ASEAN di Tengah Percaturan Dunia

ASEAN di Tengah Percaturan Dunia

Faustinus Andrea, PEMERHATI MASALAH KEAMANAN ASIA PASIFIK, STAF CSIS JAKARTA

Sumber : KORAN TEMPO, 9 Desember 2011

Pernyataan Kimihiro Ishikane, Deputi Direktur Jenderal Kawasan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, tentang ASEAN akan menjadi pusat percaturan

terbesar kedua di dunia setelah kawasan Timur Tengah, menarik dicermati. Pada persiapan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 dan KTT terkait lainnya di Bali, pertengahan November 2011, Ishikane juga mengatakan kini banyak negara dan kelompok kepentingan ingin bermain di ASEAN, setelah kawasan ini mengalami

perubahan dramatis sejak 2003.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia Tenggara telah membuat negara-

negara yang tergabung dalam ASEAN menjadi salah satu pusat kekuatan dunia. Perkembangan kerja sama secara multilateral di kawasan Asia-Pasifik, seperti APEC, G-20, KTT ASEAN, KTT ASEAN+1, KTT ASEAN+3, dan KTT Asia Timur, dalam dekade sekarang ini telah mengembalikan pamor Asia, khususnya ASEAN. Arsitektur ASEAN dan arsitektur lainnya, seperti ASEAN Regional Forum, Shangri-La Dialogue, dan Jakarta International Defence Dialogue, makin memperkuat ASEAN sebagai organisasi regional di mata dunia.

Meski demikian, di tengah harapan besar tersebut, dan saat ASEAN sedang menghadapi tantangan untuk mempertahankan sentralitasnya agar tidak terjebak

di tengah-tengah pertarungan politik negara-negara besar, seperti Amerika Serikat

dan Cina, ASEAN tampak “limbung” sebagai kekuatan penyeimbang dan pemersatu

di kawasan. ASEAN tampak kewalahan dengan berbagai manuver politik Amerika dan Cina dalam unjuk kekuatan militer di Asia-Pasifik. Akankah ASEAN masuk percaturan

sengit kedua negara itu? Bagaimana ASEAN adaptif menghadapi pertarungan itu dan makin memperkuat integritas internalnya sebagai kekuatan dunia?

Rivalitas Amerika-Cina

Dalam kondisi dunia yang tidak menentu seperti sekarang ini, manuver Amerika dan Cina membuat tingkat eskalasi konflik di kawasan Asia-Pasifik meningkat. Penempatan

2.500 anggota pasukan marinir Amerika di Darwin,Australia utara, dan latihan perang Angkatan Laut Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA) Cina di Samudra Pasifik Barat dapat memicu perang baru di kawasan.

Kebijakan Presiden Barack Obama tentang penempatan pasukan, yang diumumkan secara resmi beberapa hari menjelang kedatangannya di Bali untuk menghadiri KTT Asia Timur, 19 November 2011, itu mengundang reaksi banyak kalangan. Tapi, bagi Obama, kehadiran militer Amerika di Asia-Pasifik untuk kekuatan Pasifik. Sebelumnya,

Obama malah menyalahkan Cina sebagai biang keladi sengketa di Laut Cina Selatan (LCS). Cina sering bersitegang dengan Vietnam dan Filipina terkait dengan soal perbatasan di LCS, serta dengan Jepang di Laut Cina Timur. Bahkan, kata Obama, konflik LCS dapat menjadi “titik api” perang baru di Asia.

Sementara itu, melalui Perdana Menteri Wen Jiabao, Cina mengecam kebijakan Obama yang mengungkit soal sengketa di LCS dan pendekatan kekuatan terkait dengan sengketa itu bisa menjadi bumerang yang membahayakan kawasan. Kantor berita Xinhua memberitakan, masalah LCS harus diselesaikan secara langsung oleh

negara-negara berdaulat melalui “konsultasi dan negosiasi bersahabat”tanpa turut

campur Amerika.

Amerika tidak bergeming atas sikap Cina itu. Bahkan, jauh sebelumnya, melalui Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton, di Thailand telah ditandatangani Pakta Kerja Sama dan Persahabatan (TAC) pada Juli 2009. Penandatanganan TAC ini dapat diartikan sebagai politik pembendungan pengaruh Cina di Asia Tenggara, yang akhir-akhir ini semakin kuat. Sementara itu, penempatan pasukan prajurit marinir Amerika di Darwin dinilai sebagai antisipasi agresi Cina di Asia-Pasifik. Dengan kata lain, kehadiran Amerika paling tidak dapat mengurangi kekhawatiran banyak negara akan meningkatnya pengaruh Cina di kawasan.

The Big Three

Dalam artikel Kompas yang ditulis I.Wibowo, yang menyitir Parag Khanna (majalah

NYT, 27 Januari 2008), disebutkan, dunia yang memasuki abad ke-21 akan dikuasai

The Big Three, yaitu Amerika, Uni  Eropa, dan Cina. Adapun negara-negara lain yang sering disebut sebagai the emerging markets disebutnya sebagai second world, yang akan menjadi tempat persaingan dan pertarungan The Big Three tersebut. Lebih jauh disebutkan bahwa tiaptiap kekuatan itu akan beroperasi di wilayah mereka sendiri, meski tidak tertutup kemungkinan mereka juga saling menyusupi wilayah tersebut. Uni Eropa bergerak di Afrika dan Timur Tengah, Amerika di Amerika Utara dan Amerika Selatan, sedangkan Cina bergerak di Asia Timur.

Selain Amerika, Uni Eropa, dan Cina, menurut Robert Kagan, kekuatan lain sebagai

negara yang dianggap punya pengaruh adalah Rusia, Jepang, India, dan Iran. Dalam buku The Return of History and the End of Dreams (2008), Kagan menghitung bahwa dunia akan dikuasai oleh negara-negara itu. Negara-negara kecil tidak masuk dalam hitungan. Baik Khanna maupun Kagan sepakat pengaruh Amerika kini tidak lagi sebesar pada masa lalu. Amerika kini bukan lagi sebagai hegemon dunia, meski masih dianggap sebagai adikuasa (superpower). Adapun kekuatan lain, yang disebut sebagai great powers, yang dilihat menjadi pemegang kekuatan nyata, baik secara ekonomi maupun militer, adalah Cina (I.Wibowo, 2009).

Perisai Ekonomi

Bagaimana ASEAN makin asertif di tengah struktur dunia yang multipolar menjadi tantangan tidak ringan. Baik Amerika maupun Cina saat ini berusaha menjadi negara paling berpengaruh di kancah perekonomian global. Karena itu, rivalitas ekonomi dan politik antara Amerika-Cina harus dimanfaatkan dan diarahkan untuk keuntungan ASEAN, bukan untuk diserahkan, apalagi dikuasai oleh mereka.

ASEAN, dengan jumlah penduduk 558 juta, pertumbuhan ekonomi 7,5 persen pada 2010, jauh di atas pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 4,8 persen, secara paralel dapat tumbuh bareng dengan negara Asia lainnya, mengingat 60 persen dari 7 miliar penduduk dunia tinggal di Asia. Jika komunitas ASEAN 2015 diimplementasikan secara konsisten, ASEAN akan menjadi pasar tunggal raksasa dengan tenaga kerja dan kekayaan alamnya yang menjadi basis produksi yang menjanjikan. Integrasi ekonomi ASEAN akan berarti dihapuskannya semua hambatan investasi dan perdagangan, baik tarif maupun nontarif, serta diharmonisasi dan disederhanakannya berbagai regulasi. Konektivitas ASEAN dengan memperbaiki infrastruktur transportasi juga menjadi bagian penting yang harus dikembangkan.

Dengan integrasi dan interdependensi yang makin solid dengan kekuatan-kekuatan

ekonomi besar di Asia, seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan, ASEAN berpeluang menjadi bagian penting dari emerging economies yang akan menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi dunia pada saat ekonomi Amerika dan Uni Eropa masih terus dibayangi krisis (Syamsul Hadi, 2011). Dengan demikian, di tengah percaturan dunia saat ini, kekuatan ekonomi ASEAN yang sedang tumbuh dapat menjadi perisai dan bagian penting dari Asia sebagai pusat globalisme baru. ●

Indo-Pacific Grand Design A Recipe?

Indo-Pacific Grand Design A Recipe?

Ristian Atriandi Supriyanto, A RESEARCH ANALYST WITH THE MARITIME SECURITY PROGRAM AT THE S. RAJARATNAM SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES, SINGAPORE

Sumber : JAKARTA POST, 8 Desember 2011

In his visit to Australia last month, US President Barack Obama announced a plan to station 2,500 US marines in Darwin. Rather than building new bases, the US marines will share the Australian Army’s Robertson Barracks instead.

Australian Defense Minister Stephen Smith said the deal also included greater access for US military aircraft to Northern Australia and even expanded ship and submarine visits in Western Australia.

With all eyes still glued to Darwin, talks have also been ongoing to build a joint US-Australian air force and naval base in the Cocos (Keeling) Islands. The Cocos group of two atolls and 27 islands is roughly 600 nautical miles (nm) southwest of the Sunda Strait and only 1,272 kilometers from Jakarta.

The Cocos currently serve as a refueling station for Australia’s P-3C Orion maritime surveillance and anti-submarine aircraft, and soon, its new P-8 Poseidons. The Cocos would certainly provide a better vantage point for the US to monitor and, should it wish to, control Southeast Asia’s vital sea lanes than the Diego Garcia military base, nearly 1,500 nm west of the Cocos.

At the strategic level, this policy could be understood as part of America’s Pacific re-engagement. In a Foreign Policy magazine article, US Secretary of State Hillary Clinton wrote that “strengthening bilateral military alliances” and “forging a broad-based military presence” would be among the top items on the US Indo-Pacific agenda.

Clearly, the US is both trying to hold China’s military in check and assure regional friends and allies that America is still around. China’s unilateral claims in the South China Sea and its growing assertiveness in enforcing them, make the US more popular among Beijing’s Southeast Asian neighbors. The US, Australia, and India, are also increasingly wary of China’s so-called “string-of-pearls” strategy to forward-deploy its naval assets into the Indian Ocean.

Operationally, Australia makes perfect sense for US military deployment. Unlike Japan, Guam, or Korea, which are located within China’s military operational reach, Australia provides a relatively more stand-off position — neither too close nor too distant.

An Australian international security expert, Alan Dupont, said US forces in Australia would be “out of missile range from China” and Chinese missiles are already believed to target US bases in the western Pacific. Furthermore, Australia also offers operational flexibility for US forces to maneuver across the Indo-Pacific rim.

James Holmes, an associate professor from the US Naval War College said Australia provides “a central position” for US seaborne forces to “swing” between its bases in Japan and Bahrain, while “bypassing the South China Sea, a body of water that would be hotly contested during a shooting war involving China.”

With the facilities in Darwin and the Cocos the US could throttle China. Most crude oil tankers bound for China from the Middle East are simply too large to transit the shallow Malacca Strait. Hence, the deeper Sunda and Lombok Straits provide the most viable alternatives for these tankers to transit — and the US to interdict them.

They are also deep enough for ballistic missile nuclear submarines (SSBN) to transit. China’s new Type 094(Jin)-class SSBNs, currently based in Sanya, Hainan Island, could transit these sea lanes should they be deployed for future deterrence patrols in the Indian Ocean.

However, with US military footprints already widely scattered across the Indo-Pacific rim, one must ask whether adding more American boots on the ground will be better off for regional peace and stability, particularly with China being perceived as the bogeyman. While China’s “string-of-pearls” strategy remains sketchy at best, Washington is already underway crafting its own “necklace” around China’s periphery. And these moves have drawn mixed responses from Southeast Asia.

Vietnam and the Philippines strongly welcomed the idea. Ricky Carandang, Philippine Secretary of Communications, said the American presence is “ultimately a stabilizing force”. Others, like Indonesia, are more cautious. Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa said the US move could “provoke a reaction and counter-reaction that would create a vicious cycle of tensions and mistrust”. A reaction which many would expect from China.

Although the Chinese Foreign Ministry only gave a modest response by calling the new US military deployment “not appropriate”, it might belie the true extent of China’s anxiety. Indeed, several weeks later, the Chinese Defense Ministry said US military deployment in Asia reflects a “Cold War mentality”. People’s Liberation Army Maj. Gen. Yuo Luan further wrote in the People’s Daily newspaper recently that “the intent [of the US] is very clear, it is aimed at China, to contain China.”

The US Indo-Pacific grand design, therefore, will further confirm China’s suspicions over the US-led containment strategy. Worse, this could set a “China-versus-the-rest” perception on the part of Beijing that is certainly unhelpful in defusing tensions and addressing regional security challenges.

For Indonesia and Southeast Asia in general, such a destabilizing move is certainly not in their interests. Already, Southeast Asian countries themselves are modernizing their militaries with acquisitions ranging from long-range strike aircraft to killer submarines. Before long, it might only need a small incident to spark off a crisis, if not conflict, and should that occur, it is not Australia, but Southeast Asia which would be caught in the cross-fire.

Perhaps a less sensitive approach by America could be through what international relations expert Stephen Walt calls “offshore balancing” — to diplomatically and militarily support regional allies and friends, without adding more military footprints overseas. For example, America could conduct more joint military exercises and training with regional states, or for the latter to acquire sophisticated US military hardware more easily.

Faced with a cash-strapped defense budget and economic woes at home, Washington should see this as an attractive option. This could also allay regional concerns over the presence of foreign military bases in their backyards, for an American presence does not have to come with the presence of Americans. ●