Kontingn Polri-TNI di Sudan terima medali PBB

Prajurit UNAMID di Sudan Super Camp. (UN Photo/Olivier Chassot)

Kairo - Kontingen Polri-TNI ke-5 yang tergabung dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Darfur, Sudan, (United Nations-African Union Mission in Darfur/UNAMID) pada Selasa (5/11) menerima medali penghargaan PBB.

Penyematan medali penghargaan PBB dan Uni Afrika kepada Kontingen Polri-TNI itu merupakan keempat kalinya karena dinilai profesional serta disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas, kata siaran pers KBRI Khartoum yang diterima Antara Kairo, Rabu.

Kontingen Polri-TNI terdiri atas 140 polisi (Formed Police Unit/FPU), 14 police adviser termasuk di antaranya dua polisi wanita, delapan military observer (TNI).

Sekjen PBB Ban Ki-moon diwakili Brigjen Andriana Paneras menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kontingen FPU-5 atas keberhasilan mengemban tugas dengan predikat terbaik.

Karojianstra SDM Polri Bridjen Sabar Rahardjo mewakili Kapolri menyampaikan kebanggaan dan apresiasi kepada seluruh personil FPU-V yang telah bekerja secara sungguh-sungguh menjalankan amanat pemerintah dan negara.

Penghargaan senada diutarakan Dubes RI untuk Sudan, Sujatmiko, yang dinilainya telah menjalankan tugas secara professional dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, rendah hati dan penuh dedikasi.

"Salah satu bukti pengakuan UNAMID atas prestasi kontingen RI adalah permintaan penambahan satu kontingen FPU lagi beranggotakan 140 personel Polri, 37 anggota Police advisers, satu batalyon TNI beranggotakan 800 personel di Darfur Barat, dan tiga satuan tugas helikopeter (120 orang TNI) yang saat ini dalam proses pemberangkatan," kata Dubes Sujatmiko.

Deputy Joint Special Representative (JSR), Jaseph Mutaboba mewakili UNAMID juga memuji peran pentingan Kontingen Garuda Indonesia dalam menciptakan suasana kondusif di kawasan itu.

Sejak pecahnya konflik perang saudara di Darfur pada tahun 2003 dan pergelaran pasukan UNAMID pada tahun 2007, Indonesia telah berpartisipasi dengan mengirim kontingen Garuda Polri, mulai FPU-1 pada 2009 hingga FPU-5 saat ini.

Sekitar 200 undangan menghadiri penyematan medali penghargaan PBB tersebut mencakup pejabat teras UNAMID, pejabat pemerintah Sudan dan Pemda Darfur Utara serta para tokoh masyarakat setempat.

Para undangan disuguhi santap siang dengan menu khas Indonesia dimeriahkan dengan pertunjukan seni budaya Nusantara. (M043/Z002)

  ♞ Antara 

Polres Biak Bubarkan Orasi West Papua National Authority (WPNA)

PULUHAN warga yang tergabung dalam West Papua National Authority (WPNA) saat menggelar aksi orasi dalam rangka peringatan setahun pembentukan Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) di Biak pada Sabtu 19 Oktober lalu, ternyata tidak berjalan lancar. Kumpulan massa yang hendak melakukan orasi yang dipusatkan di kantor Dewan Adat Bar Sorido, lebih dulu dibubarkan oleh personil Polres Biak Numfor yang langsung turun ke TKP.

Foto : ISMAR PATRIZKI

Upaya penggagalan adanya aksi kegiatan orasi untuk memperingati NRFPB itu, pihak penyidik Polres kini telah tetapkan satu orang tersanga bernama Piter Manggaprouw yang mengaku sebagai penanggungjawab kegiatan. Sedangkan sebanyak delapan orang lainnya, dinyatakan sebagai saksi dan dikenakan wajib lapor. “Karena mengarah pada kegiatan makar, kumpulan massa itu kami bubarkan dan telah menahan satu orang tersangka sebagai koordinator aksi,” kata Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Iptu Ruslaeni kepada Jurnas.com, Rabu (23/10).

Dalam pembubaran aksi massa yang diperkirakan mencapai 40 orang lebih itu, kata Ruslaeni, pihaknya juga telah menyita beberapa barang bukti yakni satu bendera bintang kejora, dan beberapa spanduk dan pamflet yang mengarah pada perbuatan makar atau menentang adanya NKRI.

Sementara itu dari delapan orang yang dinyatakan polisi sebagai saksi dalam status wajib lapor, salah satunya diantaranya adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah ini. Menurut Ruslaeni, penahanan satu orang tersangka itu terancam UU makar pasal 106 junto 110 KHUP dengan ancaman kurungan penjara enam tahun. (Jurnas)

Polri Tolak TNI Ikut Campur Tangani Teroris

Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo menyatakan, penangan seluruh kasus terorisme merupakan wewenang dan tugas kepolisian. Meski tak tegas langsung menolak, menurut dia, peran TNI dalam kasus terorisme hanya sebatas intelejen.

"Penegakan hukum tetap ditangani Polri," kata Jenderal Timur Pradopo saat ditemui usai upacara serah terima jabatan di Mabes Polri, Senin, 16 September 2013.

Hal ini disampaikan Timur menanggapi beberapa wacana diundangnya TNI untuk aktif berperan dalam penumpasan pelaku teror. Kemampuan Polri mulai diragukan setelah terjadi penyerangan dan penembakan kepada anggotanya di empat tempat. Keraguan semakin meningkat ketika polisi tidak dapat menangkap pelaku, meski sudah memiliki sketsa wajah dan identitas tersangka.

Namun Timur menepis anggapan Polri tak mampu mengungkap kasus penembakan tersebut. "Yakin Polri bisa ungkap. Kasus terorisme itu bukan harian pengungkapannya, tetapi berbulan bahkan bertahun-tahun," katanya.

Terkait dengan peran TNI, menurut Timur, polisi mendapat bantuan di bidang intelejen, termasuk dari Badan Intelejen Nasional. Selain itu, polisi juga mendapat bantuan dari Babinsa dalam upaya deteksi keamanan masyarakat di tingkat wilayah.

Anggota Provost Bripka Sukardi tewas ditembak di Jalan Rasuna Said, persis di depan kantor KPK, Jakarta. Dia terkapar di tengah jalan jalur sepeda motor dengan luka tembakan di perut dan dada. Sukardi sedang mengendarai sendirian sepeda motor Honda Supra X 125 bernomor polisi B-6671-TXL saat mengawal enam truk bak terbuka.

Dua anggota Polsek Pondok Aren, Brigadir Dua Maulana dan Ajun Inspektur Dua Kus Hendratma, meninggal setelah ditembak orang tidak dikenal dalam jarak sekitar 2-3 meter di Jalan Graya Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Penembakan sekitar pukul 21.30 WIB pada 16 Agustus ini terjadi saat Aipda Kus sedang berpatroli menggunakan sepeda motor.

Dua anggota polisi juga tercatat ditembak kelompok tidak dikenal, yaitu anggota satuan Bina Masyarakat Polsek Cilandak Ajun Inspektur Satu Dwiyatno dan anggota Polsek Gambir Ajun Inspektur Dua Patah Saktiyono. Patah ditembak pada 27 Juli di Jalan Cireunde, sedangkan Dwiyatno ditembak pada 7 Agustus di Jalan Ciputat Raya. (Tempo)

Senjata Api Ilegal Beredar Luas

Penggunaan senjata api dalam kasus perampokan toko emas, toko swalayan, stasiun pengisian bahan bakar umum, penggasakan pegadaian, perampasan uang nasabah bank, pencurian kendaraan bermotor bahkan penembakan aparat kepolisian, kian marak saja.

Para pelaku kriminalitas dan penembak gelap dengan leluasa berkeliaran menyalah-gunakan senjata api, menembaki korbannya bahkan kadang di siang hari bolong. Entah dari mana senjata-senjata itu mereka dapatkan. Selama dua bulan terakhir, sedikitnya lima polisi menjadi korban penembakan, empat di antaranya tewas dan satu lagi masih dirawat.

Berdasarkan data yang dilansir Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sedikitnya ada 361 kasus penembakan sejak 2011 hingga 2013. "Masyarakat makin terancam dengan kian maraknya peredaran senjata api yang mengakibatkan banyaknya kasus penembakan baik yang dilakukan orang tak dikenal, ataupun penjahat," kata Koordinator Kontras Haris Azhar, sebagaimana dikutip Antara.

Pertanyaannya adalah, dari mana senjata api (senpi) tak berizin itu berasal? Sebuah sumber menyebutkan bahwa Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, termasuk salah satu pintu masuk penyelundupan senjata api ke ibu kota dan sekitarnya. Senjata api dijual anak buah kapal (ABK) asing yang lego jangkar di sekitar perairan Jakarta Utara itu.

Pedagang senjata api di Tanjung Priok membeli dari para ABK di atas kapal. Saat lego jangkar, ABK biasanya meminta pekerja seks komersial (PSK) dikirimkan ke atas kapal mereka. Jaringan pemasok PSK tersebut yang kemudian membawa senpi selundupan ke darat. Barang-barang tersebut mereka perjual-belikan secara gelap.

Kemudahan untuk memperoleh senpi di pasar gelap dibenarkan Eri, seorang pengacara di Jakarta yang sering gonta-ganti senpi. Setelah dipakai hanya beberapa bulan saja, senjata itu dia jual kepada temannya. "Senjata-senjata yang dijual itu asli buatan pabrik dilengkapi surat-surat dan buku pedoman pemakainnya," katanya.

Kabarnya, Shortgun Colt 38 dihargai Rp20 juta-Rp25 juta, sedangkan jenis FN Rp30 juta-Rp35 juta, sudah termasuk magasin berpeluru tajam. Untuk melegalkan senjata-senjata itu, pembeli harus mengurus sendiri izinnya ke Mabes Polri. "Urus izin yang mahal. Untuk Colt 38 saja bisa sampai Rp135 juta lewat calo. Asal ada uang, berapa pun dipesan pasti ada barang," ujar Eri.

Senjata api (senpi) ilegal tidak hanya marak terjadi di Tanjung Priok saja. Berdasarkan infomasi yang diperoleh Kompolnas, senjata api rakitan yang mematikan banyak diproduksi di Sumatera. Menurut anggota Kompolnas Edi Hasibuan, senjata api rakitan biasa digunakan untuk melakukan kejahatan.

Dia menyebutkan, peredaran senjata api rakitan ilegal di Indonesia berasal dari buatan masyarakat lokal. Sebab, sangat jarang ditemukan senpi rakitan yang berasal dari luar Indonesia, karena masuknya sulit. "Senpi rakitan buatan masyarakat itu tidak ada yang punya izin, karena memang tidak bisa memiliki izin, tapi banyak diperjuabelikan di masyarakat.

Edi mengakui sangat sulit untuk memperkirakan berapa jumlah senpi rakitan yang beredar dan banyak diperjualbelikan itu. "Ini selayaknya menjadi prioritas Polri agar peredarannya dapat ditekan sekecil mungkin," katanya. (Jurnas)

Satuan Brimob Harus Lakukan Patroli Acak

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) seharusnya menetapkan kondisi darurat mengingat sudah lebih dari empat personel Polri yang menjadi korban penembakan gelap. Satuan Brimob harus diturunkan untuk melakukan patroli secara acak untuk mengantisipasi terjadinya penembakan gelap tersebut.

"Sudah seharusnya Mabes menetapkan kondisi darurat mengingat sudah lebih dari empat personel Polri jadi korban penembakan gelap," ujar pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi Koran Jakarta, Minggu (15/9).

Menurut dia, untuk mengantisipasi penembakan gelap tersebut, Satuan Brimob harus diturunkan untuk melakukan patroli ke kawasan-kawasan yang rawan penembakan gelap. "Secara prosedural, Brimob memang dapat diturunkan untuk mem-back up personel Polri yang bertugas di lapangan. Karena tugas Brimob itu membantu melakukan penjagaan bila personel Polri di lapangan tidak sanggup," kata Bambang.

Dia menjelaskan patroli dapat dilakukan secara acak agar tidak terlacak oleh pelaku penembakan gelap. Selain itu, Mabes Polri dapat meminta bantuan Mabes TNI untuk bersama-sama melakukan penjagaan secara rutin. "Kerja sama dilakukan untuk membuat takut pelaku penembakan gelap tersebut," tukas Bambang.

Seperti diketahui, aksi penembakan terhadap personel Polri kembali terjadi. Setelah penembakan di daerah Ciputat, Cireunde, dan Pondok Aren, penembakan kembali dialami anggota Provost, Aipda Anumerta Sukardi, yang ditembak orang tak dikenal saat mengendarai motor Honda Supra warna merah bernopol B 6671 TXL saat melintasi jalur di depan KPK pada Selasa (10/9) malam. Kemudian, penembakan terhadap Briptu Ruslan, yang ditembak orang tak dikenal di Perumahan Bhakti ABRI, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Tak Relevan
Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengatakan kecenderungan dari kasus-kasus yang baru terjadi serta informasi lapangan, peristiwa yang terjadi di Indonesia sudah masuk teror generasi ketiga. Upaya deradikalisasi yang selama ini di gembar-gemborkan dinilai akan menjadi percuma karena realitasnya teroris bukan lagi bermotif agama semata.

"Teror sekarang sudah tak lagi dilandasi oleh ‘sebuah perjuangan suci dengan berjihad untuk melawan kezaliman dan penindasan’, tapi sudah beragam motif, mulai dari dendam yang bahkan mungkin dendam pribadi atau dendam keluarga, adanya kepentingan ekonomi, kepentingan politik praktis bahkan mungkin kekuasaan dan lain-lain," kata Hasanuddin, kemarin.

Dengan demikian, menurut dia, upaya deradikalisasi tak akan berpengaruh banyak pada upaya-upaya penanggulangan teroris di hulu."Deradikalisasi sudah tak akan nyambung lagi," imbuh dia.

Pemerintah harus memikirkan format baru yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam semua bidang kehidupan, seperti tersedianya lapangan kerja, rasa keadilan dan perlakuan masyarakat di mata hukum, perbaikan perilaku aparat, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar. "Ini bukan pekerjaan ringan, tapi semuanya harus dimulai dari hal-hal yang paling strategis dan mendasar, termasuk menyangkut politik anggarannya," tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, terkait kasus penembakan terhadap prajurit Polri, anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, menilai hal itu bisa membentuk persepsi negatif tentang keamanan di dalam negeri. Bukan lagi semata-mata ancaman terhadap prajurit Polri, melainkan bisa menumbuhkan anggapan tentang ketidakmampuan negara mewujudkan rasa aman. "Karena itu, Polri harus bergerak cepat. Tidak sekadar menangkap pelaku, tetapi juga mengungkap alasan yang melatari penembakan beruntun dan pembunuhan prajurit Polri," kata dia.

Bambang mengungkapkan masalahnya bukan lagi semata-mata ancaman terhadap prajurit Polri, tetapi sebagian masyarakat mulai mempermasalahkan rasa aman. Banyak orang berpendapat sangat mudah bagi pelaku penembakan melukai atau membunuh warga sipil karena polisi yang telah dipersenjatai sekalipun bisa menjadi korban penembakan. "Pendapat seperti ini adalah benih dari rasa tidak aman," imbuh dia.

Jangan sampai, kata Bambang, masyarakat merasa tidak aman dan menilai negara gagal mewujudkan rasa aman. Kecenderungan inilah yang harus diperhitungkan juga oleh pemimpin Polri dalam menyikapi rangkaian kasus penembakan terhadap prajurit Polri. Sebab, ketidakyakinan masyarakat atas kemampuan negara membangun rasa aman akan mendorong setiap orang mempersenjatai diri guna membangun benteng pengamanan masing-masing.

"Situasi sekarang benar-benar sangat membingungkan sebab belum ada institusi negara yang bisa menjelaskan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Kalau kebingungan ini dibiarkan berlarut-larut, eksesnya dalam jangka dekat akan sangat luar biasa. Sebab, yang akan mengemuka kemudian adalah perasaan tidak aman," pungkas dia. (KJ)

Parlemen : Polisi Punya Musuh dari Tiga Kalangan

Anggota Komisi III DPR RI, I Gede Pasek Suardika menilai, marak aksi teror terhadap aparat kepolisian belakangan ini diduga karena polisi memiliki musuh dari tiga kalangan. Menurut dia, pelaku yang menyerang sejumlah anggota polisi baru-baru ini adalah salah satu dari kelompok ini.

"Polisi saat ini memiliki banyak musuh. Banyak masyarakat yang protes terhadap polisi, bahkan persepsi yang terbangun di kalangan masyarakat saat ini adalah polisi jadi musuh bersama," kata I Gede Pesek di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 14 September 2013.

Politikus Demokrat ini menjelaskan, ketiga musuh Polisi itu antara lain, pertama penjahat, yakni bandar narkoba atau sindikat kejahatan. Kedua, pesaing polisi dalam kegiatan pengamanan sebuah perusahaan, dan ketiga yaitu orang yang pernah menjadi korban atas tindakan oknum-oknum polisi, mereka dendam lalu menyerang balik.

"Musuh dari kalangan pesaing ini yaitu, soal pengamanan kapital-kapital baru (perusahaan)," ujarnya.

Sedangkan mengenai musuh polisi dari kelompok yang dendam itu adalah dari jaringan teroris. Sebab pada bulan Juli hingga Agustus lalu, Polri melalui tim Densus 88 Anti Teror gencar memberantas kelompok teror tersebut.

"Bulan September dan Oktober ini merupakan bulan balasan oleh kelompok-kelompok yang dendam itu," tuturnya.

Menyusul aksi teror penembakan terhadap Brigadir Kepala Sukardi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa malam lalu, seorang anggota Sabhara Mabes Polri Briptu Ruslan Kusuma ditembak orang tak dikenal di daerah Pekapuran, Cimanggis, Depok, Jumat malam, 13 September 2013.

Briptu Ruslan menderita luka tembak di kakinya, diduga motif pelaku adalah pencurian kendaraan bermotor. Sebab motor Kawasaki Ninja miliknya dibawa kabur empat orang pelaku. (VivaNews)

Polisi tingkatkan kemampuan intelijen

Wakil Kepala Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Oegroseno, menegaskan, pihaknya meningkatkan kemampuan intelijen menyusul penembakan personel polisi beridentitas Brigadir Kepala Sukardi, di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa malam. 

Sukardi adalah korban kelima penembakan misterius oleh kawanan tidak teridentifikasi yang hampir seluruhnya terjadi di lingkungan Kepolisian Daerah Jakarta Raya.

Sukardi terkapar dan tewas di tempat dalam keadaan memakai seragam lengkap plus helm putih polisi di kepalanya, setelah luka pada dada dan perutnya tak bisa menyelamatkan nyawanya.

Oegroseno, dalam wawancara dengan satu stasiun televisi nasional, menyatakan, "Saya tidak bisa sembarang memberi pernyataan. Yang jelas kami telah memerintahkan personel jangan bergerak sendirian."

Sukardi diketahui bersepedamotor sendirian saat peristiwa yang merenggut nyawanya itu terjadi.

Sementara itu seorang pengamat terorisme Al Chaidar, kepada stasiun televisi Metro TV, mensinyalir kelompok terorisme berada di balik penembakan polisi ini. (Antara)

Wakapolri Prioritaskan Upaya Pencegahan Terorisme

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Oegroseno mengatakan upaya pencegahan sangat diperlukan dalam memberantas terorisme di Indonesia.

 
"Pencegahan lebih diprioritaskan," kata Oegroseno di Jakarta, Jumat.

Dia menyatakan bahwa dalam penanganan tindak pidana terorisme, pencegahan menjadi prioritas karena kepolisian dalam hal ini Densus 88 Antiteror Mabes Polri tidak bisa menunggu terjadinya peristiwa terlebih dahulu, baru kemudian bertindak.

Menurut dia, selain Densus 88, anggota kepolisian Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) juga berperan penting sebagai garda terdepan dalam mencegah penyebaran paham terorisme karena mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat. "Babinkamtibmas punya peran sentral dalam pencegahan," katanya.

Dia menambahkan peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada Polri terkait dengan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Pihaknya mencontohkan penangkapan narapidana kasus terorisme yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, berhasil dilakukan berkat adanya informasi dari masyarakat.

Dari keempat napi teroris lapas Tanjung Gusta yang sempat kabur, tiga diantaranya sudah dapat ditangkap kembali yakni Nibras, Abdul Gani Siregar dan Agus Sunyoto. Sehingga saat ini hanya tersisa satu orang yang masih buron yakni Fadli Sadama. (Antara)

Soliditas TNI-Polri Mampu Atasi Ancaman

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri) Agum Gumelar menyakini soliditas TNI dan Polri mampu mengatasi segala ancaman dan kekisruhan yang dapat menggoyahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Saya yakin dengan kokohnya soliditas TNI dan Polri mampu mengatasi segala ancaman. Sebesar apa pun ancaman, kalau TNI dan Polri bersatu tidak akan goyah," kata Agum, di Jakarta, Jumat.

Namun, lanjut dia, bila TNI dan Polri terpecah, maka akan berbahaya dan mengancam keutuhan NKRI.

"Pepabri memiliki tugas untuk mempersatukannya. Kami yakin soliditas TNI-Polri masih kokoh," ujarnya.

Menurut dia, masih kokohnya NKRI karena mayoritas warga negara masih menginginkan bangsa utuh dalam wadah NKRI. Namun, dibalik itu ada sebagian kecil masyarakat yang memanfaatkan suasana euforia reformasi untuk memecah belah bangsa ini.

"Pepabri selalu mewaspadai gerakan-gerakan masyarakat minoritas yang ingin memecah belah bangsa," tegasnya.

Masih kokohnya NKRI, kata Agum, karena semua Presiden RI mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri, KH Abdurrahman Wahid hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak menginginkan rakyatnya sengsara.

"Setiap presiden menginginkan agar rakyatnya makmur dan sejahtera," tuturnya.

Ia menambahkan, agar pemerintah tidak melenceng dari jalurnya, Pepabri juga menyampaikan saran, kritikan dan solusi kepada pemerintah agar pemerintah tahu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada warganya.

"Meski istri saya salah satu menteri dalam KIB II, namun tak ada sedikitpun rasa segan dan takut untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik saran maupun kritikan," kata Agum. (Antara)

Polri Klaim Sudah Deteksi Ancaman Pemilu 2014

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Timur Pradopo mengklaim bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah mendeteksi beberapa ancaman yang akan mengganggu proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang. Diantaranya adalah ancaman teror bom dan konflik sosial.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo | Okezone.com

"Saya kira, semua sudah terdeteksi dengan baik ya. Tadi itu lho, masalah sosial, teror, bom, masalah-masalah konflik sosial sudah (dideteksi)," kata Timur di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2013).

Untuk itu, Timur mengatakan akan mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya akan mengganggu Pemilu 2014 nanti.

"Intinya gini, justru kita tahu (ancaman) ini (maka) masyarakat kita ajak mengeliminir masalah tadi. Tapi kalau semua masyarakat sudah tahu, kemudian bagaimana bekerja sama dengan Polri itu kan jadi lebih bagus. Termasuk pada organisasi peserta pemilu ya, saya kira itu," tegas Timur. (Sindo)

Polisi Buru Preman di Wilayah Jakarta Barat

Tingginya angka premanisme di wilayah hukum Jakarta Barat dirasa sudah sangat meresahkan. Berbagai tindakan kejahatan mulai dari penguasaan lahan parkir, hingga memaksa lahan kosong menjadi cara mereka untuk mendapatkan uang secara mudah.

Untuk meminimalisir angka premanisme tersebut, Kapolres Metro Jakarta Barat Kompol Fadil Imran membentuk sebuah tim khusus yang diberi nama Tim Pemburu Preman. Tim yang beranggotakan 30 orang dari Satuan Reserse dan Kriminal ini merupakan orang-orang pilihan.

"Jadi tujuan kami membentuk satuan tim ini adalah untuk menciptakan zero premanisme di Jakarta Barat," kata Fadil Imran kepada wartawan beberapa waktu lalu.

"Tim ini kita bentuk setelah kita lakukan brainstorming dengan jajaran lain di Polres," lanjut Fadil.

Fadil menjelaskan, Tim Pemburu Preman yang dibentuk sejak Juli 2013 ini hanya bertugas menangkap preman kelas kakap, seperti kelompok Hercules dan John Kei. Kelompok besar ini, lanjut dia biasa melakukan pemerasan kepada pemilik-pemilik lahan, maupun bangunan.

"Contohnya ya waktu kita menangkap kelompok Hercules itu di Kembangan," ujar Fadil.

Untuk menghadapi sejumlah preman kelas kakap di lapangan, Tim Pemburu Preman Polres Metro Jakarta Barat dibekali dengan beberapa persenjataan api (senpi) lengkap. Seluruh tim yang berjumlah 30 orang, dalam menjalankan tugasnya, mereka menyandang senjata laras panjang jenis M16, dan tentunya senpi standar polisi, jenis revolver.

Selain itu, untuk melindungi diri dari preman yang juga menggunakan senpi, setiap anggota wajib menggunakan rompi dan helm anti peluru. Para anggota tim elit ini juga diwajibkan mengikuti latihan bela diri seperti Judo dan Karate.

Berbeda dengan anggota Sat Reskrim yang lain, 30 anggota Sat Reskrim yang tergabung dalam Tim Pemburu Preman mendapat pelatihan tambahan untuk membekali diri mereka saat menghadapi preman di lapangan. Saban Sabtu, mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB puluhan anggota ini mendapatkan latihan menembak dan bela diri.

"Tiap Sabtu tim berlatih di dua lokasi. Di Pusat Pendidikan dan Latihan Reserse Megamendung Bogor, dan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok," ujar Fadil.

"Dengan adanya latihan menembak dan latihan bela diri, maka karakter dan kepercayaan diri anggota akan terbentuk dengan sendirinya," lanjut dia.

Latihan yang diberikan kepada anggota Tim Pemburu Preman ini, tentu berbeda dengan menu latihan yang dijalani anggota Reskrim biasa. Selain itu, risiko dan tanggung jawab yang diemban setiap anggota pastinya lebih besar.

"Itu sudah menjadi risiko tiap anggota dalam menjalankan tugas," pungkas Fadil. (Merdeka)

Polwan Belum Bendapatkan Kesetaraan Gender yang Sesuai di Polri

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Hamidah Abdurrahman mengakui bahwa saat ini kesetaraan gender di instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih sangat jauh dari yang seharusnya.

Hal ini dikarenakan, sampai saat ini posisi polisi wanita (Polwan) masih belum mendapatkan hak yang sama dengan polisi laki-laki (Polki).

"Banyak hal yang harus diperjuangkan oleh Polwan ini, kesetaraan gender masih jauh sekali. Polwan belum mendapatkan tempat yang sejajar dengan Polki (Polisi Laki-laki)," kata Hamidah dalam pesan singkatnya kepada Sindonews, Jakarta, Selasa (3/9/2013).

"Bahkan cenederung hanya menjadi pelangkap dan terabaikan. Bahkan beberapa justru dimanfaatkan oleh atasan sebagai pemanis ruangan dan pelayan tamu (kss Rani di Jatim)," sambungnya.

Padahal, Hamidah meyakini bahwa pada saat melakukan rekrutmen anggota Polri, Polwan dites sama dengan Polki. Namun setelah resmi menjadi anggota Polri, Polwan masih dianggap lemah. Sehingga jarang ada Polwan yang mendapatkan posisi strategis di Instansi Korps Bhayangkara tersebut.

"Padahal pada saat rekrut standarnya kan sama, fisik, mental, intelektual semua memenuhi syarat. Mengapa ketika penugasan mereka masih dianggap "perempuan" yang lemah, tidak tegas, dan tidak mampu," tandas Hamidah. (Sindo)

Jendral Polisi Jadi Kelinci Percobaan Kompolnas.?

Koordinator Indonesia Police Wacth (IPW) Neta S Pane menduga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah mendahului kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait rumor pergantian Kapolri Jendral Timur Pradopo.

IPW menilai, informasi mengenai beberapa nama kandidat pengganti Timur Pradopo yang dilakukan Kompolnas akan memangkas kewenangan Presiden serta berdampak polemik di internal petinggi kepolisian.

"Apa yang dilakukan Kompolnas akhir-akhir ini adalah melampaui wewenangnya, dan ironisnya para jenderal polisi tersebut mau saja dijadikan kelinci percobaan," kata Neta kepada Sindonews.com, di Jakarta, Sabtu (24/8/2013).

Neta menambahkan, proses pergantian kapolri baru akan dilakukan pada awal tahun 2014 atau beberapa saat menjelang pensiunnya Timur Pradopo.

Menurutnya, Kompolnas jangan berlaku gegabah dengan menginformasikan beberapa nama jendral polisi pengganti Timur Pradopo tersebut. Pasalnya, hal tersebut akan membuat konflik dan polarisasi di tubuh institusi Polri.

"Kompolnas hanya berwenang melakukan pendataan dan pelacakan terhadap bakal calon kapolri untuk kemudian diberikan kepada presiden sebagai refrensi, itupun setelah ada permintaan presiden," ujarnya.

Namun demikian, dari hasil pengamatannya, IPW sendiri memprediksi, ada beberapa nama calon kuat pengganti Jendral Timur Pradopo. Nama tersebut antara lain, Budi Gunawan, Badrodin Haiti dan Putut Eko Bayu Seno. Alasannya, ketiganya pernah menjabat Kapolda paling banyak dibanding yang lain. (Sindo)

Polri Perketat Jalur Penyelundupan Senjata

Disinyalir ada pemasok senjata ilegal terkait beberapa kasus penembakan akhir-akhir ini, Polisi meningkatkan pengamanan di daerah perbatasan. Guna kepentingan ini, koordinasi dengan TNI dan instansi terkait pun dilakukan.

Ilustrasi

"Kami akan lakukan peningkatan pengamanan di perbatasan bersama dengan TNI dan instansi terkait,"kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri di kantornya Jakarta, Kamis (22/8).

Dia menjelaskan, kondisi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan upaya pengamanan selama ini tak cukup optimal. Namun, bukan berarti jalur-jalur tersebut tidak berada dalam monitoring Polri.

Selain itu, Agus meyakinkan jika pihak Polri akan bekerjasama dengan kepolisian negara lain untuk memutus rute-rute yang digunakan oleh kelompok teroris yang mendapatkan pasokan senpi dari negara tetangga. "Kami memang menggandeng instansi lain untuk berupaya meningkatkan pengamanan diperbatasan,"kata Agus menegaskan.

Pengamat teroris Al Chaidar menyatakan, selama ini kelompok teroris selama ini kerap menggunakan senjata api jenis AK, utamanya AK 47, AK 49, dan AK baru. Alasannya lantaran senjata jenis tersebut memiliki flexibilitas cukup dengan kondisi mereka yang berpindah-pindah (nomaden).

Diterangkan Chaidar, senjata-senjata tersebut diselundupkan dari Filipina sebelum masuk ke Indonesia. Adapun rute yang dimaksimalkan oleh kelompok teroris, kata dia, diantaranya melalui jalur Tawau dan Sebatik (Malaysia), dan Manado. (Jurnas)

Alokasi Angaran Kementrian Pertahanan dan POLRI tidak Berimbang

Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83,4 Triliun yang disebutkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/7) dinilai tidak berimbang, dibandingkan dengan anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun.

Pasalnya anggaran Kementerian Pertahanan Rp 83,7 Triliun tersebut untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 dan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPR RI, Jumat (16/7).

"Di pengantar nota keuangan ini memang Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi yang harus dipahami, anggaran Rp 83,7 Triliun itu untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU," papar Mahfudz.
"Semuanya itu bukan untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Itu untuk Alut Sista, Modernisasi, Belanja Rutin termasuk Gaji personil," tambahnya.

Yang dibutuhkan sekarang adalah Tunjangan Khusus untuk prajurit yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau tugas-tugas khusus, karena memang kebutuhan mereka itu jauh melampaui tunjangan minimal yang mereka dapatkan. Jadi ini yang masih harus dieksplorasi lagi.

"Sebenarnya melihat anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun itu hanya untuk satu unit Polri, ya memang tidak berimbang, tetap Polisi jauh lebih tinggi proporsinya dibandingkan TNI," kata politisi PKS ini. Mestinya anggaran ini berimbang, modernisasi alut sista berjalan tapi kesejahteraan prajurit tertinggal ini terjadi demoralisasi juga. (Suara Karya)

Polisi Selidiki Latar Belakang Pria Beratribut FPI

Polisi masih menyelidiki latar belakang pria yang ditangkap oleh Detasamen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri yang diduga terkait salah satu ormas Islam, Senin 19 Agustus 2013. Saat ditangkap, pria yang diduga terkait penembakan polisi itu memiliki atribut Front Pembela Islam (FPI).

"Kami belum mendapatkan data secara lengkap, tapi benar ada penangkapan," kata Irjen Pol Ronny Frangky Sompie, Kepala Divisi Humas Mabes Polri di kantornya.

Mengenai atribut FPI yang dimiliki oleh tersangka bernama Iwan Priadi (44 tahun) saat ditangkap Tim Densus 88, Polri masih mendalami.

"Lebih baik kita menunggu fakta lengkapnya, sedang kami selidiki," katanya.

Iwan Priadi (44 tahun) ditangkap anggota Detasamen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri di Kampung Cijeruk Hilir, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Minggu 18 Agustus 2013. Selanjutnya, kata Ronny, pihaknya terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap pelaku penembakan dan aksi teror yang terjadi belakangan ini.

"Kami tengah berupaya mendapatkan alat-alat bukti," tuturnya. (VivaNews)

Teroris Poso Diduga sebagai Pelaku Penembak Polisi

Mabes Polri menduga aksi penembakan gelap yang dilakukan orang tak dikenal terhadap personel kepolisian yang sedang bertugas sendirian terkait erat dengan kamp pelatihan teroris di Poso. Setelah kamp teroris tersebut dibubarkan, banyak teroris ditangkap. Beberapa teroris yang lolos lalu pulang kampung dan diduga melakukan penembakan gelap.

"Kemungkinan itu kuat. Kita sudah bubarkan kamp-kamp pelatihan mereka di Poso. Dari situ kemungkinan para teroris itu kembali ke kampung halaman," kata Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, Minggu (18/8).

Beberapa teroris yang berhasil lolos dari penyergapan kembali ke daerahnya masing-masing dan mulai beraksi. Mereka ada yang kembali ke Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan berbagai daerah di Pulau Jawa. Diduga para teroris yang kembali itu melakukan aksi teror seperti penembakan gelap.

Polisi juga menduga para pelaku sudah merencanakan aksi penembakan tersebut. "Dari semua sasaran, yang menjadi korban sepertinya sudah ditargetkan. Semua kejadian sepertinya sudah direncanakan," kata Boy.

Adanya penembakan-penembakan tersebut, ujar Boy, tidak mengendurkan kinerja personel kepolisian dalam mengamankan masyarakat. Dalam bertugas, personel kepolisian sudah memperhitungkan risiko di lapangan. "Risiko sudah kita pelajari, termasuk dinamika dan kondisi apa pun di lapangan," kata Boy.

Secara terpisah, pengamat terorisme, Mardigu Wowiek Prasantyo, mengatakan penembakan gelap yang dilakukan orang tak bertanggung jawab terhadap personel kepolisian yang sedang bertugas dikhawatirkan akan memicu kelompok-kelompok teroris lainnya untuk melakukan hal yang sama. Diperlukan ketegasan dan "sikap keras" Polri dalam menindak para pelaku dan menuntaskan kasus tersebut.

"Saya khawatir, bila Polri bersikap lamban dan lembek dalam menyikapi kasus tiga penembakan gelap terhadap personel Polri tersebut, malah akan menginspirasi kelompok-kelompok radikal lainnya untuk melakukan hal yang sama. "Saya lihat ini akan terus berlanjut. Kalau tidak ada ketegasan dan sikap keras dari Polri, akan ada terus penembakan-penembakan itu. Kasihan polisi-polisi yang bertugas di lapangan, selalu jadi korban dalam penembakan-penembakan gelap tersebut," ujar Mardigu.

Kalau ingin pelakunya tertangkap, seluruh unit dan bagian yang ada di kepolisian harus bergerak bersama mengungkap kasus tersebut. "Jangan hanya Densus dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang aktif menelusuri dan menyelidiki kasus tersebut, tetapi semua bagian dalam institusi polisi ikut bergerak. Kalau hanya satu atau dua bagian saja, percuma," tukas Mardigu.


Orang Terlatih

Mardigu menjelaskan dari pengamatan terhadap modus operandi yang dilakukan pelaku, diduga pelaku adalah orang terlatih yang sangat membenci polisi. "Saya tidak bisa menyebut nama individu atau kelompoknya, tetapi sebut saja mereka adalah kelompok radikal yang sangat membenci pihak kepolisian. Kebencian dapat dipicu karena melihat polisi sebagai penghalang atau mereka tidak suka dengan penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian," kata Mardigu.

Dengan adanya kejadian tersebut, seharusnya pimpinan Polri secara tegas memerintahkan pengejaran terhadap pelaku agar kasus tersebut cepat terungkap. "Jangan diam saja, tetapi segera lakukan langkah-langkah gradual untuk mengungkap kasus tersebut. Kalau perlu, terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan dilengkapi dengan rompi antipeluru atau mengharuskan personelnya mengikuti latihan tambahan untuk mengantisipasi serangan yang sama," tukas Mardigu.

Pihaknya juga mendengar informasi bahwa Densus 88 telah mengamankan seseorang di Depok yang diindikasikan sebagai pelaku penembakan terhadap dua personel Polsek Pondok Aren.

Terhadap adanya informasi tersebut, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, membantah adanya kabar tersebut. "Belum ada update dari kawan-kawan Polres Depok dan Polda Metro Jaya," ujar Ronny.

Demikian juga saat dikonfirmasi ke Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, membantah adanya penangkapan tersebut. Sebelumnya, pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, mengatakan ada dua dugaan siapa yang menjadi pelakunya.

"Yang pertama, patut diduga teroris, berada di balik dua penembakan tersebut. Kenapa teroris karena mereka memang kerap menjadikan personel Polri sebagai sasaran. Sedangkan kedua, patut diduga mereka adalah pengacau keamanan yang berusaha mengganggu keamanan di Indonesia. Motifnya bisa karena persaingan atau mungkin karena politik," tukas Bambang.

Bila pelakunya adalah pengacau keamanan, penyidik Polri harus berani mengungkap siapa, dari mana institusinya, dan apa maksudnya melakukan penembakan secara brutal tersebut. Jangan karena melibatkan institusi tertentu, tambah Bambang, malah membuat Polri tidak berani mengungkapnya.

Ada dugaan pelaku tidak akan berhenti pada kejadian kedua saja, namun akan berlanjut. "Karena selama ini pelaku melakukan penembakan di daerah-daerah urban dan bukan tidak mungkin akan terjadi di provinsi-provinsi lain. Karena itu, Polri harus segera mengungkap dan berani mengungkap pelakunya," kata Bambang.

Lebih jauh, Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan Densus 88 dan penyidik Polda Metro Jaya masih mengembangkan temuan-temuan yang ada di lokasi penembakan terhadap dua personel Polsek Pondok Aren. (KJ)

Perlu Sinkronisasi antara intelijen, TNI dan Mabes Polri

Sejak minggu terakhir Juli 2013 sampai pertengahan Agustus 2013, sudah terjadi tiga kali penembakan terhadap anggota kepolisian. Pada Sabtu 27 Juli 2013, anggota polisi lalu lintas Polres Metro Jakarta Pusat, Aipda Patah Saktiyono juga ditembak orang tak dikenal. Peristiwa terjadi sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Cirendeu Raya, Ciputat, Tangerang Selatan.

Setelah itu, anggota satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polsek Metro Cilandak,  Aiptu Dwiatno, Rabu 7 Agustus lalu sekitar pukul 05.00 WIB tewas setelah ditembak orang tak dikenal. Kemudian, pada 16 Agustus 2013 pukul 22.00 WIB, Iptu Kus Hendratno ditembak saat mengendarai sepeda motornya saat patroli, sementara Bripka Ahmad Maulana ditembak setelah mobil yang dikendarai untuk menabrak para pelaku menabrak pohon di Jalan Graha Raya depan Masjid Bani Umar Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren, Tangerang.

Dua anggota Polsek Pondok Aren ditembak orang tak dikenal saat menuju ke kantor. Sesaat setelah menembak keduanya, pelaku yang berjumlah dua orang sempat terlibat adu tembak dengan tim buser Polsek Pondok Aren yang berada di tempat kejadian perkara. Selain untuk menyampaikan “pesan khusus”, penembakan tersebut tidak menutup kemungkinan terkait kelompok teror.

Demikian dikemukakan pengamat masalah strategis Indonesia, Tony Sudibyo di Jakarta (17/8/2013) seraya menambahkan, rentetan penembakan OTK terhadap anggota kepolisian diakui atau tidak telah menimbulkan pertanyaan mendasar, apa sebenarnya yang menjadi penyebab pokok (rootcauses)nya. Apakah ini terkait dengan pemberantasan aksi teror, apa pesan-pesan khusus yang disampaikan penembak kepada polisi serta bagaimana langkah mengatasinya.

“Walaupun pihak kepolisian belum memastikan aksi penembakan ini dikaitkan dengan kelompok teroris tertentu, namun penilaian umum yang berkembang di masyarakat menilai aksi ini kemungkinan ada kaitannya dengan aksi pemberantasan terorisme, karena di waktu sebelumnya sudah banyak pernyataan sikap, siaran pers bahkan unjuk rasa yang menuntut Polri khususnya Densus 88 Anti Teror Mabes Polri untuk lebih manusiawi dan humanis dalam menangani kasus teror, bukan dengan cara-cara seperti ini yang juga dinilai organisasi penggiat HAM telah masuk pelanggaran HAM,”urainya.

Menurut peneliti yang pernah bertugas di Aceh ini, strategi dan taktik kelompok teror dibagi dalam beberapa tahap yaitu sabotase, gerilya, teror dan open rebellion atau perang kota. Sabotase, gerilya dan teror dilakukan kelompok teroris jika organisasi dan jumlah mereka tidak kuat, sedangkan jika mereka sudah berani melakukan open rebellion atau perang kota, mengindikasikan organisasi, konsolidasi dan kekuatan mereka sudah bertambah kuat, sehingga berani “head to head war” dengan aparat negara.

“Jika ini yang terjadi, kasus penembakan terhadap anggota kepolisian harus segera diselesaikann dan dicegah sedini mungkin dengan langkah koordinasi dan sinkronisasi gerakan antara intelijen, TNI dan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, karena kemungkinan besar kelompok pelaku sebelumnya sudah mempunyai rekam jejak dalam melakukan kekerasan menggunakan senjata api,” tambahnya. (GFI)

Pernyataan BIN Berhubungan Aksi Teror Terhadap Polisi

BIN Sudah Ingatkan, 'Ada Serangan' Tapi Polisi Lemah

Marciano menjelaskan bahwa informasi adanya teror yang ditujukan kepada Kepolisian sudah lama disampaikan. Bahkan kata dia, polisi juga sudah tahu adanya agenda teror tersebut. 




KEPALA Badan Intelijen Negara (BIN), Letnan Jenderal TNI Marciano Norman mengendus bahwa penembakan terhadap polisi merupakan aksi balas dendam. Dendam itu muncul karena adanya kelompok yang sakit hati kepada korps baju coklat yang dipimpin oleh Jenderal Timur Pradopo.



"Mereka agenda pembalasan terhadap aparat keamanan. Dan itu sudah kita informasikan sejak lama," kata Marciano di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (17/8/13).

Menurut pria kelahiran Banjarmasin, 28 Oktober 1954 silam itu, kelompok yang melakukan teror kepada polisi tujuannya hanya untuk menggangu stabilitas keamanan. Hanya saja, kelompok yang dimaksud enggan disebutkan.

"Ini teror dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganggu stabilitas keamanan itu sendiri," katanya.

Marciano menjelaskan bahwa informasi adanya teror yang ditujukan kepada Kepolisian sudah lama disampaikan. Bahkan kata dia, polisi juga sudah tahu adanya agenda teror tersebut.

"Mereka agenda pembalasan terhadap aparat keamanan. Dan itu sudah kita informasikan sejak lama," ucapnya.


Pentingnya Polisi Dapat Pengawalan Brimob

Letnan Jenderal TNI Marciano Norman mengatakan peran Brigade Mobil (Brimob) yang merupakan pasukan elit kepolisian perlu melindungi rekannya dalam bertugas.

Tanpa ada perlindungan dari pengamanan sendiri, mustahil polisi bisa diandalkan untuk menciptakan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

"Mereka tidak akan bisa melaksanakan tugasnya kalau mereka sendiri tidak yakin dapat pengamanan yang baik. Harus ada peningkatan pengamanan terhadap aparat keamanan itu sendiri,". (Pelita Online)

Polri Tangkap DPO Terduga Teroris di Banyumas

Pelaku terduga teroris yang ditangkap Polri masih belia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) terduga teroris di kawasan Banyumas, Jawa Tengah.

ilustrasi teroris | foto solopos.co.id

 
"Pada hari Sabtu 17 Agustus 2013 pukul 09.35 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap DPO teroris atas nama Imam Syafei, di Jalan Raya Kemranjen Desa Kebarongan RT 03/12, Banyumas, Jawa Tengah," ungkap Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Ronny F Sompie, saat dihubungi wartawan, Minggu (18/8/2013).

Menurut Ronny, Imam adalah warga asli Banyumas dan merupakan tamatan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Penangkapan buronan terduga teroris ini berkat pengembangan kelompok Saepul yang tertangkap di Jalan Malioboro depan halam Hotel Anna Garuda Jogjakarta.

Ronny pun menjabarkan keterlibatan Imam dalam kasus teror, yakni :

1. DPO kelompok Rohadi dan Sigit Indrajit (Bersama - sama Ovie, Rohadi, Imam dan Sigit telah tertangkap sblmnya) berlatih membuat bom yang dilatih oleh Sepriano alias Mambo.

2. Melakukan latihan militer (I'dad) di Gunung Salak pada bulan Januari 2013.

3. Pencari dana untuk halaqoh yang dipimpin oleh Rohadi.

4. Mengetahui dan terlibat perencanaan teror terhadap umat Budha dengan sasaran bom ke Kedutaan Besar Myanmar yang dapat digagalkan pada beberapa waktu lalu.

Masih Belia

Terduga teroris Imam Syafei yang berhasil ditangkap di sebuah warung di Jalan Raya Buntu, Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah, ternyata masih berusia belia.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie, Imam merupakan warga asli Banyumas, yang lahir pada 7 Februari 1992. Artinya usia Imam baru 21 tahun.

"Dia tamat terakhir pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kebarongan," ungkap Ronny saat dihubungi wartawan, Minggu (18/8/2013).

Bila diperhatikan umur para terduga teroris yang masih belia tersebut, mengindikasikan jika pengkaderan teroris belum matang, tapi sudah dipaksakan.

Hal ini juga menunjukan, adanya kemungkinan sumber daya manusia (SDM) teroris sudah semakin habis. Namun, bahayanya anggota teror yang masih belia ini cenderung lebih nekat dalam bertindak.

Buktinya, pelaku penembakan misterius terhadap anggota Kepolisian belakangan ini juga bisa dikategorikan cukup nekat.

Kasus terbaru terjadi pada 16 Agustus 2013 lalu, di dekat Polsek Pondok Aren. Dua anggota kepolisian, yakni Bripka Ahmad Maulana dan Aiptu Kus Hendratna, tewas setelah ditembak pelaku yang hingga kini masih misterius.

Sementara itu, Desa Kebarongan diketahui pernah menjadi markas Panglima Sayap Militer Jemaah Islamiyah (JI) Abu Dujana. Di sana masyarakatnya terkenal taat dan militan.

Berdasarkan informasi, Imam Safei merupakan anak ke tujuh dari delapan bersaudara pasangan Slamet Raharjo (65) dan Musrifah (62). Sudah lama keluarga menduga, jika anaknya terlibat jaringan terorisme.

Slamet mengaku, anaknya sudah susah diatur dan bersikap aneh. Walaupun Imam tergolong anak yang pendiam, tapi perilaku Safei aneh semenjak sering membaca buku Abu Bakar Ba'asyir.

Kedua orangtuanya sudah sering menasehati. Namun, keduanya tidak pernah tahu maksud diam yang sering ditunjukan Imam. (Sindo)