Malang : Kementerian Pertahanan mendukung kemungkinan alih teknologi pembuatan fuze atau komponen pemicu bom dari Armaco JSC Bulgaria sebagai upaya menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
"Kita memang menuju kepada kemandirian alat utama sistem senjata (Alutsista), tetapi prosesnya bertahap. Pada saat kita belum mampu, kita melakukan kerja sama dengan luar negeri," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang juga Ketua High Level Committe (HLC) usai meninjau kesiapan pabrik bom PT Sari Bahari di Malang, Jawa Timur, Jumat.
Menurut dia, kerja sama dengan luar negeri harus ada kesetaraan dan kemitraan untuk mendapatkan satu alih teknologi tentang pengembangan fuze ini.
"Ini dilakukan secara bertahap dengan target suatu saat kita bangun pabrik fuze di Indonesia. Ini dilakukan agar industri pertahanan dalam negeri bisa mandiri tanpa ketergantungan negara asing," tuturya.
Menurut dia, meski Indonesia belum memiliki pabrik pembuat fuze, namun Indonesia memiliki pabrik pembuat bom, PT Sari Bahari, dimana satu-satunya yang ada di Asia Tenggara.
Bom yang telah diproduksi oleh PT Sari Bahari dan PT Dahana selaku tempat pengisian bahan peledaknya, antara lain, bom asap, bom P-100 L yang diperuntukan untuk pesawat tempur Sukhoi TNI AU, roket untuk pesawat Super Tucano dan lainnya.
"Kami koneksikan dengan PT Sari Bahari dengan PT Dahana. Ini menunjukan kemampuan industri pertahanan kita sudah memiliki infrastruktur termasuk amunisi untuk mendukung kemandirian alutsista TNI," kata Sjafrie.
Di tempat yang sama, Presiden Direktur PT Sari Bahari Ricky Egam mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk bisa berkembang dengan pesat, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapinya.
Kendala itu, kata dia, belum adanya pembuat fuze di Indonesia sehingga mengharuskan pihaknya mengimpor dari Bulgaria.
"Sebenarnya pihak Armaco, Bulgaria setuju untuk menjalin kerja sama untuk PT Sari Bahari untuk alih teknologi pembuatan fuze. Namun, pihak Armaco meminta sebelum ada kesepakatan, PT Sari Bahari harus membeli fuze sebanyak 1.500 pcs. Kami minta pemerintah untuk mendukung masalah ini," katanya.
Sumber : ANTARA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar