Suriah dan Peta Baru Politik Arab

Suriah dan Peta Baru Politik Arab

Ibnu Burdah, PEMERHATI TIMUR TENGAH; DOSEN UIN SUNAN KALIJAGA

Sumber : KOMPAS, 3 Desember 2011

Sikap negara-negara Arab terhadap Suriah, terutama di forum Liga Arab yang sepakat menjatuhkan hukuman berat terhadap negara itu, mencerminkan beberapa realitas baru dalam peta pergaulan antarnegara-negara Arab.

Secara umum peta konstelasi masih berporos pada dua kutub lama, yaitu kekuatan yang pro-Iran dan pro-Barat. Namun, perkembangan baru memperlihatkan pergeseran-pergeseran yang tidak bisa diremehkan.

Qatar tampil jadi ”pemimpin” baru Arab yang cukup diperhitungkan. Kerajaan kecil itu mengambil peran terdepan dalam proses penghukuman terhadap Suriah, negara dengan wilayah dan penduduk jauh lebih besar daripada Qatar. Sejak awal, kerajaan kaya raya itu memelopori sikap keras terhadap Suriah dan memobilisasi dukungan— terutama dari negara-negara Teluk—untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim Bashar al-Assad.

Suara sinis dari pembela Suriah bahkan menyebut markas besar Liga Arab telah berpindah dari Kairo, Mesir, ke Doha, Qatar. Liga Arab dituding tak lebih dari kepanjangan tangan organisasi negara-negara Teluk, GCC (Majlis al-Taawun al-Khalijiy), yang juga dimotori Qatar.

Qatar dan Arab Saudi

Dalam sidang darurat para menteri luar negeri Liga Arab di Kairo yang ditindaklanjuti di Maroko, beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Qatar Hamad bin Jasim—ia juga merangkap Menlu Qatar dan anggota inti keluarga Ali Tsani—jadi ketua komite dan memimpin sidang yang menghasilkan keputusan yang direspons secara sangat keras oleh pemerintah dan sebagian rakyat Suriah. Bin Jasim bersama Nabil Arabiy, Sekjen Liga Arab, juga memimpin konferensi pers yang cukup panjang untuk menjelaskan detail keputusan tersebut.
Agresivitas Qatar memang terus menguat dalam pergaulan di kawasan ini sejak menjalarnya gerakan protes rakyat di negara-negara Arab. Peran Qatar juga sangat menonjol ketimbang negara Arab lain dalam proses penjatuhan rezim Khadafy di Libya. Peran Qatar saat ini bukan hanya mirip peran Mesir di bawah pimpinan Hosni Mubarak yang begitu kuat, juga berupaya menampilkan postur baru rezim Arab, yakni pembela rakyat melawan penindasan penguasa otoriter.

Oleh karena itulah Suriah langsung menunjuk Qatar sebagai dalang lahirnya keputusan Liga Arab yang sangat keras itu. Respons pendukung rezim Assad juga tak kalah keras. Demonstrasi memprotes Qatar, di samping Turki, AS, dan Arab Saudi, berubah menjadi aksi yang diwarnai kerusuhan dan perusakan beberapa kantor kedutaan negara-negara tersebut di Damaskus.

Negara lain yang ada di barisan depan tentu Arab Saudi, pemimpin tradisional negara-negara Arab di kawasan Teluk. Sebagaimana Qatar, Arab Saudi adalah negara dengan kemampuan finansial melimpah.
Posisi Arab Saudi di Liga Arab sangat kuat. Bukan hanya karena statusnya sebagai negara pendiri, melainkan juga karena iuran negara itu bagi pendanaan Liga Arab juga paling tinggi. Sebaliknya, Suriah adalah negara dengan iuran rutin termasuk yang terendah bersama beberapa negara Arab-Afrika bagian selatan.

Arab Saudi sebenarnya sejak lama menginginkan Suriah mendekat ke barisan negara-negara Arab pro-Barat atau menjauh dari Iran yang dipandang sebagai sumber ancaman terbesar kerajaan itu. Faktanya, Suriah justru terus meningkatkan kedekatan strategisnya dengan Teheran.

Oleh karena itu, jatuhnya rezim Assad merupakan keuntungan politik tersendiri bagi Arab Saudi. Apalagi Suriah juga dicurigai terlibat dalam upaya mengobarkan protes rakyat yang sempat muncul di beberapa kota di Arab Saudi.

Kedua negara itu, Qatar dan Arab Saudi, jadi sangat agresif dalam politik luar negerinya di kawasan itu sejak kejatuhan Mubarak. Mereka tak lagi dapat memercayakan kepentingan dan jaminan kelangsungan kekuasaannya kepada AS. Tak adanya pembelaan AS secara tegas dan signifikan terhadap Mubarak dalam proses kejatuhannya, padahal Mubarak sangat loyal kepada AS selama berkuasa, membuat kedua negara itu berupaya bertumpu kepada dirinya sendiri, baik dalam pertahanan maupun pergaulan internasional.

Lebanon-Irak

Pemimpin negara Arab anti-Barat tampaknya tetap dipegang Suriah. Pemerintah Suriah menyebut Liga Arab telah jadi ”sebuah alat kecil” bagi kepentingan AS. Suriah memandang penggalangan dukungan negara-negara Arab untuk mengisolasi mereka tak terlepas dari upaya lanjutan AS menekan Suriah.

Sikap Lebanon dan Irak yang tidak mendukung keputusan itu boleh jadi didasari kepentingan-kepentingan pragmatis. Lebanon adalah negara yang mirip sebuah halaman depan bagi Suriah. Sebagian besar wilayah negeri pinggiran Laut Mediterania itu berbatasan dengan Suriah. Hubungan kedua negara, sebelum pembunuhan Rafiq Hariri, ibarat dua daerah berdekatan dalam satu negara. Sangat dekat, sehingga kantor perwakilan Suriah di Lebanon atau sebaliknya pun tidak ada. Bukan karena bermusuhan, melainkan karena kedekatan yang hampir menyatu. Barangkali ini jadi bagian pertimbangan sikap Lebanon yang menentang keputusan sanksi berat atas Suriah.

Namun, sikap Lebanon sepertinya juga tak lepas dari pergantian rezim di dalam negeri itu. ”Penguasa” pemerintahan baru Lebanon sangat dekat dengan Hezbollah yang merupakan sekutu dekat Iran dan Suriah. Retorika Hasan Nasrallah, Sekjen Hezbollah, menanggapi keputusan Liga Arab itu jauh lebih keras daripada respons Presiden Assad sendiri. Nasrallah dalam beberapa pidatonya sudah mengancam kemungkinan pecahnya perang kawasan.

Pragmatisme Irak, selain faktor luasnya perbatasan, adalah kenyataan bahwa ribuan pengungsi Irak berada di Suriah, demikian pula sebaliknya. Mereka juga menghadapi ”persoalan” dalam negeri yang sama, yakni masalah Kurdi. Namun, faktor Nuri al-Maliki yang dikenal cukup menjaga ”hubungan baik” dengan Teheran disebut-sebut sebagai faktor penting bagi sikap Irak untuk abstain. Sementara penolakan Yaman terhadap keputusan itu diperkirakan terkait posisi rezim Yaman yang hampir sama dengan rezim Assad, bahkan sudah di ujung tanduk.

”Aktor Baru”

Selain menguatnya pengaruh rakyat dan media sebagai hasil revolusi rakyat Arab, China dan Rusia menunjukkan gejala keterlibatan yang makin meningkat di kawasan ini. Rencana penarikan tentara AS dari Irak menjadi momentum penguatan pengaruh kedua negara itu.

AS memang berupaya tetap menempatkan pasukan dalam jumlah besar di berbagai bagian di Timur Tengah, tetapi itu tidak mudah. Sejauh ini, China dan Rusia lebih condong kepada kekuatan poros Iran-Suriah dan gerakan-gerakan perlawanan. Sikap kedua negara itu terhadap ”proses” pengisolasian Suriah jelas menunjukkan keberpihakannya.

Percaturan politik di dunia Arab untuk beberapa waktu ke depan tampaknya akan diwarnai oleh aktor-aktor di atas. Hubungan antar-aktor-aktor itulah yang akan membentuk konstelasi pergaulan antarnegara dan menciptakan realitas baru di kawasan. ●

Pelembagaan Revolusi Mesir

Ibnu Burdah, PEMERHATI MASALAH TIMUR TENGAH DAN DUNIA ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA

Sumber : SUARA MERDEKA, 29 November 2011

Perjuangan untuk perubahan seringkali sangat sulit dan menelan tidak sedikit korban. Tapi pelembagaan hasil gerakan bahkan berlangsung lebih sulit lagi. Inilah yang sekarang terjadi di Mesir setelah mundurnya Hosni Mubarak, Februari lalu. Peralihan kekuasaan dari militer ke sipil adalah salah satu pesan terpenting revolusi 25 Januari di negara itu. Namun setelah hampir 10 bulan keberhasilan gerakan rakyat mendesak Mubarak mundur, kekuasaan tertinggi masih berada di tangan militer, tepatnya Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata atau Dewan Agung Militer (Al-Majlis al-Askariy al-A’la).

Dewan yang dipimpin Al-Mursyid (Field Marshal) Hussein Tantawi itu telah menjanjikan peralihan itu akan dilaksanakan pada pertengahan Februari tahun depan. Tetapi, kelompok-kelompok politik di Mesir mencurigai dewan itu terus berupaya secara sistematis dan terencana menunda proses peralihan itu. Itulah yang digugat puluhan ribu demonstran di Tahrir baru-baru ini.

Hingga saat ini, gejala politik di Mesir menunjukkan ada beberapa hal yang menghambat proses institusionalisasi hasil gerakan rakyat. Yang terpenting tentunya adalah sebagian pendukung Mubarak masih melakukan ”perlawanan” terhadap arus perubahan melalui berbagai cara. Dukungan terbuka kepada Mubarak barangkali sudah tidak ada, sebab ia sudah menjadi simbol musuh ibu kandung Mesir yang baru: revolusi rakyat. Namun, upaya-upaya untuk menghambat laju perubahan itu jelas sekali terjadi.

Bagaimana pun, sebagian tentara, termasuk Dewan Agung Militer yang memegang otoritas pemerintahan saat ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Mubarak. Tuntutan revolusi bukan hanya pengadilan terhadap Mubarak dan keluarga melainkan juga seluruh kroninya yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tuntutan semacam itu bukan hanya berarti ancaman terhadap karier dan jabatan mereka sebagai elite militer melainkan juga ancaman terhadap masa depan dan hidup mereka.

Beberapa kelompok perjuangan untuk menjatuhkan Mubarak telah menjadi partai politik. Itu artinya akan terjadi pertarungan perebutan kekuasaan di antara kelompok itu. Pertarungan keras tampaknya akan terjadi antara Jamaah Al-Ikhwan al-Muslimin dan Partai Hurriyah wa Adalah (Kebebasan dan Keadilah), dan kelompok-kelompok liberal dan nasionalis. Keunggulan yang pertama terletak pada konsolidasi jauh-jauh lebih awal, keterasahan dalam menghadapi kondisi yang sulit, dan mereka adalah salah satu simbol korban kezaliman Mubarak.  

Pihak Luar

Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, dan Iran merupakan aktor-aktor yang secara kasat mata ingin turut menentukan arah perubahan di Mesir. Tiga yang pertama menginginkan posisi Mesir baru tidak berubah sebagaimana masa Mubarak; menjadi jangkar stabilitas dan keseimbangan versi mereka di kawasan, memimpin negara-negara Arab berorientasi Barat, dan tetap menjaga hasil peace agreement dengan Israel, termasuk mendorong proses perdamaian Israel-Palestina.

Iran getol menarik Mesir baru dalam barisannya, atau setidaknya menjauhkan negeri itu dari Amerika dan Israel. Saudi adalah aktor lain yang tidak bisa diremehkan. Negara itu sangat berkepentingan terhadap Mesir untuk menjadi sekutu kuat di kawasan yang berorientasi ke Barat dan melawan pengaruh Iran.

Kuatnya intervensi asing dapat membelokkan arah perubahan Mesir dari cita-cita revolusi. Kendati pihak-pihak luar itu menyatakan dukungan dan lahirnya Mesir baru sebagai negara demokratis, yang terpenting bagi mereka sesungguhnya adalah memastikan bahwa agenda dan kepentingan mereka di kawasan didukung atau setidaknya tidak dihambat oleh rezim baru hasil revolusi itu.

Rakyat Mesir tentu ingin segera merasakan hasil perjuangan yang mereka kobarkan dengan pengorbanan luar biasa. Mereka pasti menginginkan hasil yang lebih riil yang bisa mereka rasakan dalam kehidupan nyata. Setelah Mubarak jatuh, perekonomian Mesir yang turun drastis belum sepenuhnya pulih kembali. Pariwisata yang menjadi andalan ekonomi sangat sensitif dengan isu keamanan.

Sementara, hingga saat ini demontrasi yang menuntut penuntasan tuntutan rakyat belum berakhir, bahkan mungkin masih sangat lama. Ketidakpuasan rakyat atas kondisi ini bukan hanya bisa menghambat pelembagaan hasil-hasil gerakan itu melainkan juga dapat memukul balik semangat dan cita-cita revolusi itu sendiri. ●