Mampukah Kapitalisme Modern Bertahan?

Mampukah Kapitalisme Modern Bertahan?

Kenneth Rogoff, GURU BESAR EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK PADA HARVARD UNIVERSITY, MANTAN EKONOM KEPALA PADA IMF

Sumber : KORAN TEMPO, 12 Desember 2011

Saya sering ditanya apakah krisis keuangan global yang terjadi saat ini menandai awal berakhirnya kapitalisme modern. Suatu pertanyaan yang menggelitik, karena ia tampaknya beranggapan bahwa sudah ada penggantinya yang menunggu di balik ayar. Sebenarnya, untuk saat ini, satu-satunya alternatif yang serius untuk menggantikan paradigma Anglo-Amerika yang saat ini dominan adalah bentuk lain dari kapitalisme itu

sendiri.

Kapitalisme kontinental Eropa, yang menggabungkan tunjangan sosial dan kesehatan yang murah hati dengan jam kerja yang wajar, cuti yang panjang, pensiun muda, dan distribusi pendapatan yang relatif merata, tampaknya memiliki segalanya yang bisa diterima—kecuali kesinambungannya. Kapitalisme Cina, yang keras, dengan persaingan yang ketat di antara perusahaan-perusahaan ekspor negeri itu dan jaring pengaman sosial yang lemah serta campur tangan pemerintah yang luas, banyak disebut-sebut sebagai ahli waris tak terelakkan dari kapitalisme Barat. Ini bukan hanya karena luasnya negeri itu serta laju pertumbuhannya yang konsisten tetap tinggi. Tapi sistem ekonomi Cina itu sendiri juga terus mengalami evolusi.

Sesungguhnya tidak jelas seberapa jauh struktur politik, ekonomi, dan keuangan Cina ini bakal terus bertransformasi, dan apakah Cina pada akhirnya akan berubah menjadi lembaran kapitalisme baru. Bagaimanapun, Cina masih dibebani kerentanan sosial, ekonomi, dan keuangan suatu negara berpenghasilan rendah yang tumbuh dengan pesat.

Barangkali persoalan yang sebenarnya adalah bahwa, dalam lingkup sejarah, semua bentuk kapitalisme sekarang ini pada akhirnya bakal mengalami transisi. Kapitalisme modern sudah mengalami perjalanan yang luar biasa panjangnya sejak dimulainya revolusi Industri dua abad yang lalu, yang berhasil mengangkat miliaran manusia awam dari lembah kemiskinan. Bandingkan dengan Marxisme dan sosialisme, yang punya catatan yang penuh bencana. Tapi, sementara industrialisasi dan kemajuan teknologi menyebar ke Asia (dan sekarang ke Afrika), suatu hari kelak perjuangan untuk hidup itu bakal tidak lagi menjadi tujuan utama, sementara berbagai cacat kapitalisme terlihat makin terang-benderang.

Pertama, bahkan ekonomi-ekonomi utama kapitalis telah gagal mengenakan harga pada public goods, seperti udara dan air yang bersih, dengan efektif. Gagalnya upaya mencapai kesepakatan yang baru mengenai perubahan iklim menunjukkan gejala-gejala kelumpuhan ini.

Kedua, bersama dengan berlimpahnya kekayaan, kapitalisme telah menghasilkan tingkatan ketidakmerataan yang luar biasa. Kesenjangan yang semakin lebar sebagian merupakan produk sampingan dari inovasi dan kewiraswastaan. Orang tidak mengeluh mengenai keberhasilan Steve Jobs; sumbangan yang diberikannya jelas. Tapi tidak selalu begitu: kekayaan yang berlimpah telah memberi jalan bagi kelompok-kelompok dan individu-individu untuk membeli kekuasaan dan pengaruh politik, yang kemudian digunakan untuk menambah kekayaan. Cuma segelintir negara—Swedia, misalnya—yang berhasil mengekang lingkaran setan itu tanpa menyebabkan lumpuhnya pertumbuhan.

Persoalan ketiga adalah penyediaan dan distribusi layanan medis, suatu pasar yang gagal memenuhi kebutuhan dasar mekanisme harga yang menghasilkan efisiensi ekonomi, dimulai dari sulitnya konsumen menilai kualitas perawatan medis yang mereka terima.

Masalah ini cuma bakal bertambah buruk: biaya layanan kesehatan dibandingkan dengan proporsi pendapatan pasti meningkat, sementara masyarakat semakin kaya dan semakin tua, mungkin lebih dari 30 persen dari PDB dalam beberapa dekade. Dalam layanan kesehatan, yang mungkin lebih daripada pasar lainnya mana pun, banyak negara menghadapi dilema moral bagaimana mempertahankan insentif produksi dan konsumsi dengan efisien tanpa menimbulkan disparitas yang tidak bisa diterima dalam akses memperoleh layanan kesehatan ini.

Ironisnya, masyarakat kapitalis modern gigih melakukan kampanye publik yang menganjurkan orang agar lebih memperhatikan kesehatan mereka, sementara di sisi lain mendorong suatu ekosistem ekonomi yang memikat konsumen melakukan diet atau cara makan yang tidak sehat. Menurut Centers for Disease Control di Amerika Serikat, 34 persen rakyat negeri itu mengalami obesitas. Jelas, pertumbuhan ekonomi menurut ukuran konvensional, yang ditekankan pada tingginya konsumsi, tidak bisa menjadi tujuan yang hendak dicapai itu sendiri.

Keempat, sistem kapitalis saat ini sangat tidak menghargai kesejahteraan generasi yang belum lahir. Sepanjang sejarah sejak Revolusi Industri, hal ini tidak dianggap

penting. Sedangkan manfaat kemajuan teknologi telah dijadikan alasan diberlakukannya kebijakan-kebijakan yang dangkal. Secara keseluruhan, tiap generasi

mengalami hidup yang lebih dari generasi sebelumnya, Tapi, dengan melonjaknya jumlah penduduk dunia yang sekarang sudah mencapai lebih dari tujuh miliar, serta ancaman kendala sumber daya yang tampak semakin nyata, tidak ada jaminan bahwa kemajuan ini bisa terus dipertahankan.

Krisis keuangan jelas merupakan masalah kelima, mungkin masalah yang telah menimbulkan pemikiran yang mendalam akhir-akhir ini. Dalam dunia keuangan, inovasi teknologi yang terus-menerus itu tidak berhasil mengurangi risiko, dan mungkin bahkan telah memperbesarnya.

Pada prinsipnya, tidak ada di antara masalah-masalah kapitalisme itu yang tidak bisa diatasi, dan para ekonom telah menawarkan berbagai solusi berbasis pasar. Dikenakannya harga karbon secara global akan mendorong perusahaan-perusahaan

dan individu-individu menginternalisasi ongkos berbagai kegiatan yang menimbulkan solusi. Sistem perpajakan bisa dirancang untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi redistribusi pendapatan tanpa perlu melibatkan langkah-langkah ang mendistorsi keadaan, dengan mengurangi pengeluaran dana pajak yang tidak transparan dan menekan tingkat laba. Pengenaan harga layanan kesehatan yang efektif bisa mendorong keseimbangan yang lebih baik antara pemerataan dan efisiensi. Sistem keuangan bisa diregulasi dengan lebih baik, dengan perhatian yang lebih ketat diberikan pada akumulasi utang yang berlebihan.

Akankah kapitalisme menjadi korban dari keberhasilannya sendiri dalam memberikan

kelimpahan kekayaan? Di saat topik berakhirnya kapitalisme banyak dibicarakan, kecil kemungkinan hal itu akan terjadi. Meski demikian, sementara polusi, ketidakstabilan

keuangan, masalah kesehatan, dan ketidakmerataan terus meningkat, dan sementara sistem politik mengalami kelumpuhan, masa depan kapitalisme tampaknya tidak begitu pasti seperti terlihat sekarang. ● 

HAK CIPTA: PROJECT SYNDICATE, 2011.

Ilmu Sejarah Ekonomi Mulai Berkembang?

Ilmu Sejarah Ekonomi Mulai Berkembang?

Thee Kian Wie, STAF AHLI, PUSAT PENELITIAN EKONOMI–LIPI (P2E-LIPI), JAKARTA

Sumber : SINAR HARAPAN, 7 Desember 2011

Selain membuat buku dan kajian tentang ekonomi Indonesia, Professor Arndt juga mendorong sejumlah mahasiswa pascasarjana Australia dan Selandia Baru untuk menulis disertasi tentang berbagai aspek dan masalah ekonomi Indonesia.

Beberapa di antara mereka kemudian muncul sebagai pakar yang terkemuka di dunia tentang ekonomi Indonesia, yaitu Prof Anne Booth, yang bersama Dr Peter McCawley pada 1981 menerbitkan buku pertama tentang ekonomi Indonesia selama era Soeharto, The Indonesian Economy During the Soeharto Era (Oxford University Press, 1981).

Prof Booth kemudian menyunting buku The Oil Boom and After –Indonesian Economic Policy and Performance in the Soeharto Era (Oxford University Press, 1992).

Sebagai ekonom yang juga mendalami sejarah ekonomi Indonesia, Booth pada 1998 menerbitkan buku The Indonesian Economy During the Nineteenth and Twentieth Centuries – A History of Missed Opportunities (Macmillan Press, 1998).

Empat mantan mahasiswa pascasarjana Arndt lainnya yang mumpuni adalah Prof Howard Dick, penulis buku The Interisland Shipping Industry in Indonesia - An analysis of competition and regulation (Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1987), dan telah diterjemahkan dengan judul Industri Pelayaran Indonesia – Kompetisi dan Regulasi (LP3ES, Jakarta, 1989).

Lalu Prof Hal Hill yang menulis berbagai buku tentang ekonomi Indonesia, yaitu Foreign Investment and Industrialization in Indonesia (Oxford University Press, 1988), The Indonesian Economy Since 1966 (Cambridge University Press, 1996, edisi kedua tahun 2000), Indonesia’s Industrial Transformation(Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1997), dan Indonesia’s New Order (Allen and Unwin, Sydney, 1994).

Associate Professor Chris Manning menulis buku Indonesia’s labour in transition – An East Asian success story? (Cambridge University Press, 1998) dan menyunting dua buku, The Great Migration – Rural Urban Migration in China and Indonesiabersama Prof Xin Meng (Edward Elgar, 2010), dan Employment, Living Standards, and Poverty in Contremporary Indonesia, bersama Dr Sudarno Sumarto.

Akhirnya, Dr Peter McCawley bersama dengan Prof Sisira Jayasuriya menulis buku The Asian Tsunami – Aid and Reconstruction After a Disaster (Edward Elgar, 2010) yang banyak membahas respons terhadap tsunami yang dialami Indonesia pada akhir Desember 2004.

Indonesia Mengepalai Proyek

Ada suatu perkembangan menarik terkait Proyek Indonesia ANU karena dua sokoguru, yaitu Chris Manning, mantan Kepala Proyek Indonesia ANU dan Associate Professor Ross McLeod, pada akhir 2011 akan pensiun.

Sebagai pengganti kepala proyek Indonesia yang baru ditunjuklah Associate Professor Budy Resosudarmo, dan pada pertengahan 2012 akan diperkuat Dr Arianto Patunru, keduanya dari FE UI. Diyakini suasana akademik yang kondusif di ANU akan merangsang mereka menghasilkan karya ilmiah yang mumpuni dan bermanfaat untuk Indonesia.

Selain itu, perkembangan mutakhir lain yang menarik adalah munculnya perhatian yang lebih besar pada kajian tentang sejarah ekonomi Indonesia modern di Indonesia maupun di Belanda dan Australia.

Mungkin karya pertama yang menggunakan analisis ekonomi secara eksplisit dalam kajian sejarah ekonomi Indonesia adalah Thee Kian Wie yang telah menulis disertasi di University of Wisconsin, Madison, tentang Plantation Agriculture and Export Growth: An economic history of Indonesia, 1863 – 1942. Atas anjuran Prof Taufik Abdullah, Direktur LEKNAS-LIPI selama 1974 -1978, disertasi ini kemudian diterbitkan LEKNAS-LIPI dan LP3ES pada 1977.

Pada 1998 Anne Booth dari Departemen Ekonomi, School of Oriental and African Studies (SOAS, University of London) menerbitkan buku yang cukup provokatif, The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries – A History of Missed Opportunities (Macmillan, 1998).

Membangun Minat

Minat mahasiswa pascasarjana Indonesia pada kajian sejarah ekonomi Indonesia berawal sewaktu Dr J Thomas Lindblad (Universitas Leiden) dan Prof Bambang Purwanto (Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada/UGM) menyelenggarakan Summer Course on Indonesian Economic History di UGM, Yogyakarta, pada pertengahan 1995, 1996, dan 1997.

Setelah Summer Course itu beberapa lulusan terbaik menempuh studi pascarsarjana di sejumlah universitas. Dr Sri Margana dan Dr Singgih Tri Sulistiyono ke Universitas Leiden, Dr Nasution ke Universitas Nagoya, dan Dr Wasino ke UGM. Kini mereka menjadi guru besar bidang sejarah ekonomi Indonesia di universitas masing-masing.

Pada 2002 Prof Howard Dick, Prof Vincent Houben, Dr J Thomas Lindblad, dan Dr Thee Kian Wie menerbitkan buku kedua (setelah buku Booth di atas) tentang sejarah ekonomi Indonesia yang berjudul The Emergence of a National Economy – An Economic History of Indonesia, 1800–2000 (Allen & Unwin, Sydney, 2002, dan KITLV Press, Leiden, 2002).

Lindblad, yang merupakan motor penggerak kajian sejarah ekonomi Indonesia modern, telah menerbitkan beberapa buku yang sangat menarik, yaitu Between Dayak and Dutch – The Economic History of Southeast Kalimantan, 1880-1942 (Foris Publications, 1988), dan Bridges to New Business – The Economic Decolonization of Indonesia (KITLV Press, Leiden, 2008).

Rupanya, kajian sejarah ekonomi Indonesia modern kini mengalami suatu masa “boom”, karena tahun depan akan diterbitkan buku ketiga tentang sejarah ekonomi modern Indonesia, yaitu Economic History of Indonesia 1800 – 2000 – Growth without Catching Up yang ditulis Prof Jan Luiten van Zanden dari Universitas Utrecht, Belanda, dan Dr Daan Marks, kini staf ahli di Kementerian Keuangan Belanda.

Apakah kini kajian sejarah ekonomi Indonesia modern bisa sebagai masa terbaik bagi kajian sejarah ekonomi Indonesia? ●

Stop Impor Ikan

Stop Impor Ikan

Yonvitner, DOSEN MSP-FPIK DAN PENELITI SENIOR PKSPL-IPB

Sumber : KOMPAS, 7 Desember 2011

Gonjang-ganjing persoalan impor ikan kembali mencuat. Hal ini menunjukkan tidak ada peta jalan yang jelas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun sektor perikanan dan kelautan, terutama perikanan tangkap.

Kebijakan ini semakin menguatkan dugaan bahwa pemerintah tak mengutamakan pengentasan nelayan miskin. Menurut Rokhmin Dahuri, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, jumlah nelayan miskin mencapai 60 persen dari total 4 juta rumah tangga perikanan. Jumlah ini dapat meningkat seiring dengan kenaikan harga solar dan tarif dasar listrik yang berdampak signifikan pada biaya operasional nelayan.

Walau dijelaskan bahwa impor untuk menopang industri hilir perikanan, terutama pengolahan perikanan—pindang, asin, dan asap—yang memegang kendali dan menikmati proses impor adalah pengusaha besar, bukan pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pada kenyataannya ikan impor sering membanjiri pasar lokal. Hal ini berdampak hilangnya pekerjaan nelayan kecil yang terdiri dari nelayan penangkap, pengumpul, dan pengecer. Inilah yang dapat menambah angka kemiskinan nelayan.

Kalau ditelaah lebih jauh, kebutuhan impor ikan muncul karena ada persoalan keterbatasan bahan baku industri pengolahan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2011, jumlah total unit pengolahan mencapai 60.117 unit. Pada 1.824 unit pengolahan ikan, proses produksinya sangat bergantung pada musim penangkapan.

Bahan Baku

Terkait kebutuhan bahan baku ini ada dua pendekatan dari tiga kemungkinan yang bisa dikaji pemerintah. Pendekatan pertama adalah pendekatan berbasis unit pengolahan ikan. Menurut pengertian ini, kebutuhan bahan baku adalah bagian jumlah produksi yang aktif selama sehari (production line), jumlah ulangan produksi dalam satu operasi pengolahan (batch), kapasitas bahan baku, dan frekuensi tahunan dari unit pengolahan.

Selanjutnya adalah evaluasi terhadap UMKM. Untuk kelompok pindang, tingkat kebutuhan bahan baku per tahun hanya mencapai 0,7 juta ton, ikan asin 2,4 juta ton per tahun, ikan asap 0,7 juta ton, dan kelompok UMKM lainnya mencapai 0,5 juta ton per tahun. Secara keseluruhan, kebutuhan bahan baku hanya 4,3 juta ton per tahun. Kelompok UMKM yang dimaksud di sini adalah usaha pengolahan dengan kapasitas produksi mencapai 3 ton per hari.

Pendekatan kedua adalah dari kepemilikan aset dan omzet. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha yang memiliki aset Rp 50 juta-Rp 10 miliar dan omzet dari Rp 300 juta sampai Rp 50 miliar per tahun. Dari pendekatan ini sebenarnya tingkat kebutuhan bahan baku dapat dievaluasi dari jumlah penjualan dalam satu tahun, harga produk olahan ikan, dan tingkat rendemen dari setiap jenis ikan olahan dalam suatu unit pengolahan.

Dengan pendekatan tingkat rendemen rata-rata pindang 75 persen, asin 62,5 persen (KKP, 2011), dan asap 33 persen (Hidayati, 2006), total kebutuhan bahan baku mencapai 5,8 juta ton per tahun. Akan tetapi, jika kelompok usaha pengolahan dengan omzet di atas Rp 5 miliar masuk industri besar, kebutuhan bahan baku untuk usaha mikro kecil hanya 3,1 juta ton.

Jika dibandingkan dengan data potensi perikanan pelagis yang kita miliki, yaitu ikan pelagis besar 1,14 juta ton per tahun dan pelagis kecil 3,64 juta ton per tahun, kebutuhan industri pengolahan saat ini masih tercukupi dari stok yang ada. Dengan skenario terbesar bahwa setiap unit pengolahan berproduksi selama setahun, kebutuhan 4,3 juta ton dapat tercukupi oleh ikan pelagis besar dan kecil serta masih ada surplus sekitar 0,48 juta ton per tahun.

Namun, jumlah kebutuhan bahan baku ini akan membengkak jika industri besar (dengan omzet Rp 5 miliar) diperhitungkan. Kita akan mengalami defisit stok 1,1 juta ton dari stok ikan pelagis karena kebutuhan bahan baku industri olahan dengan omzet di atas Rp 5 miliar akan mencapai 1,1 juta ton per tahun.

Strategi ke Depan

Agar tak mengimpor ikan, setidaknya ada dua langkah strategis yang dapat dilakukan. Pertama, mengendalikan praktik penangkapan liar (illegal fishing) di Laut Natuna dan Laut Arafura. Jika diperkirakan kebocoran stok kita akibat penangkapan liar mencapai 1,6 juta ton per tahun, jumlah ini setara dengan potensi ikan pelagis di tiga wilayah pengelolaan perikanan, yaitu Natuna, Arafura, dan Selat Makassar, yang mencapai 1,695 juta ton. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari stok di wilayah ini.

Kedua, melalui modernisasi dan rasionalisasi usaha penangkapan dan pengolahan. Kegiatan penangkapan dan pengolahan harus dikembangkan sesuai daya dukung perikanan dan daya dukung produksi. Melalui kedua langkah di atas, pengelolaan produksi perikanan dapat berlangsung tanpa impor ikan dan menyejahterakan nelayan. ●

Kemiskinan dan Kesejahteraan

Kemiskinan dan Kesejahteraan

Samsudin Berlian, PENGAMAT KEADAAN SOSIAL

Sumber : KOMPAS, 7 Desember 2011

Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report/HDR) 2011 yang belum lama diterbitkan untuk Program Pembangunan PBB (UNDP) kembali mengingatkan kita akan beberapa fakta, ilusi, dan pengharapan tentang kemiskinan, pemiskinan, dan kesejahteraan di Indonesia.

Kesadaran akan kenyataan konkret dan cita-cita kebangsaan ini sangat menentukan sikap kita menanggapi beragam umbaran para politikus sekarang tentang penghidupan rakyat banyak dan kebijakan ekonomi yang diberlakukan dan ditawarkan.

HDR menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 48,35 juta (20,8 persen) orang miskin multidimensi, yakni yang diukur menurut indikator penghasilan, pendidikan, dan usia harapan hidup. Walaupun ini angka besar, jumlah orang miskin sebenarnya terus berkurang dari tahun ke ta- hun. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat dari 0,423 pada 1980 menjadi 0,617 pada 2011, hampir 50 persen dalam 30 tahun, suatu pencapaian yang signifikan dibandingkan dengan banyak negeri lain.

Kenyataan ini tetap benar menurut ukuran yang berbeda. Bank Dunia menyatakan, jumlah orang yang hidup di bawah 2 dollar AS (paritas daya beli) per hari pada 1984 adalah 88,4 persen, dibandingkan dengan 50,6 persen pada 2009, dan yang hidup di bawah 1,25 dollar AS pada 1984 adalah 62,8 persen, dibandingkan dengan 18,9 persen pada 2009. Persentase orang sangat miskin saat ini menurut BPS lebih kecil lagi, 13,33 persen, tetapi dengan garis kemiskinan yang terlalu rendah untuk dianggap serius.

Data ini membuktikan tiga hal dalam satu generasi terakhir ini. Pertama, orang Indonesia pada umumnya makin sejahtera secara substansial. Kedua, telah terjadi pengurangan kemiskinan yang besar. Ketiga, separuh rakyat Indonesia masih sangat miskin.

Pemerintah pada umumnya berusaha membesar-besarkan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan itu dengan angka-angka statistik, tetapi cenderung mengecil-ngecilkan keberadaan orang miskin yang masih sangat besar. Sebaliknya, politikus oposisi serta pejuang dan pembela orang miskin biasanya menekankan kenyataan kemiskinan dan menyorot kesenjangan dengan cara mendramatisasi kepahitan hidup orang miskin dibandingkan dengan kemewahan orang kaya.

Barisan itu menggugat kemampuan orang kaya menyetir para penyelenggara negara sehingga mengeluarkan kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan mereka dikontraskan dengan ketidakberdayaan orang miskin yang bahkan dengan demonstrasi, teriakan, dan air mata jarang mendapatkan kebutuhan, apalagi keinginan mereka.

Fakta dan Ilusi

Untuk sampai pada pemilihan kebijakan ekonomi yang benar-benar bijaksana dan bermanfaat bagi umum serta pada pembukaan mata orang banyak dalam menentukan pilihan atas calon-calon pemimpin secara cerdas demi kesejahteraan mereka sendiri, dan pada arah advokasi yang berwawasan kemakmuran jangka panjang universal oleh organisasi masyarakat sipil (alih-alih demi kemenangan sesaat dan setempat yang justru bisa menghambat pemajuan ekonomi yang diidamkan), fakta dan ilusi harus dipisahkan dengan ketat.

Pemerintah harus secara terbuka mengadopsi garis kemiskinan yang lebih realistis. Angka 2 dollar AS yang dipakai Bank Dunia adalah angka kasar, dan seperti angka-angka BPS, perlu penjabaran lebih konkret menurut kenyataan kebutuhan hidup setempat.

Namun, BPS memakai garis yang terkesan direndah-rendahkan, antara di bawah Rp 200.000 

dan sedikit di atas Rp 300.000 per bulan per orang sehingga alih-alih meyakinkan orang akan keberhasilan pembangunan malah menimbulkan keraguan akan kejujuran pemerintah. Bahwa pa- ling tidak separuh penduduk Indonesia bisa dianggap miskin dapat dijadikan titik tolak kasar untuk saat ini.

Pemerintah juga perlu mengakui bahwa kesan kesenjangan (bahkan kalaupun dianggap bukan persoalan mendasar menurut ilmu ekonomika dan adalah keniscayaan dalam setiap pertumbuhan ekonomi menuju kemakmuran) bisa menimbulkan ketidakstabilan politik dan memperlemah rasa persatuan kebangsaan apabila dibiarkan sangat melebar sehingga wajib ditangani secara khusus dengan kebijakan ekonomi dan politik yang efektif.

Keberadaan kantong-kantong kemiskinan, penggerogotan terhadap tanah-tanah adat, dan perusakan lingkungan hidup dalam sejumlah bentuk yang cenderung merugikan orang kecil adalah masalah-masalah serius. Penyelenggara peradilan yang cenderung mudah disuap orang kaya serta korupsi di tingkat menengah yang menjadi fokus sekarang—demikian pula di tingkat atas dan bawah yang berdampak sangat besar terhadap kesejahteraan umum—juga masalah yang tak kalah seriusnya.

Selain kebijakan yang memajukan ekonomi secara keseluruhan, negara perlu secara khusus, serius, serta meluas memberlakukan dan meneruskan kebijakan yang targetnya hanya demi pendukungan terhadap orang miskin. Jadi, yang berkurang tak hanya kesengsaraan hidup mereka (seperti Askeskin dan jaring keselamatan sosial), tetapi juga mereka mendapat kemudahan melepaskan diri dari kemiskinan (seperti penaikan batas penghasilan terendah untuk pembayaran pajak dan penghilangan pemerasan birokratis, legal ataupun ilegal, atas usaha sangat kecil).

Pernyataan Bombastis

Sebaliknya, para politikus oposisi dan organisasi masyarakat sipil pembela kemiskinan perlu mempertimbangkan ulang kecenderungan mengeluarkan pernyataan bombastis yang memang bermanfaat menggugah keprihatinan, tetapi berpotensi membawa orang pada pemilihan jalan keluar yang keliru.

Apabila orang banyak—bahkan pakar dan ilmuwan—salah percaya bahwa telah terjadi pemiskinan parah yang meluas, makin banyak orang Indonesia kian miskin dan rakyat pada umumnya makin tak sejahtera, sementara hanya sedikit orang yang menarik manfaat dengan curang hingga menjadi kaya raya luar biasa, mereka mungkin akan mengambil kesimpulan keliru bahwa semua kebijakan ekonomi dalam beberapa puluh tahun terakhir telah gagal. Dengan demikian, mereka akan berusaha membuang segala yang baik bersama-sama dengan yang buruk.

Kesadaran teliti akan fakta dan ilusi ini semoga menolong kita lebih bijak dan cerdas memilah mana padi mana ilalang, mana pupuk mana racun sehingga dengan menyingkirkan kebijakan serta pemimpin buruk dan bodoh, dan terus-menerus mendukung kebijakan serta pemimpin baik dan efektif, seluruh rakyat Indonesia akan terus bergerak menuju kesejahteraan ekonomi sebagaimana dimandatkan konstitusi kita. ●

Kajian Ekonomi, dari Boeke, Berkeley, hingga ANU

Kajian Ekonomi, dari Boeke, Berkeley, hingga ANU

Thee Kian Wie, STAF AHLI, PUSAT PENELITIAN EKONOMI–LIPI (P2E-LIPI), JAKARTA

Sumber : SINAR HARAPAN, 6 Desember 2011

Sewaktu Indonesia masih Hindia Belanda, kajian tentang ekonomi Indonesia didominasi ekonom Belanda, khususnya Professor JH Boeke yang terkenal dengan teorinya tentang dualisme ekonomi.

Dikemukakannya bahwa ekonomi Indonesia terdiri atas dua sistem sosial yang saling berbenturan, yaitu sistem sosial yang diimpor dari luar yang pada umumnya merupakan kapitalisme dan sistem dalam negeri yang prakapitalis.

Implikasi kebijakan dari teori Boeke yaitu bahwa masyarakat prakapitalis yang terdapat di Indonesia dan masyarakat kapitalis lainnya tidak berpotensi untuk berkembang.

Teori itu dikritik keras oleh banyak ekonom, misalnya Prof DH Burger (Belanda) dan juga Prof M Sadli. Kini teori Boeke tak pernah dibahas lagi dalam buku teks ekonomi.

Profesor Burger juga telah menulis buku dua jilid tentang sejarah sosiologi-ekonomi Indonesia dalam bahasa Belanda. Jilid pertama tentang sejarah sosiologi-ekonomi Indonesia sebelum abad ke-20 telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Profesor Prajudi Atmosudirdjo.

Sewaktu masih Hindia Belanda, tak banyak ekonom di Indonesia, karena pendidikan ilmu ekonomi hanya ada di negeri Belanda. Jumlah mahasiswa Indonesia yang dapat belajar sangat terbatas, yaitu Mohamad Hatta, Aboetari, Saroso, dan Sumitro Djojohadikusumo.

Mereka alumni Sekolah Tinggi Ekonomi Belanda (sekarang Universitas Erasmus) di Rotterdam. Khusus Sumitro Djojohadikusumo, dia meraih gelar doktor ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi Rotterdam pada 1943, dengan disertasinya ”Het Volkscredietwezen in de Depressie” (Dinas Perkreditan Rakyat selama Depresi Ekonomi tahun 1930-an).

Sesudah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, pada 1951 Dr. Sumitro—setelah lepas dari jabatan Menteri Perdagangan dan Industri selepas kejatuhan Kabinet Moh Natsir—diangkat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang baru didirikan pada September 1950.

Semasa menjadi dekan FEUI (1951–1957) dia berhasil menjadikan FEUI sebagai fakultas ekonomi paling terkemuka di Indonesia.

Dia banyak merekrut guru besar dan lektor Belanda melalui hubungannya dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Belanda, seperti Prof Emile van Konijnenburg yang juga Presiden Direktur Garuda Indonesian Airways (yang pada waktu itu adalah usaha patungan antara maskapai KLM dan pemerintah Indonesia), Prof CF Scheffer, Prof Van der Velden, Prof. Weinreb, Drs C van der Straaten, dan Drs F Ormeling.

Dominasi Berkeley

Dengan memburuknya hubungan politik Indonesia dan Belanda pertengahan 1950-an, terkait soal Irian Barat dan eksodus pengajar Belanda, Prof Sumitro menjalin hubungan dengan Universitas California di Berkeley pada 1956.

Sejumlah staf pengajar muda dikirim belajar, antara lain: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, dan Suhadi Mangkusuwono. Sejumlah profesor didatangkan dari Berkeley: Prof Bruce Glassburner, Prof. Leon Mears, Prof Leonard Doyle, Prof Don Blake, dan dua mahasiswa pascasarjana Hans Schmitt dan Ralph Anspach.

Para guru besar dari Universitas Berkeley itu memanfaatkan kesempatan untuk membuat kajian, terutama Prof Glassburner dan Prof Mears. Prof Glassburner menyunting buku berjudul The Economy of Indonesia–Selected Readings, diterbitkan Cornell University Press, Ithaca, 1971.

Di situ banyak diulas tentang berbagai aspek ekonomi Indonesia selama 1950-an dan awal 1960-an. Sementara itu, Prof Mears menghasilkan buku Rice Marketing in the Republic of Indonesia (penerbit PT Pembangunan Press, Jakarta, 1961).

Seorang ekonom Amerika yang sejak awal 1970-an hingga kini masih mengamati dan mengkaji ekonomi Indonesia, khususnya tentang perkembangan industri manufaktur, kesempatan kerja dan kemiskinan, adalah Prof Gustav Papanek (Universitas Boston), yang telah menyunting buku The Indonesian Economy, terbit pada 1981.

Kiblat Baru: ANU

Akan tetapi sejak awal 1970-an kajian tentang ekonomi Indonesia bergeser ke Australia, khususnya The Australian National University (ANU), Canberra, yang diprakarsai Prof HW Arndt.

Ketika menjadi Kepala Department of Economics, Research School of Pacific Studies, ANU, pada 1963, Arndt menyadari Australia tak mungkin mengabaikan perkembangan ekonomi Indonesia, negara tetangga terbesar dan terdekat.

Setelah kunjungan ke berbagai universitas ke Indonesia dan bertemu dengan beberapa ekonom muda yang terkemuka, seperti Widjojo Nitisastro dan Moh Sadli, pada November 1964, Arndt memulai proyek kajian khusus tentang ekonomi Indonesia, yaitu Proyek Indonesia ANU.

Dia merekrut Dr David Penny (ekonom pertanian), Kennetth Thomas, Dr J Panglaykim, dan dua asisten peneliti, yaitu Lance Castles dan Boediono (kini Wakil Presiden RI).

Arndt juga meluncurkan penerbitan pertama jurnal khusus tentang ekonomi Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES) pada Juni 1965. Kini BIES sudah memasuki tahun ke-47 dan merupakan satu-satunya jurnal ekonomi di dunia yang khusus membahas masalah ekonomi Indonesia.

Khususnya tulisan pertama dalam BIES, yaitu Survey of Recent Developments, mungkin adalah tulisan yang paling diminati para pembaca BIES. ●