Kapitalisme Picu Krisis

Kapitalisme Picu Krisis

Galih Prasetyo, ALUMNUS UNIVERSITAS NASIONAL, JAKARTA

Sumber : SUARA KARYA, 12 Desember 2011

Belakangan ini, di berbagai belahan dunia, kita menyaksikan drama demonstrasi menentang 'modal'. Menyeruaknya kerumunan demonstran itu berlangsung dalam bahasa 'resistensi' terhadap Wall Street lantaran dianggap sebagai jantung kapitalisme global.

Di saat sistem kapitalisme kian menghegemoni, di sisi lain, kapitalisme kerap menemui krisis. Terlalu banyak contoh tragedi krisis, semisal, krisis Asia yang berujung menyeret Indonesia ke jurang krisis 1997-1998. Bahkan, krisis ekonomi terjadi di Amerika tahun 2008 dan yang terbaru, Yunani juga dilanda krisis serius yang selanjutnya menular ke sejumlah negara eropa lainnya.

Sistem kapitalisme sering dikaitkan dengan rumah besar bernama globalisasi. Kapitalisme dan globalisasi seolah tak bisa dipisahkan. Sehingga, segalanya seolah makin terintegrasi. Termasuk korporasi dan negara-bangsa.

Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan terkait penyebab terjadinya krisis yang merupakan bukti 'kegagalan pasar' (market failure). Sebagaimana diyakini Joseph E Stiglitz dalam Whither Socialism? (1994), kegagalan pasar terjadi lantaran munculnya kenyataan incomplete markets di mana terdapat imperfect information sehingga membuat pasar tidak efisien.

Meskipun tercipta complete market bisa dipastikan tidak akan kompetitif karena akan selalu ada pembeli potensial dalam setiap pasar. Imperfect information menciptakan ketimpangan informasi (asymmetric information) yang membuka celah para pelaku pasar bertindak sesuai kepentingan dirinya, mengejar keuntungan seluas-luasnya.

Tak terkecuali, pasar modal pun berpeluang dijadikan sarang pasar spekulatif yang digelembungkan. Itu sebabnya, persaingan yang tidak sehat mudah ditemukan. Faktor eksternalitas semacam itu yang menghadirkan sederetan konsekuensi dari aktivitas suatu pihak yang cenderung merugikan sebagian besar pihak.

Adam Przeworski dalam karyanya, States and Markets: A Primer in Political Economy (2003) berpendapat, An externality is an effect of actions of an individual that affects the welfare (utility) of others. Faktor eksternalitas memiliki sisi positif dan negatif. Eksternalitas menjadi positif apabila tindakan satu individu berpengaruh memberikan kesejahteraan terhadap individu yang lain. Sedangkan eksternalitas dinilai negatif ketika mengurangi kesejahteraan yang lain.

Contoh, soal fasilitas busway di Jakarta. Terlepas dari masalah yang kemudian muncul. Nasmun, pemerintah telah berusaha membawa eksternalitas yang positif bagi orang banyak. Contoh sebaliknya, Rajaratnam, pendiri hedge fund terbesar dunia, Galleon, disinyalir melakukan kecurangan di bursa saham sehingga memperoleh keuntungan haram dari pasar modal senilai 63,8 juta dolar dalam jangka waktu tujuh tahun. Dalam hal ini, yang dirugikan para nasabahnya.

Dia memiliki kemampuan memprediksikan lalu lintas pergerakan saham. Sebab, banyak menerima bocoran informasi dari orang dalam (insider trading).

Perdagangan berbasis informasi orang dalam di lantai bursa jelas menabrak aturan. Peristiwa semacam itu adalah bukti bahwa hampir selalu terjadi ketimpangan informasi dalam pasar.

Ternyata, bukan hanya pasar, negara pun bisa mengalami kegagalan (government failure). Tentu kita ingat saat kompromi Keynesian diterapkan di Amerika pada 1970-an. Dalam model ekonomi Keynesian, perekonomian diarahkan berdasarkan ketatnya campur tangan negara. Namun, yang terjadi adalah ledakan inflasi akibat ekspansi uang dan meningkatnya belanja publik. Dari situ ketegangan antara pasar dan negara mesti dicarikan jalan keluar. Setidaknya, untuk menemukan kebaikan di antara keduanya sekaligus.

Kaum liberal juga marak membicarakan sejauh mana peran negara dan pasar di era globalisasi. Jagdish Bhagwati dalam In Defense of Globalization (2004) menegaskan bahwa dalam pengadaan proyek liberalisasi ekonomi atas pasar bebas harus juga dibarengi dengan pengadaan jaring pengaman sosial. Karena itu, negara memerlukan seperangkat mekanisme institusional untuk mengatasi guncangan yang terkadang muncul. Jagdish Bhagwati menyebutnya dengan globalization that requires management.

Jagdish Bhagwati mencatat keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur lantaran adanya kombinasi antara pertumbuhan ekonomi pasar dengan proteksi. Dengan kata lain, terjadi campuran atas resep liberal dengan resep nasionalisme ekonomi.

Negara dan pasar harus berimbang dan saling melengkapi agar keberhasilan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Maka, negara bertindak sebagai pengawal dari mekanisme pasar yang tak jarang dinodai oleh ketamakan para pelaku pasar. Negara memiliki kewajiban melakukan suatu rekonstruksi tertentu terkait perkara-perkara proteksi, seperti mengatur kebijakan industri, menyediakan perlindungan sosial, dan sekaligus menciptakan kesejahteraan.

Menyangkut wacana pasar bebas, perdagangan masih lebih baik ketimbang tidak adanya proses perdagangan. Menurut Bhagwati, diperlukan manajemen transisi menuju liberalisasi. Serta pentingnya well-timing dan well-phased liberalisasi agar terhindar dari semacam krisis finansial Asia yang terjadi akhir 1990-an.

Banyak kalangan menyebut krisis yang terus berulang lebih dari soal kegagalan pasar atau negara, melainkan akibat krisis kapitalisme di dalam tubuhnya sendiri. Muncul dugaan kapitalisme memang melekat cacat bawaan. Apa mungkin kita dituntut meretas jalan lain di luar kapitalisme? Sementara kita tak bisa mengelak bahwa kapitalisme kian merasuk kenyataan kita.

Sebagai sebuah sistem, kapitalisme pun tidak menjamin stabil dan mapan. Selalu ada lubang yang terbuka untuk kemungkinan dilengkapi. Sekurangnya, krisis dalam kapitalisme bisa dipahami sebagai 'koreksi diri'. Layaknya manusia ada kalanya mengalami sakit. ●  

Mampukah Kapitalisme Modern Bertahan?

Mampukah Kapitalisme Modern Bertahan?

Kenneth Rogoff, GURU BESAR EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK PADA HARVARD UNIVERSITY, MANTAN EKONOM KEPALA PADA IMF

Sumber : KORAN TEMPO, 12 Desember 2011

Saya sering ditanya apakah krisis keuangan global yang terjadi saat ini menandai awal berakhirnya kapitalisme modern. Suatu pertanyaan yang menggelitik, karena ia tampaknya beranggapan bahwa sudah ada penggantinya yang menunggu di balik ayar. Sebenarnya, untuk saat ini, satu-satunya alternatif yang serius untuk menggantikan paradigma Anglo-Amerika yang saat ini dominan adalah bentuk lain dari kapitalisme itu

sendiri.

Kapitalisme kontinental Eropa, yang menggabungkan tunjangan sosial dan kesehatan yang murah hati dengan jam kerja yang wajar, cuti yang panjang, pensiun muda, dan distribusi pendapatan yang relatif merata, tampaknya memiliki segalanya yang bisa diterima—kecuali kesinambungannya. Kapitalisme Cina, yang keras, dengan persaingan yang ketat di antara perusahaan-perusahaan ekspor negeri itu dan jaring pengaman sosial yang lemah serta campur tangan pemerintah yang luas, banyak disebut-sebut sebagai ahli waris tak terelakkan dari kapitalisme Barat. Ini bukan hanya karena luasnya negeri itu serta laju pertumbuhannya yang konsisten tetap tinggi. Tapi sistem ekonomi Cina itu sendiri juga terus mengalami evolusi.

Sesungguhnya tidak jelas seberapa jauh struktur politik, ekonomi, dan keuangan Cina ini bakal terus bertransformasi, dan apakah Cina pada akhirnya akan berubah menjadi lembaran kapitalisme baru. Bagaimanapun, Cina masih dibebani kerentanan sosial, ekonomi, dan keuangan suatu negara berpenghasilan rendah yang tumbuh dengan pesat.

Barangkali persoalan yang sebenarnya adalah bahwa, dalam lingkup sejarah, semua bentuk kapitalisme sekarang ini pada akhirnya bakal mengalami transisi. Kapitalisme modern sudah mengalami perjalanan yang luar biasa panjangnya sejak dimulainya revolusi Industri dua abad yang lalu, yang berhasil mengangkat miliaran manusia awam dari lembah kemiskinan. Bandingkan dengan Marxisme dan sosialisme, yang punya catatan yang penuh bencana. Tapi, sementara industrialisasi dan kemajuan teknologi menyebar ke Asia (dan sekarang ke Afrika), suatu hari kelak perjuangan untuk hidup itu bakal tidak lagi menjadi tujuan utama, sementara berbagai cacat kapitalisme terlihat makin terang-benderang.

Pertama, bahkan ekonomi-ekonomi utama kapitalis telah gagal mengenakan harga pada public goods, seperti udara dan air yang bersih, dengan efektif. Gagalnya upaya mencapai kesepakatan yang baru mengenai perubahan iklim menunjukkan gejala-gejala kelumpuhan ini.

Kedua, bersama dengan berlimpahnya kekayaan, kapitalisme telah menghasilkan tingkatan ketidakmerataan yang luar biasa. Kesenjangan yang semakin lebar sebagian merupakan produk sampingan dari inovasi dan kewiraswastaan. Orang tidak mengeluh mengenai keberhasilan Steve Jobs; sumbangan yang diberikannya jelas. Tapi tidak selalu begitu: kekayaan yang berlimpah telah memberi jalan bagi kelompok-kelompok dan individu-individu untuk membeli kekuasaan dan pengaruh politik, yang kemudian digunakan untuk menambah kekayaan. Cuma segelintir negara—Swedia, misalnya—yang berhasil mengekang lingkaran setan itu tanpa menyebabkan lumpuhnya pertumbuhan.

Persoalan ketiga adalah penyediaan dan distribusi layanan medis, suatu pasar yang gagal memenuhi kebutuhan dasar mekanisme harga yang menghasilkan efisiensi ekonomi, dimulai dari sulitnya konsumen menilai kualitas perawatan medis yang mereka terima.

Masalah ini cuma bakal bertambah buruk: biaya layanan kesehatan dibandingkan dengan proporsi pendapatan pasti meningkat, sementara masyarakat semakin kaya dan semakin tua, mungkin lebih dari 30 persen dari PDB dalam beberapa dekade. Dalam layanan kesehatan, yang mungkin lebih daripada pasar lainnya mana pun, banyak negara menghadapi dilema moral bagaimana mempertahankan insentif produksi dan konsumsi dengan efisien tanpa menimbulkan disparitas yang tidak bisa diterima dalam akses memperoleh layanan kesehatan ini.

Ironisnya, masyarakat kapitalis modern gigih melakukan kampanye publik yang menganjurkan orang agar lebih memperhatikan kesehatan mereka, sementara di sisi lain mendorong suatu ekosistem ekonomi yang memikat konsumen melakukan diet atau cara makan yang tidak sehat. Menurut Centers for Disease Control di Amerika Serikat, 34 persen rakyat negeri itu mengalami obesitas. Jelas, pertumbuhan ekonomi menurut ukuran konvensional, yang ditekankan pada tingginya konsumsi, tidak bisa menjadi tujuan yang hendak dicapai itu sendiri.

Keempat, sistem kapitalis saat ini sangat tidak menghargai kesejahteraan generasi yang belum lahir. Sepanjang sejarah sejak Revolusi Industri, hal ini tidak dianggap

penting. Sedangkan manfaat kemajuan teknologi telah dijadikan alasan diberlakukannya kebijakan-kebijakan yang dangkal. Secara keseluruhan, tiap generasi

mengalami hidup yang lebih dari generasi sebelumnya, Tapi, dengan melonjaknya jumlah penduduk dunia yang sekarang sudah mencapai lebih dari tujuh miliar, serta ancaman kendala sumber daya yang tampak semakin nyata, tidak ada jaminan bahwa kemajuan ini bisa terus dipertahankan.

Krisis keuangan jelas merupakan masalah kelima, mungkin masalah yang telah menimbulkan pemikiran yang mendalam akhir-akhir ini. Dalam dunia keuangan, inovasi teknologi yang terus-menerus itu tidak berhasil mengurangi risiko, dan mungkin bahkan telah memperbesarnya.

Pada prinsipnya, tidak ada di antara masalah-masalah kapitalisme itu yang tidak bisa diatasi, dan para ekonom telah menawarkan berbagai solusi berbasis pasar. Dikenakannya harga karbon secara global akan mendorong perusahaan-perusahaan

dan individu-individu menginternalisasi ongkos berbagai kegiatan yang menimbulkan solusi. Sistem perpajakan bisa dirancang untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi redistribusi pendapatan tanpa perlu melibatkan langkah-langkah ang mendistorsi keadaan, dengan mengurangi pengeluaran dana pajak yang tidak transparan dan menekan tingkat laba. Pengenaan harga layanan kesehatan yang efektif bisa mendorong keseimbangan yang lebih baik antara pemerataan dan efisiensi. Sistem keuangan bisa diregulasi dengan lebih baik, dengan perhatian yang lebih ketat diberikan pada akumulasi utang yang berlebihan.

Akankah kapitalisme menjadi korban dari keberhasilannya sendiri dalam memberikan

kelimpahan kekayaan? Di saat topik berakhirnya kapitalisme banyak dibicarakan, kecil kemungkinan hal itu akan terjadi. Meski demikian, sementara polusi, ketidakstabilan

keuangan, masalah kesehatan, dan ketidakmerataan terus meningkat, dan sementara sistem politik mengalami kelumpuhan, masa depan kapitalisme tampaknya tidak begitu pasti seperti terlihat sekarang. ● 

HAK CIPTA: PROJECT SYNDICATE, 2011.

Senjakala Kapitalisme

Senjakala Kapitalisme

Amich Alhumami, PENELITI SOSIAL DI DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY, UNIVERSITY OF SUSSEX, UNITED KINGDOM

Sumber : SINDO, 30 November 2011

Perekonomian dunia terguncang hebat akibat krisis finansial yang melanda dua benua: Amerika dan Eropa, semula terjadi pada 2008 dan berlanjut pada 2011.

Krisis ekonomi menohok tepat di wilayah yang menjadi jantung kapitalisme global.Dunia pun tersentak seakan tak percaya, negara-negara penganut sistem ekonomi kapitalis yang kelihatan tangguh ternyata bisa limbung terkena serangan krisis keuangan akibat utang yang menumpuk. Krisis finansial bahkan membuat sejumlah pemerintahan di negara-negara Eropa jatuh (Yunani, Italia) atau kalah dalam pemilu (Inggris, Irlandia, Spanyol).

Krisis ekonomi yang disebut paling serius sejak The Great Depressionpada 1930-an itu memunculkan pertanyaan: mengapa negara dengan sistem ekonomi kapitalis yang tampak digdaya bisa lumpuh tak berdaya? Apakah krisis ekonomi ini menjadi penanda sejarah bahwa kapitalisme tengah memasuki periode senjakala? Periksalah kembali Karl Marx dan pemikir-pemikir progresif-radikal bermazhab Marxian, yang karya-karya kesarjanaan mereka berisi kritik atas ideologi kapitalisme berikut praktik ekonomi kapitalis, niscaya Anda akan mendapat pencerahan betapa kapitalisme mengandung kontradiksi- kontradiksi internal yang akut.

Sebagai sebuah sistem ekonomi, kapitalisme telah memikat dunia selama berbilang abad. Negara yang memeluk sosialisme seperti China sekalipun, praktik ekonominya bahkan merujuk pada kapitalisme. Namun, krisis keuangan yang justru melanda negaranegara kapitalis sendiri telah membuka mata dunia, betapa para kapitalis justru bekerja saling berbenturan. Didorong oleh ambisi besar menguasai sumber-sumber ekonomi produktif, para kapitalis cenderung mendominasi sistem produksi, menguasai alat-alat produksi,dan memonopoli aktivitas perekonomian untuk membangun masyarakat kapitalis.

Masyarakat kapitalis terdiri atas kumpulan para pemilik modal yang saling bersaing untuk melakukan ekspansi bisnis, karena digerakkan oleh hasrat mengakumulasi kapital dan melipatgandakan keuntungan. Jika bukan kapitalis A yang berinvestasi di bidang usaha tertentu,niscaya kapitalis B yang akan mengambil peluang bisnis dan investasi.Watak dasar kapitalisme adalah endless accumulation, yang tercermin pada naluri primitif untuk mengakselerasi pertumbuhan.

Hasrat mengakumulasi kapital yang tak bertepi dalam kapitalisme menjalar seperti kanker, yang terus tumbuh hanya untuk mengantarkan seseorang ke pintu kematian (lihat John McMurtry,The Cancer Stage of Capitalism, Pluto Press, 2009). Dengan watak ekspansionis dan bersandar pada hukum purba Darwinisme sosial, setiap pemilik modal cenderung berperilaku sama dalam menjalankan praktik ekonomi, melalui aneka rupa kegiatan bisnis berburu rente dalam payung oligopoli.

Praktik ekonomi yang demikian ini oleh Samir Amin, pemikir berhaluan Marxis, disebut the strategies of imperialist rent-seeking and rent-capturing by the oligopolies. Sosiolog Herbert Spencer yang mula-mula mengenalkan istilah Social Darwinism menjelaskan bahwa proses seleksi alam ditentukan oleh siapa yang lebih kuat dan punya daya adaptasi tinggi, dia bukan saja mampu bertahan hidup, melainkan juga akan terus berkembang dalam kehidupan. Sebaliknya, bagi siapa saja yang lemah dan rendah daya adaptasinya, dia akan punah dan tergilas oleh persaingan dalam kehidupan.

Hukum purba semacam ini diterapkan dengan sangat sempurna dalam praktik ekonomi kapitalis, yang secara teknis disebut accumulation by dispossession. Frase ini mengindikasikan betapa kapitalisme berkembang menjadi sistem ekonomi hegemonik di era modern melalui eksploitasi,dominasi, dan disposesi.Karena itu, para kritikus menyebut praktik ekonomi kapitalis serupa dengan praktik kekuasaan imperialis, yang mengeruk kekayaan alam dan sumber daya ekonomi di wilayah jajahan demi kemakmuran penguasa kolonial.

Sistem kapitalisme memang menggerakkan aktivitas ekonomi dengan memacu produktivitas, namun para kapitalis mengeksploitasi sumber daya ekonomi demi meraup keuntungan bahkan melampaui apa yang mereka produksi. Tak pelak,kapitalisme merupakan kekuatan destruktif yang sangat membahayakan peradaban dan kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks demikian, argumen para kritikus yang menyebut kapitalisme sebagai sumber katastrofi sosial-ekonomi menemukan dasar pijakan yang kuat.

Simaklah kritik pedas—sekali lagi—Samir Amin, penafsir Marxisme nomor wahid, berikut: “The destructive dimension of capitalism makes it impossible to believe that this system can be sustainable. Its place in the history of humanity is that of a parenthesis, one which creates the conditions for overtaking it.If this doesn’t happen, capitalism can only lead to barbarism and the end of all human civilization.” (Ending the Crisis of Capitalism or Ending Capitalism? 2011).

Dalam konteks kritik ideologi, Amin melukiskan betapa kapitalisme penuh dengan paradoks yang niscaya akan berujung pada pembusukan akibat keserakahan kolektif. Keserakahan berdaya rusak tinggilah yang mengantarkan pada krisis finansial global seperti yang terjadi saat ini. Bagi Amin, guncangan yang menerpa sistem ekonomi kapitalis dalam beberapa tahun terakhir sesungguhnya lebih dari sekadar krisis finansial, tapi jauh lebih mendalam lagi yakni krisis ideologi.

Krisis ideologi kapitalisme berpangkal pada kuatnya orientasi untuk menumpuk kekayaan material, meskipun harus ditempuh melalui caracara yang mengabaikan etika dan moralitas, bahkan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Maka, Amin pun secara provokatif menyarankan agar dunia tak perlu berikhtiar untuk mengakhiri krisis kapitalisme karena ia sedang bergerak menuju akhir sejarah. ●

Kapitalisme Semu Penyiaran

R. Kristiawan, MANAJER PROGRAM MEDIA DAN INFORMASI YAYASAN TIFA, JAKARTA

Sumber : KORAN TEMPO, 26 November 2011

Salah satu pemikiran penting tentang Orde Baru di Indonesia datang dari Yoshihara Kunio. Pemikir Jepang ini menulis The Rise of Ersatz Capitalism in South East Asia (1988). Ersatz capitalism (kapitalisme semu) adalah perkembangan kapitalisme yang bertali-temali dengan kekuasaan politik. Di Indonesia, kita lebih mengenal perkembangan ini dengan istilah kapitalisme kroni, dengan penguasa politik dan militer yang terlibat dalam berbagai konglomerasi usaha. Kapitalisme, yang pada awalnya mendorong kompetisi murni di antara pelaku usaha, di Asia Tenggara justru tampil dalam persekongkolan ekonomi politik yang oligarkis. Kelahiran televisi swasta di Indonesia pada 1989 juga lahir dalam latar ekonomi politik kronial semacam itu, dengan keluarga Soeharto yang memulai bisnis televisi swasta.

Prinsip Demokrasi

Sekarang, tema irisan kepemilikan media dengan penguasa politik layak dikemukakan

lagi. Hal ini berkaitan dengan dua kecenderungan aktual, yaitu kecenderungan pemusatan kepemilikan media penyiaran dan munculnya pemain politik sekaligus

pemilik media. Berita terakhir adalah bergabungnya Hary Tanoesoedibjo, pemilik MNC Group, dengan Partai Nasional Demokrat sebagai Ketua Dewan Pakar. Partai NasDem sendiri juga diketuai oleh pemilik Metro TV, Surya Paloh.

Kepemilikan merupakan tema sentral dalam berbagai regulasi penyiaran di dunia. Prinsip utamanya adalah perlu pembatasan kepemilikan media. Ada beberapa alasan perlunya pembatasan kepemilikan media. Pertama, bisnis penyiaran memakai public domain, yaitu frekuensi. Sebagai public domain, frekuensi dikuasai oleh negara, dengan pihak swasta yang diberi izin mengelola. Kedua, aspek pervasiveness. Media penyiaran yang memakai frekuensi terestrial bisa masuk ke ruang-ruang kehidupan masyarakat tanpa bisa dikontrol sepenuhnya. Ini berhubungan dengan potensi kekuatan penyiaran dalam membentuk opini publik. Ketiga, aspek kelangkaan (scarcity), yaitu bahwa frekuensi merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga penggunaannya harus diatur dengan hati-hati.

Yang dijadikan kiblat utama dalam pembentukan regulasi penyiaran adalah demokrasi. Interpretasi prinsip demokrasi dalam regulasi penyiaran, selain pembatasan kepemilikan media penyiaran swasta, adalah penyeimbang jenis media penyiaran swasta, penyiaran publik, penyiaran komunitas, dan penyiaran berlangganan. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 lahir dengan semangat baru yang mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Dengan kata lain, Indonesia jelas-jelas menganut prinsip penyiaran demokratis.

Tapi demokrasi penyiaran itu sedang terancam. Ancamannya tidak datang sekadar dari penguasa otoriter yang mengontrol media dalam prinsip hegemoni ideologis semacam Orde Baru, tapi dari industri penyiaran itu sendiri, yang ironisnya didukung oleh birokrasi regulator. Dari aspek kepemilikan media, demokrasi kita sedang menghadapi masalah dimilikinya lebih dari satu lembaga penyiaran dalam satu provinsi yang dilarang UU Penyiaran. MNC memiliki RCTI, Global TV, dan MNC TV. Selain itu, Aburizal Bakrie memiliki ANTV dan TV One. SCTV dan Indosiar juga sudah bersatu dalam satu grup usaha Emtek. Semuanya ada di satu wilayah, yaitu Provinsi DKI Jakarta.

Pada wilayah ini pun, pelanggaran terhadap prinsip demokrasi sudah terjadi. Prinsip yang dipegang di berbagai negara demokratis adalah bahwa keberagaman kepemilikan akan mendorong keberagaman isi siaran. Dalam konteks demokratis seperti ini, aspirasi yang beragam dalam masyarakat akan menemukan saluran yang beragam pula. Pembatasan kepemilikan adalah regulasi positif untuk menjamin keragaman saluran aspirasi. Ini sangat relevan bagi Indonesia dengan variasi multikultural yang tinggi, wilayah yang sangat luas, dan keragaman aspirasi politik lokal. Dalam konteks ini pula, argumen Veven Sp.Wardhana (Tempo, 24 November 2011) bahwa monopoli kepemilikan bisa diterima dengan kompromi segmentasi acara terasa naif dan menyederhanakan masalah.

Lebih bahaya lagi, kecenderungan pemusatan kepemilikan itu tidak hanya ada dalam konteks monopoli usaha, tapi juga berdimensi politis. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pemilik media juga merupakan pemain politik, seperti Surya Paloh, Hary Tanoe, dan Aburizal Bakrie. Dengan demikian, opini publik yang tercipta tidak lagi sekadar menjadi dampak dari pemusatan kepemilikan, tapi opini publik itu sendiri telah menjadi target motivasi politik. Bentuk simbiosis seperti inilah yang paling membahayakan dalam ruang publik karena opini publik tidak lagi berdimensi ekonomi, tapi politik!

Jika dilihat secara historis, tentu ini bukan merupakan gejala yang positif. Liberalisasi

sejak Reformasi yang diamanatkan untuk menjamin hak dan aspirasi warga negara telah ditelikung dengan diam-diam oleh kekuatan korporasi, termasuk korporasi media. Sesudah kekuatan negara dilucuti, kekuatan korporasi itu terus membesar dan berubah menjadi gurita baru. Telikungan pertama yang dilakukan industri penyiaran kita adalah ketidakmauan mereka diatur oleh regulator independen pasca-UU Penyiaran 2002.

Dengan birokrasi yang rentan kolusi, kekuatan korporasi media itu terus membesar tanpa peringatan berarti dari lembaga publik. Pada akhirnya, sesudah lolos dari mulut Orde Baru, publik sekarang masuk korporasi media yang disokong oleh penguasa partai politik. Bentuk dominasi ruang publik ala Orde Baru telah bersalin rupa menjadi bentuk baru yang lebih kompleks dengan dimensi yang lebih beragam.

Kita sekarang sedang menghadapi jenis kapitalisme semu baru dalam industri penyiaran, yaitu bentuk kapitalisme yang berjejaring dengan oligarki politik. Berbeda

dengan kapitalisme semu Orde Baru, kapitalisme jenis ini melibatkan birokrasi sebagai pelaku, tapi sebagai aktor yang membiarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi. Pelaku utamanya adalah penguasa partai dan penguasa bisnis penyiaran yang memakai frekuensi milik publik. Sebuah anomali kapitalisme sedang terjadi. Semangat kapitalisme, yang pada awalnya memberi kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha, justru memunculkan sekelompok oligarki ekonomi politik dalam industri penyiaran kita. ●