PAN, Koalisi, dan Parliamentary Threshold

PAN, Koalisi, dan Parliamentary Threshold

Bawono Kumoro, PENELITI POLITIK THE HABIBIE CENTER

Sumber : SINDO, 9 Desember 2011

Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada 9–11 Desember 2011 di Jakarta. Menjelang dihelatnya momen penting ini, muncul seruan di lingkup internal partai untuk melakukan reposisi keanggotaan PAN di dalam koalisi pendukung pemerintah.

gkalnya adalah kekecewaan terhadap dua anggota koalisi lainnya, Partai Demokrat dan Partai Golkar, mengenai revisi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,dan DPRD. Kondisi ini merujuk pada daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah yang mengusulkan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold/ PT) sebesar 4% sesuai dengan keinginan Partai Demokrat.

Kemudian, jumlah kursi per daerah pemilihan (dapil) sebanyak tiga hingga enam, yang merupakan permintaan Partai Golkar. Sejauh ini memang dua partai tersebutlah yang mendominasi perdebatan di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan anggota Setgab lainnya yang menginginkan adanya kesetaraan.

Koalisi Ideal

Kombinasi presidensialisme dan multipartai di berbagai negara terbukti sulit untuk mewujudkan demokrasi yang stabil. Di antara berbagai contoh sistem presidensial yang stabil, hanya Cile yang memiliki sistem multipartai.Pada titik inilah penyederhanaan jumlah partai politik dengan sistem multipartai sederhana menemukan urgensinya.

Untuk memperkuat sistem presidensialisme yang dianut Indonesia, dibutuhkan jumlah partai politik yang bisa bekerja secara efektif di parlemen. Jumlah partai yang tidak terlalu banyak diharapkan dapat meminimalkan fragmentasi di DPR sehingga mengurangi terjadinya gesekan politik di legislatif yang cenderung menghambat kinerja pemerintah.

Salah satu problem mendasar yang menyebabkan rapuhnya koalisi adalah agenda dan target tiap partai untuk meraih kesuksesan pada Pemilu 2014.Walhasil, insentif yang diberikan Presiden SBY kepada anggota koalisi berupa kursi di kabinet pun tidak cukup kuat mengikat komitmen untuk mendukung segala kebijakan yang dilakukan eksekutif. PAN sebagai partai yang selama ini memiliki loyalitas kuat terhadap koalisi semestinya bisa memainkan peran penting.

Meski hanya memiliki 46 kursi di DPR,PAN memiliki daya tawar yang kuat di hadapan Partai Demokrat mengingat tidak adanya kekuatan mayoritas.Apalagi dua partai anggota koalisi lainnya,yakni Partai Golkar dan PKS, kerap mbalelo dan bermain di dua kaki.Daya tawar itulah yang bisa dimainkan dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai angka PT.

Maka isu penting lain yang perlu menjadi pembahasan dalam rakernas adalah merumuskan aturan main yang lebih implementatif serta pola komunikasi politik di dalam tubuh Setgab Koalisi pemerintah guna meminimalkan friksifriksi yang menguras energi. PAN perlu memperkeras suara dan menegaskan perlunya etika dan kesadaran dalam berkoalisi agar terwujud kedisiplinan dalam berkoalisi.

Sebab, dilema yang dihadapi dalam koalisi presidensial saat ini, dengan PAN berada di dalamnya, dirasakan sangat mengganggu jalannya pemerintahan serta menjadi tontonan dan pendidikan politik yang tidak apik bagi masyarakat.

Target 2014

Wajar saja jika usulan PT sebesar 4% yang didorong oleh Partai Demokrat menimbulkan kegelisahan bagi partai-partai kecil dan menengah, termasuk PAN.Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dalam pernyataannya yang dikutip media massa sebenarnya tidak mempermasalahkan besaran PT.

Cukup beralasan melihat perolehan suara PAN sebesar 6,01% pada Pemilu 2009 meskipun terjadi penurunan dibandingkan Pemilu 2004 sebesar 6,44%. Agar dapat mempertahankan keberadaan PAN di parlemen pada periode berikutnya, langkah-langkah taktis dan strategis dalam rangka meningkatkan elektabilitas patut menjadi perhatian utama dalam rakernas.

Apalagi saat ini partai-partai politik (parpol) menghadapi tekanan deparpolisasi. Ini terlihat dari sentimen negatif yang dimuat media massa,kalangan LSM,maupun masyarakat umum. PAN perlu melakukan evaluasi terhadap dukungan massa pemilihnya yang loyal sembari membangun basis-basis baru. Penetapan calon presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2014 mendatang juga diharapkan dapat mendongkrak PT.

Karenanya suara-suara arus bawah agar rakernas mengusung Hatta Rajasa sebagai calon presiden merupakan hal positif. Dengan memunculkan nama Hatta lebih awal, hal itu akan membuat nama besan Presiden SBY tersebut semakin melambung sekaligus mendongkrak perolehan suara PAN nantinya. Yang tak kalah penting adalah melakukan penataan organisasi.

PAN ditantang untuk dapat membangun kelembagaan dengan paradigma baru dan memiliki basis-basis sosial yang luas.PAN mesti dapat menunjukkan dirinya bukanlah milik salah satu kelompok, melainkan bisa merangkul semua bagian masyarakat.PAN sebagai partai yang dibentuk dengan semangat reformasi memiliki tanggung jawab untuk memperkokoh demokrasi sebagai salah satu amanat reformasi. ●

Membanggakan Kedudukan

Membanggakan Kedudukan

Sukardi Rinakit, PENELITI SENIOR SOEGENG SARJADI SYNDICATE

Sumber : KOMPAS, 6 Desember 2011

Pagi, 22 November 2011. Ketika mendengar cerita Tragedi Lapangan Zakeus dari teman-teman Elsam Papua dan Persekutuan Gereja-gereja Papua, Buya Ahmad Syafii Maarif dan Salahuddin Wahid tidak bisa menahan air mata. Nurani mereka terluka.

Setelah mendengar cerita sedih itu, hampir setiap malam ingatan saya dihunjam oleh kehadiran seorang sahabat, almarhum Franky Sahilatua. Dulu di perbatasan Papua dan Papua Niugini, setelah dengan syahdu menyanyikan lagu ”Pancasila Rumah Kita”, Franky lantang menyanyikan: Tanah Papua/tanah yang kaya/di sana aku lahir/bersama angin/bersama ombak/aku dibesarkan/hitam kulit kering rambut/aku Papua/biar langit terbelah/aku Papua.

Apa yang terjadi di Papua sama seperti peristiwa lain, termasuk robohnya Jembatan Kartanegara, dari perspektif budaya politik menggambarkan karakter kepemimpinan kita saat ini. Para pemimpin, dari tingkat pusat sampai daerah, umumnya hanya menikmati kekuasaan. Mereka lupa pesan orang-orang tua di kampung dulu bahwa siapa pun yang suka ngagungake pangkate (membanggakan kekuasaannya) akan dipermalukan jika ada perubahan zaman.

Krisis Legitimasi

Keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai mandeknya komunikasi politik dan sistem pelaporan membenarkan berlakunya praktik mengagung-agungkan kekuasaan di kalangan elite politik tersebut. Baik eksekutif maupun legislatif umumnya terlalu bangga pada dirinya sendiri dan kedudukan yang dipegangnya saat ini.

Semua itu berawal dari kemenangan dalam kontestasi politik. Kerasnya persaingan dan besarnya sumber daya politik yang diperlukan untuk mendapatkan kursi kekuasaan membuat pemenang terjebak dalam kebanggaan berlebihan. Mereka merasa menjadi serba ”super”. Diri mereka menggelembung menjadi lebih besar dari cita-citanya.

Akibatnya, kebijakan politik yang mereka ambil sebatas yang tampak di depan mata dan berjangka pendek. Mereka miskin visi. Kebijakan prorakyat yang diambil tak lebih dari sekadar bedak yang mudah luntur apabila kena gerimis. Pendeknya, kebatinan mereka secara umum jauh dari upaya suci untuk menyelesaikan permasalahan yang membelit rakyat. Semua serba formalitas dan artifisial. Mereka lebih suka menunjukkan identitas super dengan pakaian perlente, mobil mewah, dan rumah bagus.

Dalam konstruksi seperti itu, harapan Presiden akan bekerjanya sistem pelaporan dan komunikasi politik yang efektif adalah tidak realistis. Semua simpul dalam jalur eksekutif adalah simpul mati (kebanggaan akan kekuasaan). Tak mengherankan jika mereka tidak segera melapor kepada Presiden tentang apa yang terjadi, termasuk kekerasan di Papua, karena mereka belum mendapat laporan dari bawah. Fenomena yang sama terjadi pada jalur legislatif dan kepengurusan partai politik.

Para elite politik tersebut juga malas mengomunikasikan kepada publik semua kebijakan pemerintah karena itu bukan identitas super mereka. Tak mengherankan jika para menteri lebih suka diam setelah sidang kabinet. Dalam konteks ini, penambahan jabatan wakil menteri pada reshuffle lalu secara hipotesis tidak menipiskan sikap mengagung-agungkan kekuasaan, tetapi justru memperparahnya.

Mengerasnya kultur kebanggaan akan kedudukan di setiap simpul kekuasaan, termasuk dalam birokrasi dan koalisi partai politik, memicu munculnya anggapan bahwa pemerintah mengalami krisis legitimasi. Beberapa indikator sering ditunjuk, antara lain lemahnya penegakan hukum dalam kasus korupsi, minimnya instruksi Presiden yang dijalankan menteri, dan sistem pelaporan yang macet.

Indikator-indikator tersebut, meminjam renungan Habermas, merujuk pada terjadinya krisis rasionalitas dalam administrasi politik. Seluruh jaringan birokrasi hampir mampat dan berkarat. Akibatnya, krisis motivasi melanda bangunan sosial-budaya bangsa. Masyarakat akhirnya menjadi pesimistis.

Secara prediktif, sistem pelaporan dan komunikasi politik pemerintah diduga akan semakin buruk. Hal itu disebabkan sikap beberapa partai koalisi pemerintah, terutama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang kemungkinan kecewa terhadap Partai Demokrat yang bersikeras mengajukan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) 4 persen. Sementara PPP dan PKB mengajukan ambang batas 2,5 persen. Mereka pantas kecewa karena loyalitas mereka tidak diimbangi oleh keberpihakan Partai Demokrat.

Uniknya, krisis legitimasi yang melanda ranah politik tersebut tidak menyebar di arena ekonomi. Di sini, yang muncul justru optimisme pelaku usaha. Dalam pandangan mereka, Indonesia saat ini begitu cantik dan menggairahkan. Jumlah kelas menengahnya 131 juta orang, ketiga terbesar di Asia setelah China dan India. Mereka bertambah rata-rata 7 juta orang dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan 6,5 persen dan inflasi 4 persen.

Banyak pihak percaya bahwa gerak positif tersebut terjadi bukan karena peran pemerintah, melainkan para pelaku ekonomi bergerak sendiri. Secara otonom, mereka membangun sistem peringatan dini guna membaca segala perubahan ekstrem yang terjadi di tingkat domestik dan global.

Itu yang belum Presiden lakukan: membangun red-line guna menghadapi elite politik yang hanya membanggakan kekuasaan. ●

Guru Politik!

M. Fauzi Sukri, PENULIS, BERGIAT DI BALE SASTRA KECAPI SOLO

Sumber : KORAN TEMPO, 25 November 2011

Di Indonesia, partai dan tokoh politik pernah mengangankan tak menjadi mesin pengeruk kekuasaan, tapi lebih sebagai organisasi pendidikan politik dan guru politik.

Saat itu, pada 1932, Mohammad Hatta menulis dengan sedikit geram,“ Pendidikan! Bukan atau belum lagi partai. Bukan karena chilaf atau tjuriga diambil nama ‘Pendidikan’, melainkan dengan sengadja.”

Saat itu banyak yang mempertanyakan nama Pendidikan Nasional Indonesia, kenapa tidak menggunakan kata “partai”.Tulisan pendek berjudul “Pendidikan” itu semacam respons pendek Hatta tapi menentukan, penting, dan mendesak.“Baik, kita tidak akan berketjil hati atau marah. Memang kita mau ‘bersekolah’ dahulu, bersekolah membentuk budi dan pekerti, bersekolah dalam memperkuat iman.Ternjata dalam riwayat jang berlalu, bahwa budi, pekerti dan iman itu jang paling perlu bagi pergerakan kita,”jawab Hatta dalam Daulat Rakyat Nomor 37, tanggal 20 September 1932.

Hatta harus menulis kata “pendidikan”dengan tanda seru karena ada kesan bahwa Pendidikan Nasional Indonesia, terkait dengan pembubaran Partai Nasional Indonesia

oleh pengurusnya sendiri, akan bergerak dalam dunia pendidikan, bukan politik. Hatta sadar, tampaknya ada yang hilang saat itu dari roh pergerakan kemerdekaan: pendidikan (politik). Hatta benar bahwa pada akhirnya, dalam alam demokrasi, pendidikan politik menjadi sesuatu yang penting, tapi selalu saja (sengaja!) diabaikan, terutama oleh para pemimpinnya sendiri.

“Sebab itu Pendidikan Nasional Indonesia mendidik rakjat, supaja insaf akan kedaulatan dirinja dan paham kepada makna dan maksud dasar kedaulatan rakjat. Djalan jang diturut bukan memaksa atau menipu, melainkan mejakinkan rakjat. Sebab itu Pendidikan Nasional Indonesia bersifat pendidikan, sekalipun ia akan menjadi partai dan susunannya bersifat seperti partai,”kata Hatta (1953: 80).

Kata-kata Hatta itu mungkin saat ini semacam lelucon bagi para politikus. Kita lebih banyak disodori kehidupan politik hedonistis yang mencederai rasa keadilan sosial, hilangnya etika publik sebagai laku berpolitik, hancurnya akhlak politik sebagai perwakilan rakyat, dan beralihnya karakter kepemimpinan serta gagasan politik pada citra dan simulakra politik yang dijejalkan kepada rakyat.

Guru Politik

Hatta banyak memberikan kursus politik. Dalam tahanan politik di Banda Neira, Hatta mengajari temantemannya politik dan ekonomi, bahkan menyelenggarakan semacam kuliah filsafat untuk mempertajam pikiran serta meningkatkan kecerdasan.Tan Malaka merintis perguruan bagi “rakyat murba”di Semarang. Bagi Tan Malaka, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Dengan itu, belenggu kekolotan, kebodohan, kegelapan, sekaligus “hawa nafsu jahat”permainan judi bisa dihilangkan.“Kemerdekaan rakyat hanya bisa diperoleh dengan pendidikan kerakyatan,”kata Tan Malaka.

Yang paling menonjol tentu saja salah satu dari tiga pendiri National Indische Partij, Soewardi Soerjoningrat, yang kemudian berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Dia sadar bahwa sejak banyak tokoh membaca surat-surat Kartini yang menggugah roh pendidikan dan pengajaran, berdirinya Budi Utomo, Sarekat Islam, National Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, dan seterusnya, pendidikan dan pengajaran menjadi roh kesadaran kultural serta kebangkitan politik.

Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan kebangsaan Taman Siswa. Asas pendidikan dan pengajarannya menggunakan Among System. Among System menggarisbawahi dua hal. Pertama, kemerdekaan dan zelfbeschikkingsrecht (hak menentukan nasib sendiri) sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir-batin menuju hidup yang merdeka. Kedua, kodrat alam, sebagai syarat mencapai kemajuan dan sekaligus penghormatan kepada kodrat manusia.

Maka tugas para pemimpin yang dipancarkan dari Taman Siswa adalah terlibat secara intensif dengan rakyat, menceburkan diri ke dalam hidup dan penghidupan rakyat, serta menggerakkan rakyat ke arah kemajuan bukan sebagai penuntun yang memaksa menarik dari depan, tapi sebagai pendorong yang berdiri di belakang. Dan kita bisa menyebutkan juga nama H O.S. Tjokroaminoto yang menjadi guru politik bagi Alimin, Musso,Sukarno, dan Kartosoerjo, serta Agus Salim, RA Kartini, Dewi Sartika, dan seterusnya.

Riwayat bangsa ini adalah riwayat pendidikan dan pengajaran bagi rakyat. Para perintis bangsa ini sebagian besar guru yang bergerak dalam pendidikan dan pengajaran, bahkan sebelum tokoh politik. Sebagian besar tokoh politik juga bergerak dalam dunia pendidikan, menjadi guru-pendidik, dan memposisikan dirinya sebagai guru-negarawan yang bisa diteladani rakyat. Mereka tetap mempertahankan diri sebagai guru dalam  kehidupan politik bagi diri mereka, lawan politik mereka, dan terutama rakyat mereka.

Guru Chiron

Tapi yang tampak mengemuka dewasa ini adalah politikus yang sudah berhasil berguru kepada Chiron, makhluk setengah hewan dan setengah manusia. Dalam bukunya yang masyhur, Il Principe, pemikir renaisans Niccolo Machiavelli menganjurkan agar para calon penguasa mengingat kisah Achilles dan banyak penguasa zaman kuno yang berguru kepada Chiron. “Arti alegori ini ialah, dengan menjadikan guru itu setengah manusia dan setengah binatang, seorang raja harus mengetahui bagaimana bertindak menurut sifat baik manusia maupun binatang, dan ia tak akan hidup tanpa keduanya,”

tulis Machiavelli (1987: 71-72). Seorang penguasa,“ Harus meniru rubah dan singa, karena singa tidak dapat membela diri sendiri terhadap perangkap, dan rubah tidak dapat membela diri terhadap serigala. Karena itu, orang harus bersikap seperti rubah untuk mengetahui adanya perangkap, dan seperti singa untuk menakuti serigala.”

Dalam bentuknya yang mutakhir, kita menyaksikan bagaimana ritus politik citra dipropagandakan, janji dikumandangkan tapi dikhianati, slogan politik bombastis-

fantastis digemakan tapi nihil substansi, retorika dipertontonkan tapi miskin kekayaan gagasan, serta kekuatan dibangun tapi rakyat ditakut-takuti, dilemahkan, dan diperbodoh. Ada sinisme moralitas, pembangunan mengabaikan kemanusiaan dan peradaban. Machiavellibarangkali benar sepanjang untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan.

Tapi, sejarah membuktikan, kita tak mengenang penguasa selama mereka berkuasa, apalagi jika dengan kekerasan, tapi mengutuknya.“Apakah kenang-kenangan yang kita cantumkan kepada guru-guru kebangunan ini?”tanya Soekarno (1964: 616) dalam esai yang masih ditulis tangan,“Menjadi Guru di Zaman Kebangunan”. Dari masa renaisans Eropa, kita lebih banyak mengenang mereka yang mengukir sejarah dalam dunia keilmuan dan peradaban-kemanusiaan. Begitu juga di belahan dunia lain, termasuk di Indonesia.

Sejarah sudah membuktikan, bangsa atau komunitas yang besar, dihormati, dan disegani adalah mereka yang peduli, membangun, membesarkan, serta menjunjung

tinggi pendidikan dan pengajaran. Dan itu diinspirasi dan dibangun oleh guru (politik) yang bervisi pendidikan. Tapi tampaknya saat ini tidak akan ada lagi tokoh politik yang akan berteriak: “Pendidikan! Bukan dan belum lagi partai!” ●

Prospek Partai Baru

Burhanuddin Muhtadi,PENGAJAR FISIP UIN JAKARTA, PENELITI LEMBAGA SURVEI INDONESIA

Sumber : SINDO, 23 November 2011

Kementerian Hukum dan HAM menetapkan bahwa dari 14 partai baru yang mendaftar,baru Partai Nasional Demokrat (Nas- Dem) yang memenuhi persyaratan berbadan hukum.

Sebanyak 10 partai baru tidak lolos, sedangkan tiga partai sisanya, yakni Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN),Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), dan Partai Karya Republik (PKR) diberi waktu untuk segera melengkapi administrasi. Partai-partai baru yang lolos verifikasi administrasi belum bisa bernafas lega karena masih ada tahapan berikutnya, yakni verifikasi aktual oleh KPU.

Jika mereka lolos dari lubang jarum ini, mereka bisa bersaing dalam Pemilu 2014. Bagaimana peluang elektoral partai-partai baru dalam Pemilu 2014? Apakah gejala deparpolisasi atau penurunan kepercayaan publik terhadap partai bisa dimanfaatkan oleh partai baru?

Deparpolisasi

Beberapa tahun terakhir, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendeteksi gejala emoh partai atau deparpolisasi. Menurut Biorcio dan Mannheimer (1995), deparpolisasi bisa dijelaskan melalui dua dimensi, yakni dimensi afeksi atau party-ID dan evaluasi massa pemilih atas fungsi intermediasi partai (dimensi rasional).

Survei nasional LSI pada Mei 2011 menunjukkan hanya 20% pemilih yang memiliki party-ID.Pemilih loyal di setiap partai tak lebih dari 5%. Akibatnya, volatilitas dukungan partai rentan berubah.Mayoritas responden menyatakan kurang atau sama sekali tidak siap memilih (54,9%).Mereka mengambang, mungkin menunggu waktu,menunggu partai atau calon yang lebih meyakinkan, atau mungkin tidak akan memilih.

Jumlah ini potensial mengubah peta kekuatan partai secara drastis.Ini pula yang menjelaskan mengapa pemenang pemilu selalu berubah-ubah. Deparpolisasi juga diukur sejauh mana partai menjalankan fungsi agregasi kepentingan publik dan pendidikan politik.

Survei menemukan bahwa mayoritas responden menilai fungsi intermediasi partai sangat buruk. Publik disuguhi korupsi yang melibatkan eliteelite partai, moralitas pribadi tokoh partai, melempemnya fungsi legislasi DPR, dan lainlain membuat gejala emoh partai mencapai titik puncak.

Prospek Elektoral

Stabilitas dukungan partai politik dapat terjadi bila pemilih mengidentikkan diri dengan partai, tapi bila hanya sedikit yang memiliki party ID, kontinuitas dukungan pada partai akan lemah (Campbell dkk, 1960). Besarnya pemilih mengambang sebagaimana temuan survei di atas dapat memengaruhi peta kekuatan partai politik pada 2014. Floating-mass ini bisa menjadi insentif bagi partai baru.

Namun,jika partai-partai baru gagal memberikan diferensiasi dan positioningyang jelas, nasib mereka juga akan dijauhi pemilih. Sebaliknya, jika partaipartai baru mampu menampilkan program dan citra yang baik, tentu publik akan melirik. Jika partai-partai baru cerdas, mereka seharusnya mampu memanfaatkan gejala penurunan kepercayaan terhadap partai-partai lawas tersebut untuk meningkatkan akseptabilitas di mata publik. Untuk itu, partai-partai baru harus memperbaiki supplyside- nya.

Partai-partai baru harus memberikan tawaran atau alternatif politik yang lebih baik melalui kinerja dan program partai yang lebih baik dan menawarkan calon anggota DPR dan calon pejabat publik yang lebih baik. Mereka harus hadir bukan hanya pada waktu pemilu. Citra partai yang bersih dari korupsi juga harus ditingkatkan. Jika tidak,partai baru tak usah bermimpi ampu bersaing dengan partai lama.

Partai-partai baru juga bisa terkena getah deparpolisasi. Partai-partai baru dianggap setali tiga uang dengan partaipartai lama yang sedang mengalami krisis kepercayaan.Apalagi jika tokoh-tokoh partai baru ternyata berasal dari migrasi elite dari partai-partai yang sudah ada sebelumnya. Masih minimnya pemilih yang melirik partai-partai baru disebabkan,terutama oleh masih kurang populernya partai baru.

Jangankan di kalangan masyarakat luas, di kalangan kelas menengah yang memiliki telepon di 12 kota besar saja ditemukan hanya NasDem yang memiliki tingkat kedikenalan 67,7%, lalu disusul Partai SRI 24,3%, PKBN 16,3%, dan PKR 13%.Rumus perilaku pemilih yang paling mendasar: “bagaimana publik memilih jika kenal saja tidak?” Di antara partai-partai baru yang tingkat popularitasnya memadai memang hanya Partai NasDem.

Selain ditunjang sumber daya finansial mencukupi, NasDem juga didukung kekuatan media sehingga sedikit banyak sudah bisa bersaing dengan beberapa partai menengah yang lolos parliamentary threshold dalam pemilu yang lalu.Namun,basis sosial atau ceruk pemilih Partai NasDem belum kelihatan karena memang partai ini masih sangat baru. Partai ini juga masih kekurangan tokohtokoh yang memiliki magnet elektoral kuat terutama di kalangan pemilih yang tinggal di Jawa.

Perlu diingat, sejarah elektoral kita tak pernah dipisahkan dari kekuatan tokoh di balik sebuah partai. Adapun kekuatan Partai SRI terletak di figur Sri Mulyani yang diharapkan menjadi vote-getter partai berlambang sapu lidi ini. Sayangnya, sumber daya finansial dan jaringan Partai SRI masih lemah sehingga popularitasnya masih terbatas. Problem popularitas juga menghinggapi PKBN dan PKR.

Popularitas partai baru tersebut bersifat necessary condition (syarat mutlak) agar elektabilitas partai baru meningkat, tapi tidak memadai (not sufficient). Tingkat kedikenalan partai baru harus diikuti pada kualitas popularitas yang positif. Program-program partai baru bukan hanya retorika, melainkan harus diikuti dengan aksi nyata agar kredibilitas partai baru lebih baik dibanding partai-partai lama.

Jika kualitas partai baru sama buruk atau bahkan lebih buruk dibanding partai lama, publik menghadapi dilema konsumen politik.Pemilih hanya dihadapkan pada dua pilihan, tetap memilih dari pilihan yang buruk atau menambah deretan panjang golput. ●