Berpolitik Tanpa Dusta

Berpolitik Tanpa Dusta

Djoko Subinarto, PEMERHATI MASALAH SOSPOL, ALUMNUS UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG

Sumber : SUARA KARYA, 5 Desember 2011

Hiruk-pikuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita rupanya sampai pula pada kesimpulan sejumlah kalangan bahwa rezim yang sedang memangku kekuasaan saat ini telah sering melakukan dusta. Adanya tudingan ini sangat boleh jadi semakin menebalkan pemahaman publik bahwa jagat politik negeri ini belum bisa lepas dari sejumlah perilaku tak elok dari sebagian besar politisi kita.

Secara sederhana, 'dusta' dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Contohnya, aslinya hitam, tetapi kemudian malah dikatakan putih. Janji-janji manis, namun akhirnya tidak pernah ditepati, itu juga contoh lain dari dusta.

Dalam salah satu karya bertajuk Think Why Politicians Have To Lie, Philip Dorell (2006) menyebutkan bahwa politisi, seperti juga salesman mobil bekas, memiliki kecenderungan untuk terus berdusta. Bedanya, menurut Dorell, salesman mobil bekas cenderung berdusta karena kemungkinan besar calon pembeli tidak akan bisa melihat secara persis apa yang didustakannya. Sedangkan politisi akan terus berdusta kendatipun khalayak sendiri sudah mengetahui apa yang didustakannya.

Karena kecenderungan untuk berdusta ini, di sejumlah negara, politisi senantiasa mendapat nilai sangat rendah dalam soal kepercayaan dari publik. Kate Wall, sebagaimana dikutip Rainer Adam (2004) menulis, jajak pendapat di banyak negara demokrasi telah menempatkan politisi hampir di urutan terbawah dalam hal kredibilitas di mata publik. Alasannya, demikian Wall seperti dikutip Rainer Adam, mereka dipersepsikan sebagai pendusta jika sampai pada soal melindungi kepentingan pribadi mereka.

Sementara itu, Joel Hirschhorn (2008) menyatakan, sebagian besar politisi memiliki satu kesamaan: tidak jujur. Menurutnya, mayoritas politisi tidak pernah jujur ihwal apa yang dikatakan dan dilakukannya.

Ihwal mengapa politisi memiliki kecenderungan untuk berdusta, Philip Dorell menyodorkan dua argumen. Pertama, politisi berdusta karena khalayak kerap menaruh harapan terlalu besar kepada mereka. Kedua, politisi sendiri perlu melakukan itu untuk menarik minat khalayak.

Adanya harapan besar dari khalayak dan kebutuhan untuk menarik minat khalayak mendorong politisi akhirnya gemar menghembuskan janji-janji manis. Padahal, belum tentu segala janji manis ini bisa dipenuhi oleh mereka. Faktanya, yang kerap tercipta adalah janji-janji kosong yang jauh dari harapan serta kenyataan. Ujung-ujungnya, publik pun langsung mencap bahwa mereka telah dibohongi oleh para politisi.

Yang lebih parah, dengan mengobral janji-janji manis, para politisi justru lebih banyak bekerja demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Padahal, semestinya mereka ini bekerja untuk membela secara sungguh-sungguh kepentingan rakyat yang diwakilinya. Mereka seharusnya memegang prinsip pro bono publico alias demi kepentingan publik.

Artinya, kepentingan publik harus dinomorsatukan di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Bukan malah sebaliknya. Mereka bekerja untuk membela kepentingan pribadi serta kelompoknya dan melakukan berbagai upaya - termasuk berdusta - agar kepentingan pribadi serta kelompok mereka senantiasa terpenuhi, sementara kepentingan publik ditempatkan entah di urutan ke berapa.

Menanti Negarawan

Sesungguhnya, publik mesti memahami bahwa politisi bukanlah negarawan. Berharap terlalu banyak kepada politisi tentulah akan berujung pada kekecewaan. Mengapa? Tabiat dan kecenderungan politisi - di mana pun - adalah lebih memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini tentu beda dengan sosok negarawan.

Menurut Lawrence W Reed, Presiden The Makinac Center For Public Policy, Michigan, AS, negarawan akan jauh lebih besar kemungkinan mengedepankan apa-apa yang benar dan menjadi hak-hak rakyat. Mereka tidak akan mengobral janji-janji yang tidak bisa ditepati atau janji-janji yang nantinya justru akan mereka langgar.

Sebaliknya, demikian menurut Lawrence W Reed Reed, politisi lebih senang mengumbar janji-janji manis dan muluk-muluk yang kemungkinan besar justru tidak pernah bisa mereka penuhi atau mengapungkan janji-janji yang justru kelak malah mereka langgar sendiri. Karenanya, tambah Laurence W Reed, kita sesungguhnya memerlukan jauh lebih sedikit politisi dan memerlukan jauh lebih banyak negarawan.

Karut-marutnya kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini, yang ditandai antara lain dengan makin merosotnya aspek penegakan hukum, menurunnya kemandirian bangsa serta makin besarnya kesenjangan sosial, dimungkinkan karena makin minimnya sosok negarawan saat ini.

Yang berkuasa saat ini adalah lebih banyak para politisi yang seringkali lebih sibuk mengedepankan kepentingannya sendiri dan kelompoknya. Politik yang mereka praktikkan bukan lagi politik kebajikan dan kesejahteraan bagi segenap bangsa, melainkan hanya sebatas politik transaksional untuk menggapai kepentingan pribadi dan kelompok.

Berpolitik tanpa dusta dan tanpa muatan transaksional mungkin saja dilakukan sepanjang jagat politik dikuasai oleh para negarawan. Tentu, kita sangat berharap, mudah-mudahan saja negeri ini ke depan ini, khususnya mulai tahun 2012 nanti bisa secepatnya melahirkan sosok-sosok negarawan sejati.

Lahirnya negarawan-negarawan sejati akan membawa bangsa dan negeri ini lepas dari karut-marut yang berlarut-larut dan segera membuat kehidupan rakyat negeri ini berubah ke arah yang lebih cerah. ●

Olahraga dan Olah Negara

Yudi Latif, PEMIKIR KEAGAMAAN DAN KENEGARAAN

Sumber : KOMPAS, 29 November 2011

Vincet amor patriae (kecintaan kepada tanah air itulah yang membuat menang). Walau jalan menuju SEA Games diwarnai aneka skandal dan salah urus, daya juang para atlet bisa mengatasi keterbatasan dan kekacauan. Di ujung jalan, seperti menggemakan bait lagu yang dikobarkan para penyanyi kita, ”Indonesia Bisa”, menjadi juara.

Olahraga memperlihatkan karakter yang dibutuhkan untuk olah negara. Dalam kobaran cinta seperti dalam olahraga yang mengatasnamakan bangsa, jiwa amatir yang siap berkorban demi patria mengalahkan kalkulasi untung-rugi sehingga atlet profesional ternama pun rela bertanding dengan imbalan di bawah standar. Dalam olahraga, atlet sejati lebih mendahulukan kesiapan berjuang ketimbang mengedepankan hasil. Jennifer Capriati, mantan petenis Amerika Serikat, mengekspresikan karakter olahragawan sejati ini, ”I don’t care about being number 1, but I’m ready and willing to give battle, and that’s what sport is all about.”

Kesiapan berkorban dan kesungguhan berjuang demi mengharumkan bangsa menjadikan atlet sejati sebagai pahlawan. Keberhasilan para atlet Indonesia menjuarai SEA Games membantu menaikkan moral bangsa yang lama mengalami demoralisasi setelah menuai keterpurukan di berbagai segi. Tatkala kita kehilangan harapan akan perkembangan bangsa ini, masih ada orang-orang yang berdiri terakhir di persimpangan dengan mengibarkan panji kebesaran bangsa, seperti para atlet itu.

Masalahnya, meminjam ungkapan Brutus dalam drama William Shakespeare, Julius Caesar, ”How many times shall Caesar bleed in sport”, berapa banyak cucuran keringat, darah, dan air mata yang ditumpahkan para atlet dalam olahraga, untuk dapat menularkan jiwa amatir ke dalam olah negara? Berapa banyak atlet sejati yang harus berlaga agar para aspiran politik menyadari pentingnya mengedepankan keseriusan berjuang ketimbang jalan pintas kemenangan?

Sungguh tragis, Indonesia sedang mengalami fase penjungkirbalikan nilai dalam olah negara. Harry Truman menyatakan, ”Politik—politik luhur—adalah pelayanan publik. Tak ada kehidupan atau pekerjaan di mana manusia dapat menemukan peluang yang lebih besar untuk melayani komunitas atau negaranya selain dalam politik yang baik.”

Namun, dalam membumikan politik yang luhur, yang diperlukan adalah pembiakan negarawan, bukan politikus. Negarawan adalah pekerja politik yang menempatkan dirinya dalam pelayanan kepada negara. Politikus adalah pekerja politik yang menempatkan negara dalam pelayanan kepada dirinya.

Nyatanya, Indonesia mengalami surplus politikus dan defisit negarawan. Kebanyakan penyelenggara negara kita tidak hidup untuk politik, tetapi hidup dari politik. Kehirauannya adalah apa yang dapat diambil dari negara, bukan apa yang dapat diberikan untuk negara. 

Akibatnya, Indonesia kehilangan basis legitimasinya sebagai ”negara-pelayan” yang bersumber pada empat jenis responsibilitas: perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, dan kedamaian-keadilan. Pemenuhan keempat basis legitimasi negara-pelayan tersebut merupakan pertaruhan atas kebahagiaan warga negara. Para pendiri bangsa secara visioner memosisikannya sebagai tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945.

Pelayanan atlet kepada bangsanya berbanding terbalik dengan pelayanan aparatur negara. Kontras dengan keberhasilan atlet meraih prestasi, para penyelenggara negara, khususnya yang berkaitan dengan SEA Games, justru terpuruk. Kontras dengan jiwa pengorbanan dan kejuangan para atlet, para penyelenggara negara yang terkait dengan itu justru menggelorakan jiwa koruptif. Kontras dengan jalan kemenangan atlet yang memerlukan perjuangan panjang, jalan kemenangan politisi kita justru banyak yang menempuh jalan pintas.

Cinta atlet kepada sesuatu di luar dirinya menggelorakan rasa keagungan kepada bangsanya. Cinta politisi kepada diri dan keluarganya mengempiskan kebesaran bangsanya. Ketika atlet berpesta, mereka menularkan semangat patriotisme dan solidaritas kebangsaan. Ketika politisi berpesta, mereka menularkan glorifikasi semangat feodalistis yang mengukuhkan kesenjangan dengan rakyatnya.

Sektor olahraga sering kali dilukiskan sebagai cermin proses modernisasi bangsa. Kondisi perkembangan politik dan ekonomi suatu bangsa bisa direfleksikan oleh perkembangan olahraganya. Namun, fitur Indonesia tampaknya merupakan deviasi dari itu. Prestasi olahraga diharapkan bisa memberikan rangsangan positif bagi perkembangan politik dan ekonomi. Ketika dunia politik tidak berhasil melahirkan pahlawan, dunia olahraga memberi kompensasi dengan melahirkan pahlawan-pahlawan alternatif yang diperlukan untuk menumbuhkan harapan.

Etos kejuangan atlet kita dalam menjuarai SEA Games harus kita tularkan ke dalam etos kejuangan menjuarai tata kelola negara. Walau dirundung aneka hambatan, antusiasme dan patriotisme terbukti membawa banyak perbedaan. Gemakan terus semboyan Bung Hatta: ”Di atas segala lapangan Tanah Air aku hidup, aku gembira. Dan di mana kakiku menginjak bumi Indonesia, di sanalah tumbuh bibit cita-cita yang kusimpan dalam dadaku.”

Bagaimanapun juga, dengan mengutip seungkai sajak René de Clerq, ”Hanya ada satu tanah air yang bernama Tanah Airku. Ia makmur karena usaha, dan usaha itu adalah usahaku.” ●