Tangis Soekarno untuk Papua

Tangis Soekarno untuk Papua

Djoko Pitono, JURNALIS, PENULIS BUKU SOEKARNO, OBOR YANG TAK PERNAH PADAM

Sumber : SUARA MERDEKA, 8 Desember 2011

Soekarno telah lama tiada. Bapak Bangsa itu wafat 1970, hampir lima tahun setelah menghadapi ‘’kudeta merangkak’’ oleh Mayjen Soeharto, orang yang diberinya kepercayaan. 

Sebagai tokoh bangsa ini keberanian Soekarno sangatlah terkenal, hal yang mengantarkannya dari penjara ke penjara kolonial Belanda. Selama menjadi presiden, Bung Karno berkali-kali menghadapi upaya pembunuhan, termasuk oleh unsur asing (Barat) yang tidak menyukainya. ‘’Go to hell with your aid,’’ seru Bung Karno kepada Amerika Serikat, tatkala mau memberikan bantuan namun dengan berbagai syarat.

Tetapi Bung Karno juga dikenal mudah menangis melihat kemiskinan dan kesengsaraan rakyatnya. Dalam bukunya yang baru terbit, Creeping Coup d’Etat Mayjen Soeharto (2011), Sukmawati Soekarnoputri bahkan mengisahkan ayahnya pernah dua kali menangis sesenggukan ketika menjalani tahanan rumah. Tangisan yang kedua disertai keluhan bagaimana dirinya bisa diperlakukan demikian oleh bangsa sendiri.

Sekarang, sebagian kalangan mungkin membayangkan Bung Karno menangis di alam baka. Ya, dia boleh jadi menangis melihat centang-perenang negerinya, termasuk pergolakan di Papua Barat (dulu Irian Barat), wilayah NKRI yang sejumlah penduduknya dilaporkan ingin melepaskan diri.

Kenangan terhadap Soekarno rasanya tak terhindarkan. Praktis selama 20 tahun menjadi pemimpin RI, sebagian besar waktunya habis untuk memikirkan Papua Barat yang masih dikuasai oleh Belanda sejak pengakuan negeri itu pada 1949.  

Ketika diundang berkunjung ke AS pada 1956 dan berpidato di depan sidang gabungan Kongres AS, Soekarno menggunakannya untuk menyampaikan sikap. Dalam pidato yang mendapat tepukan tangan spontan 26 kali itu, ia antara lain mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia belum sempurna manakala Irian Barat belum kembali ke pangkuan. ‘’Garam kemerdekaan belum lagi sempurna rasanya bagi kami sebelum Indonesia kembali bersatu di bawah naungan kemerdekaan yang menjadi hak paling asasi dari seluruh manusia.’’

Setelah melalui jalan diplomasi panjang dan berliku, Belanda tetap tidak bersedia meninggalkan Papua Barat sehingga kesabaran Soekarno habis. Dalam pidato 17 Agustus 1960, keluarlah deklarasinya yang terkenal menyangkut wilayah tersebut. Dalam bukunya, Indonesia: The Possible Dreams (1971), mantan Dubes AS untuk Indonesia Howard Palfrey Jones melukiskan drama dalam pidato Soekarno.

Jones menuturkan, dalam pidato sekitar 2 jam 30 menit itu, Soekarno membagikan teks 

pidato yang ada bagian kosongnya menjelang akhir. Para pengamat pun meramalkan ada pengumuman penting. Itu benar. Dalam momen puncaknya, Soekarno mengambil napas panjang, kemudian mengatakan, salah satunya, ‘’Pagi ini saya perintahkan menteri luar negeri memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.’’

Sekitar 500.000 orang yang memadati Gelora Bung Karno di Jakarta saat itu bersorak-sorai, sementara puluhan wartawan berlarian keluar menelepon kantor mereka dan memberitakan peristiwa bersejarah tersebut. Melalui langkah militer Indonesia, termasuk penggelaran kekuatan laut yang mendapat banyak bantuan militer dari Uni Soviet, pemerintah Belanda akhirnya bersedia melepaskan Irian Barat pada 1 Mei 1963.

Seperti George Washington menekuk Inggris, ‘’George Washington of Indonesia’’ (pujian John F Kennedy untuk Bung Karno) itu pun berhasil menuntaskan pengusiran Belanda.

Komunikasi Publik

Pergolakan di Papua Barat dewasa ini sungguh memprihatinkan. Ada banyak penyebab, antara lain kurangnya perhatian pemerintah pusat pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Ada pabrik tambang raksasa Freeport, tetapi ironisnya kemiskinan dan keterbelakangan merajalela di wilayah itu. Namun ada hal-hal lain yang perlu pula lebih diperhatikan, yakni adanya faktor asing yang bermimpi mengusai wilayah itu karena sumber alamnya luar biasa. Mereka menggunakan isu kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, dan agama untuk mengobarkan ketidakpuasan.

Keadaan seperti itu diperparah oleh sedikitnya kajian tentang masyarakat Papua Barat oleh para ahli Indonesia. Mereka yang tertarik justru orang asing, termasuk misionaris. Buku dan jurnal yang beredar umumnya juga cenderung menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah.

Lebih menyedihkan lagi adalah buruknya komunikasi publik pejabat terkait dengan keadaan di Papua Barat. Persis dengan buruknya komunikasi publik para menteri seperti dikeluhkan SBY menyangkut runtuhnya Jembatan Kartanegara di Tenggarong, Kalimatan Timur.

Presiden SBY berkali-kali mengingatkan pembantunya tentang pentingnya komunikasi publik. Sekarang kita menunggu apakah segera ada tindakan nyata untuk meningkatkan perhatian pada masyarakat Papua Barat. Untuk itu, diperlukan suatu komunikasi publik yang andal, baik menyangkut orang dan sistemnya.

Mungkin kita bermimpi munculnya tokoh pemersatu sekaliber Soekarno. Mimpi itu sah-sah saja, meskipun mungkin ada yang menyebut hanya utopia. Bukan karena apa. Soekarno adalah fenomena istimewa, juga bagi rakyat di Papua Barat.

Banyak orang yang mungkin heran, mengapa gambar Soekarno dikoleksi ribuan orang hingga kini, melintasi batas etnik, agama, dan generasi. Fotonya terpasang di dinding rumah, bahkan dasbor mobil dan taksi. Di wilayah Indonesia yang membentang 5.000 km, tulis Asiaweek, praktis hanya ada satu nama sinonim dengan nasionalisme Indonesia: Soekarno. Pendiri negara dan arsitek kemerdekaan. ●

Koalisi Soekarno-Soeharto versus Sarwo Edhie

Christianto Wibisono, PENULIS BUKU WAWANCARA IMAJINER DENGAN BUNG KARNO 1977

Sumber : KORAN TEMPO, 30 November 2011

Pada Kamis, 13 Oktober, saya mengikuti seminar bertema “Krisis Keuangan dan Pangan, Peluang atau Ancaman?” Ketua Umum PDIP Megawati dalam pidato pembukaan langsung menyindir Sofjan Wanandi. “Pak Sofjan ini dulu yang demo menjatuhkan bapak saya, Bung Karno. Tapi sekarang ini dia justru curhat sama saya, mengadu, ‘Ini krisis keuangan dan pangan dunia gawat, Bu. Kita harus melakukan sesuatu.’ Maka, FPDIP menggelar seminar ini untuk mencari masukan demi kepentingan nasional. ”Disindir demikian, Sofjan Wanandi tidak kurang lincah.“Bu, dulu itu saya demo tidak anti-Bung Karno, tapi anti-PKI yang memperalat Bung Karno dan komunisme yang mengancam RI.”

Menyaksikan debat berciri “In politics, there are no permanent friends or enemies, only permanent interest”, karena itu saya langsung menimpali: “Wah, kita sedang menyaksikan koalisi Sukarno-Soeharto melawan Sarwo Edhie.”Hadirin tertawa riuh menangkap yang tersirat dari pernyataan saya. Sekarang ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus dibayangi oleh nama besar sang mertua, Sarwo Edhie Wibowo.

Karl D. Jackson, Indonesianis yang pada tahun 1960-an bermukim di Indonesia, membela sikap alon-alon asal kelakon SBY dengan pernyataan di pelbagai pertemuan

bahwa SBY belajar dari riwayat mertuanya, yang disingkirkan oleh rekan pesaing sesama jenderal sekitar Soeharto, karena dianggap terlalu ambisius dan berbahaya bagi posisi lingkaran dalam Soeharto. Sarwo Edhie termasuk yang cepat disingkirkan ke luar Jakarta dalam tempo 10 tahun sejak ia menjadi “gladiator penumpas PKI” di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi tersingkir oleh klik istana Alamsyah, Ali Moertopo, dan kawan-kawan.

Meskipun TNI/AD seolah kompak di bawah Panglima Soeharto, eselon I jenderal sekitar Soeharto saling sikat dan sikut. Pada 1978, Dewan Mahasiswa seluruh Indonesia menuntut agar MPR tidak memilih Soeharto lagi.Koran termasuk Kompas dibredel bersama buku putih mahasiswa ITB dan buku saya, Wawancara Imajiner  dengan Bung Karno. Sebab, dalam wawancara ini Bung Karno memberi nasihat agar

Soeharto meniru George Washington dalam membatasi masa jabatan presiden hanya

dua periode.

Bersama Fahmi Idris dan Abdul Latief, saya berada di Seoul menjajaki kepulangan Sarwo Edhie karena Dharsono telah ditahan oleh Benny Moerdani. Tapi situasi Jakarta tetap terkendali dan Soeharto bahkan akan tetap berkuasa 20 tahun ke depan, sedangkan Sarwo tetap di pinggiran sampai akhir hayatnya sebagai mantan anggota DPR. Sarwo mengundurkan diri dari DPR karena Soeharto tidak memilihnya menjadi Ketua DPR, yang diberikan kepada Kharis Soehoed. Padahal Sarwo sudah meninggalkan posisi Kepala BP7 yang memimpin penataran P4.

Karl D. Jackson memakai teori behavioral politics sebagai pembelaan terhadap sikap SBY yang dinilai kurang tegas. Sebetulnya memang ironis bahwa kritik para oposan SBY sekarang ini membandingkannya dengan Soeharto. Kenapa SBY tidak berani seperti Soeharto. Tentu saja tidak, karena sejak Reformasi, maka sistem presidensial telah disandera oleh sistem parlementer. Karena partai presiden terpilih tidak berhasil menjadi mayoritas, maka partai berkuasa harus berkoalisi dengan mitra untuk mempertahankan kursi presiden. Siapa pun tokohnya yang menjadi presiden, jika berada dalam posisi minoritas di parlemen pasti harus melakukan koalisi, kalau tidak ingin dimakzulkan seperti Sukarno, Soeharto, Habibie, dan Gus Dur.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli, Djuanda menjadi Menteri Pertama sampai wafat pada November 1963. Bung Karno menunjuk presidium tiga waperdam untuk mendampingi

memimpin kabinet sampai mereka dijatuhkan oleh Soeharto pada 1966. Sama seperti Syahrir yang mengkup Sukarno dari posisi perdana menteri melalui dominasi parlemen yang waktu itu bernama KNIP, Soeharto melengserkan Bung Karno juga melalui mekanisme Sidang Istimewa MPRS. Setelah itu, dengan manuver intrik politik yang manipulatif dan opresif, Soeharto menjadi presiden otoriter sampai 1998,walaupun pada 1978 pernah mengalami ancaman Dewan Mahasiswa seluruh Indonesia yang menuntut masa jabatan presiden dibatasi dua kali saja.

Benang merah dari jatuh-bangun atau bangkit lengsernya elite Indonesia penuh dengan intrik Ken Arok. Orang kedua selalu mengancam orang pertama dan menjadi Ken Arok terhadap mentornya. Syahrir mengkup Bung Karno melalui perubahan sistem presidensial ke parlementer dengan alasan Sukarno adalah kolaborator Jepang. Amir Syarifuddin sesama Partai Sosialis menggulingkan Syahrir dengan sentimen garis keras anti-Belanda, Sukiman sesama Masyumi menggantikan Natsir. Wilopo dari PNI dirongrong oleh ancaman kudeta 17 Oktober 1952 yang memensiunkan Simatupang dan A.H. Nasution, KSAP dan KSAD saat itu. Simatupang pensiun, sedangkan Nasution sempat kembali sebagai KSAD karena diangkat kembali oleh PM Burhanudin Harahap 1955, tapi kemudian Nasutionlah yang menahan mantan Perdana Menteri Syahrir, Natsir, termasuk Burhanudin Harahap, yang mengangkatnya sebagai tapol Orla.

Bung Karno mengangkat Soeharto yang muncul karena kematian Yani di tangan G30S, dan memecat Nasution pada reshuffle kabinet yang akan memicu kejatuhan Bung Karno ketika Soeharto memaksakan keluarnya Supersemar. Soeharto akan menerapkan kekejaman mirip Zia ul Haq yang menggantung Presiden Zulfikar Ali Bhutto yang mengangkat Zia sebagai KSAD Pakistan. Soeharto sendiri akan ditinggalkan oleh Habibie dan 14 menterinya pada kudeta berdarah “The Rape of Jakarta” Mei 1998.

Habibie memperoleh hukum karma, karena pertanggungjawabannya ditolak dan gagal memperoleh Hadiah Nobel, walaupun telah memberi referendum dan kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Ia mundur dari kepresidenan dan digantikan oleh Gus Dur, melalui manipulasi politik Poros Tengah yang diprakarsai Amien Rais. Karena bukan haknya,maka koalisi semu Poros Tengah bubar dan Megawati memperoleh haknya sebagai partai terbesar pemilu menjadi presiden.Tapi, sebagai petahana, Megawati justru dikalahkan oleh mantan menterinya, SBY. Dalam persepsi Megawati, SBY adalah Ken Arok yang menikam dirinya yang menimbulkan luka sulit diobati bahkan hingga detik ini. SBY sendiri tentu merasa Jusuf Kalla sebagai Ken Arok yang kemudian memang menantang secara terbuka dalam pilpres periode kedua.

Problem utama SBY sekarang ini ialah keluar dari trauma tragedi mertua Sarwo Edhie, yang tersingkir oleh intrik rivalitas antarjenderal lingkaran dalam Soeharto, paranoid terhadap pemakzulan atau kudeta istana sejak Sukarno, Soeharto, Habibie, dan bersaing dengan wapresnya sendiri (JK) untuk dengan percaya diri melakukan gebrakan politik mewariskan suatu legasi kepresidenan yang dicapai dalam sisa masa

jabatan tiga tahun mendatang. SBY sudah bertahan dan terpilih kembali. Apakah ia hanya akan defensif, takut dimakzulkan, berkoalisi terus-menerus dengan partai korup dan membiarkan negara melayang bagaikan pesawat dengan autopilot?

Pesawat RI terbang melaju 6 persen ketika pilotnya waswas, ragu ragu, dan tersandera

sesama kru model Pansus, Panja, demo ochlocracy. Setelah sekarang melakukan reshuffle kabinet dengan memasang birokrat profesional, maka pilot SBY harus berani menjadi Sebastian Vettel mengemudikan KIB hasil reshuffle ini menjadi Formula 1. Jika SBY masih tersandera oleh momok sejarah reshuffle dan kudeta kabinet di Indonesia, maka 54 menteri dan wakil menteri hanya akan menjadi ojek yang tenggelam dalam kemacetan kehidupan politik ekonomi nasional di tengah kemelut lalu lintas geopolitik. Menantu Sarwo Edhie sedang menghadapi koalisi Sukarno-Soeharto. Itulah sebabnya SBY menjadi sangat ekstra hati-hati. 

Tapi, kalau SBY tidak berhasil melakukan sprint seperti Vettel dalam tiga tahun ini, ia akan dikenal sebagai “do-nothing surviving president”. Hanya sukses dalam bertahan mencegah pemakzulan, tapi tidak mencapai apa-apa bagi bangsa dan negara Indonesia. ●