayakan kawasan. Kantor berita Xinhua memberitakan, masalah LCS harus diselesaikan secara langsung oleh

negara-negara berdaulat melalui “konsultasi dan negosiasi bersahabat”tanpa turut

campur Amerika.

Amerika tidak bergeming atas sikap Cina itu. Bahkan, jauh sebelumnya, melalui Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton, di Thailand telah ditandatangani Pakta Kerja Sama dan Persahabatan (TAC) pada Juli 2009. Penandatanganan TAC ini dapat diartikan sebagai politik pembendungan pengaruh Cina di Asia Tenggara, yang akhir-akhir ini semakin kuat. Sementara itu, penempatan pasukan prajurit marinir Amerika di Darwin dinilai sebagai antisipasi agresi Cina di Asia-Pasifik. Dengan kata lain, kehadiran Amerika paling tidak dapat mengurangi kekhawatiran banyak negara akan meningkatnya pengaruh Cina di kawasan.

The Big Three

Dalam artikel Kompas yang ditulis I.Wibowo, yang menyitir Parag Khanna (majalah

NYT, 27 Januari 2008), disebutkan, dunia yang memasuki abad ke-21 akan dikuasai

The Big Three, yaitu Amerika, Uni  Eropa, dan Cina. Adapun negara-negara lain yang sering disebut sebagai the emerging markets disebutnya sebagai second world, yang akan menjadi tempat persaingan dan pertarungan The Big Three tersebut. Lebih jauh disebutkan bahwa tiaptiap kekuatan itu akan beroperasi di wilayah mereka sendiri, meski tidak tertutup kemungkinan mereka juga saling menyusupi wilayah tersebut. Uni Eropa bergerak di Afrika dan Timur Tengah, Amerika di Amerika Utara dan Amerika Selatan, sedangkan Cina bergerak di Asia Timur.

Selain Amerika, Uni Eropa, dan Cina, menurut Robert Kagan, kekuatan lain sebagai

negara yang dianggap punya pengaruh adalah Rusia, Jepang, India, dan Iran. Dalam buku The Return of History and the End of Dreams (2008), Kagan menghitung bahwa dunia akan dikuasai oleh negara-negara itu. Negara-negara kecil tidak masuk dalam hitungan. Baik Khanna maupun Kagan sepakat pengaruh Amerika kini tidak lagi sebesar pada masa lalu. Amerika kini bukan lagi sebagai hegemon dunia, meski masih dianggap sebagai adikuasa (superpower). Adapun kekuatan lain, yang disebut sebagai great powers, yang dilihat menjadi pemegang kekuatan nyata, baik secara ekonomi maupun militer, adalah Cina (I.Wibowo, 2009).

Perisai Ekonomi

Bagaimana ASEAN makin asertif di tengah struktur dunia yang multipolar menjadi tantangan tidak ringan. Baik Amerika maupun Cina saat ini berusaha menjadi negara paling berpengaruh di kancah perekonomian global. Karena itu, rivalitas ekonomi dan politik antara Amerika-Cina harus dimanfaatkan dan diarahkan untuk keuntungan ASEAN, bukan untuk diserahkan, apalagi dikuasai oleh mereka.

ASEAN, dengan jumlah penduduk 558 juta, pertumbuhan ekonomi 7,5 persen pada 2010, jauh di atas pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 4,8 persen, secara paralel dapat tumbuh bareng dengan negara Asia lainnya, mengingat 60 persen dari 7 miliar penduduk dunia tinggal di Asia. Jika komunitas ASEAN 2015 diimplementasikan secara konsisten, ASEAN akan menjadi pasar tunggal raksasa dengan tenaga kerja dan kekayaan alamnya yang menjadi basis produksi yang menjanjikan. Integrasi ekonomi ASEAN akan berarti dihapuskannya semua hambatan investasi dan perdagangan, baik tarif maupun nontarif, serta diharmonisasi dan disederhanakannya berbagai regulasi. Konektivitas ASEAN dengan memperbaiki infrastruktur transportasi juga menjadi bagian penting yang harus dikembangkan.

Dengan integrasi dan interdependensi yang makin solid dengan kekuatan-kekuatan

ekonomi besar di Asia, seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan, ASEAN berpeluang menjadi bagian penting dari emerging economies yang akan menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi dunia pada saat ekonomi Amerika dan Uni Eropa masih terus dibayangi krisis (Syamsul Hadi, 2011). Dengan demikian, di tengah percaturan dunia saat ini, kekuatan ekonomi ASEAN yang sedang tumbuh dapat menjadi perisai dan bagian penting dari Asia sebagai pusat globalisme baru. ●

ASEAN Harus Semakin Kohesif

ASEAN Harus Semakin Kohesif

George Savuica, MANTAN DUTA BESAR ROMANIA DI JAKARTA

Sumber : SINAR HARAPAN, 8 Desember 2011

Pada November lalu di Bali berlangsung rangkaian KTT ASEAN yang utamanya mencoba membangun arsitektur kawasan yang baru di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Keberhasilan KTT itu tak lepas dari peran Indonesia sebagai ketua ASEAN selama 2011 ini, yang mengusung tema “ASEAN in a Global Community of Nations”, dan menelurkan Bali Concord III.

Ada dua event yang saya kira penting dalam rangkaian KTT itu. Pertama, pada KTT itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan Bali Concord III yang akan menjadi semangat partisipasi dan kontribusi ASEAN untuk mencapai dunia yang lebih damai, makmur, dan demokratis.

Dengan itu Indonesia ingin membawa ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi melalui usulnya memakai suatu platform ASEAN untuk berbagai isu global.

Lalu event kedua adalah KTT Asia Timur ke-6 (East Asia Summit/EAS), yang untuk pertama kalinya AS dan Rusia ikut berpartisipasi, sehingga jumlah peserta meningkat dari 16 menjadi 18 negara.

Pada pertemuan itu dikeluarkan Deklarasi KTT Asia Timur mengenai Prinsip-prinsip Hubungan yang Saling Menguntungkan (Declaration on East Asia on the Principles for Mutually Beneficial Relations).

Kehadiran kedua negara besar itu mengundang berbagai komentar dan analisis dari aspek ekonomi dan politik, yang pada umumnya menyambut kehadiran mereka sebagai dua pilar baru untuk perwujudan arsitektur keamanan baru dynamic equilibrium (keseimbangan yang dinamis).

Konsep tersebut dikembangkan Indonesia dalam upaya menjamin perdamaian dan stabilitas dalam proses mengintegrasikan Asia Timur dengan Asia Tenggara.

Dalam pandangan saya, konsep dynamic equilibrium dapat dikonsolidasikan lebih lanjut dengan mengajak Uni Eropa. Tentunya kalau tidak bisa langsung, bisa didahului dengan mengadakan kerja sama dalam kerangka Asia Europe Meeting (Asem) dan EAS.

Dalam pandangan saya, kerja sama itu dapat didasarkan pada prinsip Deklarasi EAS, di mana negara-negara yang terkait ingin meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan.

Baik sebelum maupun sesudah EAS, diyakini partisipasi AS itu demi meminimalkan penguatan pengaruh China di Asia Timur dan seluruh kawasan. Meski pandangan itu bukannya tanpa dasar, sebaiknya hal itu tidak membawa kita semua kembali kepada retorika Perang Dingin.

Kehadiran AS itu lebih baik dilihat sebagai partisipasi pentingnya dalam upaya pengintegrasian Asia Timur dan Tenggara, atau Komunitas Asia Timur dengan Komunitas ASEAN. Berbagai pemangku kepentingan diharapkan mau bekerja sama, dan bukan malah saling bertengkar sendiri.

Faktor Pengimbang

SBY mengatakan kita beruntung untuk pertama kalinya hubungan antara negara-negara besar saat ini ditandai suasana damai, stabil, dan kerja sama. Namun berbagai pusat kekuatan baru kini bermunculan, dan hubungan antarkekuatan itu kini berubah dan semakin cair.

Dengan demikian, sangatlah penting kalau hubungan antarkekuatan yang tumbuh tersebut tidak mengarah pada ketegangan strategis yang baru, atau persaingan yang mengguncang stabilitas, atau lebih buruk lagi: konflik.

Sebaliknya, hubungan-hubungan itu harus mengarah pada peningkatan saling percaya, kerja sama, dan bahkan integrasi, demikian menurut presiden, ketika berbicara di APEC CEO Summit, di Hawaii, 12 November lalu.

Sebaliknya, kerja sama keamanan menjadi pilihan untuk kawasan ini. KTT ASEAN dan EAS menghasilkan pemikiran positif ke arah itu.

Peran ASEAN sebagai kekuatan pendorong pada seluruh proses membangun arsitektur kawasan pada kenyataannya merupakan faktor pengimbang di Asia Timur dan Tenggara, khususnya pada hari-hari ini ketika negara-negara besar hadir di kawasan tersebut. Hal itu merupakan prestasi diplomatik yang penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah dan anggota ASEAN lainnya.

Memang diperbincangkan sampai berapa lama peran itu dapat dipertahankan. Ini karena, misalnya, ada beberapa anggota ASEAN berhasil digaet AS untuk bergabung dalam perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP), yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Vietnam, bersama-sama Australia, Cile, Selandia Baru, dan Peru.

Karena itu, apakah peran ASEAN akan panjang atau tidak, tergantung apa yang dilakukan perhimpunan tersebut. Dengan demikian perwujudan Komunitas ASEAN 2015 dengan tiga pilarnya dan strategi pasca-2015 menjadi sangat penting.

Perkuat Kohesi ASEAN

Dalam konsep EAS yang lebih luas, bila ASEAN benar-benar ingin memelihara peran sentralnya, ia perlu memperkuat kohesi internal dan harus bermanfaat bagi para anggotanya.

Haruslah dipertimbangkan agar ASEAN bekerja lebih keras menyelesaikan agenda-agenda kawasan. Harus jelas masalah-masalah apa yang menjadi prioritas meski itu sangat pelik, khususnya bila terkait harus memihak kepada siapa.

Saya sependapat dengan pandangan Rizal Sukma dari CSIS bahwa ASEAN perlu menerapkan mekanisme sanksi dalam penerapan berbagai agendanya. Lalu topik lain yang penting adalah internasionalisasi atau tidak masalah Laut China Selatan (LCS).

Dalam pengamatan saya, salah satu prinsip Deklarasi KTT Asia Timur adalah perlunya menghormati hukum internasional. Saya kira terkait isu LCS kecenderungannya masalah tersebut diinternasionalisasikan.

Pada saat yang sama juga digarisbawahi prinsip tidak campur tangan dalam persoalan internal negara lain dan menahan diri menggunakan kekerasan terhadap negara lain, sesuai dengan Piagam PBB. Dengan begitu, konsep dynamic equilibrium sudah bekerja di situ.

Belum tentu keputusan untuk internasionalisasi atau tidak masalah LCS akan memancing kontroversi.

Namun keputusan itu akan sangat terkait dengan pertanyaan: apakah akan menerima atau menolak kehadiran kekuatan dari luar kawasan sebagai bagian dari solusi? Saya tidak mendukung internasionalisasi masalah LCS. Pendekatan bilateral dan kawasan mungkin jauh lebih baik. ●

Asia Tenggara Pasca-perluasan?

Asia Tenggara Pasca-perluasan?

Pamungkas Ayudhaning Dewanto, PENELITI DI CENTER FOR EAST ASIAN COOPERATION STUDIES, UNIVERSITAS INDONESIA

Sumber : KOMPAS, 30 November 2011

Konferensi Tingkat Tinggi Ke-19 ASEAN usai dilaksanakan di Bali, pertengahan November. Beberapa hal penting yang dihasilkan adalah disepakatinya komitmen mewujudkan Bali Concord III memperkuat tiga pilar utama ASEAN.

Meski demikian, ASEAN kini tidak sendiri. Keterlibatan para aktor luar kawasan menambah polarisasi kepentingan. Sedikitnya ada tiga kondisi yang mengindikasikan perubahan konstelasi ekonomi politik di Asia Tenggara dalam pertemuan ini.

Pertama, kesepakatan Amerika Serikat-Australia membangun pangkalan militer di Darwin, Australia. Pendirian pangkalan Marinir AS ini menunjukkan ancaman dipersepsikan datang dari utara Australia, kemungkinan China atau Asia Tenggara.

Kebijakan itu menjadi dilema bagi ASEAN yang anggotanya bersengketa di Laut China Selatan. AS masuk untuk mendukung Filipina mempertahankan klaim kedaulatan di kawasan itu. AS juga berpeluang terlibat dalam pengamanan di wilayah vital lain, seperti Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Sunda. Maka, Asia Tenggara diprediksi menjadi wilayah ”Perang Dingin” jilid II (proxy war) bagi AS dan China.

Kedua adalah jatuhnya perekonomian Eropa yang berdampak negatif terhadap kohesivitas Uni Eropa. Maka, kepercayaan terhadap pasar Eropa yang selama ini menyerap produk-produk dari negara maju lainnya turun. Dampaknya adalah negara produsen mengalihkan pasar dari Eropa ke Asia. Menjamurlah kepentingan memperkuat daya beli dan produksi untuk Asia.

Ketiga, Asia diharapkan mampu menjadi kawasan penyangga (buffer zone) terhadap penyebaran krisis Eropa. Bukan hanya IMF yang belum lama ini meminta bantuan Asia berinvestasi dalam Fasilitas Stabilisasi Finansial Eropa (EFSF) untuk menambah dana talangan krisis, melainkan juga para pemimpin perusahaan yang dalam KTT APEC lalu menyimpulkan perlunya upaya struktural mendorong pertumbuhan di Asia.

Membatasi Keanggotaan

Negara anggota ASEAN harus waspada meningkatkan kualitas integrasi (deepening integration), di mana aspek penyerahan sebagian kedaulatan menjadi konsekuensi anggota. Sebagai contoh, menyepakati visa tunggal ASEAN, pengurangan pungutan pajak (bahasa perdagangan internasional disebut ”hambatan”), serta peningkatan komitmen investasi dan keuangan demi kepentingan kawasan.

Risiko terpahit adalah yang dirasakan Uni Eropa saat ini. Tumbangnya para pemimpin di Uni Eropa merupakan akibat dilema kebijakan nasional yang bertentangan dengan keputusan regional. Bisa dikatakan ini adalah ”efek samping” regionalisme.

Sebelumnya, Grieco dan Ikenberry (2003: 291) menegaskan, institusionalisme (termasuk regionalisme) dapat memaksa kekuatan nasional dalam keanggotaan institusi untuk tunduk ke dalam peraturan yang digagas negara anggota yang lebih kuat.

Dalam hal ini, memasukkan terlalu banyak negara ke dalam keanggotaan KTT Asia Timur merupakan suatu gagasan yang kurang strategis. KTT Asia Timur memiliki spirit membangun kerja sama eksklusif alternatif terhadap institusi global yang ada. ASEAN sebagai fasilitator tetap KTT Asia Timur harus tetap menjunjung tinggi spirit ini agar proses integrasi berjalan fokus.

Aktor lain seperti AS, misalnya, di tengah goyahnya aliansi trans-Atlantik karena krisis Eropa, mengampanyekan Kemitraan Lintas Pasifik (Trans-Pacific Partnership) demi liberalisasi perdagangan kawasan. Pengalaman krisis Asia 1998 dan krisis Jepang 1990 menunjukkan bahwa keterlibatan AS justru memperlambat proses pemulihan karena banyaknya persyaratan untuk diterapkan.

Efektivitas Program

ASEAN dan Asia Timur telah memiliki banyak infrastruktur ekonomi yang menunjang. Penambahan berbagai infrastruktur baru justru akan mendistorsi tujuan bersama negara anggota.

Usulan membentuk ASEAN Supreme Audit Institution (SAI), semacam lembaga audit tertinggi untuk mengantisipasi penyimpangan keuangan tingkat regional, menjadi sangat ironis ketika pemberantasan korupsi di tingkat nasional masih karut-marut.

Ke depan, perlu didorong penguatan komunitas lokal untuk mengimbangi kesepakatan pasar terbuka. Oleh karena itu, ASEAN harus beranjak pada kerja sama penciptaan insentif untuk membangun perekonomian lokal, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menyelamatkan Asia Tenggara dari krisis global 2008. Paradigma menghilangkan ”hambatan” perdagangan harus diikuti penciptaan insentif untuk sektor ekonomi alternatif yang menopang stabilitas kawasan.

Penguatan mekanisme cadangan devisa bersama melalui Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) merupakan contoh penting dalam melokalisasi krisis dengan komitmen regional. Mekanisme ini juga meningkatkan kepercayaan diri pasar (market confidence) dengan keamanan berbisnis yang lebih terjamin. CMIM mungkin dapat ditingkatkan agar menyediakan fasilitas kredit untuk UMKM. Bank sentral dan kementerian keuangan negara anggota juga perlu rutin bertemu untuk antisipasi krisis.

ASEAN memiliki peran sentral dalam percaturan ekonomi-politik dunia ke depan. Jika komitmen integrasi dipegang teguh, ASEAN harus membumi dengan terobosan penting (cross- cutting issues), bukan distorsi memperluas keanggotaan dalam KTT Asia Timur.●