Suriah dan Peta Baru Politik Arab

Suriah dan Peta Baru Politik Arab

Ibnu Burdah, PEMERHATI TIMUR TENGAH; DOSEN UIN SUNAN KALIJAGA

Sumber : KOMPAS, 3 Desember 2011

Sikap negara-negara Arab terhadap Suriah, terutama di forum Liga Arab yang sepakat menjatuhkan hukuman berat terhadap negara itu, mencerminkan beberapa realitas baru dalam peta pergaulan antarnegara-negara Arab.

Secara umum peta konstelasi masih berporos pada dua kutub lama, yaitu kekuatan yang pro-Iran dan pro-Barat. Namun, perkembangan baru memperlihatkan pergeseran-pergeseran yang tidak bisa diremehkan.

Qatar tampil jadi ”pemimpin” baru Arab yang cukup diperhitungkan. Kerajaan kecil itu mengambil peran terdepan dalam proses penghukuman terhadap Suriah, negara dengan wilayah dan penduduk jauh lebih besar daripada Qatar. Sejak awal, kerajaan kaya raya itu memelopori sikap keras terhadap Suriah dan memobilisasi dukungan— terutama dari negara-negara Teluk—untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim Bashar al-Assad.

Suara sinis dari pembela Suriah bahkan menyebut markas besar Liga Arab telah berpindah dari Kairo, Mesir, ke Doha, Qatar. Liga Arab dituding tak lebih dari kepanjangan tangan organisasi negara-negara Teluk, GCC (Majlis al-Taawun al-Khalijiy), yang juga dimotori Qatar.

Qatar dan Arab Saudi

Dalam sidang darurat para menteri luar negeri Liga Arab di Kairo yang ditindaklanjuti di Maroko, beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Qatar Hamad bin Jasim—ia juga merangkap Menlu Qatar dan anggota inti keluarga Ali Tsani—jadi ketua komite dan memimpin sidang yang menghasilkan keputusan yang direspons secara sangat keras oleh pemerintah dan sebagian rakyat Suriah. Bin Jasim bersama Nabil Arabiy, Sekjen Liga Arab, juga memimpin konferensi pers yang cukup panjang untuk menjelaskan detail keputusan tersebut.
Agresivitas Qatar memang terus menguat dalam pergaulan di kawasan ini sejak menjalarnya gerakan protes rakyat di negara-negara Arab. Peran Qatar juga sangat menonjol ketimbang negara Arab lain dalam proses penjatuhan rezim Khadafy di Libya. Peran Qatar saat ini bukan hanya mirip peran Mesir di bawah pimpinan Hosni Mubarak yang begitu kuat, juga berupaya menampilkan postur baru rezim Arab, yakni pembela rakyat melawan penindasan penguasa otoriter.

Oleh karena itulah Suriah langsung menunjuk Qatar sebagai dalang lahirnya keputusan Liga Arab yang sangat keras itu. Respons pendukung rezim Assad juga tak kalah keras. Demonstrasi memprotes Qatar, di samping Turki, AS, dan Arab Saudi, berubah menjadi aksi yang diwarnai kerusuhan dan perusakan beberapa kantor kedutaan negara-negara tersebut di Damaskus.

Negara lain yang ada di barisan depan tentu Arab Saudi, pemimpin tradisional negara-negara Arab di kawasan Teluk. Sebagaimana Qatar, Arab Saudi adalah negara dengan kemampuan finansial melimpah.
Posisi Arab Saudi di Liga Arab sangat kuat. Bukan hanya karena statusnya sebagai negara pendiri, melainkan juga karena iuran negara itu bagi pendanaan Liga Arab juga paling tinggi. Sebaliknya, Suriah adalah negara dengan iuran rutin termasuk yang terendah bersama beberapa negara Arab-Afrika bagian selatan.

Arab Saudi sebenarnya sejak lama menginginkan Suriah mendekat ke barisan negara-negara Arab pro-Barat atau menjauh dari Iran yang dipandang sebagai sumber ancaman terbesar kerajaan itu. Faktanya, Suriah justru terus meningkatkan kedekatan strategisnya dengan Teheran.

Oleh karena itu, jatuhnya rezim Assad merupakan keuntungan politik tersendiri bagi Arab Saudi. Apalagi Suriah juga dicurigai terlibat dalam upaya mengobarkan protes rakyat yang sempat muncul di beberapa kota di Arab Saudi.

Kedua negara itu, Qatar dan Arab Saudi, jadi sangat agresif dalam politik luar negerinya di kawasan itu sejak kejatuhan Mubarak. Mereka tak lagi dapat memercayakan kepentingan dan jaminan kelangsungan kekuasaannya kepada AS. Tak adanya pembelaan AS secara tegas dan signifikan terhadap Mubarak dalam proses kejatuhannya, padahal Mubarak sangat loyal kepada AS selama berkuasa, membuat kedua negara itu berupaya bertumpu kepada dirinya sendiri, baik dalam pertahanan maupun pergaulan internasional.

Lebanon-Irak

Pemimpin negara Arab anti-Barat tampaknya tetap dipegang Suriah. Pemerintah Suriah menyebut Liga Arab telah jadi ”sebuah alat kecil” bagi kepentingan AS. Suriah memandang penggalangan dukungan negara-negara Arab untuk mengisolasi mereka tak terlepas dari upaya lanjutan AS menekan Suriah.

Sikap Lebanon dan Irak yang tidak mendukung keputusan itu boleh jadi didasari kepentingan-kepentingan pragmatis. Lebanon adalah negara yang mirip sebuah halaman depan bagi Suriah. Sebagian besar wilayah negeri pinggiran Laut Mediterania itu berbatasan dengan Suriah. Hubungan kedua negara, sebelum pembunuhan Rafiq Hariri, ibarat dua daerah berdekatan dalam satu negara. Sangat dekat, sehingga kantor perwakilan Suriah di Lebanon atau sebaliknya pun tidak ada. Bukan karena bermusuhan, melainkan karena kedekatan yang hampir menyatu. Barangkali ini jadi bagian pertimbangan sikap Lebanon yang menentang keputusan sanksi berat atas Suriah.

Namun, sikap Lebanon sepertinya juga tak lepas dari pergantian rezim di dalam negeri itu. ”Penguasa” pemerintahan baru Lebanon sangat dekat dengan Hezbollah yang merupakan sekutu dekat Iran dan Suriah. Retorika Hasan Nasrallah, Sekjen Hezbollah, menanggapi keputusan Liga Arab itu jauh lebih keras daripada respons Presiden Assad sendiri. Nasrallah dalam beberapa pidatonya sudah mengancam kemungkinan pecahnya perang kawasan.

Pragmatisme Irak, selain faktor luasnya perbatasan, adalah kenyataan bahwa ribuan pengungsi Irak berada di Suriah, demikian pula sebaliknya. Mereka juga menghadapi ”persoalan” dalam negeri yang sama, yakni masalah Kurdi. Namun, faktor Nuri al-Maliki yang dikenal cukup menjaga ”hubungan baik” dengan Teheran disebut-sebut sebagai faktor penting bagi sikap Irak untuk abstain. Sementara penolakan Yaman terhadap keputusan itu diperkirakan terkait posisi rezim Yaman yang hampir sama dengan rezim Assad, bahkan sudah di ujung tanduk.

”Aktor Baru”

Selain menguatnya pengaruh rakyat dan media sebagai hasil revolusi rakyat Arab, China dan Rusia menunjukkan gejala keterlibatan yang makin meningkat di kawasan ini. Rencana penarikan tentara AS dari Irak menjadi momentum penguatan pengaruh kedua negara itu.

AS memang berupaya tetap menempatkan pasukan dalam jumlah besar di berbagai bagian di Timur Tengah, tetapi itu tidak mudah. Sejauh ini, China dan Rusia lebih condong kepada kekuatan poros Iran-Suriah dan gerakan-gerakan perlawanan. Sikap kedua negara itu terhadap ”proses” pengisolasian Suriah jelas menunjukkan keberpihakannya.

Percaturan politik di dunia Arab untuk beberapa waktu ke depan tampaknya akan diwarnai oleh aktor-aktor di atas. Hubungan antar-aktor-aktor itulah yang akan membentuk konstelasi pergaulan antarnegara dan menciptakan realitas baru di kawasan. ●

“Quo Vadiz” Revolusi di Suriah?  

Zuhairi Misrawi, ANALIS POLITIK DAN PEMIKIRAN TIMUR TENGAH

Sumber : KOMPAS, 21 November 2011

Jika revolusi di Libya memerlukan waktu enam bulan untuk menjatuhkan rezim Khadafy, revolusi di Suriah memerlukan waktu yang lebih lama. Setelah memasuki bulan kesembilan, belum ada tanda-tanda kejatuhan rezim Bashar al-Assad.

Sebaliknya, justru rezim yang berkuasa makin brutal dalam menghadapi para demonstran. PBB merilis jumlah demonstran yang tewas di Suriah selama berlangsungnya revolusi lebih dari 3.500 orang. Bahkan, menurut data aktivis HAM di Suriah, jumlah korban yang tewas mencapai 5.000 orang. Kematian Mashaal Tamoo, oposisi asal suku Kurdi, semakin meningkatkan perlawanan untuk menjatuhkan rezim Bashar al-Assad.

Jatuhnya korban dalam jumlah besar tersebut terkait respons dunia internasional yang lamban dalam menyikapi Bashar al-Assad. Negara-negara Arab juga terlihat sangat hati-hati bersikap karena Suriah didukung kekuatan lainnya di Timur Tengah, seperti Hizbullah (Lebanon), Hamas (Palestina), faksi Syiah (Irak), dan Iran. Di samping itu, veto Rusia dan China di PBB semakin menghambat arah revolusi.

Pasca-jatuhnya rezim Khadafy di Libya, tensi revolusi di Suriah mengalami eskalasi yang semakin masif. Menurut kalangan oposisi, jika rezim totaliter sekuat Khadafy bisa dijatuhkan, tidak ada alasan untuk tidak melengserkan Bashar al-Assad yang kekuatannya jauh di bawah Khadafy. Hanya saja, belajar dari Tunisia, Mesir, dan Libya, revolusi membutuhkan gerakan yang terorganisasi. Revolusi bukan wahyu yang tiba-tiba turun dari langit.

Dua Alasan

Menurut Salwa Ismail (2011), ada dua faktor yang menjadi alasan kenapa rezim Bashar al-Assad harus dilengserkan. Pertama, faktor obyektif. Ketidakpercayaan publik terhadap rezim Bashar al-Assad meluas di sejumlah kota, antara lain Homs, Hama, Latakia, Aleppo, dan beberapa wilayah di Damaskus. Demonstrasi melibatkan sejumlah kelompok masyarakat, dokter, pengacara, dan kalangan profesional lainnya. Mereka yang semula mendorong agar dilakukan reformasi politik berubah menuntut Bashar al-Assad mundur dari jabatannya.

Sikap tersebut diambil karena rezim yang berkuasa dalam empat dekade terakhir itu tidak punya iktikad serius melakukan reformasi politik. Alih-alih melakukan reformasi, justru menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh para demonstran yang jumlahnya sudah mencapai ribuan akibat aksi brutal militer.

Kedua, faktor subyektif. Kepercayaan negara-negara Arab dan Barat terhadap rezim Bashar al-Assad kian defisit. Turki yang semula masih memberikan ruang negosiasi dengan Suriah, belakangan mendukung tuntutan rakyat Suriah untuk tegaknya demokrasi. Di samping itu, Amerika Serikat dan Uni Eropa sudah menegaskan sikapnya bersama tuntutan rakyat Suriah untuk mengakhiri rezim Bashar al-Assad. Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Mesir, dan Kuwait juga secara eksplisit meminta agar Bashar al-Assad menghentikan sejumlah tindakan biadab terhadap kalangan oposisi.

Kedua faktor tersebut merupakan modal sangat penting bagi kalangan oposisi untuk melengserkan rezim Bashar al-Assad. Menyusul protes keras Uni Eropa atas pelanggaran HAM berat, Uni Eropa juga sudah lama melakukan embargo minyak. Langkah tersebut akan mengakibatkan krisis ekonomi bagi Suriah mengingat minyak sebagai sumber pendapatan ekonomi yang sangat determinan. Embargo minyak akan memberikan pukulan telak bagi rezim yang berkuasa karena dapat menyebabkan krisis ekonomi yang serius di Suriah.

Meskipun demikian, perjalanan revolusi di Suriah masih panjang. Sejauh ini, para loyalis Bashar al-Assad yang berada di pemerintahan dan militer masih di pihaknya. Para diplomat juga masih loyal kepada Bashar al-Assad. Kondisi ini berbeda jauh dengan Libya yang ditandai pengunduran secara besar-besaran dari lingkaran dalam Khadafy, tak terkecuali para diplomat yang bertugas di negara-negara Barat.

Keberhasilan Bashar al-Assad menjaga soliditas kekuasaannya tidak lain karena ia berhasil membangun kekuasaan politik dan militer dari sekte Alawi, yaitu salah satu sekte dalam Syiah yang berada di Suriah. Sejak Hafedz al-Assad memimpin Suriah pada tahun 1974, kekuasaan dikontrol oleh Partai Baaths yang dikuasai sepenuhnya oleh sekte Alawi, yang jumlahnya sekitar 12 persen dari jumlah penduduk Suriah.

Sejak berada di tampuk kekuasaan pada 2000, Bashar al-Assad melanjutkan kekuasaan ala pendahulunya, yaitu memberlakukan kekuasaan dalam darurat militer. Tidak boleh ada kekuatan oposisi yang dapat menggoyang kekuasaannya. Pada 1982, Ikhwanul Muslimin melakukan demonstrasi besar-besaran di Hama, tetapi diredam dengan aksi militer yang menyebabkan jatuhnya korban hingga 10.000 orang tewas. Sejak saat itu, hampir tidak ada perlawanan politik terhadap rezim Bashar al-Assad.

Gejolak revolusi yang merambah Hama, Idlib, Homs, Latakia, Aleppo, Douma, dan sebagian wilayah di Damaskus dalam enam bulan terakhir mempunyai kelebihan dibanding aksi massa yang terjadi pada 1982. Ketidakpercayaan terhadap rezim Bashar al-Assad lebih bersifat masif karena rakyat Suriah merasakan tak mempunyai masa depan yang cerah dalam bidang politik dan ekonomi. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan kekerasan militer merupakan realitas sosial-politik yang menghantui rakyat Suriah. Mereka tak punya alternatif selain menjatuhkan rezim Assad.

Makin Limbung

Tentu, yang menjadi inspirasi dalam revolusi di Suriah adalah revolusi di Tunisia, Mesir, dan Libya. Rakyat Suriah sedang menyongsong lahirnya zaman baru demokratisasi, yang meniscayakan kedaulatan rakyat dan penegakan hukum di atas segala- galanya. Mereka sudah tidak mau lagi hidup di bawah rezim yang totaliter dan militeristik. Rakyat Suriah memandang, negara-negara tetangganya sudah merayakan kemerdekaan politik, maka saatnya mereka juga merayakan pesta demokrasi, yang memberlakukan politik dari bawah ke atas (bottom up), bukan dari atas ke bawah (top down).

Rezim Bashar al-Assad, cepat atau lambat, akan mengalami delegitimasi dari dalam, termasuk dari para loyalisnya. Liga Arab sudah membekukan keanggotaan Suriah. Beberapa pihak dari sekte Alawi yang selama ini menyokong rezim Assad sudah mulai berpihak kepada oposisi.

Jaksa Agung Suriah Adnan Bakkour sudah mengundurkan diri dari pemerintahan Assad, sebagai simpati terhadap ribuan korban yang tewas akibat aksi brutal militer. Kalangan oposisi sudah membentuk Dewan Nasional yang dipimpin oleh seorang pemikir Muslim, Burhan Ghalyoun.

Posisi Bashar al-Assad kini semakin limbung. Satu-satunya pihak yang masih loyal adalah militer. Dalam situasi seperti sekarang, militer Suriah mesti belajar dari revolusi Tunisia, Mesir, dan Libya. Dalam ideologi militer, kepentingan negara-bangsa harus diutamakan daripada kepentingan rezim yang berkuasa. Jika tidak, korban akan berjatuhan dalam jumlah yang lebih besar dan revolusi akan berumur panjang. ●