Film Animasi "Battle of Surabaya" Raih Penghargaan Internasional

Film animasi "Battle of Surabaya (BOS)" berhasil meraih penghargaan Internasional.

Film garapan studio animasi milik STMIK Amikom, MSV Pictures tersebut, meraih penghargaan di ajang International Movie Trailer Festival (IMTF) 2013 untuk kategori People's Choice Award.

Trailer film tersebut berhasil menyisihkan ratusan trailer film dari 20 negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Australia. Festival IMTF diikuti 246 trailer film dari berbagai negara.
"Battle of Surabaya" dipilih 6.580 penggemar anime. Film tersebut unggul 1.869 suara dari saingan terdekatnya "The Two Pamelas" yang diproduksi AS.
Eksekutif Produser BOS, M. Suyanto, mengaku, film animasi tersebut mendapat sambutan luar biasa di dunia internasional.

Film "Battle of Surabaya" merupakan film adaptasi yang berlatar belakang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Film tersebut bercerita tentang perjalanan seorang anak yang berprofesi sebagai penyemir sepatu bernama Musa.

Dalam perjalanannya, Musa menjadi kurir surat penghubung antara pejuang dan militan. Battle of Surabaya menceritakan perjalanan ego Musa yang menjadi seorang pahlawan dalam pertempuran pada awal Indonesia merdeka.

Menurut Suyanto, film ini ingin mengangkat cerita bahwa semua orang bisa menjadi pahlawan dengan caranya sendiri. Lantaran hal itu, tokoh dalam film bukan pahlawan super. Tokoh dalam BOS diceritakan mengalami proses menjadi pahlawan yang bisa ditiru dalam kehidupan nyata.

Cerita film BOS memakai plot yang diadaptasi dari film-film Hollywood. Pembuatan BOS memakan waktu hingga dua tahun dengan melibatkan 70 animator. Film tersebut ditarget bisa tayang sekitar Agustus tahun ini. (Republika)

Berikut trailer film Battle of Surabaya:

 

Bosan di Hutan, Ratusan OPM Gabung NKRI

 

WAMENA ♼ Banyak anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliath Tabuni dan Okiman yang ternyata telah turun gunung. Sedikitnya 100 anggota OPM yang selama ini beroperasi di Puncak Jaya dan sekitarnya itu dinyatakan telah kembali ke NKRI dan bergabung dengan warga lain di Kabupaten Puncak Jaya.


''Menurut pengakuan anak buah Goliath Tabuni itu, mereka bosan bertahun-tahun tinggal di hutan,'' kata Bupati Puncak Jaya Henok Ibo di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Jayawijaya, kemarin (18/12).

Menurut dia, kini mereka berbaur dengan masyarakat Puncak Jaya dan mengikuti perayaan Natal bersama pada 11 Desember lalu. Itu sekaligus merupakan peringatan setahun pasangan Bupati Henok Ibo Wakil Bupati Yustus Wonda memimpin Kabupaten Puncak Jaya.
''Turunnya 100 anak buah Goliath Tabuni itu tentu kabar yang menggembirakan. Kami berharap kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, yang selama ini sering diganggu kelompok sipil bersenjata, terus membaik,'' ujarnya.

Seratus pengikut Tabuni itu, lanjut Henok, turun gunung sekitar enam bulan lalu. Mereka kini ditempatkan di kantor satpol PP. ''Saya lihat keadaan sudah membaik sekarang,'' ungkapnya.

Dia menambahkan, kelompok bersenjata yang masih sering mengganggu saat ini tinggal di jalur Mulia-Illu. Tetapi, secara umum gangguan tidak sering terjadi lagi. ''Seratus anak buah Goliath itu turun ke Kota Mulia karena merasa selama ini dibohongi soal Papua Merdeka. Karena itu, mereka berbalik ke NKRI,'' sambungnya.

Bahkan, anak buah Goliat Tabuni itu mengaku sudah menjadi pengikut bupati. Mereka menyebutkan bahwa pengikut Goliath Tabuni tinggal 15 orang. Bagi Henok, itu adalah kemajuan yang luar biasa. ''Pemkab Puncak Jaya juga memperhatikan mereka. Pada 2014, Pemkab Puncak Jaya berencana membangun 100 unit rumah layak huni untuk para mantan anggota OPM itu dengan dana APBD. Sebagian rumah itu akan dibangun di Distrik Tingginambut,'' terangnya.(bat/soe/mas)

Kembalinya Seratus Anggota OPM ke Pangkuan NKRI

Jayapura (19/12) – Menurut UU RI NO 34 THN 2004, Tentang TNI antara lain pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Peran, fungsi dan tugas pokok TNI yang dilaksanakan dengan Operasi Militer Perang (OMP) & Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dimana salah satu poin tugas TNI dalam OMSP yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata.

Status hukum wilayah papua adalah tertib sipil sama dengan wilayah indonesia lainnya, sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Cristian Zebua M.M. Menghimbau kepada seluruh masyarakat papua yang masih berseberangan dengan NKRI, yang selama ini sering mengusik ketentaraman dengan jalan teror dan pengerusakan. Agar mau bergabung kembali kedalam pangkuan NKRI guna membangun papua kearah yang lebih baik.

Hal ini dipertegas seputar media lokal yang dilansir oleh harian Cenderawasih Pos (19/12) berjudul “Seratus Anggota OPM Turun Gunung”. Koran tersebut memberitakan bahwa 100 anggota OPM pimpinan Goliath Tabuni dan Okiman yang selama ini beroperasi di wilayah Puncak Jaya dan sekitarnya telah turun gunung dan membaur dengan masyarakat serta kembali mengakui NKRI.

Pernyataan tersebut di tegaskan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Cristian Zebua M.M.dalam sebuah kunjungan kebeberapa daerah di papua, dan bertemu dengan Tokoh Pemerintah, Tokoh Adat dan Tokoh agama. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan “Saya akan menjamin keamanan bagi seluruh anggota kelompok separatis yang masih bergerak di hutan dan gunung untuk kembali berbaur dengan masyarakat dan menyerahkan senjatanya. Namun sebaliknya, bagi yang masih keras kepala selalu mengintimidasi rakyat dan bersenjata akan ditumpas”,tegasnya (Alg/Post)

  ♞ JPNN | Kompasiana  

Presiden Perintahkan Menlu Marty Panggil Dubes Singapura dan Korsel

Presiden SBY memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Singapura, Anil Kumar Nayar dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Young Sun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono | ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

Pemanggilan dubes tersebut untuk meminta klarifikasinya soal isi pemberitaan media yang menyebut kedua negara sahabat Indonesia itu turut membantu Badan Intelijen Australia (DSD) dalam menyadap telekomunikasi beberapa negara Asia, termasuk RI.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, pada Selasa 26 November 2013.

"Saya sudah instruksikan Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para duta besar negara-negara itu. Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu," kata SBY.

Namun, tidak disebutkan dengan pasti kapan kedua Dubes itu akan dipanggil oleh Kemlu.

Sebelumnya sekitar pukul 15:00 WIB, Presiden SBY menggelar rapat bersama beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas secara khusus surat jawaban dari Perdana Menteri Tony Abbott.

Isu penyadapan yang dilakukan oleh agen intelijen Singapura ini pertama kali dipublikasikan oleh harian Sydney Morning Herald (SMH) pada Senin, 25 November 2013. Mereka mengambil sumber dari dokumen milik mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), Edward J. Snowden.

Dalam artikel SMH, disebut intelijen militer Singapura turut membantu agen intel Australia, Inggris dan AS untuk memperoleh data-data rahasia melalui kabel bawah laut yang disebut SEA-ME-WE 3.

SEA-ME-WE 3 yang merupakan kepanjangan Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa Barat itu menghubungkan lebih dari 30 negara termasuk China, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Vietnam, Inggris dan Prancis. Sebagian dari kabel bawah laut itu dimiliki oleh Perusahaan milik Singapura, SingTel.

Namun, perwakilan SingTel yang coba dimintai keterangan seputar isu ini menolak berkomentar. Respon serupa juga ditunjukkan oleh Kementerian Pertahanan Singapura yang menolak menjawab pertanyaan media.

Kementerian Luar Negeri Singapura bungkam.
 
Langkah serupa sudah ditempuh oleh Pemerintah Malaysia yang memanggil Duta Besar Singapura, Ong Keng Yong pada hari ini. Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, mengatakan apabila tuduhan itu terbukti benar, maka hal ini akan menjadi masalah yang serius.

Anifah menyebut aksi spionase merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.

"Aksi penyadapan terhadap negara mitra dan tetangga sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan hal itu melanggar semangat persahabatan sejati dan komitmen dalam hubungan di antara negara tetangga," ungkap Anifah dan dilansir kantor berita Reuters.

Sumber : VivaNews

Gaji prajurit Malaysia 20 kali lipat TNI

Setelah Presiden Soekarno lengser, tak ada lagi operasi Dwikora mengganyang Malaysia. Pemerintahan Presiden Soeharto menjalin persahabatan dengan Malaysia dan menumpas gerombolan Pasukan Gerilya Rakyat Serawah (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku).

Pasukan Bersenjata Malaysia

Padahal di masa Soekarno, PGRS didukung penuh oleh pemerintah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Gerilyawan PGRS dilatih ABRI dan mereka sama-sama bertempur melawan Malaysia dan Inggris.

Dalam operasi gabungan Indonesia dan Malaysia menumpas PGRS/Paraku, banyak kejadian menarik. Salah satunya saat tentara Indonesia terkagum-kagum melihat fasilitas Tentara Diraja Malaysia.

Hal itu ditulis Hendropriyono dalam buku berjudul Operasi Sandi Yudha, Menumpas Gerakan Klandestin. yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas.

Ceritanya saat itu Letnan Dua AM Hendropriyono bergabung dengan Detasemen Tempur 13 Pasukan Khusus Angkatan Darat. Mereka bersama pasukan Malaysia melakukan pengejaran pada gerilyawan.

Operasi Sandi Yudha. ©2013 Merdeka.com/repro buku Operasi Sandi Yudha

Namanya pasukan elite, pergerakan pasukan baret merah ini pun berbeda dengan pasukan reguler. Karena itu mereka sering tak sempat memasak. Bahkan prajurit lebih sering makan beras mentah. Jika sempat memasak, lauknya pun hanya ikan asin.

Sementara itu makanan tentara Malaysia saat itu sudah wah. Kornet daging sapi, ikan sardin dan makanan kaleng lain.

Saat istirahat, pasukan khusus Indonesia hanya membuat bivak dari jas hujan. Untuk alasnya hanya plastik dan berbantalkan ransel.

"Kami merasa heran melihat Askar Melayu Diraja Malaysia yang setiap beristirahat memasang tenda loreng yang indah, dilengkapi dengan kantin dan tenda kesehatan. Mereka juga berbaring di atas tempat tidur lapangan (field beld)," kata Hendro.

Di kesempatan lain, Hendro berbincang soal gaji dengan tentara Malaysia. Untuk pangkat Letnan Dua, gaji tentara Malaysia sekitar 650 ringgit. Di tahun 1972 itu setara dengan Rp 62.400. Sementara letnan dua TNI cuma Rp 3.120.

"Artinya gaji prajurit Malaysia 20 kali lipat gaji prajurit TNI dalam pangkat yang sama," kenang Hendro.

Lalu apa TNI jadi minder?

"Tidak sama sekali! Prajurit TNI sudah kenyang dibina dengan doktrin kejuangan untuk rela hidup seperti generasi terdahulu di zaman revolusi," kata Hendro tegas.

Tapi ada saja sedikit rasa iri pada prajurit TNI. Mereka pun mencoba menghibur diri sendiri.

"Kalau mereka kan diwarisi budaya tentara Inggris yang profesional," kata Pratu Jeje, anggota saya yang rajin mengaji, tanpa ia mengerti apa artinya profesional. Ketika saya tanya apa maksudnya profesional dengan pandir dijawabnya, "Bayaran, Letnan. Sersan Pangat menyambut, entah diarahkan kepada siapa. "Kalau kita kan tentara pejuang yang mengabdi dengan sukarela, ya?" beber Hendro. (Hal 91).

"Begitulah diskusi 'kampungan' kami untuk mengusir rasa iri hati yang tidak pada tempatnya." (Merdeka)

Habibie : Pesawat R-80 Akan Buat "Surprise" Dunia!

Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang lebih familiar dengan BJ Habibie mengatakan tidak ada jalan lain agar orang-orang mudah berpindah tempat di benua maritim seperti Indonesia, selain menggunakan pesawat terbang. Oleh karenanya, ia menyambut positif kehadiran NAM Air, yang rencananya mayoritas akan menggunakan pesawat buatan dalam negeri. Artinya, kehadiran maskapai anak Sriwijaya Airlines tersebut turut mendorong industri pesawat terbang di Indonesia.

"Insya Allah R-80 tahun 2016 atau 2017 akan mengudara dan dunia akan surprise," ungkap Habibie dengan bangga penuh haru dalam Grand Launching NAM Air, di Jakarta Teater, pada Kamis malam (27/9/2013).

Sekadar informasi, R-80 adalah pesawat terbang produksi PT Regio Aviasi Industri (RAI), tempat BJ Habibie duduk sebagai komisaris.

Dalam peluncuran tersebut ditandatangani perjanjian kerja sama (MoU) antara Presiden Direktur NAM Air Jefferson Jauwena dengan BJ Habibie, berkaitan dengan pengadaan 100 unit pesawat R-80, terdiri dari 50 unit firm, dan 50 unit pesawat pilihan.

Pesawat R-80 merupakan pengembangan dari pesawat N250 yang dibuat BJ Habibie. Pesawat N250 merupakan pesawat yang dikendalikan secara elektronik atau dikenal dengan istilah fly by wire kedua, setelah pesawat keluaran Airbus yakni A-300.

"Pesawat terbang yang pernah dibuat menusia yang dikendalikan secara elektronik yang dikenal dengan fly by wire pertama kali adalah Airbus di Hamburg di mana saya kerja dulu. Di situ, saya pernah menjadi direktur dan executive vice president," kata mantan Presiden RI ketiga itu.

"Fly by wire pertama A-300, fly by wire kedua N250, dan ketiga triple seven (B-777). Dalam skala regional, N250 merupakan fly by wire pertama," jelasnya.

Bahkan, saking semangatnya, Habibie yang kini menginjak usia 77 tahun mengaku memimpin sendiri diskusi desain engineering, financing, sampai sheduling dari R-80 selama dua hingga lima jam sebelum datang ke acara peluncuran.

"Biar on schedule dan the best, jadi saya harus tahu," tuturnya.

Industri strategis dibubarkan

Jauh sebelum R-80, Indonesia pernah hampir memiliki industri pesawat terbang sebagai industri strategis yang kuat, tetapi kandas. Habibie mengatakan, ide membuat pesawat terbang bukan idenya, bukan juga ide Soeharto. Akan tetapi, ide bangsa Indonesia, sesaat setelah mendeklarasikan kemerdekaan.

Jika ditanya siapa yang pertama kali memiliki inisiatif membuat pesawat terbang, menurut Habibie, jawabannya adalah Angkatan Udara RI (AURI). "Jadi kalau ada suatu bangsa di mana saja dia berada yang mengerti pentingnya teknologi itu, maka itu adalah angkatan bersenjata, angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan laut. Oleh karena itu yang mengembangkan teknologi itu adalah mereka dan khususnya AU terus mendorong untuk membuat pesawat terbang," aku Habibie.

Pada Januari 1950, Presiden Soekarno memutuskan mengirim putra-putri terbaik untuk belajar di luar negeri dalam pilihan bidang pembuatan kapal terbang penumpang atau pembuatan kapal laut untuk mengangkut barang-barang.

Waktu itu Habibie baru menginjak kelas tiga SMP. Ia pun menjadi pelajar Indonesia gelombang empat yang belajar di bidang pesawat terbang pada 1954. Habibie berhasil menyelesaikan strata 1 pada usia 22 tahun dan strata dua pada usia 24 tahun.

"S-3 konstruksi pesawat terbang 28 tahun di Jerman. Di tempatnya Teodhore Von Karman, guru besar yang pertama dalam konstruksi pesawat terbang, yang mendirikan NASA. Saya asisten di situ, dan bisa dibaca di Google," kisah dia.

Lepas menyelesaikan pendidikan, Habibie bekerja untuk sebuah perusahaan di Hamburg, di mana ia pernah menjadi direktur dan executive vice president. "Di situ lahir Airbus, yang sekarang membuat A-380 di situ. Waktu saya mulai ke situ 3.000 (karyawan), waktu saya tinggalkan 4.500, sekarang 16.000. Saudara-saudara, waktu 'nanjak' begini saya tiba-tiba disuruh pulang untuk membangun industri pesawat terbang jadi industri strategis," kenang Habibie.

"Dan saya ditugaskan membangun industri strategis. Tidak banyak yang tahu waktu saya jadi wakil presiden terpilih, saya harus meletakkan jabatan-jabatan yang saya miliki, dan industri stategis yang saya pimpin itu memiliki 48.000 karyawan dan turnover 10 miliar dollar AS," lanjut dia.

Seusai pemilu, Habibie mengatakan bersedia melanjutkan kepemimpinan Indonesia, jika pertanggungjawabannya diakui. Jika tidak, lanjutnya, ia memberikan posisi kepresidenan kepada orang lain. "Belum lagi saya bicara tuntas, saya tidak diterima. Tapi tidak mengapa," tuturnya.

"Saya sampaikan kepada yang ganti, perhatikan dua hal. Satu, jangan lemahkan TNI karena itu adalah tulang punggung perjuangan bangsa Indonesia. Dua, jangan korek-korek industri strategis karena industri strategis adalah keinginan seluruh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Putra putra terbaik yang memberikan apa saja yang dia miliki," tuturnya.

Namun, tiba-tiba industri strategis tersebut dibubarkan. "Saya sampai bilang ke Ibu Ainun 'Is that the price I have to pay to get my freedom? Kita akan kembali dan bangkit melaksanakan perjuangan yang sementara terhenti'," kenangnya.

Kini, di hadapan direksi NAM Air, direksi Sriwijaya Air, dan Kementerian Perhubungan, Habibie mengatakan memanjatkan doa, dan bersyukur karena ada yang meneruskan perjuangan membangun industri strategis.

"Saya ini orang tua, usia saya 77 tahun tapi semangat saya sama seperti waktu saya umur 17 tahun. Dan semangat ini saya temukan kembali pada yang hadir di sini anak-anak intelektual saya, cucu-cucu intelektual saya. Saya yang mewakili generasi yang fading out, melihat ini semua saya bersyukur," ucap Habibie. 

Sumber : KOMPAS

Dukung Sail Komodo 2013 Gugus Laut SBJ LXII/2013 Laksanakan Opersi Bhakti Di Labuan Bajo

Dalam rangka membantu mempercepat pembangunan nasional serta mendukung ivent Sail Komodo 2013, TNI AL menggelar Operasi Bakti Surya Bhaskara Jaya LXII/2013 di wilayah Kabupaten Labuan Bajo, Manggarai Barat. Program ini wujud kepedulian TNI AL terhadap masyarakat di daerah pesisir pantai pulau terluar, dikolaborasikan dengan berbagai pihak seperti Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial, swasta, negara sahabat dan sponsor. Dengan demikian diharapkan dapat membuka peluang usaha dan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Gugus Laut SBJ menggunakan kapal perang rumah sakit KRI dr.Soeharso-990. Bertindak sebagai Komandan Satgas SBJ LXII/2013 Kolonel Laut (P) Taat Siswo Sunarto yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Bantu Koarmatim. Jumlah peserta gugus laut SBJ kurang lebih 616 terdiri dari awak kapal, pilot dan kru helli, Komando Pasukan Katak, Penyelam tempur TNI AL, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) dan 126 orang diantaranya adalah tenaga kesehatan.

Kedatangan gugus laut SBJ, disambut Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus CH. Dula di Dermaga Filemon, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hadir dalam acara itu Wakil Bupati Manggarai Barat Drs. Kasa Maximus, Athase Laut Singapura Untuk Indonesia LTC. Tanbian, serta beberapa Perwira Angkatan Laut Republik Rakyat China (RRC) dan Singapura. Rencananya kapal perang rumah sakit ini berada di Labuan Bajo selama kurang lebih empat hari mulai tanggal 10 sampai dengan 14 September 2013.

Adapun kegiatan Operasi Bakti di wilayah Labuan Bajo secara umum berupa sasaran fisik dan dan non fisik. Sasaran fisik meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat dan renovasi sarana dan prasarana umum. Pelayanan kesehatan difokuskan di dua tempat yakni didarat dan di kapal. Posko pelayan kesehatan di darat diperuntukkan melayani pasien kesehatan umum, gigi, dan khitan. Pelayanan kesehatan bedah mayor/minor, operasi katarak dan bibir sumbing bertempat di kapal perang rumah sakit.

Sasaran fisik lainnya adalah renovasi sarana dan prasarana umum dan penyerahan bahan kontak. Dengan target renovasi Puskesmas Labuhan Bajo, Balai Pertemuan POSAL Labuhan Bajo. Sasaran non fisik meliputi, penyuluhan tentang kesehatan, hukum, kesadaran bela negara, Potmar, Narkoba dan KB. Operasi Bakti TNI AL Surya Bhaskara Jaya merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh TNI AL merupakan wujud kemanunggalan TNI AL dengan rakyat.

Data sementara samapi berita ini diturunkan Selasa, (10/09) Pukul 17.00 WITA paseien di posko kesehatan dikapal sejumlah 228 pasien terdiri dari 110 pasien bedah umum dan 118 pasien operasi katarak. Jumlah ini masih terus berubah mengingat belum sampainya laporan dari posko pelayan kesehatan didarat yaitu pelayanan kesehatan umum, gigi, THT dan khitan, serta pelayanan kesehatan lainnya.

Sesuai dengan visi dan misi Operasi Surya Bhaskara Jaya, kegiatan gugus tugas ini dititik beratkan pada promosi kesehatan, pelayanan kesehatan, serta perbaikan sarana dan prasarana lingkungan, dengan target melayani kesehatan bagim7.000 pasien yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau terpencil.

LEMBATA : Rekapitulasi jumlah pasien terakhir pada hari Rabu, 04 September 2013, yang telah ditangani sebanyak 2519 pasien. Jumlah tersebut terdiri dari 368 pasien kesehatan umum, 228 pengobatan gigi, 84 THT serta 157 khitan. Pasen bedah minor, 58 lipoma, 7 papiloma, 2 clavus, 1 rekontrusi nasal dan 1 irigasi sinus. Bedah Mayor 6 struma (gondok), 3 hydrocle, 1 apendik, 1uvula bafida, 2 ganglion, 5 hernia, 2 kista, 1 FAM serta 2 tumor parotitis. Poli mata, 61 katarak dan 23 pterigium. Kemudian 6 pasien bibir sumbing, 23 kandungan  serta 47 pasien MOW. Laboratorium terdiri 22 BT/CT, 110 GDA, 49 DL serta 63 Rontgent.

MAUMERE : Hasil rekap pelayanan pasien yang telah ditangani selama tiga hari berada di Maumere sejak tanggal 06 sampai dengan 08 Sepetember yaitu terdiri dari 1241 pasien pelayanan umum, 256 kesehatan gigi, 92 THT, 109 khitan. Pasien bedah minor 30 lipoma, 3 papiloma, 3 clavus,12 atheruma dan1 irigasi sinus. Bedah Mayor 5 struma, 1 ganglion, 7 hernia, 1 kista, 2 FAM, 1 laporatomy dan 1 Aff plate. Kemudian poli mata, 55 katarak dan 25 pterigium. Selanjutnya 9 opersi bibir sumbing dan 6 pasien kandungan. Jumlah seluruhnya adalah 2048 pasien. Adapun pelayanan kesehatan yang telah dilakukan didua tempat Kabupaten Lembata dan Maumere, sejumlah 4809 pasien.

Satuan tugas ini didukung satu unsur tugas angkut kapal perang rumah sakit KRI dr. Soeharso-990, dengan membawa peralatan berupa 2 kendaraan tempur air cepat Sea Rider dari Satkopaska Koarmatim, 1 Helly Bolcow, 2 kapal pendarat Landing Craft Utility (LCU) dan mobil ambulan. KRI dr Soeharso-990 merupakan kapal perang perang rumahsakit jenis Landing Platform Dock (LPD), dikomandani Letkol Laut (P) I Putu Darjatna.

Kegiatan Operasi SBJ LXII/2013 dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas rumah sakit yang berada di kapal perang rumah sakit KRI dr. Soeharso-990 yang memiliki fasilitas bedah ICU serta unit kesehatan pendukung lainnya, untuk melayani pengobatan umum, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), diare, penyakit kulit, hernia, malaria klinis, pengobatan gigi dan mulut, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dan pelayanan KB.

Program ini wujud kepedulian TNI AL terhadap masyarakat di daerah pesisir pantai pulau terluar dalam rangka untuk membantu mempercepat pembangunan. Dengan demikian diharapkan dapat membuka peluang usaha dan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan pada tahun ini sekaligus merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Sail Komodo 2013 diwilayah NTT.

Pada tahun ini gugus laut SBJ akan memberikan pelayanan kesehatan di Lembata, Maumere, Labuan Bajo dan Waingapu. Operasi Surya Bhaskara Jaya  sangat bermanfaat bagi masyarakat diwilayah terpencil, sehingga sampai sekarang masih banyak permintaan masyarakat dan daerah, agar daerahnya dapat disinggahi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya dari SBJ.

Kegitan ini dilaksanakan setiap tahun dan sudah berlangsung sejak tahun 1980, sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab TNI AL sebagai komponen bangsa dalam pembangunan nasional dan wujud nyata kepedulian TNI AL terhadap upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.  Usai melaksanakan opersi bakti di Labuan Bajo, rencananya gugus laut akan melanjutkan kegiatan opersi bakti di Kabupaten Waingapu.

Sumber : Koarmatim

Habibie Siap Bangun Industri Pesawat di Batam

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan mantan Presiden BJ Habibie menyampaikan komitmen untuk merintis industri pesawat terbang di Bandara Internasional Hang Nadim, Kepulauan Riau.
 
"Beberapa waktu lalu Pak Habibie sudah menyampaikan komitmennya untuk merintis industri penerbangan di Batam. Ia menyatakan hanya akan merintis selama tiga tahun, setelah itu pensiun dan menyerahkan pada anak-anak terbaik bangsa ini," kata dia.

Hal tersebut, kata Djoko, disampaikan pada Kepala BP Batam Mustofa Widjaja dan sejumlah petinggi BP Batam di Jakarta saat penandatanganan pengalokasian 62 hektare dari 100 hektare lahan yang akan dibangun perkantoran, hanggar, perbaikan dan perawatan berat (maintenance, repair and overhaul/MRO) oleh PT Indonesia Aero Maintence (IAM) dan Habibie di perusahaan ituy adalah ketua dewan komisaris.

"Habibie mengatakan hanya mempersiapkan perusahaan. Suatu saat nanti pemerintah diharapkan yang akan mengambil perusahaan industri pesawat itu," kata dia.

Djoko mengatakan, Habibie yang juga pernah menjabat kepala Otorita Batam (sekarang BP Batam) sekitar 18 tahun yakin dalam tiga tahun perusahaan tersebut akan berkembang pesat sehingga sudah bisa berjalan sendiri.

"Tujuan lain dari Habibie merintis perusahaan pesawat di Batam untuk lebih mendapat manfaat dari posisi Batam yang lebih strategis. Bukan hanya Singapura dan Malaysia yang mendapatkan manfaat," kata Djoko saat memperdengarkan rekaman pidato Habibie. (iBerita)

Imparsial - Undang-Undang Komponen Cadangan belum dibutuhkan

Direktur Program Imparsial, Al Araf, menilai Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan belum dibutuhkan sehingga tidak perlu dibahas DPR dan pemerintah. Pembenahan disarankan fokus terhadap komponen utama pertahanan dan keamanan nasional yang masih banyak ketinggalan.

"Sebelum bicara komponen cadangan, maka harus bicara dulu komponen utamanya bagaimana. Ini kan komponen utamanya dalam sektor pertahanan keamanan masih amburadul, belum tuntas," kata Al Araf dalam diskusi "Forum Legislasi" di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9).

Dia menyebut komponen utama dalam sektor pertahanan keamanan, seperti anggaran, masih sangat jauh dari batas yang dibutuhkan. "Untuk latihan menembak saja, TNI masih jauh dari harapan. Setahun tidak bisa lebih dari 6–7 kali latihan menembak," ujarnya.

Permasalahan serupa juga begitu kentara dalam aspek kesejahteraan prajurit. Pada aspek alat utama sistem senjata (alutsista), Al Araf mengungkapkan bahwa Indonesia baru dalam tahap memenuhi kekuatan pokok minimal (Minimum Essential Force /MEF). (KJ)

Habibie Ungkap Penyebab Pencopotan Prabowo dari Pangkostrad

Situasi kekacauan di Indonesia pada 1998 sangat genting. Jika terlambat ditangani bisa timbul konflik horizontal. Bahkan, kata presiden Republik Indonesia (RI) ketiga BJ Habibie, keadaan yang menimpa Indonesia bisa lebih parah dari konflik yang terjadi sekarang di Mesir.

Beruntung, berbagai jurus dan langkah taktis yang dikeluarkannya mampu mengembalikan stabilitas ekonomi dan keamanan hingga Indonesia tidak mengalami pertikaian berdarah. Ini lantaran ia terus bekerja secara maraton guna menekukan solusi terbaik bagi bangsa ini.

“Waktu 1998 lebih gawat dari Mesir. Kita bangkrut, PHK banyak, orang hidup itu susah. 1.001 macam saya harus selesaikan itu dulu sebelum perang saudara terjadi,” kata Habibie dalam peringatan HUT 19 Tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Jakarta, Kamis (30/8) malam.

Habibie mengenang, ketika sedang menyiapkan Kabinet Reformasi Pembangunan di rumahnya, datang tamu spesial, Pangkostrad Letjen Prabowo. Ia hanya mendengarkan segala saran Prabowo sambil lalu lantaran tengah menyelesaikan pekerjaan.

Pada  22 Mei 1998 di Istana Merdeka, Habibie mendapati Panglima ABRI Jenderal Wiranto yang ingin bertemu dengannya. Waktu itu, Habibie ingin mengumumkan kabinetnya sehari setelah diangkat menggantikan Soeharto.

Dijelaskan Wiranto, kata dia, ada gerakan pasukan Kostrad dari berbagai daerah masuk ke Jakarta tanpa sepengetahuannya. Beberapa pesawat militer yang mengangkut prajurit Kostrad terdeteksi menuju bandara. Hal itu dianggap Wiranto berbahaya karena di luar komando resmi.

Mendapati itu, Habibie segera memerintahkan Wiranto untuk mencopot Prabowo sebelum matahari terbenam. Wiranto yang kaget mendengar instruksi tersebut balik bertanya kepada Habibie perihal siapa yang pantas menjabat Pangkostrad. “Terserah Pangab. Mohon kepada Pangkostrad baru untuk mengembalikan semua pasukan ke pangkalan masing-masing,” kata mantan menteri Riset dan Teknologi itu.

Akhirnya, lanjut Habibie, Prabowo menyerahkan jabatannya kepada Pangdiv I Kostrad Mayjen Johny Lumintang menjelang Maghrib. Sebenarnya, Wiranto ingin agar posisi itu diduduki Pangdam III Siliwangi Mayjen Siliwangi Djamari Chaniago. Lantaran terkendala geografis dan harus melantik Pangkostrad baru, pilihan akhirnya jatuh kepada Johny Lumintang yang berada di Jakarta.

Namun ia hanya menjabat Pangkostrad selama 17 jam lantaran keesokan harinya, Johny Lumintang harus merelakan posisinya untuk diserahkan kepada Djamari Chaniago. Cepatnya pergantian jabatan itu, kata Habibie, lantaran Wiranto ingin mentaati perintah Presiden. “Saya tidak kenal mereka semua. Kalau pergantian dilakukan malam, apa pun bisa terjadi. Saya tidak bisa mengontrol pasukan.” (ROL)

Reporter : Erik Purnama Putra  
Redaktur : Fernan Rahadi

Kunjungan Daerah Dahlan Iskan Terbang Dengan Pesawat CN 295

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan hari ini menjajal pesawat militer buatan PT Dirgantara Indonesia CN 295 dalam perjalanan dinasnya ke Cilacap Jawa Tengah.

 
Saat pesawat mengudara, Dahlan sempet mengungkapkan kekagumannya menggunakan pesawat buatan anak bangsa tersebut.

"Ini pesawat buatan PT DI, buatan anak-anak bangsa, pesawat ini memang tidak dibuat di Indonesia, tapi di Spanyol, seperti kerjasama transfer ilmu," kata Dahlan di dalam kabin pesawat CN 295 usai lepas landar dari Lanud Halim Perdana Kusuma, Jumat (23/8/2013).

Setidaknya ada 6 daerah yang akan disinggahi Dahlan Iskan dalam kunjungan kerjanya selama 3 hari dengan menggunakan pesawat CN 295 jenis militer ini seperti, Cilacap, Kupang, Labuhan Bajo, Bali, Atambua, dan Surabaya.

"Sangat nyaman, walau ini pesawat militer," tandasnya. (Detik)

Habibie Tegaskan Bangsa Maju Andalkan Sumber Daya Manusia

Presiden ketiga Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa mengandalkan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia.

"Begitu pula kalau bangsa ini ingin maju maka sebaiknya mengandalkan dirinya pada SDM," kata Habibie pada pembukaan Bacharuddin Jusuf Habibie Technology Award (BJHTA) 2013 di Jakarta, Rabu.

SDM yang bisa diandalkan menurut Habibie adalah sosok yang terampil, efisien, dan memiliki daya saing tinggi.

Lebih lanjut Habibie menjelaskan bahwa SDM yang unggul harus memiliki kemampuan untuk membuat terobosan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik di Indonesia mau pun di dunia.

Pada kesempatan yang sama, penerima BJHTA 2013, I Gde Wenten mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebaiknya dapat mendukung proses riset dan penelitian.

"Dengan kebijakan yang mendukung, maka riset dan teknologi akan lebih mudah untuk berkembang," kata Wenten.

Wenten mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung riset dan teknologi akan sangat membantu para peneliti untuk bertahan dan tetap berkarya.

"Sehebat-hebatnya ilmuwan tapi tanpa adanya kebijakan yang suportif dan aktif, tentu akan berat perjalanannya," katanya.

Kebijakan yang dirasa Wenten kurang mendukung itu, menurut dia adalah penyebab beberapa ilmuwan memilih untuk berkarier di luar negeri, karena dianggap dapat lebih berkembang.

Nasionalisme Warga Perbatasan Tetap Kental ditengah Arus Globalisasi Negara Tetangga

Wali Kota Batam Kepulauan Riau Ahmad Dahlan menyatakan nasionalisme warga perbatasan tetap kental meski diterjang arus globalisasi dari warga negara tetangga.

"Dari dulu rasa nasionalisme warga Batam tetap kental," kata Ahmada usai memimpin upacara Peringatan Proklamasi di Batam, Sabtu.

Meski Batam berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, namun ia yakin nasionalisme warga kota industri itu tetap tinggi.

Mereka tetap mencintai dan memilih untuk bersama Negara Kesatuan RI, serta tidak pernah berpikir tentang separatisme, sedangkan pemerintah akan terus memompa nasionalisme warganya dengan berbagai kegiatan dan sosialisasi, kata Ahmad lagi.

Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani juga membantah nasionalisme warga di provinsi ini mulai luntur lantaran banyak yang tidak mengibarkan bendera Merah Putih menjelang hingga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Yang tidak mengibarkan bendera Merah Putih hanya beberapa rumah saja. Jadi, sangat naif jika hal itu disimpulkan bahwa rasa nasionalisme masyarakat mulai luntur," kata Sani.

Sumber : Antara

Habibie : Jadikan Idul Fitri Awal Pembangunan Indonesia Baru

Presiden ke-3 RI B.J Habibie mengatakan Idul Fitri harus dijadikan sebagai awal baru pembangunan Indonesia.

"Pada Hari Lebaran 1434 H ini mari saling memaafkan supaya dapat memulai awal baru dan Indonesia tetap bersatu sehingga bisa bergerak dinamik ke depan membangun negara yang modern sesuai Undang-Undang Dasar," kata Habibie kepada wartawan, Kamis malam (8/8), usai acara halal bihalal di kediamannya di Jakarta.

Habibie mengatakan untuk membangun Indonesia yang baru, negara harus bisa mengandalkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Habibie menilai sumber daya alam yang Indonesia miliki dapat dijadikan modal untuk membiayai proses pendidikan, kebudayaan serta proses mengunggulkan SDM Indonesia.

"Sehingga apa yang Indonesia harapkan agar SDM secara sistematis berkesinambungan bisa menghasilkan sesuatu yang nyata secara merata dan dirasakan semua," kata Habibie.

Inti dari saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri, jelas Habibie, adalah dengan belajar dari kesalahan masing-masing dan menjadikannya sebagai tantangan pembangunan di masa depan.

"Itulah maksudnya peringatan Idul Fitri bahwa Indonesia belajar dari masa lalu, dapat saling memaafkan dan harus bersatu. Saya berharap seluruh bangsa Indonesia tidak mengenal perbedaan SARA ( suku, agama, ras dan antargolongan,red) dalam membangun bangsa," kata Habibie.

Selain itu, dia mengatakan bahwa manusia Indonesia harus bisa mengatasi konflik pemikiran tanpa harus melakukan tindakan anarkis.

"Caranya adalah dengan menggunakan keterbukaan dan demokrasi. Jadi tidak benar jika ada suatu kelompok melakukan konflik atas nama agama. Oleh karena itu dalam hal ini masyarakat harus saling memaafkan dan mengadakan koreksi yang diperlukan untuk terus melanjutkan kemajuan bangsa," tegas Habibie. (Antara)

Nurani Rakyat Papua

Nurani Rakyat Papua

Benny Susetyo, PASTOR DAN PEMERHATI MASALAH SOSIAL

Sumber : KORAN TEMPO, 3 Desember 2011

Para tokoh lintas agama Papua dalam pertemuan dengan tokoh lintas agama di Maarif Institute Jakarta beberapa waktu lalu menyerukan dukacita terdalam. Perasaan terluka akibat kekerasan yang terjadi di bumi Papua belakangan ini menunjukkan tiadanya perubahan dalam cara memperlakukan rakyat negeri ini. Amat mengherankan karena

kekerasan selalu menjadi pilihan utama (sejak Orde Baru hingga kini), khususnya untuk menghadapi saudara-saudara kita di Bumi Cenderawasih.

Tragedi demi tragedi terjadi tanpa ada kesudahan dan penyelesaian yang jelas. Aksi kerasan yang dilakukan aparat memperpanjang deretan luka yang dialami rakyat Papua. Watak represi negara dipraktekkan dengan mengabaikan segala pelanggaran

hak asasi manusia yang terjadi. Negara begitu semena-mena dan mengabaikan seluruh pendekatan, kecuali kekerasan. Bahkan nyaris tak terhitung berapa banyak pelanggaran HAM yang sudah terjadi di sana.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan Komnas HAM, ada empat jenis pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa itu. Pertama, perampasan hak hidup (rights to life), karena ada tiga orang mengalami pembunuhan di luar putusan pengadilan (extra-judicial killing). Kedua, pelanggaran hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.Terdapat temuan yang menunjukkan adanya

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga yang ditangkap. Keempat, pelanggaran hak atas rasa aman. Jelas bahwa peristiwa ini menimbulkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh semua pihak, baik masyarakat di sekitar tempat kejadian maupun di wilayah Jayapura dan Papua umumnya.Kelima, pelanggaran hak milik. Akibat peristiwa

tersebut, sejumlah harta benda hancur.

Akar Masalah

Peristiwa seperti demikian mengingatkan kita pada rentetan peristiwa kekerasan lain sebelumnya di tanah Papua. Semua terjadi di tengah deru eksploitasi besar-besaran sumber alam dari tanah tumpah darah mereka. Di tengah isu kemiskinan dan ketidakadilan, mereka tersandera oleh isu nasionalisme.

Bagaimana sesungguhnya konsep visi kebangsaan Indonesia? Max Lane dalam Bangsa yang Belum Selesai menyatakan perlunya menimba kembali kekuatan dan pertarungan ide serta pikiran dalam menyelesaikan pembangunan Indonesia sebagai sebuah bangsa.Kedaulatan politik memang sudah ada di tangan bangsa ini sejak merdeka lebih dari setengah abad lalu, tapi nation-building memerlukan dinamika baru secara dinamis.

Mempertimbangkan segi dinamika politik, kerumitan, pluralitas sekaligus kekhususan Indonesia sebagai bangsa “yang belum selesai”justru lahir pertanyaan haruskah kita memang mengarah pada suatu garis akhir kebangsaan sekaligus mengabaikan diri atas semua gejolak yang timbul di dalamnya serta melihatnya sebagai semata-mata ancaman. Dinamika politik kebangsaan tak lepas dari berbagai gejolak, tapi bila gejolak

itu dilihat semata-mata ancaman, bukan tak mungkin cara pandang kebangsaan ini tak ada bedanya dengan apa yang dilakukan Orde Baru.

Jauh lebih penting membicarakan Indonesia sebagai bangsa adalah bagaimana seharusnya cara pandang kita melihatnya. Kita berpengalaman, saat melihat Indonesia dengan mata buta nasionalisme, memperlakukan paham kebangsaan ini layaknya agama. Yang terjadi adalah kekerasan dan penistaan nilai-nilai kemanusiaan. Papua adalah wilayah yang teramat sering menjadi korban keberingasan tangan-tangan berdarah atas nama nasionalisme ini.

Nasionalisme yang dipahami sebagaimana agama hanya akan menghasilkan sikap kebangsaan yang picik, yang selalu melihat perbedaan sebagai musuh. Bila memang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah konsep utama kebangsaan ini, yang perlu diperhatikan bagaimana cara menegakkannya dengan landasan keadilan.

Nasionalisme yang telah mengubah dirinya menjadi “agama baru” akan melahirkan imajinasi kaum nasionalis hampir sama persis dengan bagaimana saat mereka membayangkan agama yang mereka peluk.Konsekuensinya, mereka harus menjaganya dari serangan musuh yang mencoba mengganggunya. Nasionalisme diperlakukan dengan segala macam cara, termasuk yang paling utama kekerasan,

agar tak roboh.

Upaya nation-building selama ini justru menghadapi masalah pelik atas sikap elite yang sering tak menghargai jasa para pahlawan merebut Indonesia dari penjajah. Tidak jarang mereka membunuhi rakyatnya sendiri karena dianggap melawan dan bertentangan dengan pandangan elite.

Berikan Keadilan

Kita harus membaca persoalan Papua ini dengan searif-arifnya. Kiranya kita perlu becermin pada diri sendiri, mengapa warga Papua dari dulu hingga kini—yang tercipta dari waktu yang sama dan juga ikut berjuang menegakkan Bumi Pertiwi—belum sejahtera, padahal kekayaan alamnya sangat berlimpah.

Kita memang harus bertanya sejauh mana Indonesia memberikan kontribusi bagi Papua.Kekayaan alam yang begitu berlimpah justru tidak membuat rakyatnya mendapatkan kesejahteraan. Realitas seperti ini akan mengajak kita  bersama berpikir ulang, di manakah tanggung jawab republik ini, agar kita bersama-sama merasakan penderitaan kemiskinan rakyat Papua. Harus diakui itu adalah bagian dari kesalahan kita sebagai bangsa yang selama ini tidak pernah memiliki perhatian serius terhadap mereka.

Kebijakan elite politik Jakarta yang hanya berorientasi sekadar menguras kekayaan mereka adalah kesalahan terbesar kita dalam mengelola suatu bangsa.Keadilan belum

pernah menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena itu, saat ini yang lebih urgen adalah bagaimana pemerintah lebih proaktif mendekati warga Papua dengan memberikan bukti yang nyata bahwa rakyat Papua adalah bagian terpenting Republik Indonesia. Rakyat Papua berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam segala hal, terutama dalam mengelola sumber daya alamnya. Otonomi pengelolaan sumber daya alam ini akan bermanfaat besar bagi warga Papua, bila ada kemauan

politik ke sana.

Pemerintah harus mengoreksi kebijakan yang tidak memberi kesempatan kepada rakyat Papua memperoleh akses dalam ikut serta mengelola sumber daya alam. Rakyat Papua bisa menjadi “Indonesia”hanya bila politik Jakarta berorientasi memanusiakan warga Papua. Pendekatan kekerasan jelas harus ditanggalkan dan

dibuang jauh-jauh. Pendekatan kekerasan harus digantikan dengan budaya dialog lewat usaha mencerdaskan kehidupan masyarakat Papua.

Perubahan orientasi inilah yang sebenarnya diharapkan rakyat Papua agar Jakarta memahami bahwa selama ini mereka kurang dimanusiakan. Dibutuhkan sebuah tata ekonomi baru dengan sumber alam yang harus digunakan untuk kemakmuran bagi penduduk pemiliknya. ●