Menakar Peluang Papua Pisah dari RI

Menakar Peluang Papua Pisah dari RI

Kristanto Hartadi, REDAKTUR SENIOR SINAR HARAPAN

Sumber : SINAR HARAPAN, 9 Desember 2011

Judul di atas sekadar hendak mengingatkan pada Jakarta agar tak gegabah bertindak di bumi Papua. Ini karrna rentetan peristiwa demi peristiwa politik yang terjadi sejak pelaksanaan UU No 21/2001 mengenai Otonomi Khusus (Otsus) Papua sampai insiden Kongres Rakyat Papua III di Abepura 19 Oktober lalu memperlihatkan pelaksanaan kebijakan yang keliru.

Dalam catatan saya, bukan hanya sekali masyarakat di Papua meminta agar Otsus Papua dikembalikan. Misalnya, ribuan rakyat pada 12 Agustus 2005 menggelar aksi menuntut dikembalikannya Otsus Papua.

Ini dilakukan karena Jakarta dianggap mengingkari UU No 21/2001 dengan menerbitkan Inpres No 1/2003 mengenai Percepatan Pelaksanaan UU No 45/1999 mengenai Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, dan Kota Sorong.

Dalam UU Otsus Papua, status otonomi khusus di Provinsi Papua adalah satu kesatuan wilayah yang tidak terpecah-pecah.  Kalaupun akan ada pemekaran, itu haruslah melalui mekanisme Majelis Rakyat Papua (sesuai PP No 54/2005), yang waktu itu belum terbentuk. Tentunya langkah pemekaran itu dilakukan dalam rangka memecah gerakan ingin merdeka, selain wilayah Papua yang memang terlalu luas.

Selain itu, sekian tahun pelaksanaan Otsus juga tidak memperbaiki situasi. Penduduk aslinya rata-rata tetap miskin dan terbelakang. Penikmat dana Otsus adalah para birokrat, para elite, atau yang terkait, dan para pendatang di perkotaan.

Disinyalir sekitar 60 persen dana Otsus kembali ke bank-bank besar di Jakarta, atau menjadi properti antara lain di Jakarta, Manado, Sydney, dan Melbourne.

Ketika itu pemerintah (Departemen Dalam Negeri) menjanjikan "penyempurnaan" pelaksanaan Otsus Papua, termasuk akan ada audit dan berbagai langkah lain.

Tuntut Referendum

Pada Juni 2010, atau lima tahun kemudian, juga berulang aksi politik mendesak pengembalian Otsus Papua. Kali ini melibatkan Majelis Rakyat Papua dan peserta Musyawarah Masyarakat Asli Papua.

Tuntutannya: gelar referendum yang melibatkan masyarakat internasional, keluar dari RI, hentikan proses pilkada di seluruh Papua, hentikan program transmigasi ke Papua, bebaskan para tahanan politik Papua, dan demiliterisasi di Papua.

Penyebab kemarahan antara lain selama pelaksanaan Otsus telah terjadi ketimpangan pertumbuhan penduduk antara orang asli dan masyarakat pendatang. Komposisinya adalah penduduk asli 30 persen, pendatang 70 persen. Dengan begitu, logikanya dana Otsus lebih banyak dinikmati pendatang.

Pemekaran juga dituding sebagai instrumen untuk memecah entitas Papua, sementara bagi uat elite lokal pemekaran berarti posisi, kekuasaan, dan anggaran. Kini, banyak pejabat daerah di Papua ikut menghiasi daftar koruptor yang divonis pidana oleh Pengadilan Tipikor.

Kajian Drooglever

Sebagai exercise apakah Papua bisa merdeka, sejarawan Belanda Profesor Drooglever dari Universitas Leiden (2004) membuat kajian ilmiah yang hasilnya menyatakan, proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 tidak sah. Reaksi Jakarta adalah: integrasi Irian Barat ke Republik Indonesia sudah final dan disahkan masyarakat internasional.

Terkait reaksi itu, seorang diplomat senior, yang pernah aktif di badan HAM PBB, mengingatkan gerakan pemisahan diri Papua sangat kuat di ranah internasional dan mereka memanfaatkan semua lini dan kesempatan. Setiap pelanggaran HAM apa pun di Papua tercatat di Komisi HAM PBB.

Saya pun sependapat bahwa hasil Pepera sudah final. Meski parameter yang dipakai 40 tahun lalu itu tak sesuai dengan ukuran hari ini. Namun hukum internasional juga tidak menyebutkan formula one man one vote untuk proses penentuan nasib sendiri. Apalagi ketika itu Indonesia dan Belanda bersepakat Pepera dilaksanakan melalui musyawarah perwakilan, 1 : 750.

Namun saya ragu, apakah pengakuan dunia itu suatu harga mati?

Dalam sejumlah kasus, wilayah-wilayah yang memisahkan diri dari induknya (seksesi) atau merdeka pasca-Perang Dingin memenuhi sejumlah aspek: (1) pelanggaran HAM berat, khususnya terhadap kaum minoritas/penduduk asli, (2) sejarah integrasi yang tidak mantap atau dipaksakan, (3) pengakuan internasional terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri, dan (4) ada kepentingan negara-negara besar.

“Remedial Seccession”

Seorang diplomat senior lainnya mengingatkan terbukanya peluang seksesi di Papua karena di sana terjadi pelanggaran HAM berat, "pemusnahan" penduduk secara sistematis, dan diskriminasi.

Menurutnya, dunia mengenal konsep remedial seccession, yakni pemisahan diri demi mengakhiri diskriminasi dan pelanggaran HAM. Pola itu berlaku pada kasus Bangladesh (pisah dari Pakistan), Kosovo (pisah dari Serbia), dan Timor Timur.

Kita mengalami, dunia memihak rakyat Timor Timur untuk pisah dari Indonesia. Dewan Keamanan melalui Resolusi 1264 tanggal 15 September 1999 memandatkan penggelaran pasukan multinasional. Segera Australia memimpin pasukan multinasional masuk Timtim pada 19 September 1999, untuk meredam kekacauan selepas jajak pendapat yang dimenangi kubu pro kemerdekaan.

Negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, mendukung kelahiran negara Timor Leste, karena proses integrasinya belum tuntas diakui dunia, terjadi pelanggaran HAM berat di sana, dan pemerintah pusat di Jakarta tak berdaya. Kita beruntung tidak masuk ke pengadilan HAM internasional karena masalah Timor Timur.

Di Kosovo, situasinya mirip dengan Timor Timur, dan Serbia ditekan secara militer dan politik oleh NATO. Sementara itu, di Chechnya (Rusia), meski di sana juga terjadi pelanggaran berat HAM, Barat enggan ikut campur. Ini karena Moskwa punya hak veto di Dewan Keamanan, juga karena mereka enggan berperang dengan Rusia.

Akhiri Pelanggaran HAM

Sulit menyangkal pelanggaran HAM tak terjadi di Papua. Meski begitu, negara-negara besar belum langsung intervensi. Mudah mendeteksi indikasi keterlibatan mereka, yakni bila berbagai media dan LSM internasional mulai aktif mencoba mengubah opini dunia. Kemudian, dukungan militer dan logistik secara konsisten dialirkan untuk kubu yang menuntut pemisahan diri.

Sejauh ini, Amerika Serikat baru menempatkan 2.500 prajurit di Darwin, Australia (hanya satu jam terbang ke Papua). Pasukan sebesar satu batalion tim pendarat tentulah tak cukup kalau harus berperang di Laut China Selatan, tetapi lebih cocok untuk mengamankan Timika.

Kembali ke judul tulisan ini, saran saya adalah: segera akhiri pelanggaran HAM di Papua oleh TNI/Polri, jangan ulang kesalahan di Timor Timur. Segera wujudkan kesejahteraan di Papua lewat pembangunan pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.

Dampingi pelaksanaan Otsus Papua, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Akhiri juga perampasan hak-hak ulayat rakyat hanya demi kepentingan bisnis besar. Sangat mendesak untuk digelarnya investigasi berbagai kasus pelanggaran HAM sampai tuntas. Segera wujudkan pula janji dialog Jakarta-Papua itu. ●

Mempersiapkan Dialog Papua

Mempersiapkan Dialog Papua

Neles Tebay, PENGAJAR PADA STFT FAJAR TIMUR ABEPURA, PAPUA

Sumber : KOMPAS, 8 Desember 2011

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 November 2011 di Jakarta mengumumkan pentingnya suatu dialog terbuka dengan rakyat Papua untuk mencari dan menyepakati solusi serta pilihan terbaik atas berbagai masalah di Tanah Papua.

Presiden SBY menekankan bahwa dialog itu dapat dilaksana- kan atas dasar tiga pilar: Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi khusus, dan percepatan pembangunan di Papua.

Memandang dari Papua, Presiden SBY telah memberi harapan di tengah kebuntuan komunikasi politik antara Jakarta dan Papua. Ternyata masih ada peluang menyelesaikan konflik Papua secara damai.

Tanpa tekanan dari luar, Presi- den SBY bahkan telah mengam- bil inisiatif menetapkan langkah progresif. Presiden membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) lalu mengangkat Letjen Purn Bambang Dharmono sebagai kepala unit tersebut. UP4B diharapkan menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat serta pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Presiden SBY juga mengangkat Farid Husein sebagai utusan khusus yang mempersiapkan dialog antara pemerintah dan orang Papua. Sebagai wakil resmi pemerintah pusat, ia ditugasi membangun komunikasi dengan para tokoh orang Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar dialog antara pemerintah dan orang Papua terlaksana.

Dengan perkembangan dan inisiatif pemerintah ini, satu-satunya hal yang dibutuhkan pemerintah saat ini adalah dukungan berbagai pihak. Semua pihak baik di Tanah Papua, Jakarta, maupun di luar negeri perlu mendukung sepenuhnya inisiatif pemerintah ini dengan berbagai cara dan sarana agar konflik Papua dapat diatasi melalui dialog yang bermartabat serta tanpa pertumpahan darah.

Empat Tahap Persiapan

Dialog untuk menyelesaikan masalah Papua melibatkan pihak-pihak yang berkonflik selama ini: pemerintah pusat di Jakarta dan orang asli Papua, terutama yang selama ini melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Selain pemerintah pusat dan orang asli Papua, aktor-aktor lain yang juga dapat berperan sebagai pemicu konflik dan atau pemacu pembangunan di Tanah Papua perlu dilibatkan dalam proses dialog Jakarta-Papua.

Menurut pengamatan saya, aktor-aktor lain yang perlu dili- batkan dalam proses persiapan dialog adalah penduduk Papua, terutama warga non-Papua yang jumlahnya mencapai 48 persen dari penduduk di Papua dan Papua Barat, Polri, TNI, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), serta perusahaan-perusahaan asing dan domestik yang mengeksploitasi kekayaan alam di Tanah Papua.

Suara dari semua aktor ini perlu didengar. Pendapat mereka perlu diakomodasi dan diperhitungkan dalam proses persiapan dialog Jakarta-Papua. Oleh sebab itu, perlu disiagakan tahap persiapan dialog Papua yang memungkinkan keterlibatan semua aktor itu.

Kami menawarkan empat tahap persiapan dialog Jakarta-Papua. Pertama, dimulai dengan diadakannya konsultasi publik bagi orang asli Papua di semua kabupaten. Mereka difasilitasi menyampaikan pendapat mereka tentang dialog dan pembangunan perdamaian di tanah leluhur mereka. Rangkaian konsultasi publik juga perlu diadakan bagi warga Papua, terutama melibatkan penduduk dari berbagai suku bangsa di Indonesia yang hidup di ”negeri kasuari”.

Perlu pula diadakan konsultasi publik terpisah bagi Polri, TNI, pemerintah daerah, dan perusahaan asing serta domestik yang mengeksplotasi kekayaan alam di Tanah Papua. 

Setiap kelompok aktor ini perlu difasilitasi agar dapat merumuskan pendapat kolektif mereka.

Kedua, perlu diadakan dua konferensi regional yang membahas tentang perdamaian di Tanah Papua. Satu konferensi bagi orang asli Papua dan satu lagi bagi warga Papua. Kedua konferensi ini merupakan pertemuan terakhir dari rangkaian konsultasi publik antara orang asli Papua dan warga Papua.

Ketiga, diperlukan sebuah konferensi nasional tentang perdamaian Papua. Konferensi ini diadakan di Jakarta dan dihadiri semua pemangku kepentingan. Hasil kedua konferensi regional dan konsultasi publik bagi Polri, TNI, pemerintah daerah, dan perusahaan dapat dipresentasikan dalam konferensi nasional ini. Dalam konferensi ini dapat dibuatkan draf kerangka dialog Jakarta-Papua.

Keempat, konferensi Papua bagi kelompok Organisasi Papua Merdeka yang menuntut kemerdekaan Papua Barat. Dalam konferensi ini, wakil-wakil semua faksi perlawanan diundang untuk membahas perdamaian dan kesejahteraan.

Tiga Pertanyaan Sama

Semua tahapan di atas mempersiapkan tahapan terakhir, yakni dialog antara wakil-wakil pemerintah dan orang Papua. Semua kesepakatan ditetapkan dalam dua konferensi yang terakhir di atas dapat dibahas dalam dialog Jakarta-Papua. Wakil pemerintah dapat mempresentasikan hasil konferensi nasional dan wakil orang Papua membawakan hasil konferensi Papua.

Agar pembahasannya terfokus dan terarah, semua konsultasi publik, konferensi regional, konferensi nasional, konferensi Papua, dan bahkan dialog Jakarta-Papua perlu membahas tiga pertanyaan yang sama. (1) Apa indikator perdamaian Papua? (2) Masalah-masalah apa yang perlu dituntaskan demi perdamaian di Papua? (3) Apa solusi-solusi dari semua masalah yang sudah diidentifikasi?

Mengikuti cara dan tahapan persiapan ini, semua pemangku kepentingan mempunyai rasa memiliki terhadap proses dan hasil dialog Jakarta-Papua. Hal ini akan membuat mereka merasa bertanggung jawab juga atas implementasi kesepakatan yang ditetapkan dalam dialog Jakarta-Papua. ●

Tangis Soekarno untuk Papua

Tangis Soekarno untuk Papua

Djoko Pitono, JURNALIS, PENULIS BUKU SOEKARNO, OBOR YANG TAK PERNAH PADAM

Sumber : SUARA MERDEKA, 8 Desember 2011

Soekarno telah lama tiada. Bapak Bangsa itu wafat 1970, hampir lima tahun setelah menghadapi ‘’kudeta merangkak’’ oleh Mayjen Soeharto, orang yang diberinya kepercayaan. 

Sebagai tokoh bangsa ini keberanian Soekarno sangatlah terkenal, hal yang mengantarkannya dari penjara ke penjara kolonial Belanda. Selama menjadi presiden, Bung Karno berkali-kali menghadapi upaya pembunuhan, termasuk oleh unsur asing (Barat) yang tidak menyukainya. ‘’Go to hell with your aid,’’ seru Bung Karno kepada Amerika Serikat, tatkala mau memberikan bantuan namun dengan berbagai syarat.

Tetapi Bung Karno juga dikenal mudah menangis melihat kemiskinan dan kesengsaraan rakyatnya. Dalam bukunya yang baru terbit, Creeping Coup d’Etat Mayjen Soeharto (2011), Sukmawati Soekarnoputri bahkan mengisahkan ayahnya pernah dua kali menangis sesenggukan ketika menjalani tahanan rumah. Tangisan yang kedua disertai keluhan bagaimana dirinya bisa diperlakukan demikian oleh bangsa sendiri.

Sekarang, sebagian kalangan mungkin membayangkan Bung Karno menangis di alam baka. Ya, dia boleh jadi menangis melihat centang-perenang negerinya, termasuk pergolakan di Papua Barat (dulu Irian Barat), wilayah NKRI yang sejumlah penduduknya dilaporkan ingin melepaskan diri.

Kenangan terhadap Soekarno rasanya tak terhindarkan. Praktis selama 20 tahun menjadi pemimpin RI, sebagian besar waktunya habis untuk memikirkan Papua Barat yang masih dikuasai oleh Belanda sejak pengakuan negeri itu pada 1949.  

Ketika diundang berkunjung ke AS pada 1956 dan berpidato di depan sidang gabungan Kongres AS, Soekarno menggunakannya untuk menyampaikan sikap. Dalam pidato yang mendapat tepukan tangan spontan 26 kali itu, ia antara lain mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia belum sempurna manakala Irian Barat belum kembali ke pangkuan. ‘’Garam kemerdekaan belum lagi sempurna rasanya bagi kami sebelum Indonesia kembali bersatu di bawah naungan kemerdekaan yang menjadi hak paling asasi dari seluruh manusia.’’

Setelah melalui jalan diplomasi panjang dan berliku, Belanda tetap tidak bersedia meninggalkan Papua Barat sehingga kesabaran Soekarno habis. Dalam pidato 17 Agustus 1960, keluarlah deklarasinya yang terkenal menyangkut wilayah tersebut. Dalam bukunya, Indonesia: The Possible Dreams (1971), mantan Dubes AS untuk Indonesia Howard Palfrey Jones melukiskan drama dalam pidato Soekarno.

Jones menuturkan, dalam pidato sekitar 2 jam 30 menit itu, Soekarno membagikan teks 

pidato yang ada bagian kosongnya menjelang akhir. Para pengamat pun meramalkan ada pengumuman penting. Itu benar. Dalam momen puncaknya, Soekarno mengambil napas panjang, kemudian mengatakan, salah satunya, ‘’Pagi ini saya perintahkan menteri luar negeri memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.’’

Sekitar 500.000 orang yang memadati Gelora Bung Karno di Jakarta saat itu bersorak-sorai, sementara puluhan wartawan berlarian keluar menelepon kantor mereka dan memberitakan peristiwa bersejarah tersebut. Melalui langkah militer Indonesia, termasuk penggelaran kekuatan laut yang mendapat banyak bantuan militer dari Uni Soviet, pemerintah Belanda akhirnya bersedia melepaskan Irian Barat pada 1 Mei 1963.

Seperti George Washington menekuk Inggris, ‘’George Washington of Indonesia’’ (pujian John F Kennedy untuk Bung Karno) itu pun berhasil menuntaskan pengusiran Belanda.

Komunikasi Publik

Pergolakan di Papua Barat dewasa ini sungguh memprihatinkan. Ada banyak penyebab, antara lain kurangnya perhatian pemerintah pusat pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Ada pabrik tambang raksasa Freeport, tetapi ironisnya kemiskinan dan keterbelakangan merajalela di wilayah itu. Namun ada hal-hal lain yang perlu pula lebih diperhatikan, yakni adanya faktor asing yang bermimpi mengusai wilayah itu karena sumber alamnya luar biasa. Mereka menggunakan isu kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, dan agama untuk mengobarkan ketidakpuasan.

Keadaan seperti itu diperparah oleh sedikitnya kajian tentang masyarakat Papua Barat oleh para ahli Indonesia. Mereka yang tertarik justru orang asing, termasuk misionaris. Buku dan jurnal yang beredar umumnya juga cenderung menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah.

Lebih menyedihkan lagi adalah buruknya komunikasi publik pejabat terkait dengan keadaan di Papua Barat. Persis dengan buruknya komunikasi publik para menteri seperti dikeluhkan SBY menyangkut runtuhnya Jembatan Kartanegara di Tenggarong, Kalimatan Timur.

Presiden SBY berkali-kali mengingatkan pembantunya tentang pentingnya komunikasi publik. Sekarang kita menunggu apakah segera ada tindakan nyata untuk meningkatkan perhatian pada masyarakat Papua Barat. Untuk itu, diperlukan suatu komunikasi publik yang andal, baik menyangkut orang dan sistemnya.

Mungkin kita bermimpi munculnya tokoh pemersatu sekaliber Soekarno. Mimpi itu sah-sah saja, meskipun mungkin ada yang menyebut hanya utopia. Bukan karena apa. Soekarno adalah fenomena istimewa, juga bagi rakyat di Papua Barat.

Banyak orang yang mungkin heran, mengapa gambar Soekarno dikoleksi ribuan orang hingga kini, melintasi batas etnik, agama, dan generasi. Fotonya terpasang di dinding rumah, bahkan dasbor mobil dan taksi. Di wilayah Indonesia yang membentang 5.000 km, tulis Asiaweek, praktis hanya ada satu nama sinonim dengan nasionalisme Indonesia: Soekarno. Pendiri negara dan arsitek kemerdekaan. ●

Anak-anak Papua yang Membanggakan

Anak-anak Papua yang Membanggakan

Kristanto Hartadi, WARTAWAN SENIOR SINAR HARAPAN

Sumber : SINAR HARAPAN, 6 Desember 2011

Masalah Papua memenuhi benak saya hari-hari ini, karena banyak hal terjadi di sana yang membuat saya akhirnya bertanya: apakah Papua akan merdeka, seperti yang terjadi di provinsi RI ke-27 Timor Timur?

Seorang rekan diplomat senior dan pernah menjadi duta besar di sejumlah negara ketika saya tanyakan hal itu menjawab pasti: merdeka tidak bisa, tapi untuk lepas dari Indonesia terbuka peluangnya.

Artinya, jelasnya, Papua sudah pernah "dimerdekakan" oleh Indonesia ketika akhirnya Belanda memilih menyerahkan wilayah terakhir yang didudukinya di Hindia Belanda itu pada tahun 1962.

Agar Belanda tidak terlalu hilang muka digelarlah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), dengan metode disesuaikan dengan situasi saat itu di Irian Barat. Jadi, kalau sebutannya merdeka lagi itu tak lazim, katanya.

Mengenai hal ini saya akan coba tulis dalam kesempatan lain. Masih terkait Papua, Senin (5/12), saya hadir dalam sebuah diskusi terbatas mengenai soal pendidikan di Papua. Salah satu narasumber adalah Prof Dr Yohanes Surya, yang berhasil membuktikan bahwa anak-anak Papua yang dididiknya jauh dari bodoh, bahkan cerdas.

Dia buktikan itu bahwa anak-anak pedalaman (dari Puncak Jaya, Mulia, Tolikara) yang diambil secara acak, karena mereka rata-rata tidak mampu membaca, menulis, dan berhitung, dalam tempo beberapa bulan dapat diubah sampai mampu menjadi juara Olimpiade Sains.

Pilih Panjat Pohon

Rekan Antie Sulaiman, staf di Pusat Kajian Papua, di Universitas Kristen Indonesia, mengeluhkan di rumahnya ada dua anak asuh asal Papua, tetapi mereka "nakal-nakal", sulit disuruh belajar, senangnya bermain dan memanjat pohon, bahkan ada yang dua kali tidak naik kelas.

Oleh Yohanes Surya dijawab apa yang dihadapinya juga demikian, karena mereka menjadi "nakal" tak lain karena takut menghadapi soal yang mereka tidak paham, sehingga memilih lari, memanjat pohon, atau bersembunyi di kolong.

Bahkan, tuturnya, ada seorang anak asal Merauke yang kesenangannya bermain dengan buaya, namun kalau diberi soal lari tunggang langgang.

"Jadi, pada tahap awal harus diajarkan kepada mereka bahwa matematika itu mudah, jangan ajarkan mereka kali-kalian kalau tambah dan kurang belum tuntas, misalnya," kata Yohanes. Kini di Surya Institut terdapat 600 anak dari berbagai kabupaten di Papua menjalani pendidikan dan tahun depan akan datang lagi 400 anak.

Berkat keberhasilannya mendidik anak-anak di Papua itu, Yohanes Surya diajak bekerja sama oleh PP Muhammadiyah untuk mengajarkan metodenya itu. Ini karena ada sekitar 1 juta murid di berbagai lembaga pendidikan dasar Muhammadiyah, juga PB NU, memintanya mengajarkan matematika dan fisika untuk jutaan anak di pesantren-pesantren mereka.

Dalam diskusi itu juga terungkap bahwa banyak pihak di Republik Indonesia yang tidak suka kalau anak-anak Papua menjadi pintar karena "nanti Papua makin cepat merdeka dari Indonesia".

Anggapan itu pasti akan langsung dibantah pemerintah. Kenyataannya, dana otonomi khusus yang triliunan rupiah tidak berbuahkan pada didirikannya lebih banyak sekolah di kampung, di gunung, di lembah, atau di pantai-pantai Papua.

Banyak anak Papua tetap terbelakang karena tidak terjangkau pendidikan yang layak. Sementara itu, anak-anak dari para pendatang yang tinggal di kota-kota besar di Papua lebih merasakan dana otonomi khusus, fasilitas pendidikan mereka jauh lebih baik.

UP4B Mau Bikin Apa?

Dalam upaya mengatasi desakan Papua untuk memisahkan diri yang makin kuat itu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Saya menduga UP4B ingin meniru kisah sukes Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRRN) pimpinan Kuntoro Mangkusubroto, yang pascatsunami 26 Desember 2004, mengelola dana sekitar Rp 70 triliun untuk merehabilitasi wilayah Aceh dan Nias.

Namun, kritik dan pertanyaan banyak muncul. Wah, Otsus Papua dinilai gagal sekarang malah digantikan oleh sebuah "unit"? Sebagai badan "koordinasi", apa kewenangan yang dimiliki UP4B? Apakah UP4B tak lebih dari proyek yang lain lagi? Tipuan apa lagi yang akan dimainkan di Papua?

Menjadi tugas UP4B, yang dipimpin Letjen TNI (purn) Bambang Dharmono, untuk membuktikan bahwa pesimisme yang muncul itu tidak beralasan, dan tugas pertamanya adalah kesejahteraan di Papua membaik, setidaknya dalam dua tahun mendatang.

Namun, meski tidak mengurusi soal keamanan, ketua UP4B wajib mengingatkan Presiden Yudhoyono dan rekan-rekannya di jajaran TNI/Polri agar mengakhiri gelar militer di Papua. Ingatkan aparat keamanan itu, pelanggaran hak-hak asasi manusia yang masih dan eksesif itulah yang berpotensi "memerdekakan Papua".

Mari kita buka catatan sejarah, renungkan lagi apa yang membuat rakyat Timor Timur memilih pisah dari Indonesia, meski sudah lebih dua dekade terintegrasi. ●

Papua yang Sulit Didekati

Papua yang Sulit Didekati

Anggun Trisnanto, DOSEN HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA, MALANG

Sumber : KORAN TEMPO, 6 Desember 2011

Sekitar lima orang berteriak dan berkumpul sambil membawa bendera Bintang Kejora di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. Walaupun teriakan mereka lantang, pesan yang dibawa tidak jelas. Dalam bahasa Indonesia yang kurang fasih, para simpatisan gerakan OPM ini berteriak lantang: “Indonesia pembunuh! Indonesia penjajah! Merdeka Papua!” Pemandangan ini tampak biasa-biasa saja.Tidak ada penjagaan polisi, apalagi barikade tentara Kerajaan Belanda.

Menyuarakan Papua merdeka bukan lagi hal yang aneh.Tidak hanya di Den Haag, di mana para simpatisan ini banyak berkumpul, tetapi wacana ini sudah menjadi menu pokok perbincangan di kalangan elite politik Jakarta. Namun yang jelas adalah, apa yang disuarakan dan dipersepsikan oleh lima pemuda di Den Haag itu (yang kesemuanya sebenarnya secara morfologi tidak menunjukkan fisik orang Papua kebanyakan) dan para elite politik di Jakarta atau pembaca surat kabar biasa bisa jadi berbeda.

Mengapa bisa terjadi seperti ini? Dalam kacamata epistemologi, untuk bisa berpendapat dibutuhkan bukti atau fakta segar yang lengkap dari obyek yang diteliti. Inilah kemudian yang menjadi “bahan bakar” untuk menilai suatu obyek masalah. Dalam kasus Papua, diskresi informasi muncul di mana semua orang bisa berpendapat semau mereka tanpa risalah atau referensi berupa fakta yang benar. Lebih lanjut, sulit untuk memberi argumen obyektif untuk kasus Papua ketika informasi yang beredar benar-benar tidak ada linearitas (kesesuaian).

Bagaimana mungkin ada informasi yang menyebutkan bahwa tambang Freeport sekarang dijaga oleh sekumpulan tentara asing (tentara AS). Selain hal ini begitu

mengejutkan, terlebih lagi adalah apakah benar memang ada hal seperti itu yang terjadi. Kasus Papua benar-benar bisa dikategorikan sebagai kasus yang sangat tertutup, kalaupun belum bisa dikategorikan masuk dalam kasus luar biasa. Yang kemudian banyak muncul adalah argumen atau penilaian yang abstrak tentang apa yang terjadi. Sampai saat ini, belum ada riset ilmiah atau risalah dokumenter yang bisa

dipertanggungjawabkan secara publik. Kalaupun ada, hanya bukti catatan perjalanan

misionaris atau riset terdahulu yang menyimak kehebatan suku Asmat, Dani, dan Baliem.

Apakah mungkin berlarutnya kasus Papua memang terjadi karena interpretasi yang salah atau berlebihan tentang Papua? Jelas kelima pemuda yang berdemo di depan

KBRI itu tidak bisa dijadikan panutan. Kalaupun kita harus memilih, seharusnya pemerintah memberi penjelasan atas simpang-siurnya informasi yang ada. Sebagai

khalayak umum, yang kita tahu hanya efek dari masalah yang terjadi di sana. Bisa berupa jumlah korban, intensitas konflik, atau hasil perundingan. Kalaupun terpaksa, hanyalah “update status”dari teman-teman yang aktif di jejaring sosial yang kebetulan berasal dari Papua atau yang pernah bekerja di sana. Lalu, ke mana perginya fakta konkret tentang Papua?

Parahnya lagi adalah apabila kesimpangsiuran informasi ini digunakan oleh pihak tertentu atau bahkan dipolitisasi untuk kepentingan beberapa pihak. Alasannya mungkin mudah ditebak, yaitu membuat kasus Papua seperti “floating mass” tidak jelas, tak tentu arah, dan tidak selesai. Sedangkan di pihak lain, masyarakat di sana masih terkungkung dalam kemiskinan, lemahnya birokrasi, dan layanan sosial atau minimnya fasilitas pendidikan. Yang jelas, hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi atau minimal diupayakan untuk “dibongkar” atau ditemukan fakta yang sahih atas apa yang terjadi di Papua.

Mungkin berbeda tapi bisa dijadikan pembanding adalah bagaimana rezim di Timur Tengah (Mesir, Libya,Aljazair) tumbang. Serupa tapi tak sama, mereka juga mengalami kasus seperti Papua dalam artian informasi yang ada sangat tidak bisa diandalkan. satu-satunya media alternative adalah suara Al Jazeera, yang memberitakan hari per hari apa yang sedang terjadi. Dalam hal ini juga, media jejaring sosial di sana menjadi faktor kunci keberhasilan gerakan.

Sangat sulit untuk mengandalkan informasi dari masyarakat Papua, mengingat infrastruktur yang terbatas, sehingga berita dan fakta pun akhirnya menjadi barang

langka.Tetapi, sangat mungkin untuk dicoba, menyatukan informasi melalui serpihan-

serpihan cerita dari teman atau karib yang sedang ada di sana.Yang dibutuhkan hanya kemauan untuk mencatat, mengkoordinasikan fakta, dan mencari celah di mana linearitas itu muncul sehingga member gambar terang tentang fakta. Secara epistemologi, hal ini sangat mungkin terjadi walaupun butuh waktu dan upaya yang

dahsyat.

Walaupun solusi belum bisa didapatkan, setidaknya benang merah kasus Papua teridentifikasi. Hanya tinggal memilah mana informasi yang sahih dan mana yang telah

direkayasa. Semoga hal ini membantu.●