Tampilkan postingan dengan label Manusia Indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Manusia Indonesia. Tampilkan semua postingan

Selasa, 06 Desember 2011

Manusia Indonesia Maritim

Manusia Indonesia Maritim
Radhar Panca Dahana, BUDAYAWAN
Sumber : KOMPAS, 7 Desember 2011


Dalam acara bincang-bincang di stasiun televisi beberapa tahun lalu, saya bertanya kepada beberapa mahasiswa unggulan dari akademi pelayaran di Jakarta Utara. ”Apa yang dimaksud dengan budaya kelautan atau maritim?”

Tiga mahasiswa yang gagah ternyata hanya menggeleng. Kepala sekolah yang juga datang sebagai narasumber kemudian menjelaskan, budaya kelautan adalah semacam cara hidup para pelaut yang terpaksa tinggal berhari-hari atau berbulan-bulan di atas kapal yang berlayar.

Saya tercenung. Saya mencoba mengenang ide dan visi presiden pertama kita, Ir Soekarno, saat ia menggagas sekolah para calon pelaut Indonesia itu. Tentu saja, jawaban kepala sekolah di atas tidak termasuk di dalamnya.

Visi awal sekolah itu jauh lebih lapang dalam ruang dan waktu. Seorang pelaut semestinya memiliki kepekaan dan pemahaman ruang yang lebih kuat dan luas ketimbang mereka yang hidup sebagai ”manusia daratan”.

Visi dan kepekaan semacam ini sangatlah penting untuk kita, manusia Indonesia, terutama untuk memahami kenyataan kita sebagai insan, kelompok, masyarakat, bahkan juga bangsa.
Indonesia adalah miniatur terbaik bagi kodrat Bumi karena keduanya memiliki wilayah sama, yaitu dua pertiga diisi air. Maka, secara natural, sesungguhnya manusia Bumi (juga Indonesia) memiliki kodrat sebagai manusia maritim: manusia yang mengacu keberadaan dirinya secara eksistensial, memahami dasar-dasar ontologis hingga kosmologis, pada tata cara hidup dan kebudayaan yang berbasis pada dunia laut dan pesisir.

Manusia yang dibentuk oleh kultur laut dan pesisir adalah manusia yang membangun permukiman, sosial, ekonomi, dan politiknya dalam sebuah kota pantai atau bandar. Di kota-kota bandar ini, manusia maritim Indonesia berkembang sesuai kondisi alamiah dan pengasuhan bandar: menjadi masyarakat hibrid (melting pot society) yang berpikiran terbuka, adoptif, sekaligus adaptif.

Semua itu—sebagai hasil pembudayaan dan pemberadaban—berlangsung sangat lama karena ditransmisikan lewat cara-cara yang juga alamiah, antara lain tuturan (seni/sastra lisan), praktik, dan teladan.

Adab Daratan

Paparan di atas adalah untuk menegaskan kembali bahwa cara berpikir, pendekatan, hingga pola hidup kita yang keliru sebagai manusia, kelompok, atau bangsa selama ini, yakni pola hidup yang memaksakan satu pendekatan yang berpotensi konflik. Mengapa?

Pola hidup di atas selain mengingkari kodrat maritim juga menggunakan warisan adab dan budaya daratan. Sebagai adab, budaya daratan juga dipengaruhi kondisi geografis dan geologis di mana manusia harus ada karena perlawanan dan penguasaan terhadap sekitar (manusia, binatang, dan lingkungan). Tidaklah mengherankan jika adab daratan sejak awal Masehi dipenuhi konflik, bahkan perang yang sangat kejam.

Dalam peradaban besar yang tersusun selama 1,5 milenium dan terutama 2,5 abad terakhir inilah kita menyaksikan bagaimana dunia: manusia dan kebudayaannya, tercabik-cabik oleh perilaku yang menghamba pada kekuasaan. Sejarah di Jazirah Arab, misalnya, selalu penuh dengan perang dan darah. Konflik dan kekerasan memang menjadi ruh pembentukan bangsa dan negara di wilayah itu.

Sejarah tentu saja bukan hanya milik bangsa Arab. Sejumlah bangsa dan peradaban daratan lainnya: Mesir, India, China, Persia, hingga Eropa, juga memiliki cerita yang hampir sama hingga hari ini.

Maka sesungguhnya beruntunglah kita, manusia dan bangsa Indonesia, yang memiliki adab dan budaya maritim. Ia memiliki pendekatan dan cara hidup yang berbeda dalam mengelola diri sendiri, bersosialisasi, berpolitik, bernegara, dan berdiplomasi internal maupun eksternal.

Begitu pula seharusnya cara kita menghadapi berbagai persoalan di dalam negeri, khususnya pada beberapa isu kritis belakangan ini seperti korupsi, konflik lokal, otonomi daerah, hingga penyelenggaraan demokrasi. Harus diakui saat ini kita lebih menggunakan pendekatan yang lebih dipengaruhi adab daratan: konfliktif, dominatif, dan materialistik. Negara selalu berposisi sebagai pemerintah (dalam arti memberikan perintah yang wajib diikuti), pemecah masalah, pelaksana dan penanggung jawab utama dan pertama, serta lebih khusus lagi: harus jadi pemenang.

Berlangsung di Indonesia

Demikianlah cara-cara penyelesaian daratan dalam menangani berbagai persoalan mutakhir kita: terorisme, demonstrasi, kepala daerah yang membangkang, bahkan juga pembangunan ekonomi. Hal itu membuat kita terjebak dalam siklus konflik dan kekerasan tanpa putus. Pemerintah selalu berhadapan secara diametral dengan pihak lain, bahkan rakyatnya sendiri, yang diposisikan sebagai lawan yang harus ditundukkan.

Kasus Papua, misalnya, sudah hampir setengah abad kita tidak berhasil mendapatkan penyelesaian yang komprehensif karena menggunakan pendekatan daratan. Korban berjatuhan dan persoalan justru semakin luas dan kompleks.

Padahal, dalam adab dan kultur maritim, penyelesaian masalah Papua bahkan juga tidak dapat diselesaikan dengan dengan sekadar pendekatan kesejahteraan karena masalahnya bukan di sana.

Berapa pun banyaknya fasilitas dan uang digelontorkan, masalah Papua tidak akan usai. Sesungguhnya rakyat Papua mempermasalahkan soal kultural yang membutuhkan pemahaman komprehensif multidisiplin. Ini berawal dari kekecewaan saudara Papua kita yang melihat penanganan masalah mereka selama ini oleh pemerintah justru semakin menihilkan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan keberadaan mereka sebagai (suku) bangsa, warga sebuah negara.

Seperti suku-suku bangsa lain di Nusantara Maritim, orang Papua akan marah jika disuapi fasilitas tetapi dihina diri dan adatnya. Namun, sebagaimana juga pola pergaulan maritim, orang yang datang sebagai tamu akan mereka perlakukan dengan hormat dan sejajar. Itu pula yang mereka harapkan: diperlakukan sejajar seperti suku-suku Nusantara lainnya.

Maka, hanya dalam kesejajaran itu penyelesaian komprehensif dapat ditemukan. Secara simbolik, hal ini bisa dilakukan oleh seorang pemimpin (menteri, lebih bagus lagi presiden atau wakilnya) dengan datang ke Papua untuk berkunjung, menjadi tamu seorang kepala suku, tanpa representasi ratusan personel Paspampres dan senjata otomatis yang mengerikan. Itulah jalan kultural adab maritim.

Inilah jati diri kita sesungguhnya yang memiliki keunggulan akulturasi dinamik, yang pada akhirnya mengekalkan Indonesia sebagai bangsa maupun negara. Sesungguhnya, di dalam identifikasi eksistensial dan kultural itu, kita akan menemukan kenyataan yang mungkin tak terduga: demokrasi yang sesungguhnya karena lahir dan tumbuh di negeri yang penuh ”rayuan pulau kelapa” ini. ●

Jumat, 04 November 2011

Sosok Mutakhir Manusia Indonesia


Sosok Mutakhir Manusia Indonesia
Limas Sutanto, KONSULTAN PSIKOTERAPI DI MALANG
Sumber : KOMPAS, 05 November 2011



Jakarta makin menakutkan. Itulah kepala berita utama harian Kompas edisi 31 Oktober 2011.
Litbang Kompas menyodorkan data: dalam kurun Januari- September 2011 di wilayah Polda Metro Jaya terjadi 53 pembunuhan, 1.455 penganiayaan berat, 663 pencurian dengan kekerasan, 5.211 pencurian dengan pemberatan. Harian ini juga mencatat betapa kejahatan di Ibu Kota makin meningkat, baik kualitas maupun kuantitas, dan terjadi merata di semua wilayahnya.

Potret itu barangkali mewakili tiga bagian penting dari sosok mutakhir manusia Indonesia. Pertama, kemiskinan, yang memaksa warga menghalalkan cara apa pun demi sesuap nasi. Kedua, realisasi penegakan hukum yang amburadul, terutama ditandai dengan dijadikannya dunia penegakan hukum sebagai ladang mencari keuntungan finansial dan material. Ketiga, elite yang narsisistik dan egosentris. Mereka hanya ingat pada kebutuhan dan nafsu diri sendiri, terus menumpuk keuntungan dan kekayaan untuk diri sendiri, kehilangan rasa solidaritas sesama warga bangsa, dan sibuk mempertahankan kedudukan dengan menghalalkan segala cara.

Realisasi ketiga ciri sosok mutakhir manusia Indonesia itu menyirnakan kebajikan-kebajikan terpenting, yang niscaya ada dan hidup dalam pribadi manusia untuk suatu kehidupan biopsikososial yang sehat dan baik.

”Jalan mengerti”

Kebajikan pertama yang hilang adalah ”jalan mengerti” (the way of understanding) di tengah hidup pribadi, hidup interpersonal, dan hidup bersama lingkungan. Dengan menempuh jalan mengerti di tengah kehidupan, manusia mengejawantahkan sikap dan perbuatan bijak. Bijak dan jahat adalah dua titik yang berseberangan diametral. Semakin tinggi dan kuat sikap dan perbuatan bijak (kebijaksanaan), semakin rendah dan lemah sikap dan perbuatan jahat (kejahatan).

Jalan mengerti dipraktikkan manusia dengan mewujudkan tiga perbuatan berturut-turut. Pertama, berbuat, menjalankan tugas, dan menjalani hidup tanpa mencari-cari kesalahan pihak lain dan tanpa upaya membenar- benarkan diri sendiri. Kedua, berupaya mengungkap latar dan makna perbuatan orang lain atau peristiwa yang dialami. Ketiga, berbuat nyata berlandaskan pengertian tentang latar belakang dan makna yang terungkap.

Elite kaya Indonesia yang menempuh jalan mengerti tak akan sekadar membenar-benarkan diri sendiri di hadapan orang miskin yang melakukan kejahatan. Ia akan menghadapi realitas kejahatan yang dilakukan orang miskin dengan berupaya mengungkap latar belakang dan makna dari perbuatan kejahatan itu. Misalnya, latar belakangnya adalah telah hilangnya kemungkinan- kemungkinan yang baik untuk mendapatkan sesuap nasi, dan maknanya adalah jalan akhir, termudah, dan satu-satunya untuk mendapatkan sesuap nasi.

Berdasarkan pengertian ini, elite kaya Indonesia yang menempuh jalan mengerti itu akan berbuat nyata memberikan kemungkinan yang lebih baik bagi orang miskin untuk mendapatkan sesuap nasi. Misalnya, dengan uang berlimpah yang dimilikinya, elite menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang miskin, yang tidak memberikan keuntungan material dan finansial bagi dirinya sendiri, tetapi memberikan penghasilan yang lebih baik bagi orang miskin.

Menerima realitas

Kebajikan kedua yang hilang adalah kebajikan menerima realitas (accepting). Orang miskin adalah realitas di tengah kehidupan bangsa Indonesia.

Selama ini apakah realitas orang miskin diterima oleh elite Indonesia atau serta-merta ditolak? Perbuatan menerima realitas ini jadi makin bajik karena perwujudan perbuatan tersebut diresapi emosi yang baik dan konstruktif (terutama berempati dan berbelas kasihan).

Sikap ini sungguh berbeda dengan perbuatan dan sikap lawannya, yaitu perbuatan dan sikap menolak, yang biasanya diresapi emosi yang buruk dan destruktif (terutama jijik, risi, dan marah). Sikap menolak orang miskin—yang diresapi emosi jijik, risi, dan marah—akan memojokkan orang miskin, membuat mereka nyeri. Semua itu makin menjadikan orang miskin tidak memiliki kemungkinan-kemungkinan yang baik untuk mendapatkan sesuap nasi. Jadilah mereka sebagai pelaku kejahatan.

Melepaskan

Kebajikan ketiga yang hilang adalah kebajikan melepaskan atau membiarkan dan merelakan apa yang dimiliki lepas dari diri sendiri (letting go). Jika elite yang kaya-raya memiliki kebajikan ini, ia akan melepaskan dengan rela sebagian dari kekayaannya untuk penyejahteraan orang miskin.

Melepaskan sebagian kekayaan tak berarti membagikan uang bagi orang miskin. Justru yang lebih penting adalah melepaskan sebagian kekayaan untuk membiayai berbagai kegiatan nirlaba yang dapat menghilangkan kemiskinan. Misalnya kegiatan mendidik dan melatih orang miskin untuk mengembangkan bakat masing-masing dan untuk memiliki keterampilan yang dapat menopang hidup mereka.

Sosok mutakhir manusia Indonesia yang tercoreng oleh kemiskinan dan kejahatan meniscayakan elite Indonesia menggugah diri untuk memiliki dan mengejawantahkan tiga kebajikan utama—jalan mengerti, menerima, dan melepaskan—demi perbaikan kehidupan. Jika tidak, bangsa ini seperti tidak kunjung mendapatkan jalan keluar dari masalah mendasar kemiskinan dan kejahatan. Dan, sosok mutakhir manusia Indonesia pun makin memalukan.