Mesir dan Demokrasi Kaum Islamis

Mesir dan Demokrasi Kaum Islamis

Zuhairi Misrawi, ANALIS PEMIKIRAN DAN POLITIK TIMUR TENGAH

Sumber : KOMPAS, 8 Desember 2011

Revolusi 25 Januari 2011 di Mesir telah berhasil melaksanakan dua misi utamanya: menumbangkan rezim Hosni Mubarak dan melaksanakan pemilihan umum paling demokratis sejak tahun 1984.

Namun, hasil pemilihan umum yang digelar pada 28 November itu sangat mencengangkan banyak pihak karena kubu Islamis berhasil mendulang suara yang relatif signifikan dalam pemilihan umum parlemen putaran pertama: sekitar 60 persen suara.

Partai Kebebasan dan Keadilan yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin mendapatkan 36,6 persen suara, sedangkan Partai Nour yang berafiliasi pada kubu salafi mendapatkan sekitar 24,4 persen suara. Meskipun sekitar dua pertiga rakyat Mesir belum menentukan pilihan (karena 18 provinsi belum menentukan pilihan mereka), naiknya elektabilitas kubu Islamis mendapat perhatian luas, baik di dalam maupun di luar negeri.

Keunggulan Kubu Islamis

Ada tiga hal penting yang merupakan penjelas di balik keunggulan kubu Islamis. Pertama, kemenangan kubu Islamis di bebe- rapa negara Arab pascarevolusi. Partai Ennahda menang di Tunisia, Partai Keadilan dan Pembangunan berjaya di Maroko. Kemenangan partai-partai tersebut memberikan amunisi psikologis yang sangat luar biasa kepada kubu Islamis di Mesir untuk menyongsong kemenangan pemilihan umum. Bahkan, kubu Islamis diprediksi akan memenangi pemilihan umum di Libya, Yaman, dan Suriah.

Kedua, kubu Islamis mempunyai basis massa yang riil. Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan keagamaan yang memiliki akar historis yang kuat. Didirikan pada 1928 oleh Hasan al-Banna, gerakan itu berkembang menjadi kekuatan perlawanan terhadap Barat dengan ideologi Pan-Islamisme. Meski Ikhwanul Muslimin kerap kali diperlakukan secara represif oleh rezim Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, dan Hosni Mubarak, mereka konsisten dengan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan aksi filantropis.

Sejak tahun 1950-an rezim yang berkuasa telah berhasil meredam kekuatan politik Ikhwanul Muslimin, tetapi harus diakui mereka tak mampu memangkas hubungan garis vertikal antara Ikhwanul Muslimin dan basis massa. Ikhwanul Muslimin telah berhasil menggunakan kampus dan masjid sebagai medium untuk konsolidasi gerakan mereka.

Ketiga, kubu liberal dan kubu kiri terbukti tak punya basis yang mengakar kuat. Sebelum pemilihan umum berlangsung, mereka diperkirakan akan memberikan perlawanan yang serius terhadap kekuatan kubu Islamis karena kekuatan mereka disebut-sebut sebagai al-aghlabiyyah al-shamitah ”mayoritas diam”.

Salah satu indikatornya, selama 30 tahun berkuasa, Hosni Mubarak telah berhasil menanamkan nilai-nilai sekuler bagi rakyat Mesir dengan pandangan keagamaan yang moderat. Namun, hasil pemilihan umum awal telah menyatakan sebaliknya: Hosni Mubarak tidak hanya gagal membangun pemerintahan yang demokratis, tetapi juga gagal membangun ideologi kebangsaan yang meniscayakan kesetaraan dalam prinsip kewarganegaraan.

Husein Haikal menggambarkan demokrasi ala Mubarak ibarat kolam ikan yang kering, tak ada air dan ikan di dalamnya. De- mokrasi tanpa ideologi, sistem, dan pemerintahan demokratis.

Kini, demokrasi di Mesir memasuki babak baru. Ikhwanul Muslimin dan kaum salafi tampil sebagai kekuatan yang meyakinkan dalam panggung politik pascarevolusi. Meski demikian, Ikhwanul Muslimin sebagai pemenang pemilihan umum tak akan mudah melaksanakan misinya mengawal demokrasi.

Sejak pengumuman hasil pemilu putaran pertama, Ikhwanul Muslimin sudah mendapatkan penolakan dari kaum salafi. Pertentangan kubu Ikhwanul Muslimin dan kaum salafi bermula pada 1980-an ketika Ikhwanul Muslimin masuk ke ranah politik praktis dan bermetamorfosis menjadi partai politik. Kaum salafi mengeluarkan fatwa ”kafir” terhadap Ikhwanul Muslimin.

Adapun kaum salafi pada masa itu memilih setia pada rezim yang berkuasa. Beberapa tokoh salafi yang menentang keras Ikhwanul Muslimin adalah Abu Ishaq al-Huwayni, Nasiruddin al-Albani, dan Moqbil al-Wadi’i. Mereka menentang keras langkah yang diambil Ikhwanul Muslim dalam ranah politik praktis.

”Parlemen Lapangan Tahrir”

Pertentangan Ikhwanul Muslimin dengan kaum salafi berlanjut setelah pemilihan umum parlemen putaran awal. Pasalnya, Ikhwanul Muslimin menegaskan bahwa mereka tak tertarik dengan isu formalisasi syariat dalam konstitusi baru Mesir.

Mereka justru akan fokus pada upaya membangun solidaritas kebangsaan dan memperbaiki sektor ekonomi yang turun drastis sejak revolusi berlangsung. Essam el-Arian (2011), salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin, dalam tulisannya di harian Guardian menegaskan bahwa pihaknya memilih menjaga momentum demokrasi sebagai jembatan untuk membangun perekonomian dan merestorasi kekuatan Mesir di dunia Arab.

Bahkan, Ikhwanul Muslimin menyampaikan ketaktertarikannya pada agenda politik formalistik kaum salafi. Mereka cenderung memilih melanjutkan koalisi yang dibangun dengan faksi moderat, liberal, dan kiri dengan payung ”koalisi demokratis” daripada berkoalisi dengan kaum salafi.

Langkah yang diambil Ikhwanul Muslimin cukup taktis karena ingin memberikan garansi kepada kaum muda yang telah berjasa mewujudkan revolusi. Tanpa peran kaum muda yang berhasil mengguling rezim totaliter Hosni Mubarak, Ikhwanul Muslimin tak menikmati kue kekuasaan di parlemen.

Maka dari itu, Ikhwanul Muslimin harus mengikuti kehendak ”parlemen Lapangan Tahrir”, yang dalam setahun terakhir dimotori kaum muda yang tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu. Salah satu agenda yang harus dijawab oleh Ikhwanul Muslimin ialah perihal peralihan kekuasaan dari militer ke sipil.

Beberapa hari sebelum pemilu dilangsungkan, Ikhwanul Muslimin menolak untuk bersama kaum muda dan memilih untuk mendukung militer. Hal ini menjadi agenda yang harus mereka perhatikan agar momentum revolusi dan demokrasi mendapatkan dukungan dari partai politik koalisi demokrasi dan kaum muda.

Pemandangan ini membuktikan bahwa Ikhwanul Muslimin telah belajar dari pengalaman AKP di Turki dan Ennahda di Tunisia yang lebih berminat pada upaya menjaga momentum demokrasi dengan mengedepankan agenda ekonomi daripada agenda ideologis mereka.

Maka dari itu, Ikhwanul Muslimin tidak akan mendapatkan tentangan dari kalangan liberal dan kiri, tetapi tentangan serius justru datang dari kaum salafi dan kaum muda di Lapangan Tahrir.●

Mesir, Islamis atau Post-Islamis?

Mesir, Islamis atau Post-Islamis?

Azis Anwar Fachruddin, MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Sumber : REPUBLIKA, 7 Desember 2011

Partai Kebebasan dan Keadilan (Hizb al-Hurriyyah wa al-'Adalah/FJP) sebagai representasi dari Jama'ah al-Ikhwan al-Muslimin (IM) mendulang suara mayoritas pada pemilu legislatif Mesir putaran pertama. Hasil itu sebenarnya sudah ditebak oleh banyak pengamat. Namun, beberapa pihak yang pro Barat masih merasa khawatir: bahwa Mesir akan dibawa menuju negara teokrasi-Islamis seperti Iran.

Kekhawatiran itu cukup beralasan sebab gerakan IM dikenal lebih kuat berpegang pada poros Islamis ketimbang nasionalis. Hasan al-Banna, sebagai pendiri IM, pernah tegas mengatakan,
"al-Islam nizham syamil (Islam adalah sistem komprehensif)" dan "al-Islam dinun wa dawlatun(Islam adalah agama dan negara)." (Lihat Sa'id Hawa, Tarbiyyatuna ar-Ruhiyah,hlm 23).

Para pendukung sekularisme juga acap kali menggeneralisasi bahwa Islamis berarti antidemokrasi sehingga mereka khawatir IM justru mencederai demokrasi yang diperjuangkan oleh pejuang revolusi Mesir. Dalam pemetaan politik oleh Barat, FJP dianggap mewakili kubu Islamis konservatif. Banyak pihak yang pro Barat khawatir bahwa FJP akan menerapkan formalisasi syariat, mulai dari kewajiban berjilbab sampai pembatasan hak perempuan. Terlebih lagi, bila sistem parlementer nantinya berhasil digolkan dalam amendemen konstitusi Mesir.

Kekhawatiran tersebut di atas sebenarnya tidak perlu dilebih-lebihkan. IM yang dulu tentu sudah berbeda dengan IM yang sekarang. Kecenderungan untuk melakukan "tawar-menawar" dengan perubahan sosial-politik mulai dilakukan oleh IM. Sejak sebelum pemilu digelar pun, IM tampak tidak menggunakan label-label formal Islam. IM lebih condong menawarkan hal-hal yang inklusif dan diterima banyak pihak, seperti isu korupsi dan amendemen konstitusi.

FJP bergabung dalam Aliansi Demokrat (at-Tahaluf ad-Dimuqrathiy) bersama partai nasionalis lainnya, seperti Hizb al-Ghad (Partai Hari Esok) dan Hizb al-Karamah (Partai Kemuliaan). "Pecahan" IM yang tergabung dalam Hizb al-Wasat (Partai Tengah) dikenal cenderung liberal. Cabang IM yang dihuni kaum muda intelek malah tegas mengusung nasionalisme dengan membentuk Partai at-Tayar al-Mashri (Partai Aliran Mesir). Fakta tersebut membuktikan bahwa ada yang berubah dalam tubuh IM, baik secara gerakan politik maupun kecenderungan paham para anggotanya.

FJP juga menolak untuk bergabung dengan Aliansi Islami yang digalang oleh gerakan Salafi dengan Partai an-Nur (Cahaya), yang kemarin meraup suara cukup signifikan, dan partainya Jama'ah Islamiyah, Hizb al-Bina`wa at-Tanmiyah (Partai Pembangunan dan Perkembangan). Ini mengindikasikan bahwa FJP menolak kecenderungan politik totaliranisme Islam. Justru yang terjadi kemudian adalah sebaliknya, FJP berencana akan menggandeng Partai al-Wafd (Delegasi) yang dikenal liberal untuk bergabung dalam koalisi.

Jelaslah bahwa hal tersebut di atas mengamini komentar Marina Ottaway, seorang pengamat politik Timur Tengah dari Carnegie Endowment for International Peace. Ia mengatakan, "The Islamist political parties that have been participating in the Arab political process-and there are many-are quite moderate. They profess to accept the rules of democracy and accept human rights up to a certain point. Islamist groups are much closer to the Justice and Development Party (AKP) in Turkey than the Khamenei regime in Iran. (Parpol Islam yang berpartisipasi dalam proses politis Arab-dan itu ada banyak-cukup moderat. Mereka menyatakan menerima prinsip demokrasi dan menerima hak asasi manusia dalam poin tertentu. Kelompok Islamis lebih banyak mirip dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki daripada rezim Khamenei di Iran)."

Post-Islamis
Perkembangan gerakan Islam di Mesir yang cenderung diwakili oleh IM ini menunjukkan sebuah gejala baru. Menggunakan bahasa yang dipakai oleh pemikir asal Iran, Asef Bayat, gejala itu dinamakan dengan Post-Islamisme. Ada beberapa fenomena politik di mana politik Islam kini cenderung mulai "pragmatis" dengan melakukan bargainingdengan realitas kemodernan.

Fenomena paling menonjol tidak lain adalah kesuksesan AKP di Turki. Partai itu kini telah memunculkan figur seperti Recep Tayyip Erdogan yang cukup gemilang menjadi PM Turki dan mengangkat perekonomian negara sekuler itu. AKP sukses di negara sekuler dengan tanpa mengorbankan identitasnya sebagai partai Islam. AKP menjadi contoh gerakan Islam di belahan Timur Tengah lainnya: bahwa tidak selamanya Islam bertentangan 180 derajat dengan sekularisme. AKP adalah bentuk dari fenomena Post-Islamismedi mana ajaran "Islam komprehensif (kafah)" bisa "direm", bukan direduksi, untuk beradaptasi dengan kenyataan politik modern yang demokrat-sekuler.

Di Tunisia, kesuksesan Partai an-Nahda yang kemudian menaikkan Rached Ghannouchi juga merupakan fenomena Post-Islamis. Salah satu tawarannya, antara lain, Rached tidak akan melarang mereka yang non-Muslim untuk berbikini di pantai. Rached juga terang-terangan mengatakan ingin meniru model AKP Turki. Ada baiknya juga bila FJP dan partai IM lainnya mulai mendengarkan seruan Erdogan saat berkunjung ke Mesir beberapa waktu lalu untuk menerima bentuk sekuler yang "ramah" agama.

Tentu, sekularisme memiliki varian yang bermacam bentuknya dan tidak semuanya mutlak menepis agama. Di Indonesia, mungkin PKS adalah salah satu bentuk gerakan Post-Islamis.

Pertanyaan cukup krusial yang layak kita tanyakan kepada IM kemudian adalah: apakah kecenderungan mereka untuk bersikap inklusif pada demokrasi hanyalah pragmatisme sesaat ataukah memang sejatinya demikian sehingga ideologi Islam-kafah mereka akan ditinjau ulang?

Apakah jika IM memegang tampuk kepemimpinan nanti (catatan: Abdul Mun'im Abul-Futuh, mantan pemimpin IM, punya reputasi kuat untuk mencalonkan diri sebagai presiden) akan sanggup menahan gelombang partai liberal lainnya dalam koalisi untuk memutuskan kebijakan yang, bisa jadi, menggerogoti idealisme IM?

Tentu, IM bukan hanya memiliki pengaruh di Mesir, melainkan di negara-negara lain di Timur Tengah. Oleh sebab itu, gerakan IM akan menjadi tolok ukur gerakan Islamis lainnya yang sedang membangun kekuatan sebagai antisipasi bila mereka mendapat kesempatan untuk meraih kepemimpinan, seperti di Yaman atau Suriah, yang sekarang masih membara. Bahkan, bukan hanya di Timur Tengah, melainkan perubahan peta politik di Mesir turut andil memengaruhi politik Islam di belahan Asia lainnya, termasuk Indonesia. ●

Demokrasi Mesir

Rois Rahma Fathoni, MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS AL-AZHAR MESIR

Sumber : REPUBLIKA, 30 November 2011

Umur kepemimpinan Husni Mubarak memang hanya tiga dekade. Tapi, runtuhnya rezim presiden tanpa wakil ini sejatinya mengakhiri enam dekade pemerintahan diktator. Setidaknya itulah yang diungkapkan mantan menteri luar negeri Amerika Condoleezza Rice di tengah-tengah badai demonstrasi rakyat Mesir. "Amerika harus mengevaluasi kebijakan-kebijakannya selama 60 tahun ini yang mendukung pemerintahan otoritarian Timur Tengah dan mengabaikan hak asasi manusia." Terhitung tiga kali Negeri Paman Sam mengubah keputusan untuk mendukung atau menolak tuntutan rakyat Mesir.

Mesir adalah dilema bagi Obama. Tentu saja, selain mengandung embrio gerakan Islam Ikhwanul Muslimin yang memungkinkan negara Timur Tengah lainnya menggeliat, geografis Mesir yang bersebelahan dengan Israel patut dipertimbangkan secara matang, perjanjian damai Camp David berpotensi robek.

Setelah Mubarak mundur, estafet kepemimpinan diserahkan kepada Kepala Majelis Militer Husain Thanthawi. Rakyat menyambut gembira. Sebab dari awal revolusi, aparatur keamanan yang bersahabat dengan demonstran hanyalah militer. Suara rakyat dan militer bersatu padu. Thanthawi turun ke Tahrir menyalami para pejuang. Revolusi yang indah karena mengonsolidasikan semua kekuatan rakyat Mesir.

Sayang itu tidak lama. Tanda-tanda awal perpecahan mulai tampak saat Pemerintah Mesir menggelar referendum amendemen UU. Media tidak berhenti mengembuskan isu, mengotak-ngotakkan kekuatan konstituen. Pemilih 'Ya' adalah pendukung Islam. Sedangkan pemilih 'Tidak' adalah blok Kristen dan Liberal. Hasil referendum membawa dampak besar bagi masa depan Mesir. Jika mayoritas rakyat Mesir menghendaki amendemen, pemilu legislatif lebih awal dari pemilu presiden. Begitu juga sebaliknya.

Sebelum referendum digelar, kelompok liberal dan beberapa calon presiden semisal Baradie dan Amr Musa berkampanye agar rakyat memilih tidak mengamendemen UU. Berbagai logika dikedepankan. Yang paling menonjol, saat ini Mesir bagai tubuh tanpa kepala, kebutuhan Mesir akan presiden sangat mendesak namun politik adalah permainan. Ada hitung-hitungan angka yang tidak dipublikasikan.

Pertama, tentang pamor Baradie dan Amr Musa tengah naik daun. Sebagai kandidat calon presiden tanpa motor partai, keduanya membutuhkan atmosfer ini. Kedua, kaum liberal juga memahami keterbatasan kekuatannya. Dengan mendahulukan pemilu presiden kemudian disusul pemilu legislatif, akan ada banyak waktu bagi mereka untuk bermanuver dan mengambil lebih banyak hati rakyat Mesir.

Ketiga, jika rakyat Mesir memilih untuk mengamendemen UU, yang artinya mendahulukan pemilu legislatif, maka ini petaka bagi calon presiden dan kelompok liberal. Bagi calon presiden, pemilu legislatif mengokohkan kekuatan partai. Jika partai mengusung calon presiden, mereka yang tidak memiliki mesin politik semakin tertinggal. Begitu juga rentang waktu yang panjang membuat popularitas menurun. Adapun bagi kelompok liberal, petaka ini berwujud kekalahan pemilu di depan mata.

Sejak itulah kekuatan Mesir terbagi. Dan media massa memberi andil memecah antara Islam dan anti-Islam. Berbondong-bondong rakyat Mesir antusias menuju kotak suara. Dan hasilnya, 77,2 persen lebih rakyat Mesir memilih untuk mengamendemen UU.

Saat ini, dengan tidak adanya presiden dan parlemen, posisi kepala negara serta penjaga undang-undang dipegang oleh Majelis Militer. Untuk mengakhiri masa transisi, Mesir harus menempuh jalan panjang: diawali referendum, pemilu legislatif, parlemen membentuk kepanitiaan amendemen undang-undang, referendum undang-undang, dan diakhiri pemilu presiden. Namun setiap kali mendekati tujuan, Mesir harus melewati tikungan tajam.

Adalah Ali Silmi yang mengobarkan api di salah satu tikungannya. Wakil perdana menteri bidang politik dan demokrasi ini melukis wajah baru sistem pemerintahan Mesir dengan memberikan tempat khusus bagi militer di atas negara, tidak bisa disentuh eksekutif dan legislatif; membentuk panitia perumusan UU yang semestinya dibentuk oleh parlemen.

Bukan itu saja, dengan beralasan menjadikan Mesir seperti Turki di zaman Attaturk, Ali Silmi memberi mandat kepada militer sebagai penjaga UU-Ini tugas parlemen. Sejarah tentu tertawa: model pemerintahan ala Attaturk dipandang sesuai setelah Turki tertatih-tatih keluar dari Perang Dunia I. Ali Silmi mencuri revolusi. Ide-idenya menggagalkan transisi. Hasil pemilu legislatif dan presiden tidak akan ada artinya sebab semua kewenangan sudah berada dalam kuasa militer. Ini berbahaya, diktator baru potensial terlahir. Ada negara di dalam negara.

Hebatnya, keputusan ini dilempar saat pemilu di depan mata. Yang mengejutkan, Silmi mendapat dukungan dari kaum liberal. Mereka memandang keputusan Wakil Perdana Menteri ini membawa dampak positif bagi mereka.

Pertama, jika semua elemen masyarakat Mesir turut mendukung Ali Silmi, siapa pun pemenang pemilu nanti yang diprediksi dari kalangan Islam, nothing to lose bagi mereka. Sebab, fungsi parlemen dipegang militer.

Kedua, jika rakyat Mesir menolak tentu harus melalui perundingan-perundingan panjang yang memakan waktu. Dengan begini ada kemungkinan pemilu diundur. Ketiga, kemungkinan ekstrem, penolakan tidak dilakukan secara damai, akan ada kerusuhan-kerusuhan yang juga berpotensi mengulur digelarnya pemilu.

Inilah untuk yang kedua kalinya secara besar-besaran media massa memecah kekuatan bangsa Mesir menjadi dua blok: Islam dan anti-Islam. Yang terjadi ternyata rakyat tidak diam. Ikhwanul Muslimin mengonsolidasikan berbagai kekuatan elemen Mesir. Bersama 50 partai politik, beberapa calon presiden juga organisasi pemuda revolusi mengecam tindakan Ali Silmi. Memberikan batas waktu kepada Majelis Militer sebagai pengelola sementara negara untuk mencabut keputusan Ali Silmi hingga Rabu, 16 November. Jika tidak, demonstrasi besar-besaran akan digelar di Lapangan Tahrir. Hingga batas waktu yang ditentukan, tidak sekalipun Husain Thanthawi muncul di layar televisi.

Segera pertanyaan-pertanyaan besar bermunculan dengan diamnya militer. Apakah Ali Silmi suruhan Majelis Militer? Apakah Husain Thanthawi berambisi untuk menduduki tampuk kepresidenan, apalagi antek-antek Mubarak di lembaga strategis pemerintahan belum diganti? Bukankah militer yang sebelumnya tidak pernah menolak perintah Mubarak sebetulnya juga kroni? Belum lagi penyelesaian kasus Husni Mubarak yang berjalan lamban. Terlebih keputusan militer dengan membawa Husni Mubarak ke Pengadilan Sipil tapi menyeret pejuang revolusi dengan tuduhan membuat kekacauan negara ke Mahkamah Militer.

Masa Depan Transisi
Majelis Militer yang saat ini menjadi pengelola negara sekaligus penjaga UU harus membagi kekuasaannya pada presiden dan parlemen. Keraguan rakyat Mesir akan keseriusan Majelis Militer mewujudkan cita-cita revolusi 25 Januari harus diakhiri demi stabilitas negara. Untuk itu, penting bagi Majelis Militer memberikan kepastian secara transparan kepada publik kapan agenda pemindahan kekuasaan dilaksanakan.

Sesuai hasil referendum, peta selanjutnya yang akan dilewati Mesir adalah pemilu legislatif. Pemilu merupakan jalan keluar terbaik bagi Mesir saat ini. Kekacauan dan gesekan antarpartai politik biar diselesaikan oleh rakyat Mesir sendiri, memilih siapa yang paling berkenan di hati mereka.

Kekuatan parlemen diharapkan menghasilkan UU prorevolusi, yang membuka kebebasan berpolitik, supremasi hukum, kesejahteraan penghidupan, dan kesetaraan hak yang telah ditindas 60 tahun oleh diktator.

Memang jalannya tidak mudah. Terlebih setelah Majelis Militer memberikan hak kepada kroni-kroni Mubarak untuk terjun kembali ke gelanggang politik, mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dan presiden.

Kita akan bersama saksikan apakah revolusi akan sampai pada cita-cita tertingginya? Ataukah perjuangan 25 Januari hanya mengamputasi kepala otoritarian saja, sedangkan anggota tubuh yang lain tidak mampu tersentuh? ●

5 Wanita yang Bernasib Tragis Karena Cinta

“In the name of love” barangkali penggalan kalimat yang tepat disandingkan pada mereka semua. Atas nama cinta mereka berjumpa, atas nama cinta pula mereka berpisah. Dunia memang sebegitu kejamnya. Ketika revolusi tampil sebagai pemenang, mereka menjadi korban dari revolusi itu sendiri. Revolusi menjadikan mereka terluka dan binasa. Berikut ini adalah 5 wanita bernasib tragis karena penghianatan, revolusi dan cinta.

1. Cleopatra

Gelarnya adalah Cleopatra VII Philopator. Dia adalah ratu Mesir kuno, anggota terakhir dinasti Ptolemeus. Walaupun banyak ratu Mesir lain yang menggunakan namanya, dialah yang dikenal dengan nama Cleopatra, dan semua pendahulunya yang bernama sama hampir dilupakan orang. Cleopatra bunuh diri sewaktu Augustus dari Romawi naik tahta dan menyerang Mesir. Caranya, adalah dengan memasukkan tangannya sendiri kedalam keranjang penuh ular berbisa, setelah mendengar kematian pasangannya Mark Anthony meninggal. Dalam detik terakhir kematiannya, ia menyatakan takdirnya sebagai dewi.

Cleopatra (Sumber: 2.bp.blogspot)

Cleopatra ketika menemui ajalnya (Sumber: 1.bp.blogspot)

2. Marie Antoniette

Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen, lebih dikenal juga sebagai Marie Antoinette adalah Ratu dari Perancis dan Putri Bangsawan dari Austria. Dia adalah anak dari Kaisar Kekaisaran Romawi Suci, Francis I dan istrinya Ratu Maria Theresa dari Austria dan setelah itu dia menikah dengan Louis XVI pada umur 14 tahun. Akibat posisinya sebagai istri dari Louis XVI dan ibu dari Louis XVII maka dia menemui ajalnya di pisau guillotine pada masa Revolusi Perancis di tahun 1793. Kepalanya dipertontonkan di hadapan para rakyat Perancis (Paris) yang menyoraki hukumannya.

Marie Antoniette (sumber: usposting)

Marie Antoniette, kepalanya dipertontonkan di hadapan para rakyat Perancis (sumber: usposting)

3. Tsarina Alexandra Feodorovna

Alexandra Feodorovna adalah istri dari Tsar Nikolas II, Kaisar terakhir Rusia. Ia dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1872 dengan nama “Putri Alix Viktoria Helena Luise Beatrice dari Hesse dan Rhine” dan merupakan anak keenam dari tujuh orang bersaudara. Ia menikah di usia yang cukup tua pada zamannya, setelah menolak pinangan dari Albert Victor, seorang bangsawan dari Clarence walaupun mendapat tekanan yang cukup keras dari keluarganya. Hal tersebut ia lakukan karena ia sudah jatuh cinta pada Nikolas. Pada awalnya, hubungannya dengan Nikolas mendapat tentangan dari keluarganya, terutama karena hubungan darah mereka yang cukup dekat, yaitu memiliki moyang yang sama. Pada Perang Dunia I, keluarganya menjalani tahanan rumah untuk waktu yang lama setelah ia dijatuhkan oleh kaum Bolshevik. Setelah dipindahkan selama beberapa kali dan tidak memiliki akses kepada dunia luar sama sekali, ia, suami dan anaknya dibunuh oleh polisi rahasia kaum Bolshevik pada tanggal 17 Juli 1918. Ia dan keluarganya diangkat menjadi martir oleh Gereja Ortodox Rusia pada tahun 1981. Pada tanggal 17 Juli 1998, kerangka beserta seluruh keluarganya dibawa ke Katedral Santo Petrus di St. Petersburg, 80 tahun setelah kematian mereka.

Tsarina Alexandra Feodorovna (Sumber: pbworks)

Tsarina Alexandra Feodorovna beserta keluarganya (Sumber: dailymail)

4. Eva Braun

Eva Anna Paula Braun (lahir di Munchen, 6 Februari 1912 – meninggal di Berlin, 30 April 1945 pada umur 33 tahun) adalah perempuan simpanan dan selama satu hari dan satu malam, istri Adolf Hitler. Eva Braun lahir di Munchen, Jerman dan berjumpa dengan Adolf Hitler pada tahun 1930 pada usia 17. Kala itu, ia adalah asisten seorang juru foto Hitler. Pada 1936 ia menjadi pacar Hitler. Pada 29 April 1945, ketika Tentara Merah Uni Soviet sudah berada di kota Berlin, ia menikah dengan Hitler. Sehari kemudian mereka bunuh diri di sebuah bunker di Berlin dan jasad mereka dibakar setelahnya.

Eva Braun (Sumber: havelshouseofhistory)

Eva Braun dan Hitler (Sumber: blogspot)

5. Clara Petacci

Clara Petacci atau Claretta Petacci adalah seorang perempuan muda Roma yang lahir di Giulino di Mezzegra Como dari sebuah keluarga kelas atas. Petacci adalah simpanan gelap Benito Mussolini. Ayahnya adalah dokter pribadi paus. Ia berusia 29 tahun lebih muda daripada Mussolini. Ketika ia mulai menjalin hubungannay dengan Mussolini, pada 1932, ia telah bersuamikan seorang kapten angkatan udara, Riccardo Federici. Mereka berpisah pada 1936.

Ketika Mussolini ditangkap oleh kaum partisan pada April 1945, Petacci ditawari kesempatan untuk melarikan diri, namun ia menolak dan mencoba untuk melindungi Mussolini dengan tubuhnya. Setelah Petacci ditembak, Il Duce — gelar Mussolini — pun kemudian ditembak. Hari berikutnya, 29 April 1945, di Piazzale Loreto di Milan, jenazah Mussolini dan Petacci dan empat orang lainnya digantung terbalik di sebuah pompa bensin Esso dan difoto sementara rakyat mencurahkan kemarahannya kepada mereka. Petacci dihormati di Italia, bukan karena politik, tapi hanya sebagai wanita yang jatuh cinta dan menolak untuk meninggalkannya dalam masa kesulitan. (**)

Clara Petacci (Sumber: lexpress.fr)

Mussolini dan Petacci digantung terbalik di sebuah pompa bensin Esso, Itali (Sumber: silvioirio.files.wordpress)