PAL INDONESIA siapkan Kapal Perang untuk FILIPINA

23 Januari 2014 Tepat pukul 17.00 waktu Filipina Kesepakatan antara PT PAL INDONESIA (Persero) dengan kementerian pertahanan (Department of National Defence) Filipina telah disepakati dalam pembuatan 2 unit Strategic Sealift Vessel (SSV).

 Penunjukkan ini merupakan hasil pemenangan tender PT PAL INDONESIA (Persero) pada proses lelang yang juga diikuti oleh beberapa perusahaan galangan kapal di dunia. Setelah melaksanakan uji adminstrasi, teknis dan komersiil oleh panitya lelang pada akhir tahun 2013, maka PAL INDONESIA mendapatkan kepercayaan sebagai pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Kapal SSV ini. Pada penandatanganan kontrak yang dilakukan di Manila Filipina ini, PT PAL INDONESIA (Persero) dihadiri langsung oleh Direktur Utama M Firmansyah Arifin dan didampingi Direktur Perencanaan & Pengembangan Usaha Eko Prasetyanto, Direktur Keuangan Imam Sulistiyanto, Kadiv Desain Gonot H, Kadiv Treasury Arif Cahyana, Kadiv Bisnis M. Agus Budiyanto dan Staf khusus Bid. Hukum Dirut Bambang Hardiyanto yang dihadiri juga oleh Perwakilan Duta Besar Indonesia Untuk Filipina.

Dalam kontrak tersebut pihak Philippine berharap dengan melihat pengalaman PT PAL INDONESIA (Persero) pembangunan ini dapat terlaksana dengan segera dan tanpa halangan. Proyek ini merupakan  proyek prestisus yang merupakan pembuktian PT PAL INDONESIA (Persero) mampu berkompetisi dialam proses tender Internasional. Proyek pertama di awal tahun 2014 ini, sebagai bentuk tanggungjawab yang besar terhadap pertumbuhan PAL INDONESIA menyongsong era yang baru.

Pada kesempatan ini, PAL INDONESIA mendapatkan tanggung jawab baru selain tugas dari Kementerian Pertahanan Nasional sebagai Lead Integrator proyek Alutsista. Proyek ini akan menjadi titik penentu PT PAL INDONESIA (Persero) dalam menghasilkan produknya selain STAR-50, yang telah berlayar di Laut Internasional. Dan proyek ini merupakan ekspor pertama kapal perang yang terjadi sepanjang sejarah PAL INDONESIA berdiri. Maka hal ini seharusnya membuat kepercayaan diri Insan PAL INDONESIA untuk terus meningkatkan kompetensinya kembali dalam persaingan industri galangan maritim.

 

Selain itu, proyek SSV pesanan Filipina ini juga akan menjadi tonggak kebesaran PAL INDONESIA dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Kebesaran ini telah dimulai dengan proses pembangunan beberapa kapal perang pesanan TNI Angkatan Laut, diantaranya kapal Kawal Cepat Rudal (KCR-60), Perusak Kawal Rudal (PKR-105) dan Kapal Selam. 

Selain dari proyek tersebut PAL INDONESIA juga berpengalaman dalam memproduksi kapal patroli cepat dan inilah yang menjadi cikal bakal kepercayaan user dalam memesan kapal. Sementara itu kapal pesanan Filipina ini merupakan peningkatan/upgrade dari kapal jenis pengangkut yang pernah diproduksi oleh PT PAL INDONESIA (Persero) yakni Landing Platform Dock (LPD-125). 

SSV pesanan Filipina ini memiliki kapasitas panjang kapal 123 meter, lebar 21,8 meter dan berkapasitas 7.000 Ton. Kapal ini mampu menampung 649 orang baik terdiri dari awak kapal, pasukan dan penumpang. Dan kapal ini mampu melaju hingga kecepatan 16 Knots, dengan mesin pendorong 2 X 3.000BHP.

Sumber : BUMN

Mengawal Pembangunan PKR 10514

Pertengahan Januari lalu, PT.PAL dan Damen Naval Schelde Shipyard telah melakukan pemotongan baja pertama pembangunan kapal pertama jenis PKR 10514. Pemotongan plat pertama ini juga dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Staf TNI AL Laksamana DR Marsetio KSAL dan CEO Damen Schelde Naval, Mr. Hein Van Amaiden Shipbuilding (DSNS). Disebutkan pula kapal pertama nantinya akan selesai pada akhir 2016 atau awal tahun 2017.

(photo: Puskomlik Kemhan)

Sekedar menyegarkan ingatan, dalam kerja sama produksi ini, PT.PAL kebagian membuat 4 dari 6 modul Sigma 10514. Kecuali modul 5 dan 3, modul lainnya dikerjakan di PT.PAL. Dan nantinya ke-6 modul akan diintegrasikan serta diuji di fasilitas PT.PAL di Surabaya. Untuk lebih lengkapnya, simak diagram dibawah ini. Tertulis jelas bahwa PT.PAL membuat modul 1,2,4 dan 6 mulai tanggal 15 Januari. Sementara galangan DSNS di Rumania akan mulai mengerjakan modul 3 pada bulan mei 2014. Lalu pada Juni 2014, giliran modul ke 5 dikerjakan oleh galangan DSNS di Belanda. 

Februari 2015, Modul dari Rumania dikirim ke Surabaya lalu menyusul pada Juni 2015, Modul dari Belanda. Setelah diintegrasikan, sekitar akhir Desember 2016 atau awal Januari 2017 akan dilakukan sea trial. Nah, semoga saja semua jadwal yang telah direncanakan ini bisa berjalan lancar.

Selanjutnya yang harus dikawal adalah pengadaan persenjataan untuk PKR 10514. Pasalnya, untuk melengkapi PKR10514 dengan Rudal Exocet, Rudal Mica, CIWS Millenium, serta torpedo masih dibutuhkan dana sekitar 60 juta euro. Nilai ini termasuk pengadaan perangkat perang elektronika ECM dan ESM buatan Thales. Namun demikian, PKR10514 sudah dipastikan dilengkapi sejumlah peralatan canggih. Diantaranya radar SMART-S MK2, STING-EO MK2 tracker, Integrated Bridge System serta Integrated Comms System hingga Kinglip Sonar.

Sumber: ARC

TNI AD Ajak LAPAN Antisipasi Teknologi Perang Modern

Prototipe RKX 200 Lapan (Defense Studies)

Jakarta ♼ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) diajak TNI AD mengembangkan teknologi penginderaan jarak jauh dan anti cyberwar. Hasil riset bersama ini bukan hanya untuk keperluan menghadapi pertempuran modern, namun juga operasi tanggap darurat bencana alam di daerah terpencil.


Nota kesepakatan kerjasama senilai Rp 3,5 miliar ini ditandatangani oleh KSAD Jend. Budiman dan Kepala LAPAN Bambang Tedjakusuma. Penandangangannya berlangsung di Mabes AD, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (21/1/2014).

"Kemampuan LAPAN dalam teknik satelit dan pengindraan jarak jauh diperlukan untuk survei, pengembangan roket peluncur dan pesawat intai tanpa awak. Ini mendukung perang melawan pembajakan dan terorisme yang memerlukan presisi dalam tembakan, manuver dan informasi," kata Jend. Budiman dalam sambutannya.

"Ke depannya bukan hanya digunakan dalam pertempuran generasi ke-4, namun dimanfaatkan juga dalam penanggulangan bencana alam," sambungnya.

Di dalam kerjasama ini LAPAN akan bergandengan dengan Direktorat Tofografi TNI AD untuk pemetaan geospasial. Pemetaan ini dalam pengembangannya mencakup peta kekuatan teroris dan daerah bencana alam yang selama ini masih tergantung kepada produksi luar negeri.

"Perlu kemandirian dalam industri pertahanan, berkaitan degan satelit dan pengendalian jarak jauh. Selain itu juga untuk menjaga kerahasian baik tertulis, lisan dan elektronik," jelas KSAD.

Kepala LAPAN Bambang Tedjakusuma di dalam sambutannya menyatakan sudah banyak riset yang dikembangkan dan bisa TNI AD manfaatkan. Di antaranya adalah roket peluru kendali presisi untuk pertahanan yang mempunyai daya jangkau mulai 15 km, 23 km, 36 km hingga 100 km.


"Kami juga punya database untuk penginderaan jarak jauh. Kerjasama ini juga kami jalin dengan TNI AL dan AU," ujar Bambang.

  ♞ Metrotv  

LAPAN Kembangkan Teknologi Alutsista bersama TNI

Prototipe Rudal Lapan (Kaskus)

JAKARTA ★ TNI AD bakal memborong alutsista di akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Paling lambat Agustus tahun ini, TNI AD menargetkan bisa mendatangkan 60 sampai 80 persen alutsista yang sudah masuk daftar pembelian. Selebihnya, akan dicicil hingga 2017.


Tahun ini, anggaran keseluruhan TNI AD mencapai Rp 15 Triliun. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman mengungkapkan, cukup banyak unit alutsista yang akan dibeli TNI AD tahun ini. Sebagian besar merupakan unit bergerak berupa tank dan helikopter taktis.

Salah satu pembelian terbesar tahun ini adalah main battle tank (MBT) Leopard 2A4 Revolution. Sedikitnya 52 unit Leopard anyar akan melengkapi kekuatan TNI AD.

"Masih ada sekitar 71 lagi Leopard dan Marder yang didatangkan setelah 2014," ujarnya usai penandatanganan MoU penelitian dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Mabes AD kemarin.

Selain itu, TNI AD juga membeli 81 rudal anti serangan udara, serta meriam Caesar 155 mm dan Multi Launcher Rocket System (MLLRS) masing-masing dua batalion. TNI AD juga membeli sejumlah helikopter, seperti Eurocopter Fennec 12 unit dan Bell Helicopter 16 unit. "Apache juga akan didatangkan tapi tahun 2017," lanjutnya.

Penandatanganan MoU dengan LAPAN sendiri bakal memperkuat TNI AD di bidang penelitian. Beberapa manfaat menggandeng LAPAN, TNI AD bisa lebih cepat dalam mengembangkan teknologi penerbangan, roket, penginderaan jarak jauh, hingga pemetaan wilayah.

Hasil kerjasama itu nantinya akan membuat teknologi pertahanan makin canggih. Teknologi satelit penginderaan jauh misalnya, bisa digunakan untuk memetakan setiap sudut wilayah NKRI, terutama perbatasan. Teknologi itu bisa juga digunakan untuk menanggulangi bencana.

Budiman mengatakan, pengembangan alutsista saat ini memberi porsi cukup besar pada penelitian. Kerjasama tidak hanya dilakukan dengan LAPAN, namun juga BPPT dan sejumlah Universitas. Untuk penelitian awal yang bekerjasama dengan LAPAN, telah disediakan anggaran Rp 3,5 miliar.

"Overall, termasuk kerjasama dengan BPPT dan lainnya telah dianggarkan hingga Rp 56 miliar," tambahnya. Bahkan, secara keseluruhan, Kementerian Pertahanan menganggarkan antara Rp 200-300 miliar untuk keperluan research and development.

Kepala LAPAN Bambang S Tedjasukmana mengungkapkan, pihaknya telah membuat sebuah konsorsium roket nasional. Anggotanya termasuk Pindad dan Kementerian Pertahanan. Konsorsium tersebut telah menghasilkan Roket dengan jangkauan 15 dan 23 kilometer.

"Saat ini, kami sedang mengembangkan yang jangkauan 36 kilometer, serta memulai pengembangan untuk daya jangkau 70 dan 100 kilometer," terangnya kemarin. Jika pengembangan tersebut selesai, barulah LAPAN mengembangkan roket dengan jangkauan hingga 300 kilometer seperti Yakhont milik Rusia.

Kerjasama dengan militer akan membuat LAPAN memiliki lebih banyak peran dalam industri pertahanan. Terutama, dalam hal pengembangan teknologi pertahanan dan persenjataan. "Hasil kerjasama nanti hanya akan berupa prototipe. Jika akan diproduksi masal, maka akan digarap oleh industri," ucapnya.

  ● JPNN 

Tekankan Koordinasi Pembangunan Kapal Pesanan TNI AL

Surabaya ♼ Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Hari Bowo memimpin rapat terbatas dalam kunjungannya ke PT PAL INDONESIA (Persero).
Rapat yang diikuti oleh para petinggi dan pejabat TNI AL ini juga diikuti beberapa industri galangan kapal yang juga mengerjakan kapal pesanan TNI Angkatan Laut.


Rapat ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kesinambungan proses dan pemaparan laporan atas kondisi terkini dari kontrak TNI Angkatan Laut dengan industri galangan kapal dalam negeri. Rapat yang dilakukan di ruang rapat lantai 4 gedung PIP PT PAL INDONESIA (Persero) dilakukan dengan cermat dan lebih detail.

Proses pemaparan pun dijabarkan dengan seksama dan jelas, secara bergiliran dari satgas dan pra pejabat TNI AL.

Sebelumnya Wakasal diterima oleh Direktur Utama PT PAL INDONESIA (Persero) M. Firmansyah Arifin, di lobby gedung PIP bersama dengan perwakilan industri galangan kapal diantaranya : PT Dok Perkapalan dan Kodja Bahari (Persero), CV. Rizky Putra dan PT Bahari Sentosa.

Pada rapat tersebut Direktur Desain dan Teknologi PT PAL INDONESIA (Persero) menanyakan terkait perkembangan lanjutan pada desain kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) / Frigate yang telah melaksanakan First Steel Cutting pada 15 Januari 2014.

Dalam pemaparan tersebut Dansatgas PKR Laksama Pertama Mulyadi menyampaikan adanya perubahan yang diajukan oleh TNI AL sebagai user kepada DAMEN Schelde Naval Shipbuilding terkait penambahan fasilitas, diantaranya penambahan ruang untuk Helipad dan Communication Control Center Room.

Namun kesemuanya itu disampaikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan kapal dalam menjalankan tugas nanti.

 
Setelah melakukan rapat terbatas, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Hari Bowo beserta rombongan melakukan peninjaun di lapangan. Rombongan meninjau Kapal Cepat Rudal W000273, yang mendapat perhatian lebih dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio beberapa waktu yang lalu.

  ♞ BUMN  

Wamenhan Meninjau Kesiapan PT IAMI

 Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI selaku Ketua High Level Comitte (HLC) Sjafrie Sjamsoeddin didampingi sejumlah pejabat dari Kemhan dan Mabes TNI, melaksanakan kunjungan kerja ke PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) di Pondok Ungu, Bekasi, Jumat (17/1), untuk melihat kesiapan pembuatan truk angkut militer yang akan digunakan oleh TNI.

Selama berada di PT IAMI, Wamenhan diterima Vice Presiden Direktur Isuzu Yohanes Nangoi dan mendapat penjelasan seputar kemampuan perusahaan serta kesiapan pembuatan truk-truk yang didesain untuk kepentingan militer tersebut, dan berkesempatan melihat secara langsung fasilitas-fasilitas yang dimiliki Isuzu termasuk dua unit truk prototipe.

Menurut Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, program kerja sama dengan PT IAMI ini sebagai salah satu upaya mendukung percepatan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, yang telah disusun dalam dua rencana strategis (renstra). Dan saatnya nanti, sejumlah alutsista yang sudah diterima TNI akan diperlihatkan kepada Rakyat Indonesia, pada Hari Ulang Tahun (HUT) TNI pada 5 Oktober 2014 mendatang.

Sedangkan dalam penjelasannya kepada Wamenhan, Vice Presdir Isuzu mengatakan, bahwa sebanyak 965 unit pesanan Kemhan/Mabes TNI akan segera dimulai pembuatannya. Dari jumlah total tersebut, 665 unit truk angkut militer dengan type NPS 75 dapat diselesaikan selama 15 bulan dan 300 unit lainnya type FVZ 34P diselesaikan selama 2 tahun pembuatan.

Truk Isuzu type NPS 75 memiliki spesifikasi menggunakan mesin 4HK1-TCN, Direct Injection, Intercooled Turbo 150 PS/ 2006 RPM, 5.193 cc handling 4 x 4, yang mampu bergerak di segala bentuk medan. Sementara truk dengan type FVZ 34 memiliki spesifikasi Panjang hingga 11,480 meter dengan beban berat dan volume besar (GVW 26 ton), yang di topang mesin 6HK1 - TCN, 7,790 cc, Inline Six Silinder, Direct Injection Diesel, dengan tenaga 240 ps/2.400 rpm.

Sumber : DMC Kemhan

Upaya Alih Teknologi Pertahanan Indonesia-China

Beijing (MI) : Suasana Selasa pagi itu agak tegang. Delegasi Indonesia dan China, masih belum sepakat tentang beberapa poin dalam kerja sama industri pertahanan.

Padahal, agenda pagi itu adalah penandatanganan kesepakatan kedua pihak untuk memantapkan kerja sama industri pertahanan kedua negara, termasuk percepatan alih teknologi peluru kendali C-705.


Rudal C-705 kali pertama diperkenalkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 tahun 2008. Misil itu merupakan pengembangan dari C-704, dan bentuknya lebih menyerupai miniatur C-602.

Dibanding generasi sebelumnya, C-705 hadir dengan beberapa peningkatan, seperti pada elemen mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu.

Dengan desain modular dari mesin baru, membuat jangkauan rudal yang sebelumnya 75-80 km, menjadi mampu hingga 170 kilometer.

Karena kelebihan yang dimiliki rudal berhulu ledak 110 kilogram itu, maka Kementerian Pertahanan RI dan China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) sepakat untuk pembelian rudal tersebut, disertai alihteknologi.

Tak hanya itu, kedua pihak juga sepakat untuk mendirikan pabrik pembuatan pabrik C-705 di Indonesia.

Namun, hingga kini proses alihteknologi masih belum berjalan apalagi pendirian pabriknya di Indonesia.

Padahal, keberadaan rudal yang dipasang di kapal-kapal patroli TNI-Angkatan Laut tersebut sangat strategis bagi Indonesia, mengingat wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan berbatasan dengan sepuluh negara tetangga.



Tidak Gratis

Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Pos Hutabarat pada pertemuan kedua kerja sama industri pertahanan Indonesia-China (DICM) beberapa waktu lalu mengatakan,"kedua pihak masih belum sepakat soal kapan akan diberikan dan juga fee-nya,".

Indonesia dan China memiliki landasan hukum berbeda terkait alihteknologi.

Dirjen Pos mengatakan Indonesia memiliki landasan UU Nomor 16/2012 Tentang Industri Pertahanan yang menetapkan antara lain tentang alih teknologi, trade off atau pembelian lisensi dalam setiap pembelian alat utama sistem senjata berteknologi madya dan tinggi.

"Sedangkan China berpatokan pada undang-undang hak kekayaan intelektual, dimana ada fee khusus yang harus kita berikan terkait hal itu. Ini yang kedua pihak belum sepakat persepsinya terkait alih teknologi," kata Hutabarat.

Ia menambahkan proses pembuatan bersama peluru kendali C-705 dilakukan dalam empat tahap.

"Kami belum sepakat pada tahap mana alih teknologi akan diberikan. Namun, dalam pertemuan tadi kedua pihak sepakat agar proses alih teknologi dapat segera dilakukan," ungkap Pos Hutabarat.

Dalam setiap kerja sama terutama investasi di sektor industri alihteknologi menjadi prasyarat utama termasuk yang diajukan Indonesia kepada negara mitranya.

Namun, alihteknologi juga bukan berarti otomatis melekat pada setiap proses pembelian atau pengadaan, ada biaya yang harus dikeluarkan khusus untuk itu.

"Indonesia dan China masih belum sepakat soal harga, terkait industri pertahanan terutama dalam hal alihteknologi," kata Wakil Komandan Universitas Pertahanan Nasional China Brigjen Xu Hui.

Ia menilai kerja sama pertahanan Indonesia dan China yang dimulai sejak 2007, telah berjalan baik dan terus mengalami perluasan kerja sama mulai dari saling kunjung pejabat militer kedua negara, pertukaran perwira sekolah staf dan komando, latihan bersama, hingga kerja sama industri pertahanan.

"Namun kerja sama pertahanan industri pertahanan kedua negara masih perlu dikaji lebih dalam lagi termasuk dalam hal alihteknologi, karena hal itu juga menyangkut biaya tersendiri, yang tidak kecil," tuturnya.



Cermat dan Mandiri

Syarat yang diajukan Indonesia terkait alihteknologi kepada negara mitranya, difokuskan agar kedepan Indonesia bisa lebih mandiri dalam pengadaan alat pertahanannya.

Indonesia tidak ingin hanya menjadi negara yang mengikuti perkembangan teknologi pertahanan negara asing yang menyuplai produknya ke Tanah Air.

Namun, komitmen untuk dapat mandiri dalam industri pertahanan tidak bisa hanya sekadar keinginan atau komitmen politik sesaat saja.

Diperlukan komitmen kuat, kerja keras, konsistensi, empati, dan kecerdasan semua pihak.

Meski bahan baku rudal tidak banyak dimiliki Indonesia, bukan berarti Indonesia tak mampu membuatnya.

Pada medio Desember 2013 misalnya, Direktorat Teknologi dan Industri Kementerian Pertahanan berhasil meluncurkan enam roket yakni dua unit RX-, empat unit 1.210 mm dan 1.220 mm R-han di Maluku Utara.

Seluruh roket yang diluncurkan itu memiliki fungsi arteleri TNI Angkatan Darat serta TNI Angkatan Laut.

Bahkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sedang menyiapkan pengembangan peralatan produksi Propelan, sebagai bahan baku roket.

Lapan menargetkan pada 2015 sudah mampu mengembangkan fasilitas produksi dan uji teknologi roket, di antaranya peralatan produksi Propelan berdiameter besar, filament winding dan autoclve, dan laboraturium combustion.

Pada 2010, Lapan membuat RX 1210, RX 3227, dan RX 420. Tahun berikutnya ada Rhan 122 A berdaya jangkau 15 km, RX 2020 dan RX 550. Pada tahun lalu RX 1220, sementara pada 2013 dikembangkan Rhan 122 B berdaya jangkau 25 km, Rhan 200 untuk 35 km, RX 3240, RX 450, dan RX 550.

Pada 2014, Lapan menargetkan pengembangan Rhan 320 untuk 70 km dan roket pertahanan 3 digit untuk daya jangkau 100 km dan 200 km. Pada 2015 hingga 2016 Lapan menargetkan mampu melakukan uji terbang RX 550.

Potensi kemandirian Indonesia telah ditunjukkan, meski keterbatasan bahan baku rudal dan penguasaan teknologi produksi masih harus didatangkan dari luar, serta perlu pula alihteknologi dalam penguasaan teknologi produksi.

Untuk urusan alihteknologi Indonesia harus benar-benar cermat, agar teknologi yang ditransfer dalam setiap kerja sama sektor industri termasuk pertahanan, sesuai dengan perkembangan zaman.

Jika teknologi yang ditransfer ketinggalan zaman, maka Indonesia akan terus ketinggalan dan tetap menjadi pengekor negara-negara penyuplai produk. Dengan kata lain, Indonesia tetap tidak bisa mandiri.

Sekali lagi, kecermatan dalam setiap alihteknologi yang diberikan sangat penting jika Indonesia komitmen untuk mandiri.

Sumber : ANTARA

Indonesia Berencana Bikin 6 Unit PKR

 

SURABAYA ♼ PT PAL Indonesia (Persero) mulai Rabu (15/1/2014) membuat kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) 105 meter atau Guide Missil Escort /Frigate nomor 1.


Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Marsetio, Direktur Utama PT PAL Indonesia, Firmansyah Arifin, dan CEO Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda HJ Van Ameijden serta Soemarjono, Ketua Tim Pelaksana KKIP, melakukan first steel cutting atau pemotongan pertama baja sebagai bahan baku pembuatan kapal.

"Ini merupakan kapal pertama yang dibuat di sini (PT PAL Indonesia) dari empat yang kami pesan. Sebenarnya ada enam, tapi dua dipesan di DSNS Belanda,"ujar Purnomo.

Kapal PKR/Frigate no 1 ini merupakan kapal dengan ukuran panjang 105 meter dan lebar 14 meter. Nantinya akan menjadi kapal pembawa rudal baik untuk dipermukaan air maupun torpedo di dalam air.

Proses pembuatan kapal senilai 20 juta dolar Amerika Serikat (AS) ini dijadwalkan 48 bulan. Selanjutnya 9 hingga 10 bulan kedepannya, tiga kapal lainnya menyusul selesai.

Proses pembuatannya dilakukan dengan menggandeng instruktur dari DSNS. Dengan instruktur ini hadir selama pembuatan di PT PAL. Sementara para desainer dari PT PAL juga sudah belajar secara teknis di DSNS sejak rencana pembuatan kapal ini dibuat sejak 2011 lalu.

"Ini merupakan bagian dari alih teknologi. Saya sudah minta Damen (DSNS) untuk melibatkan PT PAL," ujar Purnomo.

Kementerian Pertahanan sendiri sudah mendapatkan anggaran sebesar Rp 150 triliun dari pemerintah untuk pengadaan alutsista. Kapal PKR/Frigate merupakan bagian dari anggaran itu.

KASAL Laksmana TNI Marsetio menambahkan, nantinya kapal ini akan menunjang tugas-tugas TNI AL dalam melakukan pengamanan perairan Indonesia.

"Fungsinya dalam perang bisa menjadi kapal yang ditakuti musuh. Di masa damai ini, fungsinya tentu melakukan pengamanan laut dari ancaman kriminalitas lain, seperti pencurian, pembajakan kapal, dan sejenisnya," jelas Marsetio.

  ♞ Tribunnews  

Pemotongan Plat Besi Pertama PKR

 

Surabaya ♼ Pemotongan plat besi pertama atau first steel cutting kapal jenis perusak kawal rudal (PKR) dilakukan di bengkel Fabrikasi Kapal Perang, Rabu (15/1/2014).


Firmansyah Drektur Utama PT PAL pada wartawan mengatakan, ceremony ini begitu penting mengingat kapal perang pesanan TNI AL jenis PKR ini merupakan pengembangan proyek nasional dan menjadi salah satu andalan dalam mengawal keamanan wilayah laut perairan Indonesia.

"Kapal PKR-105 m ini merupakan kapal pertama dari 4 kapal yang pesanan TNI AL," kata dia.
Pemenuhan kebutuhan kapal ini, lanjut dia, diharapkan akan terus mendorong dan mempercepat terwujudnya cita-cita kemandirian alutsista negara sebagai hal esensial dalam mempertahankan NKRI," ujar dia.

Proyek PKR ini, kata dia, terdiri dari enam module dimana empat module akan dibangun di PT PAL Indonesia dan dua module di Vlisingen Belanda.

"Proyek PKR ini juga melibatkan 240 personel yang terdiri dari para designer, engineer, technician dan pekerja telatih lainnya," katanya.

Dalam pemotongan plat besi pertama ini juga dihadiri Purnomo Yusgiantoro Menteri Pertahanan RI, Laksamana DR Marsetio KSAL dan Mr. Hein Van Amaiden CEO Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS).

  ♞ Suarasurabaya  

Pembuatan KRI Klewang Kedua Belum Jelas

 

Jakarta ♼ Pembuatan Kapal Republik Indonesia Klewang kedua oleh PT Lundin Industry Invest hingga kini belum jelas kapan akan dimulai.

Kapal pertama yang dibuat perusahaan itu terbakar habis tahun lalu.


"Saya belum tahu kapan mulai dan selesainya," kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, Letnan Kolonel (P) Edi Eka Susanto, Jumat, 19 Juli 2013.

Menurut Edi, PT Lundin baru saja menyerahkan perencanaan desain dan bahan baku KRI Klewang kedua kepada Kementerian Pertahanan. Klewang kedua, kata dia, akan dibuat dengan bahan berbeda yang lebih tahan api. "Kabarnya sudah disetujui," kata dia.

Pembuatan Klewang kedua ini, kata Edi, akan mendapatkan pengawasan langsung dari TNI AL. "Kita akan dampingi."

Saat dikonfirmasi, Direktur PT Lundin Industry Invest, Lizza Lundin, enggan menjawab pertanyaan Tempo. "Nanti kita bicarakan, Mbak," kata Lizza dalam pesan pendek.

Sebelumnya, PT Lundin Industry Invest, perusahaan pembuat kapal perang asal Banyuwangi, Jawa Timur, optimistis akan memulai pembuatan KRI Klewang kedua pada Januari 2013.
"Semoga awal 2013 bisa dimulai," kata Direktur PT Lundin, Lizza, dalam pesan 20 Desember 2012 lalu.

KRI Klewang pertama terbakar pada Jumat sore, 28 September 2012 lalu. Hasil penyelidikan PT Lundin menyebutkan terbakarnya kapal tersebut disebabkan korsleting listrik saat pemasangan mesin dan instalasi listrik dari galangan ke kapal.

KRI Klewang 625 sebelumnya didesain sebagai kapal cepat rudal berlambung tiga (trimaran). Kapal yang dibangun dengan biaya Rp 114 miliar ini menggunakan teknologi mutakhir berbahan komposit karbon.

  ♞ Tempo  

Rantis 4x4 TNI Buatan Anak Negeri Layak Diproduksi Massal

Rantis 4x4 (Defense Studies)

Jakarta ♼ Industri ketahanan nasional kita ternyata sudah cukup maju. Pasalnya, negara kita juga telah berhasil membuat sendiri kendaraan taktis (rantis) 4x4 untuk menunjang tugas pengamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI).


Fungsi kendaraan ini juga sangat penting sebagai sarana mobilitas dan juga untuk mendukung kendaraan tempur di baris belakang, apalagi untuk menjangkau medan yang sangat sulit.

Kolonel Kav Rihananto selaku Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalagiat) Rantis 4x4 TNI menjelaskan, kendaraan buatan anak negeri yang masih dalam bentuk prototipe ini diproduksi oleh TNI bersama delapan perusahaan yang masuk dalam kelompok kerja TNI sebagai penyedia komponen mobil, yaitu PT Pindad (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Yudistira Komponen, PT Petrodriil Manufaktur Indonesia, PT Indo Pulley Perkasa, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Pilarmas Kursindo, dan juga PT Autocar.

“Program ini sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2009 saat masa Panglima TNI Djoko Santoso. Waktu itu beliau memandang bahwa TNI perlu untuk bisa membuat konsep untuk membuat atau memproduksi kendaraan taktis TNI. Saya sebagai Kalagiat kemudian diperintahkan membentuk working group untuk membentuk prototipe Rantris 4X4 TNI dengan mengadopsi filosofi humvee di atas unimog,” kata Rihananto di Jakarta, Kamis (9/1).

Teknologi ini, menurut dia, sepadan dengan apa yang saat ini sedang dikembangkan oleh NATO, yaitu kendaraan tinggi dengan daya jelajah maksimal.

“Rantis 4x4 TNI ini juga telah melakukan segala macam uji coba dan telah berkeliling Pulau Jawa, ternyata semua uji coba yang dilakukan lulus semua,” imbuhnya.

Artinya, lanjut Rihananto, Rantis 4x4 TNI adalah kendaraan dengan spesifikasi militer yang sudah teruji.

“Protoype kendaraan ini memang baru dua. Perjuangan kita adalah mengangkat mobil ini menjadi suatu kebijakan produk massal. Ini adalah kebanggaan nasional karena dibuat oleh anak negeri,” ujarnya bangga.

Panglima TNI diakuinya juga sudah memberikan rekomendasi kepada Departemen Pertahanan RI bahwa mobil ini layak dan pantas untuk dijadikan standarisari operasional, dan Mentri Pertahanan menurutnya juga sudah memberi respon positif.

“Tapi kita masih menunggu keputusan teknisnya seperti apa. Karena saya sebagai prajurit dan Ricky Tampinongkol sebagai koordinator working grup TNI juga tidak bisa memaksa. Kita berharap ucapan bahwa Negara kita harus mandiri di industri pertahanan bukan hanya sekedar ucapan, karena memang kita sudah bisa membuktikan. Tinggal bagaimana mewujudkan prototype Rantis 4x4 TNI ini menjadi produksi massal,” paparnya.

Bila kendaraan ini bisa diproduksi secara massal, menurut Rihananto ini akan jadi industri nasional secara lengkap, sehingga bisa menjadi stimulus ekonomi kerakyatan.

“Komponen mobil ini memang dibuat oleh perusahaan yang masuk dalam working grup TNI. Tapi ini tidak berhenti sampai di situ dan masih bisa menambah. Kita juga akan melibatkan industri kecil atau UKM untuk memasok komponen-komponen kecil lainnya. Kalau ini dilakukan, saya yakin industri otomotif kita akan baik dan kuat, tinggal masalahnya adalah konsistensi yang harus kuat,” ujar dia.

Hal ini juga menurutnya sejalan dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar bangsa kita bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya produksi, namun berdampak multiple effect secara ekonomi kepada rakyat.

“Itu tantangannya kenapa working grup ini digabung antara TNI dan pelaku industri,” jelasnya.

Ricky Tampinongkol selaku koordinator working group TNI juga menambahkan, bila apa yang diharapkan ini bisa terwujud, Indonesia akan memiliki industri otomotif yang besar.
“Ketimbang Negara membeli kendaraan militer dari luar negeri, kenapa kita tidak memproduksinya saja sendiri. Negara membeli produk bangsa, dan akhirnya militer membantu Negara secara riil. Apalagi semua uji coba telah ditempuh Rantis 4X4 ini dan lulus semua,” kata Ricky.

Menurutnya, bila Negara kita untuk kendaraan dengan spesifikasi militer yang teruji saja sudah mampu diproduksi, tentunya memproduksi mobil biasa bukan sesuatu hal yang mustahil.

“Tentunya ini bisa terwujud bila ada dukungan dari pemerintah dan DPR serta adanya konsistensi yang kuat,” pungkasnya. 
 

  ♞ Berita Satu 

Wulung UAV: Pesawat Tanpa Awak Pengawal Perbatasan RI

Kepadatan lalu lintas penerbangan di lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, boleh jadi bakal meningkat. Pasalnya di pangkalan udara yang landasannya juga digunakan bersama PT. Angkasa Pura untuk melayani penerbangan sipil, sebentar lagi akan ketempatan skadron pesawat baru. 


Saat ini, lanud Supadio bisa disebut sebagai pangkalan strategis TNI AU, karena wilayahnya relatif dekat dengan perbatasan RI – Malaysia, hingga lanud Supadio dipercaya sebagai home base dari Skadron Udara 1 yang berisi jet tempur Hawk 100/200.


Nah, bila tak ada aral melintang, jadwalnya pada kisaran awal tahun ini akan ditempatkan satu skadron baru di lanud Supadio. Dan, skadron baru ini terbilang unik, dan belum ada tandingannya di Indonesia, yakni skadron Pesawat Udara Nirawak (PUNA) atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Kepastian akan hadirnya skadron UAV merupakan jawaban yang cukup lama, setelah ide pembentukannya dicetuskan pada tahun 2000-an

Meski belum diketahui label resmi skadron UAV TNI AU ini, tapi disebutkan skadron ini akan dilengkapi pesawat dengan komposit, yakni terdiri dari dua tipe. Berbeda dengan skadron tempur TNI AU, yang umumnya tiap skadron menggunakan satu jenis pesawat. Maka skadron UAV TNI AU nantinya akan diperkuat pesawat tipe Wulung dan Heron. Yang jadi andalan utama di skadron ini adalah Heron. UAV buatan Malat, divisi dari IAI (Israel Aerospace Industries) ini tergolong canggih, Heron dapat terbang sejauh 350 km dan mampu terbang terus menerus hingga 52 jam. Dengan kecepatan maksimum 207 km/jam, Heron dengan ketinggian terbang hingga 10.000 meter memang layak menjadi spy plane. Rencananya, TNI AU akan memboyong 4 unit Heron ke lanud Supadio.

Lain halnya dengan Wulung, UAV ini teknologinya jangan disamakan dengan Heron yang telah dipakai oleh banyak negara. Wulung tidak lain adalah buatan Dalam Negeri yang dibangun secara gotong royong oleh PT. Dirgantara Indonesia, LEN (Lembaga Elektronik Nasional), dan BPPT. Dalam proyek Wulung, PT DI bertanggung jawab atas produksi pesawat dan Lembaga Elektronik Nasional (LEN) yang mengerjakan sistem komunikasi dan elektroniknya.

Secara teknologi, LEN menyiapkan Wulung untuk misi pemantau untuk obyek permukaan, termasuk di dalamnya kelengkapan GPS dan kamera/video intai. Untuk sistem kendalinya, LEN menempatkan moda auto pilot surveillance dan on board system untuk kendali terbang. Dengan jarak jelajah hingga 200 km, Wulung akan di dukung oleh mobile ground station, sehingga data yang sedang diamati dapat terpantau secara real time.

Setelah resmi hadir di Indonesia, besar kemungkinan Heron dan Wulung belum diberi beban untuk misi patroli yang berbau tempur, alias hadir tanpa senjata. Kedua UAV ini lebih dikedepankan untuk misi pengamatan wilayah di perbatasan, penanganan kebakaran hutan, dan pembuatan hujan buatan. Tapi tetap ada peluang jika suatu waktu dibutuhkan, UAV ini berubah menjadi UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), seperti halnya Northrop Grumman Global Hawk dan General Atomics MQ-9 Reaper yang wara wiri melepaskan rudal memburu Al Qaeda dan Taliban di Afghanistan – Pakistan. Peluang terbesar untuk menjadi UCAV di kemudian hari jelas ada di Heron, pesawat buatan Israel ini pasalnya dapat menggotong ‘sesuatu’ hingga bobot 250 kg. Sementara si Wulung hanya bisa menggotong beban 25 kg.

Penggunaan UAV untuk jangka pendek, lebih ditekankan sebagai langkah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memantau wilayah-wilayah di perbatasan. Bandingkan dengan pola pengawasan perbatasan selama ini yang mengandalkan tenaga ribuan personel. Sedangkan jika menggunakan pesawat reguler, tetap membutuhkan konsumsi bahan bakar yang tidak sedikit, alhasil pengawasan tidak maksimal. Merujuk pada kemampuan Heron yang bisa mengudara 52 jam non stop sambil mengintai, tentu ini merupakan suatu solusi. Sebagai perbandingan, Wulung bisa mengudara non stop selama 4 jam.

Inspeksi perangkat sensor Wulung oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro

Presiden SBY saat meninjau Wulung.

Tampilan baling-baling Wulung. Foto: Antaranews.com

Bila Heron akan datang 4 unit, maka untuk Wulung nantinya akan ada 8 unit, menjadikan total 12 unit, yang mencirikan jumlah pesawat standar dalam satu skadron. Untuk tahap awal, PT DI akan memproduksi tiga unit. Untuk pengadaan 3 unit Wulung, Kementrian Pertahanan telah menyiapkan dana Rp29 miliar. Kemenhan berharap kisaran jumlah produksi yang bakal mereka gunakan mencapai 16 hingga 24 unit.

Masih Terlalu Bising
 
Meski adopsi Wulung ke dalam jajaran sista asal produk Dalam Negeri sangat membanggakan. Tapi menurut Menristek Gusti Muhammad Hatta, Wulung suaranya terlalu bising. “Seharusnya pesawat nirawak tidak mengeluarkan suara. Bisa-bisa ditembak musuh kalau pesawat nirawak kita suaranya seperti itu,” kata Gusti.

Wulung dapat membawa beban seberat 25 kg yang ditempatkan dibawah sayap.

Ia berharap Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kementerian Pertahanan bisa melakukan pengembangan yang lebih baik jika pesawat tanpa awak tersebut ditujukan sebagai alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia. “Awalnya, pesawat tanpa awak memang diprioritaskan untuk keperluan sipil seperti memantau wilayah di Indonesia. Namun dalam perkembangannya pesawat tersebut bisa dijadikan sebagai alat utama sistem persenjataan TNI. Untuk itu pesawat ini harus canggih, dan saya yakin BPPT bisa membuatnya,” tambah Menristek.

Selain dari segi suara, Menristek juga mengkritik mengenai bahan dasar badan pesawat yang terbuat dari serat fiber. Ia berharap bisa diganti dengan bahan dasar lain yang lebih kuat, “Layaknya pesawat intai tanpa awak milik negara lain,” ujarnya. (Gilang Perdana|IM)

Inilah Heron, UAV canggih andalan TNI AU, jenis yang sama juga telah digunakan oleh negara tetangga, yaitu Singapura dan Australia.

Predator, salah UCAV tercanggih milik AS, mampu melepaskan rudal Hellfire. Kelak kemampuan seperti ini yang ingin juga dimiliki Indonesia.

Spesifikasi Wulung UAV
 
Tipe/konfigurasi : Low Boom, High Wing, T-tail
Bentang sayap : 6,34 meter
Berat kosong/struktur : 60 kg
Berat muatan : 25 kg
Berat lepas landas : 130 kg
Kecepatan jelajah : 55 knot (minimal)
Ketahanan terbang : empat jam
Jarak jelajah : 200 km
Ketinggian terbang : 12.000 feet (sekitar 3.657,6 meter)
Jarak lepas landas : 300 meter
Pendaratan : darat
Sistem propulsi : mesin bensin 2 tak, maksimal 22 HP
Muatan : kamera video/kamera digital
Sistem kendali : manual/auto pilot/auto nav.