TNI AD Ajak LAPAN Antisipasi Teknologi Perang Modern

Prototipe RKX 200 Lapan (Defense Studies)

Jakarta ♼ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) diajak TNI AD mengembangkan teknologi penginderaan jarak jauh dan anti cyberwar. Hasil riset bersama ini bukan hanya untuk keperluan menghadapi pertempuran modern, namun juga operasi tanggap darurat bencana alam di daerah terpencil.


Nota kesepakatan kerjasama senilai Rp 3,5 miliar ini ditandatangani oleh KSAD Jend. Budiman dan Kepala LAPAN Bambang Tedjakusuma. Penandangangannya berlangsung di Mabes AD, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (21/1/2014).

"Kemampuan LAPAN dalam teknik satelit dan pengindraan jarak jauh diperlukan untuk survei, pengembangan roket peluncur dan pesawat intai tanpa awak. Ini mendukung perang melawan pembajakan dan terorisme yang memerlukan presisi dalam tembakan, manuver dan informasi," kata Jend. Budiman dalam sambutannya.

"Ke depannya bukan hanya digunakan dalam pertempuran generasi ke-4, namun dimanfaatkan juga dalam penanggulangan bencana alam," sambungnya.

Di dalam kerjasama ini LAPAN akan bergandengan dengan Direktorat Tofografi TNI AD untuk pemetaan geospasial. Pemetaan ini dalam pengembangannya mencakup peta kekuatan teroris dan daerah bencana alam yang selama ini masih tergantung kepada produksi luar negeri.

"Perlu kemandirian dalam industri pertahanan, berkaitan degan satelit dan pengendalian jarak jauh. Selain itu juga untuk menjaga kerahasian baik tertulis, lisan dan elektronik," jelas KSAD.

Kepala LAPAN Bambang Tedjakusuma di dalam sambutannya menyatakan sudah banyak riset yang dikembangkan dan bisa TNI AD manfaatkan. Di antaranya adalah roket peluru kendali presisi untuk pertahanan yang mempunyai daya jangkau mulai 15 km, 23 km, 36 km hingga 100 km.


"Kami juga punya database untuk penginderaan jarak jauh. Kerjasama ini juga kami jalin dengan TNI AL dan AU," ujar Bambang.

  ♞ Metrotv  

Peluncuran Satelit LAPAN-A2 Diprediksi Molor

Jakarta : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) masih harus sabar menunggu peluncuran satelit Indonesia Lapan-A2 dari India. Peluncuran satelit yang dijadwalkan sekitar April-Mei tahun ini diperkirakan molor.

"Jadwalnya sih April-Mei, tapi India yang susah dan kami belum dapat tanggal pasti. Jadi kami masih menunggu tanggal pasti dari India," kata Kepala Lapan Bambang S. Tejasukmana usai penyerahan data penginderaan jauh kepada kementerian di kantor Lapan, Rabu 15 Januari 2014.

Ia menjelaskan, molornya jadwal peluncuran satelit Lapan-A2 ini karena India belum berhasil menyelesaikan pembangunan satelit Astrosat. Satelit Lapan-A2 memang dijadwalkan meluncur dengan menumpang roket PSLV-C23 yang mengangkut muatan utama satelit Astrosat milik India.

Satelit Lapan-A2 juga akan diluncurkan ke orbit utama dekat ekuatorial. "Ini yang bikin kami tidak bisa mundur dan beralih ke Cina, karena hanya India yang bisa meluncurkan di dekat ekuator," ujar Bambang.

Penantian besar Lapan untuk menumpang roket milik India didasarkan pada keinginan untuk meluncurkan satelit di orbit ekuator yang memiliki frekuensi perlintasan sebanyak 14 kali. Selain itu, dana yang sudah dikeluarkan untuk meluncurkan satelit lewat roket milik India juga tergolong cukup besar.

"Kita sudah kontrak dengan India untuk dua kali peluncuran satelit dan sudah dibayar lunas. Biaya untuk dua satelit kira-kira US$ 300 ribu," kata dia.

Kemampuan satelit Lapan-A2 sebenarnya tidak berbeda jauh dengan satelit pendahulunya. Tapi, satelit ini memiliki sensor lebih canggih yang dirancang khusus untuk mengemban tiga misi, yakni pengamatan bumi, pemantauan kapal, dan komunikasi radio amatir. Satelit berbentuk balok dengan dimensi 50x47x38 sentimeter yang dilengkapi sejumlah antena dan dua lensa serta akan mengorbit pada ketinggian 650 kilometer.

Satelit yang murni dirancang dan dibangun peneliti Lapan ini juga dilengkapi sensor Automatic Identification System (AIS) untuk mengenali kapal layar yang melintas di wilayah yang dilewati.

 Bambang mengatakan, satelit Lapan-A2 dipastikan akan diluncurkan tahun ini dari Sriharikota, India. "Setelah Lapan-A2 meluncur, kami segera siapkan satelit Lapan-A3. Target kami mulai 2015 Indonesia sudah bisa punya satelit seperti SPOT. Jadi bertahap kemampuannya," kata dia merujuk pada satelit canggih beresolusi tinggi milik Prancis itu.

Sumber :  TEMPO

Pembelian Satelit Militer Akan Gunakan Dana PNBP Kemenkominfo

Rencana pembelian satelit khusus militer guna menangkal penyadapan bakal segera diwujudkan. Prosesnya dipermudah dengan menggunakan duit PNBP Kemenkominfo, tidak memakai dana APBN 2014.

 

Rencana pemerintah untuk segera punya satelit khusus militer bakal segera terwujud tahun depan. Soalnya pengadaan satelit guna menangkal penyadapan dan sebagainya itu akan lebih mudah karena tidak menggunakan dana APBN 2014. 

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, satelit itu akan dibeli dengan duit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo. "Ini akan lebih cepat prosesnya. Kalau pakai APBN 2014, mesti melalui pengajuan dan menunggu masukan-masukan," katanya kepada JurnalParlemen, Kamis (26/12). 

Menurut Hasanuddin, biaya pembelian satelit itu sekitar Rp 5-7 triliun. Dana segitu agaknya cukup dipenuhi dari PNBP Kemenkominfo 2013. Asal tahu saja, PNBP Kemenkominfo pada 2012 saja mencapai Rp 11,58 triliun. Tahun ini jumlahnya diperkirakan naik. 

Tapi, supaya tidak jadi masalah, pembelian satelit itu harus dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga. Sedangkan pengawasannya oleh DPR. Selanjutnya, BPK tinggal mengauditnya. 

"Pengadaannya tidak dilakukan satu kementerian saja, harus melibatkan Kemenhan, Sekneg, dan Kemenkominfo. Kemenhan sebagai institusi yang mengamankan perangkat persandian, Sekneg sebagai wakil pemerintah dan presiden, sedangkan Kemenkominfo penyedia jalur komunikasi," katanya.

Sebelumnya, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan segera menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan punya satelit sendiri untuk keperluan itu. Dikendalikan oleh Kemenhan, pertahanan siber yang ia maksud akan jadi tugas BIN, BAIS, Lemsaneg, dan Polri. Nantinya, pertahanan siber dioperasikan TNI, sedangkan kriminal siber ditangani Polri.

Sumber : Jurnamen

Nasib Satelit Pertahanan, APBN 2014 Terlanjur Diketok

Rencana embelian satelit militer antipenyadapan disetujui Komisi I. Banggar juga menyatakan siap mendukung. Namun, pemerintah belum mengajukan anggarannya

Badan Anggaran (Banggar) DPR siap mendukung pengadaan satelit militer guna menangkal aksi penyadapan negara lain. Banggar akan memberikan lampu hijau anggaran bagi pengadaan satelit tersebut. 

Masalahnya, kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit, pemerintah belum nengajukan anggaran untuk itu. "Belum ada pengajuan secara resmi untuk pengadaan satelit jalur militer yang dikabarkan segera dibeli pada tahun depan," ujar Ahmadi kepada JurnalParlemen, Minggu (14/12).  

Pada 2012, kata dia, memang sempat pengajuan anggaran. Cuma, karena dananya belum tersedia, program itu ditunda. Tapi, paska ribut-ribu isu penyadapan Australia terhadap petinggi negeri ini, pengadaan satelit miiter itu dinilai tak bisa ditunda lagi. 

Anggota Komisi DPR Fayakhun Andriadi mengungkapkan, saat rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan, anggaran pengadaan satelit militer sudah dibahas meski detail. Namun, sudah ada perkiraan dana yang dibutuhkan, yakni sekitar Rp 5-7 triliun. Dana sebesar itu akan dianggarkan dalam APBN tahun 2014. 

Namun, menurut Ahmadi, hal itu sulit dilakukan. Sebab, UU APBN 2014 sudah telanjur disahkan. "Solusinya adalah anggaran untuk pembelian satelit militer itu diajukan dan dimasukkan saja dalam APBN Perubahan 2014," katanya.

 Solusi lain, Kementerian Pertahanan memanfaatkan anggaran tahun 2014 untuk membeli satelit dengan cara menghemat penggunaan anggaran pada pos-pos tertentu. "Setelah itu baru dilakukan pengajuan penambahan anggaran untuk mengisi dari pos yang anggarannya dipakai untuk membeli satelit tersebut, kemudian hal itu  diajukan dalam APBN-P 2014," tegasnya.

Sebelumnya, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan ingin Indonesia punya sendiri satelit militer yang bisa menangkal penyadapan. Selama ini militer Indonesia terpaksa menyewa alat dari pihak lain. Menhan berharap Indonesia memperkuat pembangunan pertahanan siber.

Pertahanan siber itu akan dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Polri. Rencana ini merupakan rekomendasi rapat Komisi I dengan sejumlah instansi terkait membahas kasus penyadapan Australia, Kamis, 28 November 2013.

Sumber : Jurnamen

Ongkos Beli Satelit Militer Dianggarkan Tahun Depan

Jakarta (MI) : Keinginan TNI untuk terus memodernisir sistem kesenjataan dan keamanan masih saja terkendala anggaran. Ganjalan anggaran pula yang membuat rencana pembelian satelit untuk kebutuhan militer tertunda-tunda. 

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi mengatakan, rencana pengadaan satelit militer sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2012 lalu. Karena saat itu anggarannya belum tersedia cukup, maka rencana pengadaan satelit hingga kini belum dapat direalisasikan.

Namun, kasus penyadapan dari pihak Australia dan AS yang terungkap belakangan ini membuat DPR dan pemerintah bersepakat perlu mempercepat pengadaan satelit militer. "Agar kasus pengadapan seperti itu, dapat dicegah dan tidak terulang," ujar Fayakhun kepada JurnalParlemen, Minggu (8/12).

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga memberikan kabar gembira buat TNI. Dia mengungkapkan, biaya pengadaan satelit militer ini diperkirakan mencapai Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun. Anggaran sebesar itu kini sudah nangkring dalam APBN TA 2014.

Saat dilakukan rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan jajarannya di Komisi I pekan lalu, soal anggaran pengadaan satelit militer itu memang belum dibahas secara detail, baru sebatas perkiraan saja. "Namun sudah ada komitmen anggaran pembelian satelit akan dimasukkan dalam APBN TA 2014," ujarnya.

Saat ini pihak Kemenhan tengah membicarakannya dengan Kementerian Keuangan mengenai sumber pendanaan untuk pembelian satelit itu. Hasil pembicaraan itu nantinya akan dibawa Kemenhan ke Komisi I. Komisi I DPR berjanji tidak akan mencampuri teknis pengadaan satelit tersebut. 

Nantinya komisi I hanya akan mengawasi saja realisasi dari hal itu, apakah sudah sesuai perencanaan atau tidak. Namun demikian, DPR berharap, satelit itu akan dibuat oleh putra-putri Indonesia. Hal ini untuk mengurangi risiko penyadapan maupun kebocoran data bila satelit dipesan di luar negeri. 

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, akan menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit sendiri untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen, dan luar negeri. Pertahanan siber yang akan dibangun itu nantinya berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan untuk sistem keamanan dan pertahanan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Polri.

Purnomo menambahkan, untuk urusan siber ada dua institusi yang menangani. Yakni pertahanan siber di bawah Kementerian Pertahanan yang dioperasikan oleh TNI. Sedangkan kriminal siber itu di bawah kewenangan Polri.

Sumber : Jurnalparlemen

BIN Dukung Satelit Pertahanan Produksi Dalam Negeri

Kepala Badan Intelijen Negara, Letnan Jenderal Marciano Norman, mendukung wacana kepemilikan satelit khusus untuk komunikasi penting dan pertahanan Indonesia. Menurut dia, sudah seharusnya Indonesia punya satelit khusus untuk bidang pertahanan.

Perkembangan Satelit Lapan, Cikal Bakal Satelit Pertahanan Republik Indonesia

"Jadi satelit khusus untuk Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, termasuk intelijen juga harus punya sendiri," kata Marciano saat ditemui wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2013.

Saat ini satelit komunikasi pertahanan Indonesia masih menumpang pada satelit komunikasi biasa. Hal ini diakui Marciano sangat rentan terjadi penyadapan dari pihak tak bertanggung jawab.

Terlebih, Marciano berharap satelit khusus ini diproduksi sendiri oleh Indonesia, termasuk segala macam komponen di dalamnya. Menurut dia, satelit produksi dalam negeri sangat aman dari kemungkinan penyadapan yang dilakukan negara lain. "Mudah-mudahan segera terealisasi," kata dia.

Hari ini Marciano menghadiri rapat dengan Komisi Pertahanan DPR. Selain Marciano, perwakilan pemerintah yang lain adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala Polri Jenderal Sutarman, dan Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal Djoko Setiadi.

Dalam rapat tersebut, Komisi Pertahanan mendukung langkah yang diambil pemerintah dalam menyikapi penyadapan Australia. Komisi Pertahanan juga mendesak pemerintah segera meningkatkan persandian dan membuat satelit komunikasi sendiri. (Tempo)

Indonesia Gampang Disadap Karena Pakai Satelit Sewaan

Terungkapnya skandal Penyadapan yang dilakukan Australia, membuat pemerintah harus berbenah diri untuk memperkuat pertahanan di dunia maya atau cyber defense. Apalagi, satelit yang dipakai Indonesia saat ini adalah satelit sewaan yang dapat dengan mudah dibobol oleh pihak lain.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui satelit milik Indonesia rawan penyadapan. Sebab, Indonesia hingga kini belum memiliki satelit sendiri.

"Selama ini, kita kebobolan karena satelit yang ada adalah satelit sewaan yang bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Karena itu, Purnomo mengatakan pemerintah kini membutuhkan dibangunnya pertahanan dunia maya. Dimana ada 2 infrastruktur terpenting yakni sistem informatika dan komunikasi.

"Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor ril tapi juga hukum dunia maya," jelasnya.

Selain itu, Purnomo menegaskan pemerintah juga akan memperkokoh lembaga pertahanan dunia maya. "Selama ini cyber crime baru ada di kepolisian. Infrastruktur mana saja yang harus betul kita pertahankan, sebetulnya ini ranah kominfo," ujarnya.

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman juga mengungkapkan keprihatinan serupa. Menurutnya pemerintah masih tergantung dengan peralatan luar negeri. Karena itu, penyadapan yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia sangat mudah dilakukan.

"Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan itu (penyadapan) akan besar," ungkap Marciano.

Karena itu, menurutnya Indonesia harus memiliki kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri, lantaran dapat memberikan keamanan yang lebih bagi kedaulatan Indonesia.

"Punya satelit sendiri untuk bidang keamanan, pertahanan, intelijen, dan bidang kementrian akan mempunyai nilai yang lebih," jelasnya.

Sebelumnya hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi I DPR dengan pemerintah menghasilkan kesimpulan diperlukannya Pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untukkepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri

"Merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas," tutur Ketua Komisi I Mahfud Siddiq. 

Indonesia Siapkan Satelit Khusus Pertahanan Siber

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung mendukung penuh pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Satelit Palapa

Hal itu merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala BIN, Lemsaneg, Mensesneg dan Menkominfo terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Kamis 28 November 2013.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusdiantoro mengatakan, Indonesia memang membutuhkan keamanan dalam dunia maya. Sebab, saat ini, infrastruktur pertahanan siber di Indonesia masih menyewa sehingga tak terlalu mengagetkan bila mudah disadap.

"Kan ada dua infrastruktur, sistem keamanan informasi dan sistem keamanan komunikasi. Selama ini kita kebobolan karena satelit yang ada sewaan, bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo.

Pembangunan keamanan dunia maya ini yang direncanakan pemerintah ini kata dia, memang sangat diperlukan. "Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor riil tapi juga hukum dunia maya," ujar dia.

Selain sistem keamanan yang perlu ditingkatkan, kata dia, kualitas sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan. "Demikian pula dengan kelembagaannya. Sekarang ini cyber defense antara Kemenhan dengan ID SIRTI di bawah Kemenkominfo," kata dia.

"Ada yang namanya Indonesia Search Responsible System. Ini kenapa yang tidak kita majukan ini. Cyber crime baru ada di kepolisian. Kalau cyber defense perlu diperkokoh kelembagaannya, perlu daftar infrastruktur kritis," kata dia. (VivaNews|Liputan6)

Pengujian Interferensi Elektromagnetik Satelit LAPAN-ORARI/A2

Bandung : Salah satu pengujian di tingkat sistem pada pengembangan satelit adalah uji interferensi elektromagnetik. Pengujian tersebut bertujuan untuk menghindari dan, jika dimungkinkan, meniadakan emisi elektromagnetik yang dapat mengganggu sistem di satelit itu sendiri ataupun sistem pada wahana peluncur.

Interferensi elektromagnetik dapat ditimbulkan secara radiasi (terpancar) dan konduksi (terhubung). Pengujian mengacu pada MIL-STD-461F (standart test untuk gangguan elektromagnetik), dimana gejala tersebut dinamakan CE (conducted emission), CS (conducted Susceptibility), RE (radiated emission) dan RS (radiated susceptibility).

Pengujian dilakukan di lakukan di Anechoic Chamber P2SMTP (Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian) LIPI, yang terdapat di Puspitek Serpong, Tangerang. Pengujian dilakukan dengan cara menyalakan komponen satelit yang mempunyai emisi elektromagnetik secara bergantian dan bersama-sama, dan mengukur tingkat emisinya.

Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa secara umum LAPAN-ORARI tidak mempunyai masalah interferensi elektromagnetik yang membahayakan operasi. Sumber sinyal yang tidak diinginkan terbanyak berasal dari komponen Star sensor, dimana walaupun tidak berbahaya, kajian lebih lanjut diperlukan untuk mencari penyebab dan solusi untuk meredamnya. 

 

 Sementara pada perangkat yang menggunakan sistem transmisi VHF seperti TTC, APRS, dan Voice Repeater terjadi interferensi harmonik, dimana solusi untuk meredam atau menghilangkan kuat medan listrik dari perangkat adalah dengan menggunakan Lowpass/bandpass filter atau EMC absorber pada frekuensi kerja perangkat atau menjadwalkan operasinya secara bergantian (tidak bersamaan). Hasil pengujian juga menyimpulkan bahwa tidak terdapat gangguan antar komponen satelit LAPAN-ORARI ketika masing-masing unit bekerja secara bersama-sama. Namun direkomendasikan agar operasi APRS dibatasi waktu operasionalnya melalui PCDH. Sehingga tidak menggangu penerimaan command sistem TTC.

Sumber : LAPAN

DPR - Indonesia Harus Memiliki Satelit Pertahanan Sendiri

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, negara membutuhkan satelit yang tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya penyadapan seperti yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia.

"Jalan keluar yang paling baik, realistis, kita harus mempunyai peralatan yakni satelit. Negara harus punya satelit khusus yang didedikasikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan," kata Agus di Jakarta Komisi I DPR RI sendiri sudah membahas rencana pembelian satelit khusus tersebut.

"Kita sudah bahas di Komisi I DPR RI. Mitra kerja Komisi I DPR RI sudah diajak bicara dan sepakat. Tinggal dirumuskan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terealisir," kata Agus.

Dia mengatakan, satelit yang khusus dimiliki dan dibeli Indonesia, hanya digunakan untuk fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan. "Disitu ada kegiatan mengcover kegiatan inteligen, melakukan counter kalau diintersep, ada kepentingan militer, cyber war," kata politisi Golkar itu.

Dikatakan, pembelian satelit tersebut adalah untuk mengimbangi perkembangan teknologi penyadapan yang dipergunakan oleh AS dan Australia meskipun peralatan anti sadap yang dimiliki oleh Badan Inteligen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) mungkin memadai.

"Tapi adalah alat-alat yang memprotek komunikasi, data dan info dari kantor presiden dan wakil presiden. Saya kira, cukup memadai atau tidak, saya tidak tahu karena kita tak boleh menutup kemungkinan bahwa teknologi yang dipergunakan oleh AS dan Australia itu, teknologi penyadapan, teknologi inteligen, berkembangnya cepat sekali. Apakah kita mempunyai ritme yang sama dengan perkembangan teknologi itu, saya kira harus betul-betul kita pelajari," kata dia.

Selain itu, sekarang ini bukan hanya presiden dan wakil presiden yang disadap, tapi juga ada politisi, menteri dan ketua-ketua umum partai, termasuk pimpinan DPR. "Menurut pandangan saya, mereka cukup "telanjang" dan mudah disadap. Apakah mereka punya pengamanan yang cukup sehingga tidak disadap," ujarnya. (Antara)

Langkah Awal LAPAN Meluncurkan Roket Menuju Mars

Beberapa negara sudah memulai proyek penelitian untuk memungkinkan umat manusia menghuni planet tersebut. Selasa sore kemarin, India sudah meluncurkan roket yang membawa pengorbit pertama mereka ke Mars.

Lalu kapan Indonesia? Pertanyaan itu begitu menantang dan membayangkan saja tidak tega. Tapi pertengahan Oktober lalu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sudah mulai melangkah ke arah sana.

Setidaknya, diskusi ke arah itu sudah mulai digalakkan dalam momen penyelenggaraan Festival Sains Antariksa (FSA) di Pusat Sains Antariksa Lapan, Bandung, Sabtu (19/10).

Kegiatan ini merupakan wujud partisipasi Lapan dalam World Space Week 2013 dan rangkaian menyambut HUT Lapan ke-50 pada 27 November 2013. FSA yang diikuti 152 siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas tersebut bertema Exploring Mars, Discovering Earth.

"Sesuai dengan tema, dengan mengeksplorasi Mars, kita juga mempelajari Bumi kita sendiri. Belajar cara menciptakan lingkungan hidup yang kita inginkan, dan cara manusia bisa mengelola sumber daya yang ada," kata Kepala Pusat Sains Antariksa Lapan Clara Yono Yatini dalam sambutannya dilansir dari laman Lapan,lapan.go.id.

Guru pendamping peserta FSA 2013 mengikuti sesi tanya jawab setelah presentasi Pengaruh Lingkungan Ruang Angkasa terhadap Pertumbuhan Tanaman serta misi Space Seeds for Asian Future (SSAF) pada acara FSA 2013 di Auditorium Lapan Bandung.

Perlukah Bangsa Indonesia ke Mars?

NKRI dibangun untuk berdiri selamanya. Jadi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan di masa mendatang juga merupakan milik bangsa ini. Setidaknya Indonesia dari sekarang harus bersiap, jikalau suatu saat bumi yang dihuni umat manusia mengalami gangguan kosmologis. Ada banyak tujuan lain mengeksplorasi Planet Mars.

"Berjaga-jaga terhadap tumbukan Bumi dengan asteroid di kemudian hari, mengurangi kepadatan penduduk di Bumi, serta mengembangkan berbagai bentuk teknologi baru," ujar Gunawan Edmiranto Peneliti Bidang Matahari dan Antariksa LAPAN dalam presentasinya.

Di FSA ini juga ditampilkan presentasi misi Space Seeds for Asian Future (SSAF) oleh tim SSAF Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (SITH ITB). Mereka memberikan gambaran tentang biji yang dibawa dan ditumbuhkembangkan di ruang angkasa.

"Kesimpulan yang didapat dari eksperimen tersebut yaitu biji ruang angkasa mengalami kerusakan kulit biji dan aberasi kromosom," ujar Chunaeni Latief dari SITH ITB. Ia menambahkan, meskipun ada perbedaan pada pertumbuhan dan produktivitasnya, penelitian lebih lanjut masih perlu dilakukan. (ROL)

Menjajaki Alternatif Lokasi Peluncuran Roket Indonesia

Morotai bukan sekedar pulau di Maluku Utara yang bersejarah dan menyimpan jejak pasukan sekutu di masa Perang Dunia II, karena pulau ini juga dinilai ideal dipilih sebagai lokasi peluncuran roket yang sudah seharusnya dimiliki Indonesia.

Jarangnya penduduk (54 ribu jiwa untuk daerah seluas 2.315 km2) dan lokasinya yang menghadap langsung ke Samudera Pasifik sesuai untuk memenuhi prasyarat sebuah lokasi peluncuran roket yang harus menghadap ke laut bebas dan jauh dari wilayah berpenduduk padat.

Pulau Morotai juga dinilai sebagai alternatif terbaik di antara dua lokasi pilihan lainnya, seperti Pulau Enggano, Bengkulu dan Pulau Biak, Papua, kata Deputi bidang Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Dr. Ing. Soewarto Hardhienata.

"Pada 6 November ini kami mulai mempersiapkan pengiriman perlengkapan peluncuran beserta roketnya melalui kapal ke Morotai, mungkin sekitar 20 hari perjalanan. Diharapkan awal Desember peluncuran roket sudah bisa dimulai, ini sebagai uji coba lokasi," katanya.

Lapan, ujarnya, sejak lama telah berencana mengembangkan roket pengorbit satelit (RPS) yang didesain dan dibuat secara mandiri di dalam negeri untuk mengorbitkan satelit yang juga buatan sendiri.

Namun Desember ini roket-roket yang diluncurkan untuk uji terbang di Morotai memang masih roket-roket ukuran kecil yakni dua unit RX 1210 dan empat unit RX 1220 yang digunakan untuk misi pertahanan, ujarnya.

"Roket pengorbit satelit yang berskala besar merupakan rencana jangka panjang Lapan untuk 2025, karena untuk sekarang ini Lapan masih menggunakan roket milik India untuk meluncurkan satelit. Lokasi peluncurannya pun dari negara itu," katanya.

Satelit Lapan-Tubsat (Lapan A1) seberat 57 kg buatan Lapan telah diluncurkan sejak Januari 2007 dari Pusat Antariksa Satish Dhawan, India untuk keperluan memantau kondisi bumi dan pemantauan lalu lintas kapal.

Satelit berikutnya yang sudah siap adalah Lapan A2 yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 2013, namun ditunda hingga 2014 karena kesiapan roket India yang belum selesai. Lapan A2 ini akan disusul satelit Lapan A3 di tahun berikutnya.

"Indonesia adalah negara kepulauan yang luas. Satelit adalah alat yang tak bisa ditawar lagi di zaman modern ini, terkait pentingnya komunikasi antarwilayah dan optimasi sumber daya alam melalui pengamatan penginderaan jauh serta untuk kepentingan keamanan wilayah," katanya.

Pengembangan roket Lapan, lanjut dia, ditujukan baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan pertahanan, yang dalam jangka panjang juga mengarah pada peluncuran satelit.

Dimulai dengan RX 320 yang diluncurkan pada 2008, disusul RX 420 pada 2009 dan terakhir mempersiapkan roket RX-550 (Kaliber 550mm) dengan jangkauan 300 km yang masih dalam tahap uji statis.

Teknologi roket, urai Soewarto, bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, baik sipil maupun militer, tergantung dari muatannya, apakah berupa sensor ilmiah untuk kepentingan pengamatan bumi atau satelit untuk keperluan komunikasi, atau berupa hulu ledak.

Untuk misi pertahanan, teknologi roket Lapan sudah diadopsi oleh Konsorsium Roket yang terdiri dari Kemhan, Kemristek, PT Pindad, PT Dahana, dan PT DI yang ditandai dengan diproduksi sebanyak 200 unit roket dinamai R Han-122 dengan daya jangkaunya 20 km pada 2012 dan 2013.

Roket R Han 122 ini akan disusul R Han 220 berdaya jangkau 40 km yang sedang dikembangkan konsorsium untuk kepentingan peningkatan kapasitas personel militer.

Pengganti Pamengpeuk

Menurut Kepala Pusat Teknologi Roket Lapan Dr Rika Andiarti, selama ini Lapan menggunakan Instalasi Peluncuran Roket di Pameungpeuk, Garut untuk melakukan uji terbang roket dengan ketinggian terbatas.

Instalasi yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini dibangun khusus untuk riset penguasaan teknologi dasar roket, terutama pada kinerja motor roket, agar roket dapat meluncur dengan baik, ujarnya.

Namun instalasi milik Lapan ini sudah tak lagi ideal untuk melakukan uji coba roket berukuran besar berhubung saat ini kawasan di sekitar Pantai Santolo itu sudah semakin padat penduduk, dan makin berkembang menjadi kawasan wisata.

"Untuk meluncurkan roket yang berukuran besar diperlukan lokasi yang memenuhi zona aman, mengingat faktor resiko yang ditimbulkannya lebih besar, karena itu dicarilah lokasi baru yang memenuhi syarat, sekaligus syarat sebagai bandar antariksa nasional," katanya.

Dari hasil ekspedisi di Morotai, ada enam alternatif lokasi, yakni di Tanjung Gurango, Desa Gorua, Kecamatan Morotai Utara yang jaraknya dari pemukiman penduduk 2 km, Pulau Tabailenge di depan kota Berebere dengan jarak 2,5 km, Kecamatan Morotai Utara, di Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara yang jaraknya 2 km dari pemukiman penduduk.

Selain itu Desa Mira, Kecamatan Morotai Timur dengan jarak 1 km dari pemukiman penduduk, lokasi antara Desa Sangowo dan Desa Daeo Kecamatan Morotai Timur serta Tanjung Sangowo yang letaknya berada di antara Desa Sangowo dan Desa Mira, Kecamatan Morotai Timur.

Dari enam alternatif lokasi itu, urainya, Tanjung Sangowo merupakan wilayah yang paling potensial, karena jika ditarik garis lurus, jarak tepi dua desa ini mencapai 6,5 km sehingga jika meletakkan posisi peluncur utama di tengah antara dua desa itu, maka jaraknya lebih dari 3 km dari masing-masing desa, jauh dari kawasan penduduk.

Kontur daerah tersebut juga merupakan bukit yang sebagian besar memiliki sudut kemiringan yang tak curam, sementara di selatan kontur tanahnya datar dengan tepi pantai yang landai dan bagian utara pegunungan yang langsung bersinggungan dengan pantai dengan kemiringan cukup curam.

Kontur yang relatif datar dapat digunakan untuk daerah perakitan, penyimpanan serta pekerjaan dengan mobilitas tinggi, sedangkan peluncur yang memerlukan standar keamanan dan keselamatan tinggi dapat diletakkan di daerah yang mempunyai ketinggian cukup dari muka laut.

"Daerah terbang roket di sini bisa ke arah utara dan bisa ke timur, bebas ke laut dan juga tak melewati jarak jangkau ke pemukiman penduduk maupun ke batas negara lain," katanya.

Berbeda dengan Pameungpeuk yang baru mengantisipasi uji terbang roket skala kecil, Morotai ditargetkan menampung uji terbang roket skala besar, bahkan termasuk peluncuran satelit yang jangkauannya minimal 350 km, misalnya untuk keperluan remote sensing, bahkan sampai ketinggian 36 ribu km untuk geostation, kata Rika.

Sebelumnya Asisten Deputi Penyedia Jaringan Kemristek Goenawan Wibisana mengatakan, pihaknya sangat mendukung misi ini, khususnya karena roket berdaya jangkau hingga ratusan kilometer seperti yang ditargetkan memerlukan lokasi pengujian dan peluncuran yang representatif.

"Ini sangat penting untuk bangsa," tambahnya. (ROL)