ASEAN di Tengah Percaturan Dunia

ASEAN di Tengah Percaturan Dunia

Faustinus Andrea, PEMERHATI MASALAH KEAMANAN ASIA PASIFIK, STAF CSIS JAKARTA

Sumber : KORAN TEMPO, 9 Desember 2011

Pernyataan Kimihiro Ishikane, Deputi Direktur Jenderal Kawasan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, tentang ASEAN akan menjadi pusat percaturan

terbesar kedua di dunia setelah kawasan Timur Tengah, menarik dicermati. Pada persiapan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 dan KTT terkait lainnya di Bali, pertengahan November 2011, Ishikane juga mengatakan kini banyak negara dan kelompok kepentingan ingin bermain di ASEAN, setelah kawasan ini mengalami

perubahan dramatis sejak 2003.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia Tenggara telah membuat negara-

negara yang tergabung dalam ASEAN menjadi salah satu pusat kekuatan dunia. Perkembangan kerja sama secara multilateral di kawasan Asia-Pasifik, seperti APEC, G-20, KTT ASEAN, KTT ASEAN+1, KTT ASEAN+3, dan KTT Asia Timur, dalam dekade sekarang ini telah mengembalikan pamor Asia, khususnya ASEAN. Arsitektur ASEAN dan arsitektur lainnya, seperti ASEAN Regional Forum, Shangri-La Dialogue, dan Jakarta International Defence Dialogue, makin memperkuat ASEAN sebagai organisasi regional di mata dunia.

Meski demikian, di tengah harapan besar tersebut, dan saat ASEAN sedang menghadapi tantangan untuk mempertahankan sentralitasnya agar tidak terjebak

di tengah-tengah pertarungan politik negara-negara besar, seperti Amerika Serikat

dan Cina, ASEAN tampak “limbung” sebagai kekuatan penyeimbang dan pemersatu

di kawasan. ASEAN tampak kewalahan dengan berbagai manuver politik Amerika dan Cina dalam unjuk kekuatan militer di Asia-Pasifik. Akankah ASEAN masuk percaturan

sengit kedua negara itu? Bagaimana ASEAN adaptif menghadapi pertarungan itu dan makin memperkuat integritas internalnya sebagai kekuatan dunia?

Rivalitas Amerika-Cina

Dalam kondisi dunia yang tidak menentu seperti sekarang ini, manuver Amerika dan Cina membuat tingkat eskalasi konflik di kawasan Asia-Pasifik meningkat. Penempatan

2.500 anggota pasukan marinir Amerika di Darwin,Australia utara, dan latihan perang Angkatan Laut Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA) Cina di Samudra Pasifik Barat dapat memicu perang baru di kawasan.

Kebijakan Presiden Barack Obama tentang penempatan pasukan, yang diumumkan secara resmi beberapa hari menjelang kedatangannya di Bali untuk menghadiri KTT Asia Timur, 19 November 2011, itu mengundang reaksi banyak kalangan. Tapi, bagi Obama, kehadiran militer Amerika di Asia-Pasifik untuk kekuatan Pasifik. Sebelumnya,

Obama malah menyalahkan Cina sebagai biang keladi sengketa di Laut Cina Selatan (LCS). Cina sering bersitegang dengan Vietnam dan Filipina terkait dengan soal perbatasan di LCS, serta dengan Jepang di Laut Cina Timur. Bahkan, kata Obama, konflik LCS dapat menjadi “titik api” perang baru di Asia.

Sementara itu, melalui Perdana Menteri Wen Jiabao, Cina mengecam kebijakan Obama yang mengungkit soal sengketa di LCS dan pendekatan kekuatan terkait dengan sengketa itu bisa menjadi bumerang yang membahayakan kawasan. Kantor berita Xinhua memberitakan, masalah LCS harus diselesaikan secara langsung oleh

negara-negara berdaulat melalui “konsultasi dan negosiasi bersahabat”tanpa turut

campur Amerika.

Amerika tidak bergeming atas sikap Cina itu. Bahkan, jauh sebelumnya, melalui Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton, di Thailand telah ditandatangani Pakta Kerja Sama dan Persahabatan (TAC) pada Juli 2009. Penandatanganan TAC ini dapat diartikan sebagai politik pembendungan pengaruh Cina di Asia Tenggara, yang akhir-akhir ini semakin kuat. Sementara itu, penempatan pasukan prajurit marinir Amerika di Darwin dinilai sebagai antisipasi agresi Cina di Asia-Pasifik. Dengan kata lain, kehadiran Amerika paling tidak dapat mengurangi kekhawatiran banyak negara akan meningkatnya pengaruh Cina di kawasan.

The Big Three

Dalam artikel Kompas yang ditulis I.Wibowo, yang menyitir Parag Khanna (majalah

NYT, 27 Januari 2008), disebutkan, dunia yang memasuki abad ke-21 akan dikuasai

The Big Three, yaitu Amerika, Uni  Eropa, dan Cina. Adapun negara-negara lain yang sering disebut sebagai the emerging markets disebutnya sebagai second world, yang akan menjadi tempat persaingan dan pertarungan The Big Three tersebut. Lebih jauh disebutkan bahwa tiaptiap kekuatan itu akan beroperasi di wilayah mereka sendiri, meski tidak tertutup kemungkinan mereka juga saling menyusupi wilayah tersebut. Uni Eropa bergerak di Afrika dan Timur Tengah, Amerika di Amerika Utara dan Amerika Selatan, sedangkan Cina bergerak di Asia Timur.

Selain Amerika, Uni Eropa, dan Cina, menurut Robert Kagan, kekuatan lain sebagai

negara yang dianggap punya pengaruh adalah Rusia, Jepang, India, dan Iran. Dalam buku The Return of History and the End of Dreams (2008), Kagan menghitung bahwa dunia akan dikuasai oleh negara-negara itu. Negara-negara kecil tidak masuk dalam hitungan. Baik Khanna maupun Kagan sepakat pengaruh Amerika kini tidak lagi sebesar pada masa lalu. Amerika kini bukan lagi sebagai hegemon dunia, meski masih dianggap sebagai adikuasa (superpower). Adapun kekuatan lain, yang disebut sebagai great powers, yang dilihat menjadi pemegang kekuatan nyata, baik secara ekonomi maupun militer, adalah Cina (I.Wibowo, 2009).

Perisai Ekonomi

Bagaimana ASEAN makin asertif di tengah struktur dunia yang multipolar menjadi tantangan tidak ringan. Baik Amerika maupun Cina saat ini berusaha menjadi negara paling berpengaruh di kancah perekonomian global. Karena itu, rivalitas ekonomi dan politik antara Amerika-Cina harus dimanfaatkan dan diarahkan untuk keuntungan ASEAN, bukan untuk diserahkan, apalagi dikuasai oleh mereka.

ASEAN, dengan jumlah penduduk 558 juta, pertumbuhan ekonomi 7,5 persen pada 2010, jauh di atas pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 4,8 persen, secara paralel dapat tumbuh bareng dengan negara Asia lainnya, mengingat 60 persen dari 7 miliar penduduk dunia tinggal di Asia. Jika komunitas ASEAN 2015 diimplementasikan secara konsisten, ASEAN akan menjadi pasar tunggal raksasa dengan tenaga kerja dan kekayaan alamnya yang menjadi basis produksi yang menjanjikan. Integrasi ekonomi ASEAN akan berarti dihapuskannya semua hambatan investasi dan perdagangan, baik tarif maupun nontarif, serta diharmonisasi dan disederhanakannya berbagai regulasi. Konektivitas ASEAN dengan memperbaiki infrastruktur transportasi juga menjadi bagian penting yang harus dikembangkan.

Dengan integrasi dan interdependensi yang makin solid dengan kekuatan-kekuatan

ekonomi besar di Asia, seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan, ASEAN berpeluang menjadi bagian penting dari emerging economies yang akan menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi dunia pada saat ekonomi Amerika dan Uni Eropa masih terus dibayangi krisis (Syamsul Hadi, 2011). Dengan demikian, di tengah percaturan dunia saat ini, kekuatan ekonomi ASEAN yang sedang tumbuh dapat menjadi perisai dan bagian penting dari Asia sebagai pusat globalisme baru. ●

Menggugat Smart Power Obama

Menggugat Smart Power Obama

Faustinus Andrea, PEMERHATI MASALAH KEAMANAN ASIA PASIFIK, STAF CSIS JAKARTA

Sumber : SINDO, 8 Desember 2011

Dalam acara penggalangan dana politik di Manhattan, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengatakan “tak ada sekutu yang lebih penting daripada negara Israel” (Reuters,1/12).

Pernyataan ini seolah membantah kenyataan bahwa pemerintahnya selama ini dianggap oleh para pendukungnya terlalu keras terhadap sekutu dekatnya,Israel. Sementara itu, rencana kebijakan penempatan 2.500 prajurit korps marinir AS di Darwin, Australia, mengundang kontroversi banyak kalangan.Meski penempatan pasukan itu dibantah Obama sebagai bagian dari salah satu strategi AS untuk mengantisipasi ketegangan di Laut China Selatan (LCS), publik tidak percaya begitu saja.

Bahkan di sela-sela KTT Asia Timur (EAS) di Bali 3 minggu lalu,pertemuan Obama dengan PM China Wen Jiabao sempat menuai ketegangan. Selain China tidak suka dengan AS atas campur tangan persoalan konflik di LCS, penempatan pasukan itu jelas menambah kecurigaan akan maksud di balik itu. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton ngotot atas perlunya isu LCS masuk dalam topik EAS, tetapi ASEAN menolak.

Publik selalu diingatkan akan cara-cara/strategi politik luar negeri AS dengan ciri khas dan unik,berupa standar ganda. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa dasar politik luar negeri AS ialah kepentingan nasional. Singkatnya, apa saja yang menguntungkan dirinya akan diambil, sebaliknya bila merugikan akan dibuang.Timbul kesan,penempatan pasukan marinir AS itu,selain ada kaitan instabilitas di LCS,juga dengan kondisi politik di Myanmar dan soal konflik PT Freeport di Papua.

Dengan jarak 820 km dari Indonesia, dalam hitungan menit pasukan AS di Darwin dapat menjangkau Asia Tenggara dan Samudera Hindia.Ini berarti instabilitas kawasan akan dengan mudah mengundang campur tangan AS. Meski kebijakan AS ini merupakan kebijakan baru terhadap fokus kegiatan militer AS yang mengalihkan dari Irak dan Afghanistan ke Asia dan lebih khusus ke Asia Tenggara,meluasnya keberadaan militer asing di kawasan hanya akan mengandung banyak risiko.

Menurut Menlu Marty Natalegawa, perkembangan ini dapat memprovokasi reaksi dan kontrareaksi, yang dapat menciptakan siklus ketegangan dan ketidakpercayaan atau kesalahpahaman banyak kalangan (SINDO,18/11).Lantas, bagaimana dengan aneka kebijakan smart power AS yang menjadi andalan pemerintah Obama?

Diplomasi Smart Power

Diplomasi smart power pertama kali diperkenalkan Menlu AS Clinton ketika berkunjung ke Indonesia, Februari 2009. Konsep smart power digunakan untuk menyebut strategi kebijakan luar negeri AS ke depan di era pemerintahan Obama. Dalam pandangan Clinton, peran global AS lebih bersifat diplomatis.Konsep ini bermaksud memadukan soft power dan hard power.

Sementara era kepemimpinan Bush lebih mengedepankan kekuatan militer atau hard power dan mengabaikan kepemimpinan berdasarkan pendekatan budaya. Untuk mencapai smart power itu,AS harus menjalankan peran sebagai pemimpin yang melindungi. AS harus memberi perhatian terhadap kebutuhan publik global, menyediakan kebutuhan orang-orang dan pemerintahan di seluruh dunia yang tidak bisa mereka penuhi, mendukung lembaga-lembaga internasional,dst.

Smart power bukanlah ide murni Obama atau Hillary, tetapi merupakan rekomendasi CSIS AS yang kemudian dibukukan dalam bentuk report dengan judul “CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America”(November,2007).

Standar Ganda AS

Tidak hanya instabilitas kawasan Asia Pasifik, isu tentang kebijakan nuklir dunia selalu mengundang pro-kontra berkepanjangan. Kebijakan Pemerintah AS tentang nuklir,yang dikeluarkan April 2010,sebagai bagian dari strategi Nuclear Posture Review (NPR), mengundang protes Iran dan Korea Utara.Dalam petisi ke Perserikatan Bangsa- Bangsa, kedua negara menuduh AS sebagai penghasut perang dan ancaman perdamaian dunia.

Sementara bagi AS,perubahan kebijakan dan strategi NPR di samping membatasi penggunaan senjata nuklir AS sendiri,juga AS akan memainkan peran sebagai “stabilisator”bagi para sekutunya. Yang dimaksud membatasi penggunaan senjata nuklir pemerintahan Obama,AS tidak akan menggunakan senjata nuklirnya pada negara-negara yang tidak mengembangkan program nuklir dan negara-negara yang mematuhi kesepakatan nonproliferasi nuklir (NPT).

Akan tetapi, kebijakan nuklir Obama itu, bagi banyak kalangan, menunjukkan karakter AS dalam menerapkan standar ganda. Apa yang tercantum dalam kebijakan baru NPR itu bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan.AS mewajibkan negara-negara yang memiliki program nuklir untuk patuh pada kesepakatan NPT, sedangkan AS bersama negara India, Pakistan, dan Israel menolak untuk ikut menandatangani NPT.

AS melarang Iran mengembangkan program nuklir karena takut Iran membuat senjata nuklir, tetapi AS melindungi Israel yang memanfaatkan fasilitas nuklirnya untuk membuat senjata nuklir. Saat ini Israel diyakini memiliki 200 senjata berhulu ledak nuklir. Apa yang digagas pemerintah Obama tentang konsep smart power tidak berlaku bagi diplomasi AS untuk Israel.

Smart Power Obama Tidak Terbukti

Sementara upaya Obama untuk mewujudkan negara Palestina merdeka dinilai masih dalam tataran retorika. Proses perdamaian Israel-Palestina masih jalan di tempat,jauh dari harapan karena dihadang arogansi Israel. Semula Obama menganggap keterlibatannya dalam penciptaan perdamaian Palestina-Israel sebagai sangat penting untuk memperbaiki citra AS di dunia muslim dan menarik negara-negara Arab moderat ke dalam front persatuan dalam menghadapi apa yang disebut musuh-musuh AS seperti Iran.

Janji Obama untuk lebih mengedepankan smart power dengan kehidupan dunia yang lebih adil tidak terbukti.Dalam kebijakan politik luar negeri terhadap dunia Islam, AS acap kali menggunakan kerangka perang terhadap terorisme.

Kini, banyak kalangan menggugat Obama yang menyatakan bahwa diplomasi smart power menjadi garda depan politik luar negeri AS, yang menggunakan semua perangkat untuk bisa memengaruhi— diplomasi,ekonomi, militer, hukum,politik,dan budaya— dalam mendapatkan apa yang diinginkan. Akankah ke depan nurani AS tergugah dengan smart power yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan?

Bukankah keputusan UNESCO barubaru ini untuk menerima Palestina sebagai anggota menjadi sebuah pertanda dan kemenangan Palestina dalam pengakuan dan dukungan internasional yang solid? Saatnya smart power Obama diubah smart humanitarian jika tidak ingin masyarakat dunia menggugat. ●